Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengobatan untuk beberapa penyakit tertentu memerlukan penggunaan obat yang masih dilindungi dengan hak paten. Obat paten tersebut biasa berharga mahal, yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar pasien di negara-negara berkembang dan terbelakang. Dalam sistem hukum paten memang ada jalan keluar untuk persoalan tersebut, yaitu dengan menggunakan mekanisme lisensi wajib untuk dapat memproduksi obat tersebut dalam versi obat generik. Namun, pada beberapa negara, khususnya negara yang masih terbelakang, mekanisme lisensi wajib tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan ketiadaan atau minimnya fasilitas untuk memproduksi obat-obatan. Negara yang berkembang atau terbelakang tersebut juga tidak dapat mengimpor obat generik dalam jumlah besar, karena berdasarkan kesepakatan TRIPS, produksi obat generik berdasarkan lisensi wajib sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di negara produsennya dan bukan untuk di ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Berangkat dari situasi yang terjadi di negara berkembang dan terbelakang ini, lahirlah Deklarasi Doha atas Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat yang di dalam ketentuannya, yaitu paragraf ke 6 mengesampingkan ketentuan pasal 31 (f) dan (h) dari Perjanjian TRIPS untuk tujuan menciptakan akses terhadap kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya Sistem Paragraf 6 ini, maka negara-negara yang membutuhkan obat dalam versi generik dan tidak memiliki fasilitasi produksi obat-obatan sendiri, dapat melakukan impor atas obat yang dibutuhkannya dalam versi generik yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan obat paten dan impor yang dilakukan dapat mencakup jumlah keseluruhan obat dari hasil produksi negara pengekspor. Riset ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak dari ketentuan Paragraf 6 tersebut terhadap hak dari pemegang hak paten. ...... Treatment for certain diseases may require the use of drugs which is still protected with the patents. Patented drugs typically have an expensive price that can not be reached by most patients in developing and underdeveloped countries. In patent law system, there is a way out for these problems, by using the compulsory licensing mechanism in order to produce the drug in generic versions. However, in some countries, especially underdeveloped countries, compulsory licensing mechanism can not be effectively implemented due to absence or lack of facilities to produce drugs. Developing or underdeveloped countries are also unable to import generic drugs in large number. According to the TRIPS agreement, the production of generic drugs under compulsory licensing is mainly to meet domestic demand in producer countries and not for export to fulfil the needs of other countries. Departing from the situation in developing and underdeveloped countries, the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health was born, which in its provisions, namely paragraph 6 override the provisions of article 31 (f) and (h) of the TRIPS Agreement for the purpose of creating better access to health. With the System of paragraph 6, the countries, who need the drug in generic versions and have no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector, can perform the import of drugs needed in the generic version that cost cheaper than the patented drug and also include the total number of drug which is produced by exporting country. This research was conducted to analyze how the impact of the provision of paragraph 6 to the patent holders rights.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai doktrin experimental use, yang merupakan sebuah pengecualian dari pelanggaran paten terhadap pelaksanaan paten oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, dengan memberikan gambaran konsep melalui kasus-kasus tertentu yang menimbulkan suatu penafsiran hukum terhadap keberadaan doktrin experimental use. Doktrin experimental use dalam hukum paten melindungi pelaksana paten yang diduga melanggar hak-hak dari Pemegang Paten karena melaksanakannya tanpa adanya izin, dimana pelaksana paten tersebut menggunakan invensi yang dipatenkan untuk murni kegiatan eksperimen. Tujuan dari skripsi ini adalah memberikan gambaran tentang kegiatan penelitian yang dikecualikan dari pelanggaran paten dan sejauh mana kepentingan komersial yang dimaksud dalam Undang-Undang Paten Indonesia, yakni Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

---

This thesis elaborates the experimental use exception to patent infringement. The experimental use doctrine in patent law protects alleged infringers who use patented inventions solely for experimental purposes, such as testing whether a device functions as claimed or re-creating a process to observe its effects from scientific perspective. The purpose of this thesis are analyzing in which research activities are exempt from patent infringement and as well analyzing the state regulation regarding the experimental use exception to patent infringement under patented subject matters can be used without a license for research purposes. Experimental use exemption was born from Case Law in the United States Patent Law. In Indonesian Patent Law, the experimental use concept should be interpreted according to the article 16 (3) Law No. 14 of 2001 regarding to Patent Law.

Abstrak :
Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan paten tersebut Hak eksklusif ini bagi pemegang paten meliputi hak untuk impor produk. Adanya peluang yang luas untuk mengimpor akan memberikan dampak buruk bagi industri farmasi dalam negeri. Penelitian ini akan membahas pengaturan hak eksklusif mengenai importasi terhadap kewajiban untuk melaksanakan paten serta pengaruhnya terhadap ketergantungan bahan baku obat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan dua pendekatan yaitu undang-undang dan konseptual. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan perbandingan dan analisis, ternyata pengaturan hak eksklusif mengenai importasi masih sangat luas dan berpengaruh terhadap pelaksaan dan kewajiban pada pemegang paten. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengaturan mengenai importasi perlu dibatasi dan perlu diatur lebih lanjut agar dapat mengurangi jumlah angka ketergantungan bahan baku obat dan dapat mengembangkan industry manufaktur farmasi di Indonesia. ......Patentee has the exclusive right to exploit its patents and prohibit the other party without the consent of the patent implementing these exclusive rights to the patentee includes the right to import products. The big of opportunities for import will affect the domestic pharmaceutical industry. This research will discuss the regulation of exclusive right and its influence on the importation of raw material drug dependence. This research is a normative and qualitative research, where the authors use two approaches, it?s from regulation and conceptual laws. In addition, the author uses the method of qualitative analysis. After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about exclusive right of importation is still very widespread and affect the implementation and obligations on patentee. In order to be implemented properly, then the regulation of importation should be limited and should be further arranged to be decrease the total number of raw material dependence and can develop manufacturing industry of drug and pharmaceutical in Indonesia.