Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Anita Patresya
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan Usaha
Milik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali dengan
pembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tunduk
pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu
diwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PT
Askes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Persero
yang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkan
pada perlindungan ...
"
2013
S47193
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Misriyah
"
Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. PerseroanĀ mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka waktu pendirian perseroan telah berakhir dan memiliki aset yang tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, perlu dikaji bagaimana status hukum perseroan dan proses pembubarannya ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yousfrita
"
Pemilihan judul ini untuk memperoleh gambaran dari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan pembubaran perseroan dan likuidasi, yang dibatasi yaitu pembubaran perseroan dan likuidasi yang dilakukan atas inisiatif perseroan sendiri. Bahwa pembubaran perseroan dan likuidasi diatur dalam Undang Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun dalam prakteknya pada proses pembubaran perseroan dan likuidasi banyak terdapat permasalahanpermasalahan yang tidak tertampung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T18972
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
M. Najib Ibrahim
"
Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, yang dinilai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28610
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Meriska Nofianti
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan cara
Penetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT.
Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibat
perbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehingga
membuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapat
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai
bagaimanakah mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara para
pemegang saham untuk membubarkan ...
"
2012
T31020
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
William Iwo
"
Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S59603
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Erlanda Juliansyah Putra
"
[ABSTRAK
Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai
politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan
memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran
partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2
huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Beracara Pembubaran Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik dapat
dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila kegiatan/akibat yang dilakukan oleh
partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Klausul
?akibat? yang ...
"
2015
T43076
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aryo Bimo Sadhubudhi
"
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, yang di dalamnya terdapat saham-saham yang di miliki oleh pemegang saham. terhadap kepemilikan saham tersebut pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas minimal kehadiran dan disetujui minimal 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Mengingat pada dasarnya suatu Perseroan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chairinaya Nizliandry
"
Pembubaran badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Bab X Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi oleh Likuidator. Likuidator secara umum memiliki tugas untuk melakukan pemberesan harta kekayaan PT, namun di dalam undang-undang tidak diatur secara rinci mengenai batasan wewenang Likuidator terkait hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para krediturnya seperti yang terjadi pada pembubaran PT A, dimana di dalam proses likuidasinya kreditur diberikan opsi novasi piutangnya ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Renny Andriani
"
Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi.
Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21701
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library