Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPensiun dapat ditanggapi negatif oleh seseorang yang akan mengalaminya. Hal ini akan menimbulkan kecemasan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, BKD Kota Bekasi mengadakan kegiatan pembinaan bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendapat pensiunan PNS yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, yaitu kelemahan beberapa aspek dalam desain kegiatan, tidak adanya pengelompokan terhadap minat peserta dalam berwirausaha, dan ketiadaan bantuan modal kepada peserta. Oleh karena itu, Peneliti menyarankan BKD Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan atas desain kegiatan, mengelompokkan minat peserta dalam berwirausaha, dan memberikan bantuan modal kepada peserta.

---

ABSTRACTPension seldom implicate in negative reaction for those who face it. It can create an erve, which in some rate can worsen mental and physical condition of the retirees. For that reason, Bekasi Municipality have made an orientation program for public servants which will enter critical retirement age.

This research's aim is to describe the retiree's opinion who entered the program in 2007, using qualitative approach. Researcher found that the reare some aspects which limits the program, such as in the design of the activity, no grouping on the participants' interest in entrepreneurship, and lacks of capital-loan to the participants. Due to that situation, this research suggest Bekasi Municipality to improve the design of activity, group the participants by their interests in enterpreneurship, and give capital-loan to the paricipants."

"ABSTRAK Peristiwa G.30.S/PKI 1965 melahirkan pemerintahan Orde Baru. Demi mempertahankan pemerintahan Orde Baru, diadakan pembersihan terhadap unsur-unsur komunis yaitu dengan menyelenggarakan Proyek Instalasi Rehabilitasi Pulau Buru (Proyek Inrehab Buru 1969-1979). Yang dijadikan dasar hukum untuk menyelenggarakan Proyek Inrehab Buru adalah Undang-Undang; Nomor 5 Tahun 1969 tentang kewenangan melakukan penawanan dan pemberantasan kegiatan subversi. Mereka yang diikutsertakan dalam Proyek Inrehab Buru adalah beberapa tapol golongan B dari Pulau Jawa- Para tapol Pulau Buru beranggapan bahwa pemerintah Orde Baru menahan para tapol ke Pulau Buru tidak berdasarkan hukum, karena mereka belum pernah diajukan ke pengadilan, sehingga belum bisa dinyatakan bersalah secara hukum. Tujuan diselenggarakan Proyek Inrehab Buru adalah sebagai berikut: (1) Menampung dan mengamankan para tapol dari segala bentuk ancaman dan bahaya dari pihak massa yang anti PKI; (2) membina mental para tapol supaya menjadi manusia Indonesia yang Pancasilais dan tidak menganut lagi ideologi komunis; (3) membina dan memanfaatkan para tapol kearah kemampuan berproduksi, sehingga diharapkan dapat hidup berswadaya maupun berswasembada di bidang pertanian. Para tapol Pulau Buru beranggapan bahwa pemerintah Orde Baru menyelenggarakan Proyek Inrehab Buru, bertujuan menyingkirkan para tapol ke Pulau Buru, karena dianggap membahayakan pemerintah Orde Baru. Di Tempat Pemanfaatan Pulau Buru (Tefaat Luau) terdapat tiga bentuk masyarakat yang meliputi sebagai berikut; masyarakat penduduk asli, masyarakat tapol, dan masyarakat keluarga tapol. Penduduk asli Pulau Buru pada mulanya ada yang berprasangka buruk terhadap kedatangan para tapol, dan bersikap memusuhinya. Namun demikian, ada juga yang menerima kedatangan para tapol, dan di dalam perkembangan selanjutnya mereka hidup saling berdampingan dengan masyarakat tapol maupun dengan keluarga tapol. Proyek Inrehab Buru memanfaatkan para tapol dari kegiatan politik yang mengarah ke upaya mendirikan negara komunis di Indonesia, menuju hidup berswadaya maupun berswasembada di sektor pertanian. Mereka di lokasi Tefaat Buru melakukan kerja wajib meliputi sebagai berikut: membuka sawah, membuat jalan, membuat bendungan dan saluran irigasi, membuat dan merenovasi barak maupun wisma, membangun rumah ibadat, poliklinik, gedung kesenian, menggergaji kayu meranti di hutan, bekerja pandai besi, membuat garam, dan membuat kapur. Faktor eksternal yang berperan penting dalam pembebasan para tapol Tefaat Buru adalah adanya tekanan dari berbagai pihak yang mendukung Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia, khususnya adanya tekanan dari negara Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter (1877-1881) dan Amnesti Internasional. Faktor internal yang berkaitan dengan pembebasan para tapol Tefaat Buru adalah semakin bertambah mantap stabilitas politik, keamanan, maupun semakin meningkat pembangunan ekonomi di Indonesia, serta dilandasi oleh rasa kemanusiaan. Para tapol Tefaat Buru mengklaim bahwa mereka dibebaskan oleh pemerintah Orde Baru karena adanya tekanan dari pihak eksternal (faktor eksternal) berupa adanya ancaman penghentian pengiriman dana bantuan jika pemerintah Indonesia tidak segera membebaskan para tapol Tefaat Buru. Pemerintah Orde Baru menolak anggapan yang demikian, dan menganggap bahwa pembebasan para tapol Tefaat Buru bukan karena adanya tekanan dari pihak eksternal, melainkan karena semakin mantap stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi, serta dilandasi oleh rasa kemanusiaan. Pemerintah Orde Baru walaupun telah membebaskan para tapol Tefaat Buru, namun masih mengontrol para mantan tapol Tefaat Buru secara efektif, sehingga walaupun telah dibebaskan, mereka belum memperoleh hak-hak sipil secara penuh."

"Penelitian dalam tesis ini membahas mengenai persoalan penayanganfilm-film dan sinetron-sinetron serial bertema horor di televisi, yang dewasaini nampak semakin marak. Semua stasiun televisi swasta memiliki jamtayang khusus untuk cerita-cerita mistik tersebut, dengan berbagai judul,RCTI memiliki Kembalinya Si Manis Jembatan AncoL dan ImpianPengantin. Indosiar menayangkan Mariam: si Manis Jembatan Ancol danfilm-film misteri tiap Jum?at malam. An-Teve menayangkan Kisah Misteritiap Kamis malam. Demikian juga dengan SCTV, Misteri Mirah Delimadan TPI dengan film-film horor yang sudah pernah di putar di bioskop. jika diamati, dalam film-film tersebut ada kecenderungan terdapatnyapenyimpangan dari nilai-nilai yang sebenarnya diajarkan agama Islammelalui Al-Qur?an dan hadist Rasulullah Muhammad SAW. Penyimpanganmana diakibatkan kuatnya melebih-lebihkan fungsi hiburan, dengan maksudmenarik minat penonton. Bagi kalangan Ulama, tayangan ini dianggapsebagai suatu hal yang merugikan upaya pembinaan mental keagamaanmasyarakat, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.Namun demikian, berdasarkan penelitian ini diketahui, ternyata dikalangan ulama sendiri meskipun sama-sama mendasarkan penilaian padaA1-Qur?an dan Hadist, ulama yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU)berbeda pandangan dengan ulama yang berasal dari kalanganMuhammadiyah dalam menilai film dan sinetron horor tersebut. Bagikalangan ulama NU, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab peninggalanulama terdahulu, pelukisan alam ghaib bukan merupakan hal yang asing,sedangkan bagi kalangan Muhammadiyah, kepercayaan semacam itudianggap hanya akan membawa manusia ke arah kemusyrikan. Dengandemikian, peniaian fungsional atau disfungsionalnya siaran televisi swastaini berbeda antara ulama dengan latar belakang golongan yang berlainan."