Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang membuat Akta Otentik. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sehingga seorang Notaris juga menjabat sebagai PPAT. Seorang Notaris yang merangkap juga sebagai PPAT dalam mengemban tugasnya dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Notaris/PPAT tersebut harus menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat deskriptif dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai Notaris/PPAT yang sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUJN, PP 37 tahun 1998, dan peraturan perundangundangan yang lain, namun masih saja ada laporan ke Majelis Pengawas Notaris, dan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena Notaris/PPAT tersebut tidak melanggar kode etik profesi, maka Notaris/PPAT tersebut tidak dikenakan sanksi apapun oleh Majelis Pengawas Notaris ataupun oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

---

Notary and Official Land Maker (PPAT) are public officials who made an authentic deed. Pursuant to section 15 paragraph 2 letter f Constitution Number 30 of 2004 of Notary's profession, a Notary is authorized to make the deed relating to land, so that the Notary has also served as the PPAT. A Notary has also served as the PPAT , the duties required to produce a quality certificate. It means the deed that they made is accordance with the rule of law and accordance with the will of the parties. Notary/PPAT have to explain to the parties about the truth of the contents and procedurs of the deed which they made. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study.In this thesis, author discusses about Notary/PPAT has been do their obligation and their authority accordance the Constition Number 30 of 2004 about Notary`s proffesion, Government Regulations Number 37 of 1998 about Official Land Maker`s Proffesion, and another legislation but there still a report violations to Notary Supervisory Board and a lawsuit to state court. Because Notary/PPAT didn`t violate the proffessional code of ethics Notary, so the Notary/PPAT didn`t get the legal sanctions from Notary Supervisory Board and from a head office of the land."

"ABSTRAKSocial processes occur in relation to changes in structural and culturalaspects. The process is a new space that is created when there is a structural andcultural pressures both in agriculture and industry. This raises the niche laborservices abroad, as overseas markets especially Saudi Arabia is very easy toaccess and is considered as a safety valve. Potential labor market is thensuccessfully put to good use by the sponsors in cooperation with PPTKIS forsending workers to Saudi Arabia. Process becomes easier because the links dorevolution and commodification CTKI recruitment and utilize social capital in theform of trust.

---

ABSTRACTNotary is a position of trust, so that the dignity and dignity of the notary positionmust be maintained, especially when in performing his duties. In taking an actionand deed should be prepared based on the rule of law, in addition to the notaryalso must examine all the evidence presented, and hear testimony or statements ofthe parties as set forth in the base material for the deed. So that the deed he haddone the do not lose their authenticity and does not cause harm to others. If inmaking authentic act, a notary public is not known based on the applicable law,the notary shall be responsible for the deed he had done. As was the case inDecision No.86/Pdt.G/2009/PNJkt.Tim., Which at the time made a Notary A Saleand Purchase Agreements, penghadap who appear before the notary is Mr. M as abuyer, while the seller is Mr S was not appear before the notary. Sale andPurchase deed manufacture only based on the original Land Certificate whichbelong to Mr. S brought by Mr. M. When in fact Mr. S as the owner of the landwas never intended to sell the land to anyone, including to Mr. M. By simplyusing the original Land Certificate belongs in the absence of Mr. S and Mr. S asthe owner and seller of the land, A Notary Deed of Sale made by efforts tomanipulate the data, falsifying documents and signatures belong to Mr. S. And inthe Sale and Purchase Agreements as though it has been trading in accordancewith applicable law, whereas the full purchase engineering. For making the Saleand Purchase Agreements which contain fake information to make Mr. S sufferedlosses. Against losses suffered by Mr S then A must be responsible for the notarydelete is to repeal and crossed the Sale and Purchase Agreements have been madeand resulted in the Sale Deed null and void"

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap. Tanggung jawab tersebut timbul karena dalam kasus ini Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah yang dikehendaki oleh penghadap untuk dibuatkan akta autentik ternyata tidak memiliki kelengkapan dokumen sehingga atas tanah tersebut tidak dapat dibuatkan akta autentik, namun Notaris tetap menerima pembayaran atas pembuatan akta autentik. Pokok permasalahan penelitian adalah bagaimana bentuk penyalahgunaan jabatan Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta autentik setelah menerima pembayaran dari penghadap serta bagaimana akibat hukum Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang diperoleh dari data sekunder.Hasil penelitian adalah Notaris menjalankan jabatan dengan jujur dan amanah yaitu Notaris menerima pembayaran dari penghadap namun tidak dilakukan pembuatan akta autentik, sehingga menimbulkan kerugian kepada penghadap. Oleh karena itu, Notaris dinyatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang Nomor 1786/PID.B/2017/PN.TNG tanggal 4 Desember 2017. Selain itu, Notaris dapat menerima akibat hukum secara perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan akibat hukum secara administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Tahun 2015.

---

This thesis is discussed regarding the responsibilities of Notary who did not make a deed after getting paid from the client. The responsibilities itself occurred because in this case the Notary knew beforehand that the lands, which the client wanted to make property deeds for, got no supporting documents so the property deeds basically can't be processed or made, but the Notary still accepted the job because she wanted to get paid for the property deeds she made. The main problems of this research are what was the Notary fault that she didn't make a deed after getting paid from the client and what are the responsibilities of Notary who didn't make a deed after getting paid from the client. This research is an analytical descriptive which based on secondary data.The result of this research are the Notary didn't do her job properly because she accepted the pay from client even though she knew beforehand that she couldn't make the property deeds like clients wanted to, so it caused some damages to the client that she has to take the responsibilities for, and because of that the Notary is charged guilty for doing a fraud criminal act as it said on article 378 Criminal Procedure Code of Republic Indonesia based on District Court of Tangerang's Decision No. 1786/PID.B/2017/PN.TNG) on December 4th, 2017. However, the Notary has to face the sentence which based on Indonesia Civil Code and administrative punishment based on Notary Profession Act No. 2 Rules 2014, Notary Profession Act No. 30 Rules 2004 and Notary Ethic Code Rules 2015."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pelaksana wasiat yang diamanatkan dalam akta hibah wasiat. Pelaksana wasiat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi menghambat pelaksanaan amanat wasiat. Terutama pada kasus yang diangkat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 PK/Pdt/2018, pelaksana wasiat yang ditunjuk tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan akta hibah wasiat. Hal tersebut terjadi karena terdapat konflik kepentingan yang disebabkan pelaksana wasiat yang merupakan ahli waris golongan 2 (dua) dan tidak terdapat ahli waris legitimaris. Notaris sebagai pejabat pembuat akta yang dalam kasus ini membuatkan akta wasiat memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa penunjukan pelaksana wasiat perlu diperhatikan apakah memiliki konflik kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan wasiat. Simpulan kedua Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta wasiat, Notaris perlu memberikan penjelasan mengenai hukum waris kepada penghadap sebelum penandatanganan akta wasiat. Sebagai tambahan, sebaiknya Notaris meminta pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pembuat wasiat untuk ikut hadir menghadap Notaris saat penandatanganan akta sebagai saksi pengenal penghadap. Lebih lanjut pelaksana wasiat sebaiknya diminta menandatangani surat pernyataan untuk menegaskan akan melaksanakan wasiat sebaik-baiknya.

---

This study discusses the liabilities of the executor as mandated in the testament (bequeathed grant). The executor who has a conflict of interest has the potential to hinder the implementation of the testament. Especially in this case based on the Supreme Court Decision Number 701 PK/Pdt/2018, the appointed executor of the testament is a class 2 (two) heir and there are no legitimaris heir. The notary as the official making the deed who in this case makes the will has a certain role. To answer the problem, a juridical-normative legal research method is used with an explanatory research typology. The results of the research conducted, it was concluded that the appointment of the executor of the testament needs to be considered whether there is a conflict of interest related to the implementation of the testament. The second conclusion is that a Notary in carrying out his position needs to provide legal counselling regarding the deed he made. In making a testament, the Notary needs to provide an explanation of the inheritance law to the appearer before signing the testament. In addition, the Notary should ask the executor of the testament appointed by the testator to be present before the Notary at the signing of the deed as identifying witness. Furthermore, the executor should be asked to sign a statement to confirm that he will carry out the will as well as possible."

"Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materill maupun sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur. Maka untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah telah memberi dukungan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan bermacammacam sarana termasuk di dalamnya upaya dalam menunjang permodalan dengan menyediakan fasilitas kredit. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Pada tanggal 19 April 1996 diundangkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau lebih singkatnya disebut UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan). UUHT berusaha memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak dalam memanfaatkan tanah sebagai obyek Hak Tanggungan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Sumber data penelitian diperoleh dari Kantor Pertanahan Bogor, Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan didahului dengan tahap pemberian Hak Tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT, kemudian tahap pendaftarannya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dan merupakan lahirnya Hak Tanggungan. Dan akibat hukum apabila APHT yang didaftarkan oleh PPAT ke kantor Pertanahan melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, APHT yang didaftarkan tersebut tidak batal demi hukum akan tetapi masih terus diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten sampai sertipikat Hak Tanggungan di tanda tangani oleh Kepala Pertanahan dan dapat diambil oleh PPAT yang bersangkutan dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak.Dan dalam penyelesaiannya PPAT yang bersangkutan hanya mendapat teguran lisan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Kesimpulan hasil penelitian keterlambatan APHT yang didaftarkan masih terus diproses oleh Kantor Pertanahan sampai selesai . Dan saran- sarannya adalah APHT yang dibuat oleh PPAT harus segera didaftarkan tanpa adanya keterlambatan agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak dirugikan dan proses pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan yang dilakukan oleh PPAT dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

National development done gradually and continuously is in the framework to increase to community life level materially and spiritually, based on Pancasila and Undang-Undang Dasar 1945,- to make equitable and wealthy community. So, to support, the government support many facilities and various means included the effort to support capital by credit facility supply. Encumbrance is charged to guarantee the rights of land rights. On 19 April 1996 Law enacted. 4 Year 1996 on Mortgage of land and objects relating to the land, or more simply called UUHT (Mortgage Act). UUHT trying to provide certainty and legal protection to all parties in utilizing the land as an object of Encumbrance. Research methods used in this study is normative juridical. Source of research data obtained from the Land Office in Bogor regency, Bogor regency PPAT Office and Mortgage Applicant in Bogor regency. Data collection techniques using primary and secondary data. Results and discussion shows that the process of loading in Bogor regency Mortgage is preceded by a stage of the Mortgage Deed of Mortgage made by PPAT, then the registration phase is performed by Bogor district land office and the birth of Encumbrance. And the legal consequences if APHT enlisted by PPAT to the Land Office Bogor regency period exceeding 7 (seven) days, APHT who are not registered will be null and void but still continue to be processed by the Land Office Bogor regency until Encumbrance certificate is signed by the Head Land Bogor regency and can be retrieved by PPAT in question and given to the parties entitled. And in its solution PPAT concerned only verbally reprimanded by the head of the Land Office in Bogor regency. Conclusion The research results are listed APHT delays still being processed by the Land Office to complete. And suggestions were made by PPAT APHT must be registered immediately without any delay to the parties concerned are not harmed and the registration process APHT to Bogor District Land Office by PPAT can run smoothly in accordance with laws and regulation."

"Dalam menjalankan kewenangan jabatan sebagai notaris, maka notaris tersebut dapat membuat suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Règlement op Het Notaris Ambt in Indonésie Stbl 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris, dimana dalam perkembangan selanjutnya Aturan Jabatan Notaris peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut telah diubah atau diganti dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang No.30 Tahun 2004 tanggal 6 - Oktober - 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik yang disebutkan sebelumnya merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata; Untuk bentuk aktanya undang-undang khususnya Pasal 38 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 mengatur bagian-bagian akta notaris yang terdiri atas : Kepala Akta, Badan Akta, dan Akhir Akta. Sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam undangundang, maka akta otentik harus benar-benar berisi atau menggambarkan fakta-fakta dan keterangan yang sesungguhnya tentang suatu kejadian serta kegiatan yang berlangsung diantara para penghadap untuk kemudian dituangkan dan diformalkan dalam suatu bentuk tertulis atau akta yang dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) notaris sebagai alat bukti bagi para penghadap dan juga notaris itu sendiri dikemudian hari. Untuk itulah sangat penting kiranya dalam akta notaris harus benar-benar diperhatikan keterangan yang disampaikan oleh penghadap khususnya yang berkaitan dengan kedudukan penghadap dalam akta tersebut yang pada akhirnya dapat membuat akta ini dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan khususnya hukum. Keterangan yang disampaikan para penghadap dalam akta notaris (otentik) tersebut dimuat dalam badan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang No.30 Tahun 2004, yang mana isinya antara lain dalam badan akta memuat tentang keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Dan pada bagian akta notaris (otentik) ini pulalah dimuat atau diterangkan tentang status perkawinan penghadap pada saat dia melakukan perbuatan hukum dalam akta ini. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis membatasi pembahasan dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Akibat hukum apa saja yang dapat ditimbulkan dari status perkawinan tidak sah? 2. Dapatkah ketidakbenaran status perkawinan penghadap dalam badan akta (komparisi) menyebabkan aktanya menjadi tidak sah?; Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode secara deduktif dan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan mengambil data-data umum dan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembuatan akta Notaris yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena Notaris memberikan akta yang belum ditandatanganinya kepada penghadap untuk ditandatangani oleh penghadap lainnya tanpa di hadapan Notaris Kemudian timbul permasalahan mengenai keabsahan akta tersebut Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta tersebut menjadi tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tipe penelitian evaluatif Kata kunci Pembuatan Akta Yang Ditandatangani Tidak Di Hadapan Notaris

---

ABSTRACTThis Thesis discusses about making of notary rsquo s deed which not be signed in front of notary The problem of this case occurs because notary giving deed that have no signed to the appearer to be signed by the other appearer without presence of notary Then raised the question as to the authenticity of the deed The result of this thesis namely the mentioned notary rsquo s deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens This study uses normative legal research method with the analysis of the Law of Notary Position and Code of Ethics and is an evaluative research Keywords Deed was not signed in front of Notary"

"Notaris merupakan profesi terhormat yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik bagi para penghadap yang berkepentingan. Namun pada kenyataannya seringkali notaris berhadapan dengan risiko pekerjaan yang besar dimana notaris dapat saja terseret atau ditarik menjadi pihak yang terlibat dalam kasus pidana berdasarkan Putusan Nomor 844/Pid.B/2021/PN Sby padahal perbuatan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan notaris yang berpotensi merugikan notaris. Penelitian ini menganalisis akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat notaris setelah adanya putusan pengadilan tersebut serta perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta-akta yang didasarkan pada penipuan oleh perantara jual beli tanpa sepengetahuan notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian tesis menjelaskan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual merupakan akta autentik yang memenuhi syarat keabsahan, memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan tidak memenuhi unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga akta tetap berlaku sah. Notaris wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bertindak sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hal tersebut menjadi penting karena dengan bertindak demikian, sejatinya notaris sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saran yang dapat dikemukakan adalah penghadap wajib terbuka kepada notaris dan notaris wajib memberikan penyuluhan hukum secara mendalam kepada penghadap sehingga memiliki pemahaman yang mendalam akan perbuatan hukum yang hendak dilangsungkan. Pembatalan akta notaris secara sukarela juga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para penghadap.

---

A notary is an honorable profession who carries a responsibility in drawing up an authentic deed for respective parties. However, in reality, notaries are often bear a high risk in this case the notary can be dragged as an involved party in a criminal case based on Decision Number 844/Pid.B/2021/PN Sby even though the act occurred without the notary’s knowledge in which could potentially harm the notary. This research analyzes the legal consequences towards the Sale and Purchase Binding Agreement and the Deed of Power of Attorney to Sell made before the notary after the existence of a court decision as well as legal protection for notary in making deeds based on fraud by a sale-and-purchase intermediary without knowledge of the notary. The form of research used is a normative juridical method with an explanatory research typology and qualitative data analysis method. The result of this thesis research explains the Sale and Purchase Binding Agreement and the Deed of Power of Attorney to Sell are authentic deeds which fulfills the legality conditions, have a perfect evidentiary power, and do not fulfill the conditions of fraud within Article 378 juncto Article 55 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, therefore, the deeds will remain valid. A notary shall pay attention to the provisions as regulated within the Law of Notary Profession and the Notary's Ethical Code by prioritizing the prudent principle and acting under prevailing conditions and procedures. It’s necessary to abide so because by conducting as such, a notary can be said to be protected by the laws and regulations. The recommendations that can be provided are the parties shall be open with the notary and the notary shall provide an in-depth legal counseling or socialization to the respective parties to ensure an in-depth understanding regarding legal actions which are about to be conducted. The voluntary annulment of a notarial deed may also be conducted based on the mutual agreement of both parties."

"Akta notaris adalah akta autentik sehingga bersifat sempurna, artinya menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal ini membuat akta notaris mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya dengan patuh dan setia pada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Jika tidak, maka dapat memberikan celah bagi pihak lain untuk menggunakan akta notaris sebagai sarana melakukan perbuatan pidana, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1276/Pid.B/2019/PN Mdn. Bertolak dari putusan tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap notaris yang aktanya digunakan untuk tindak pidana penipuan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pencegahan tindak pidana penipuan yang menggunakan akta notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan didukung oleh bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Selanjutnya hasil penelitian diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakcermatan notaris dalam pembuatan akta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak dalam perjanjian. Hal ini membuat notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara Perdata, Pidana, Administratif maupun Kode Etik Notaris. Notaris seharusnya dapat melakukan tindakan preventif dengan mengidentifikasi maksud dan tujuan pihak yang menghadap kepadanya dan menilai apakah terdapat hal yang janggal dalam pembuatan akta yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, notaris juga harus terus bersikap lebih hati-hati, cermat dan terus berpedoman pada UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya serta Kode Etik Notaris.

---

A notarial deed is an authentic deed so that it is perfect, meaning it becomes the strongest and most complete evidence. This makes notary deeds have an important role in people's lives. Notaries must carry out their duties obediently and faithfully to the Republic of Indonesia, Pancasila, the 1945 Constitution, the Notary Position Act, and other laws and regulations. If not, then it can provide a loophole for other parties to use a notarial deed as a means of committing a criminal act, as stated in the Medan District Court Decision Number 1276/Pid.B/2019/PN Mdn. Starting from the decision, the problem raised in this thesis is the legal consequences of notaries whose deed is used for criminal acts of fraud and the role and responsibilities of a notary in preventing criminal acts of fraud using a notary deed. This study is an explanatory normative juridical study aided by secondary legal materials. Data collection is done through the literature study method. Furthermore, the research results are processed by qualitative methods. The results of this study indicate that the notary's inaccuracy in making the deed can cause harm to the parties to the agreement. This means that the notary can be held legally liable in civil, criminal, administrative, or notary code of ethics proceedings. Notaries should be able to take preventive action by identifying the intentions and objectives of the parties who appear before them and assessing whether there are odd things in the making of the deed that could cause disputes in the future. In addition, notaries must also continue to be more careful and continue to be guided by the UUJN, other laws and regulations, and the Notary Code of Ethics."