Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari pemerintah Indonesia, buruknya pengelolaan sampah dan air limbah di Universitas Indonesia UI dan peran universitas sebagai agen perubahan, maka buruknya sektor pengelolaan sampah dan air limbah di UI membutuhkan perhatian lebih dari pihak pengelola universitas. Dengan timbulan sampah UI pada pertengahan tahun 2018 mencapai angka 17,25 ton/hari dimana 13 ton sampah tersebut tidak diolah dan langsung diangkut menuju ke TPA. Debit air limbah di UI juga mencapai 7.260 m3/hari dimana pengelolaannya didominasi dengan tangki septik dan pembuangan langsung ke danau. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat emisi GRK dan Non-GRK dari pengelolaan eksisting dan melakukan pengembangan skenario guna menurunkan emisi yang ada. Estimasi emisi GRK dan Non-GRK akan menggunakan metode dari IPCC, NPI, EPA dan faktor emisi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil estimasi skenario eksisting, sektor pengelolaan sampah mengemisikan 5,5 juta kgCO2eq/tahun dan 3.859 kgVOCs/tahun serta pengelolaan air limbah mengemisikan 411 ribu kgCO2eq/tahun. Dari hasil analisis dan pengembangan skenario, pada pengelolaan sampah direkomendasikan perubahan alur penanganan sampah dimana tingkat recycling ditingkatkan, open dumping dan open burning dihilangkan, komposting ditingkatkan, pengiriman sampah ke kawasan industri sehingga sampah menuju landfill berkurang. Ini dapat membuat emisi GRK berkurang sebesar 38 dan VOCs berkurang >60 menjadi 3,4 juta kg CO2eq/tahun dan1.560 kgVOCs/tahun. Rekomendasi pengelolaan air limbah di semua gedung adalah dengan menggunaka sewage treatment plant dan untuk kantin menggunakan wetlands jenis vertical sub surface flow. Hasilnya pengurangan emisi sebesar 17 dapat dicapai menjadi 341 ribu kgCO2eq/tahun. Sehingga secara keseluruhan, di sektor pengelolaan limbah emisi dapat berkurang sebesar 37.

---

In line with the National Action Plan for Greenhouse Gas Emission Reduction from the Indonesian government, bad solid waste and waste management at the University of Indonesia UI and the role of universities as agents of change, the bad solid waste and wastewater management sector in UI requires more attention from the university management. With the generation of waste UI in the middle of 2018 reached the number 17.25 tons day where 13 tons of waste is not processed and directly transported to the landfill. The waste water discharge in UI also reaches 7,260 m3 day where its management is dominated by septic tank and disposal directly to the lake. This study aims to estimate GHG emission levels and non GHG emissions from existing management and develop scenarios to reduce emissions. GHG and Non GHG emissions estimates will use methods from IPCC, NPI, EPA and emission factors from previous studies. Based on the estimation of the existing scenario, the waste management sector emits 5.5 million kgCO2eq year and 3,859 kgVOCs year and also wastewater management emits 411 thousand kgCO2eq year. From the analysis and scenario development, solid waste management is recommended to change the flow of waste management where the level of recycling is improved, open dumping and open burning are eliminated, the composting is improved, the garbage delivery to the industrial area so that the waste into the landfill is reduced. This can make GHG emissions decrease by 38 and VOCs decrease 60 to 3.4 million kg CO2eq year and 1,560 kgVOCs year. Recommendation of wastewater management in all buildings is by using sewage treatment plant and for cafetaria using wetlands type of vertical sub surface flow. The result of emissions reductions of 17 can be achieved to 341 thousand kgCO2eq year . So overall, in the emissions management sector emissions could be reduced by 37.

Abstrak :
Pencemaran air pada badan air permukaan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang signifikan di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi, pencemaran merupakan contoh klasik dari eksternalitas di mana pelaku ekonomi tidak memperhitungkan seluruh biaya dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatannya sehingga biaya tersebut harus ditanggung secara eksternal oleh masyarakat. Instrumen ekonomi dapat diterapkan untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut. Instrumen ekonomi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sistem perdagangan alokasi beban pencemar air. Penelitian ini akan menggambarkan kerangka sistem perizinan dalam kebijakan pengendalian pencemaran air di Indonesia, menjelaskan aspek-aspek penting dalam sistem perdagangan alokasi beban pencemar air menurut teori dan praktik di Amerika Serikat, serta menganalisis bagaimana sistem perdagangan alokasi beban pencemar air dapat diadopsi dalam kerangka kebijakan pengendalian pencemaran air di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan pengendalian pencemaran air di Indonesia berpusat pada Persetujuan Teknis. Penetapan Persetujuan Teknis dapat didasarkan pada standar berbasis kualitas air, teknologi pengolahan air limbah, atau kombinasi antara keduanya. Selain itu, terdapat setidaknya tujuh aspek penting sistem perdagangan alokasi beban pencemar air yang perlu diperhatikan, yaitu model sistem perdagangan alokasi beban pencemar air, karakteristik beban pencemar, sumber pencemar, struktur pasar, mekanisme pembagian alokasi, rasio jual beli, serta pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga menemukan dua potensi penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air di Indonesia, yaitu telah diaturnya sistem tersebut secara umum dalam peraturan perundang-undangan serta tersedianya instrumen pengendalian pencemaran yang dapat mendukung penerapan sistem perdagangan tersebut. Meskipun demikian, penerapan sistem masih akan menghadapi berbagai tantangan besar, yaitu sistem perizinan eksisting yang terlalu mengandalkan standar berbasis teknologi, tidak dilibatkannya sumber pencemar nirtitik dalam sistem perdagangan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran air di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, sistem perdagangan alokasi beban pencemar air belum dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. ......Water pollution on surface water bodies has become one of the most significant environmental problems in Indonesia. In economic perspective, water pollution is a classic example of externalities. Economic instruments can be used to internalize the externalities. The economic instrument which will be the focus of this research is water quality trading. This research is going to describe the framework of the water discharge permitting policy in Indonesia, explain the important aspects of water quality trading based on theory and practice in the United States, and analyze how water quality trading can be adopted into the water pollution control policy in Indonesia. This research shows that the water discharge permitting regulation in Indonesia is centered on Techical Approval. The issuance of the Technical Approval can be based on water quality standards, water treatment technology standards, or the combination of both. Moreover, there are at least seven important aspects of water quality trading identified in this research: model of the trading system, characteristics of the water pollutants, sources of discharge, market structure, allocation method, trading ratio, as well as monitoring and law enforcement. This research also found that there are two potentials of implementing water qualiy trading in Indonesia: the system itself in general has been regulated in the Indonesian laws and regulations; and the availability of water pollution control instruments that can support the implementation of the trading system. However, the implementation of such system still face several major barriers: the water discharge permitting regulation in Indonesia still heavily relies on technology-based standards, the exclusion of non-point sources as participants in the water quality trading system, and weak monitoring and law enforcement on water pollution violations in Indonesia. It can be concluded that presently, the water quality trading system can not be implemented effectively in Indonesia.