Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup nomor 1 di asia pasifik berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh berbagai sumber. keinginan berbagai pihak untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi di indonesia. posisi indonesia tersebut sangat disayangkan mengingat indonesia telah melakukan reformasi pada 1998 dan sepakat memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)"

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan pembuktian atau pembuktian terbalik tidak diatur di dalam KUHAP sehingga mengacu kepada Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Korupsi. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat menyesuaikan pengaturan di KUHAP dengan kondisi riil terkini.

---

This thesis discusses the legal review of the principle of proof in criminal acts of money laundering. The study was a normative study using descriptive analysis. The results of this research is the need for better arrangements in order to set about proving in the Law of Procedure, especially against the Code of Criminal Procedure. Because the arrangements regarding the reversal of proof or reverse proof is not regulated in the Criminal Code so that reference to the Law on Money Laundering and Corruption Act. Therefore the results of this study suggest that the government can adjust the settings in the current Criminal Procedure Code with the real condition."

"Meningkatnya kasus sengketa konsumen ketenagalistrikan di Indonesia membutuhkan perhatian khusus guna melindungi konsumen yang kian kali berada di posisi lebih lemah dalam menghadapi satu-satunya badan usaha penyedia jasa layanan listrik di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana beban pembuktian terbalik diterapkan dalam sengketa konsumen melalui studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/PDT/2022. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal, penelitian ini mengkaji penerapan beban pembuktian terbalik dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik dalam kasus ini belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan informasi dan interpretasi hakim yang berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya dalam penyelesaian sengketa konsumen, dapat diterapkan beban pembuktian terbalik yang diiringi dengan akses informasi untuk konsumen terkait pembuktian yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga terciptanya keadilan dan proporsionalitas dalam perlindungan konsumen.

---

The increasing number of consumer disputes in the electricity sector in Indonesia needs to be paid attention to in order to protect consumers who are often in a weaker position when dealing with the sole electricity service provider in Indonesia. This study analyzes how the reverse burden of proof is applied in consumer disputes through a case study of the Supreme Court Decision Number 257 K/PDT/2022. Using a doctrinal approach, this study examines the implementation of the reverse burden of proof in protecting consumer rights in Indonesia. The research results show that the implementation of the reverse burden of proof in this case has not been fully maximized due to inaccessibility of information and differing interpretations by judges. Therefore, in resolving consumer disputes, it is recommended to implement the reverse burden of proof accompanied by consumer access to information regarding the evidence provided by the business actor, thereby creating justice and proportionality in consumer protection"