Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu faktor penting untuk mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi adalah pembinaan sumber daya manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, pembinaan motivasi dan menciptakan rasa aman dalam bekerja.Pembinaan sumber daya manusia ini ditujukan pada individu/kelumpok dalam suatu organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Salah satu bidang tugas yang mempunyai peranan besar dalam pembangunan termasuk pembangunan bidang sumber daya manusia adalah profesi pustakawan. Disadari bahwa perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, maka profesi pustakawan perlu mendapat pembinaan. Melalui SK Menpan No. 18 Eakin 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan, pustakawan dikategorikan sebagai pejabat fungsional dengan link dan kewajibannya antara lain mendapatkan kenaikan pangkat melalui pengumpulan angka kredit. Pemda DKI Jakarta sudah melaksanakan penilaian angka kredit bagi pustakawannya. Berdasarkan pengamatan di lapangan pembinaan kepangkatan melalui penetapan angka kredit belum berjalan lancar. Atas dasar pengamatan tersebut di atas, maka perlu diteliti mengenai pelaksanaan penetapan angka kredit dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier pustakawan dengan pemacuan prestasi.Penelitian merupakan penelitian eksplanatif dengan rancangan cross sectional yang menggunakan cara-cara observasi, kuesioner, wawancara mendalam, dan pengkajian dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada kelompok pustakawan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Pemda DKI dan perpustakaan Unit-unit di lingkungan Pemda DKI Jakarta, dengan jumlah responden 100 orang.Dari hasil penelitian ini terlihat adanya perbedaan yang bermakna secara statistik antara pustakawan Perpustakaan Nasional dengan pustakawan di lingkungan Pemda DKI Jakarta dalam beberapa hal yaitu : latar belakang pendidikan perpustakaan, motivasi menjadi pustakawan, lama jarak waktu kenaikan pangkat. Ditemukan pula bahwa sebanyak 37 % pustakawan belum pernah naik pangkat dan 45 % pustakawan berniat meninggalkan jabatan pustakawan, yang menggambarkan bahwa pembinaan karier melalui penilaian perolehan angka kredit di lingkungan Perpustakaan belum berhasil.Atas dasar temuan di atas perlu dilakukan upaya pendidikan dan latihan, menjalankan mekanisme umpan - balik terhadap penilaian usulan penetapan angka kredit pustakawan, oleh Tim Penilai Angka Kredit, dan konversi angka kredit pada nilai yang lebih besar serta menyetarakan besarnya tunjangan jabatan dengan jabatan fungsional yang lain."

"ABSTRAKMaraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da. 11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) di kawasan perumahan yang mereka bangun. Persoalan tersebut menjadi menarik, karena jika ternyata tunggakan para developer itu disebabkan oleh persoalan intern dari organisasi publik, seperti ketidakjelasan aturan, institusional, mekanisme kerja, kelemahan sumber daya manusia dan sebagainya, maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah (Daerah maupun Pusat), sebelum melakukan privativasi - (penyerahan tugas-tugas publik kepada swasta) - dalam hal ini penyediaan rumah untuk rakyat dan pembangunan prasarana kota.Penelitian ini di lakukan dengan menganalisis Keputusan Gubernur nomor: Da.11/23149/1972 dilihat dari tiga proses penetapannya; formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan mengambil sampel kasus pembangunan perumahan di dua kawasan ; Kelapa Gading dan Citra Garden 1 dan 2. Hasil penelitian ternyata membenarkan perkiraan tersebut di atas. Bahwa benar Keputusan Gubernur tersebut mengalami hambatan terutama dalam proses implementasinya, yang mengkibatkan adanya tunggakkan dari para developer untuk membangun fasum-fasos. Untuk itu pula diberikan beberapa catatan di bagian akhir tulisan ini sebagai saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah DKJ Jakarta.Teori yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut ialah teori-teori umum kebijakan publik ( Theory of Public Policy ). Sedangkan metodologi yang digunakan antara lain analisis data sekunder, penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan observasi yang semuanya kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan dilengkapi teknik frekwensi secara kuantitatif."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 memuat ketentuan yang mengatur prosedur upaya administratif. Sebagai suatu lembaga yang mengupayakan penyelesaiaan sengketa di luar lembaga peradilan, tampaknya sangat layak untuk diperhatikan keberadaaannya dalam rangka perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu Surat Keputusan, ataupun Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan berpijak pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam praktiknya muncul berbagai kendala yang dihadapi, demikian cukup banyak faktor yang menopang (budaya musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong) bagi pemberdayaan lembaga upaya administratif pada masa mendatang, selain itu patut pula disimak perkembangan lembaga sejenis di beberapa negara (Belanda, Australia, Jepang) yang juga mengembangkannya sebagai salah satu model alternative dispute resolution. "

"Tugas karya Akhir ini merupakan hasil penelitian tentang Kebijakan pemda DKI Jakarta daalam mengatasi Migrasi, penelitian ini penting mengingat kota Jakarta sebagai pusat Pemerintahan, Perekonomian dan perdagangan. Kondisi di atas akan menyebabkan semakin banyaknya arus Migrasi yang masuk ke Jakarta. Tingginya arus migrasi yang masuk ke wilayah DKI tersebut tampa diimbangi dengan penyediaan lapangan keija dan pemukiman yang baik akan menyebabkan bermunculannya masalah-masalah sosial di kota Jakarta. Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data Deskriptif yang diperoleh melalui Studi Pustaka dan dan wawancara mendalam dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara Snowball Sampling, informan pertama memberikan pentunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan memdalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemda DKI Jakarta dalam mengatasi Migrasi Masuk dapat berwujud antara lain, Kebijakan Administratif Kota yaitu bahwasannya seorang pendatang dari luar DKI harus memiliki Jaminan Tempat Tinggal, Jaminan Kerja, Datang Hams Lapor serta hams memiliki Indentitas yang lengkap. Yang ke dua kebijakan yang bersifat Preventif yaitu dengan jalan melakukan Penyuluhan, Penerangan serta Forum Pembahasan Masalah Urbanisasi, sedangkan yang ketiga kebijakan yang bersifat Represif yaitu dengan jalan melakukan Penertiban, Pembinaan dan Penyaluran. Ketiga kebijato di atas diharapkan dapat mengurangi migrasi masuk di wilayah Johar Bam pada khususnya dan wilayah DKI Jakarta pada umumnya."

"Perkembangan signifikan koreografi di Indonesia, termasuk karya tari kontemporer, terjadi sejak berdirinya Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki PKJ-TIM tahun 1968 hingga batas temporal penelitian ini yakni tahun 1987.Di Indonesia, ditinjau dari sejarah penciptaannya, karya tari baru pengembangan dari tradisi, modern, dan kontemporer cenderung bertolak dari karya-karya yang sudah ada. Selanjutnya, mengikuti gagasan artistik atau gagasan ideal sang seniman, karya-karya yang sudah ada diolah hingga terwujud kebaruan dengan segala kekhasannya bahkan jejak karya lama bisa sama sekali tak terlihat. Merunut ke belakang, para seniman tari termotivasi menciptakan kebaruan pada karya-karya tari yang didorong oleh kebijakan kebudayaan Presiden Soekarno 1950-1959, yang menggariskan keindonesiaan yang juga berlaku pada kesenian, termasuk seni tari.Di era kepemimpinan Presiden Soeharto 1966-1998, para seniman mengharapkan adanya kebebasan berekpresi dan tersedianya fasilitas pertunjukan yang memadai. Hal tersebut ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dengan membangun PKJ-TIM yang diresmikan pada tahun 1968 dan membentuk Dewan Kesenian Jakarta DKJ dengan komite-komitenya, termasuk Komite Tari, dan menyediakan anggaran yang diperlukan.Berdasarkan analisis sepintas tampaknya ada keterkaitan antara dukungan pemerintah, kreativitas dan produktivitas seniman, kehadiran penonton, media massa. Pertanyaan mendasar adalah kebijakan dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung seniman dalam upaya kreatif penciptaan karya tari baru dan kontemporer; bagaimana para koreografer memformulasikan gagasan yang berasal dari pergumulan pemikiran tentang kebaruan karya tari; bagaimana upaya PKJ-TIM menyediakan sarana untuk hadirnya input eksternal yang kemudian bersinergi dengan daya kreatif pada diri seniman tari; tindakan apa yang dilakukan oleh Komite Tari DKJ, pengelola PKJ-TIM, seniman tari dan media massa untuk mendatangkan penonton sehingga pertunjukan karya tari baru dan kontemporer bisa berkelanjutan.Kajian ini mengungkapkan peran individu, kelompok individu dan institusi, sebagai faktor determinan dalam mentransformasi dan mereproduksi perubahan struktur sosial yang bisa disebut sebagai agen-agen perubahan agents of change . Dengan demikian pendekatan strukturistik menjadi tepat digunakan. Melalui metodologi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perkembangan pemikiran, proses kreatif dan penataan koreografi sehingga karya-karya baru bermunculan. Sebagian adalah karya baru pengembangan dari tradisi dan di antara itu ada yang melakukan eksplorasi lebih jauh lagi untuk mencapai level kontemporer. Gairah penciptaan muncul karena didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Di luar itu terdapat sebuah lembaga pemasok dana jangka panjang yakni Pemerintah Daerah Pemda DKI Jakarta. Melalui manajemen yang baik berdasarkan visi dan misi yang padu, bermunculanlah karya-karya tari yang menarik minat penonton. Dari sana terbentuklah segi tiga ideal: seniman dan DKJ, pemerintah, penonton yang di dalamnya juga terdapat media massa, pengamat dan kritikus.

---

The significant development of modern dance, including contemporary dance, has started from the establishment of the PKJ TIM Pusat Kesenian JakartaTaman Ismail Marzuki Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki in 1968 until the temporal limit of this research, in 1987. In Indonesia, looking at the history of its creation, some new works developed from tradition, and there are modern or contemporary dances which tends to embark from existing or old works. Then, following the artist's artistic ideas or ideals, the old works go through a process until some sort of newness emerge, with all its unique elements so much so that the traces of the old works are no longer detectable.

In hindsight, dance artists have been motivated to do these rejuvenations since the first decade after the Independence 1950 ndash 1959 through President Soekarno's policies on culture, championing elements of Indonesia, which also applied to arts, including dance. In the era of President Soeharto 1966 ndash 1998 , artists were hoping for freedom of expression and adequate performance facilities. The governor of Jakarta at the time, Ali Sadikin, responded by building PKJ TIM, launched in 1968 forming the DKJ Dewan Kesenian Jakarta Jakarta Arts Council with its committees, including the Dance Committee and providing the necessary budgets. An overview analysis shows that there is a connection between the government, artists'creativity and productivity, audience number, and the media.

The fundamental question is what kind of policies and actions that the government takes to support artists in their creative endeavors to create new and contemporary dance pieces how choreographers formulate ideas coming from the mixture of thoughts about the newness of dance pieces what actions PKJ TIM takes to provide facilities for external inputs that would synergice with the creative power within dance artists what actions taken by the Dance Committee of DKJ, the PKJ TIM management, dance artists, and the media to attract audiences so that new and contemporary dance performances can continue to thrive.

This study reveals the roles of individuals, individual and institutional groups, as a determinant factor in transforming and reproducing the change in social stucture that can be referred to as an agent of change. Therefore, the use of a structural approach is appropriate. With this methodology, this research comes to a conclusion that there has been a development of ideas, creative process, and choreography, which are responsible for the emergence of new works. Some are new works developed from tradition, and some explore even further to reach a contemporary level. The passion for creation emerges by being supported by facilities and infrastructure available. Without interferring the policy of Dance Committee of DKJ, the government of Jakarta gives long term funds to DKJ. With a good management based on a solid vision and mission, new dance arts will emerge and it will attract audience. Then we will achieve the ideal triangle artists, the government, and the audience, which includes the media, observers, and critics."

"[ABSTRAKSkirpsi ini membahas tentang Gerakan Bersih, Manusiawi dan Berwibawa yang dilakukan oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto dalam mengatasi problematika di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan sebuah gambaran mengenai Gerakan BMW di Jakarta pada tahun 1987-1992. Pemahaman akan gerakan BMW pada masa Gubernur Wiyogo ini diharapkan akan menimbulkan rasa kesadaran bagi Pemda DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta akan pentingnya kebersihan, rasa manusiawi dan kewibawaan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa Gerakan BMW berhasil mewujudkan kota Jakarta yang Bersih, Manusiawi dan Berwibawa dengan bukti tahun 1991 Jakarta Pusat memperoleh sertifikat Adipura dan setahun setelahnya Jakarta Timur mendapatkan pengharagaan Adipura, menindak tegas pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh swasta seperti Hotel Interhouse, Penambahan ruang terbuka hijau, peberian bantuan dana dan keterampilan bagi gelandangan, dan merutinkan program prokasih.ABSTRACTThis thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.;This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.;This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program., This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.]"