Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan dan pengawasan suatu Bank adalah kunci untuk menciptakan sistem perbankan yang efektif dan efesien, sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Bila tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam. Oleh karena itu, Bank perlu menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah pengejawantahan dari prinsip tersebut. Keberadaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Bank Indonesia terhadap Bank berujung pada proses seleksi yang menjamin terpilihnya Pemegang saham maupun Pengurus yang kompeten dan berkualitas. Pelaksanaannya saat ini diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 23/PBI/2010. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model studi kasus Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Bambang Mulyo Atmodjo, yang merupakan calon direksi Banka Jawa Barat dan Banten di tahun 2011. Walaupun pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan telah semakin jelas dan dan sistematis setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, masih ditemui permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pengimplementasiannya karena prinsip-prinsip Good Governance yang idealnya menjadi penopang pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum ditaati secara penuh. Begitupula yang terjadi pada kasus Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Bambang Mulyo Atmodjo, masih terapat permasalahan hukum yang disebabkan pelaksanaan Good Governance belum ditaati sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan hambatan bagi terciptanya kepastian hukum.

---

The management and supervision of a Bank is the key to create an effective and efficient banking system, in order to maintain a healthy public trust to prevent the banking system, together with the national economic from being threathened. Therefore, Banks need to uphold the prudent principle in their management. Fit and Proper Test process is a menifestasion of the prudent principle. The existence of Fit and Proper Test which implemented by Bank Indonesia towards commercial banks will lead to a selection process which can guarantee a selection of competent and qulified Shareholders and Management. The implementation is regulated in Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia regulation) Nomor 12/23/PBI/2010.

Based on the result of the research that had been done qualitatively and was also using case study method on Fit and Proper Test for Bambang Mulyo Atmodjo, who is the director candidate (new entry Director) of Bank Jawa Barat dan Banten in 2011. Altough, the regulation on Fit and Proper Test has been clearer and more systematic as the occur of Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia Regulation) Nomor 12/23/PBI/2010, there are still some law issues emerging on its implementation because Good Governance principles which ideally to become the support platform for the implementation of Fit and Proper Test, has not been obeyed wholefully. This also happens on Fit and Proper Test for bambang Mulyo Atmodjo, there are some law issues which caused by the unwholefully implementation of the Good Governance principles. This can cause an obstacle in the establishment of the legal certainty."

"Program pensiun telah menemukan wadahnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (LN Tahun 1992 Nomor 37, TLN Nomor 3477). Melalui Undang-Undang Dana Pensiun, Pemerintah menetapkan kelembagaan Dana Pensiun sebagai wadah penyelenggaraan program pensiun dan mengatur praktik penyelenggaraan program pensiun serta hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta. Praktik penyelenggaraan program pensiun tersebut berlandaskan asas-asas pokok yang terdiri atas (1) asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, (2) asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, (3) asas pembinaan dan pengawasan, (4) asas penundaan manfaat, dan (5) asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Namun kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Penerapan asas-asas pokok Undang-Undang Dana Pensiun bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dana Pensiun itu sendiri. Sekalipun sudah ada kemudahan bagi perusahaan untuk mengikut-sertakan karyawannya dalam program pensiun, namun perusahaan belum diwajibkan untuk mengikut-sertakan karyawannya dalam program pensiun. Akibatnya, tujuan utama dana pensiun untuk memberikan kesinambungan penghasilan pada hari tua sulit diwujudkan. Sementara itu, klausul-klausul yang terdapat di dalam Undang-Undang Dana Pensiun belum mengatur secara spesifik hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta. Akibatnya, banyak persoalan yang berkaitan dengan hak peserta menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum. Diperlukan campur tangan Pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta, misalnya dalam penetapan hak ahli waris atas manfaat pensiun, dan perlindungan bagi janda-janda dalam pembagian manfaat pensiun."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang untuk mengatasinya. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di bagian akhir disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya, karena beberapa hal, diantaranya keterbatasan dana, waktu, dan sarana prasarana. Karenanya penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.

---

This thesis discusses about the implementation of the Guidance and the supervision of Notary by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang, the inhibiting factors as well as the efforts undertaken by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang to overcome the problems. The writing method to use in this thesis is the method of legal empiric, which is an approach that refers to pad the written regulations or other legal materials which are secondary in addition to doing field research by conducting interviews with members of the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang. Analysis technique used was a qualitative analysis, the data obtained and compiled systematically selected and then analyzed in a qualitative way, to get a description of the role of the Regional Council of Trustees in an effort of the guidance and supervision of Notary.

At the end, it is concluded that the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang could not implement the guidance and supervision in accordance with Article 70 and Article 71 of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, for several reasons, including lack of funding, time, and infrastructure. Therefore, the author discusses some of the things that need to be done by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang regency in their duty to provide guidance and supervision of Notary in Kabupaten Tangerang."

"ABSTRAKPembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik good corporate governance dalam pengusahaan pertambangan panas bumi dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang abuse of power Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi telah membagi kewenangan pengusahaan panas bumi dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya yang disesuaikan dengan wilayah administrasi dimana potensi panas bumi tersebut berada Meskipun kewenangan pengusahaan panas bumi telah dibagi sampai dengan Pemerintah Daerah namun perlu diingat bahwa dimilikinya kewenangan dalam pengusahaan panas bumi juga mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan langsung dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan usaha pertambangan yang diterbitkannya tersebut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas dan wewenang pula untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 telah memberikan pula kewenangan kepada Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi yang dilakukan oleh Gubernur Bupati dan Walikota Namun sayangnya pembagian kewenangan tersebut tidak diikuti dengan pengaturan mengenai sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang undangan Hal yang demikian kiranya yang melatarbelakangi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya dan pengelolaan panas bumi pada khususnya kepada Pemerintah Daerah Kata kunci kewenangan panas bumi pembinaan dan pengawasan

---

ABSTRACTGuidance and supervision of the implementation of the geothermal mining is necessary in order to realize good governance corporate governance in geothermal exploitation and to avoid abuse of power abuse of power Law No 27 Year 2003 on Geothermal has divided authority and publishing exploitation of geothermal Geothermal Mining Permit has been submitted to the Central Government Provincial Government and Regency City in accordance with the authority which is adapted to the administrative area where the geothermal potential located Although geothermal concession authority has been divided up by the regional government but keep in mind that it has the authority in geothermal exploitation also requires local governments to carry out direct supervision and is responsible for the implementation of the issuance of the mining business Law No 32 Year 2004 on Regional Government provides that the Governor in his capacity as representative of the Central Government also has the duty and authority to provide guidance and oversight for the regional administration of the district city Law No 27 of 2003 has also authorizes the Minister to direct and supervise the operation of the geothermal mining is done by the Governor the Regent and the Mayor But unfortunately the division of powers is not followed by sanctions for the regulation of local governments that do not run the appropriate authority legislation It is thus presumably the underlying problems associated with the implementation of natural resources management authority in general and in particular the management of geothermal energy to local government Keywords authority geothermal guidance and supervision"

"Tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP PPAT) terhadap PPAT diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 (Permen ATR 2/2018). Selain beralaskan pada ketentuan menteri, pelaksanaan tugas jabatan MPP PPAT wajib berpegang teguh pada sumpah jabatan yang telah diikrarkan, yang di dalamnya memuat janji bersikap jujur, mandiri, serta setia mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. MPP PPAT yang bertendensi pada kepentingan pribadi dalam memberikan keputusan rekomendasi sanksi kepada PPAT merupakan hal yang fatal. Hal ini berkaitan erat dengan pelanggaran aspek tata usaha negara dan administrasi pemerintahan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai perspektif Tata Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan dan Permen ATR 2/2018 terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang MPP PPAT dan jenis penjatuhan sanksi yang tepat untuk MPP PPAT berdasarkan kasus Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR. Guna menjawab permasalahan hukum tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah keterlibatan kepentingan individu MPP PPAT dalam pemberian rekomendasi sanksi terhadap PPAT dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang/abuse of power. Tindakan ini mencampuradukkan wewenang dengan ketentuan di luar dari yang diberikan, sebagaimana yang dilarang dalam aturan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Alur pemeriksaan dan pemberian sanksi PPAT terlapor seyogyanya merujuk pada ketentuan Permen ATR 2/2018. Adapun ancaman sanksi yang diberikan kepada MPP PPAT berdasarkan tindakan penyalahgunaan wewenang ini yaitu sanksi pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Permen ATR 2/2018.

---

The procedures for guidance and supervision by the PPAT Builder and Supervisor Board (MPP PPAT) for PPAT are explicitly regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 (Permen ATR 2/2018). In addition to being based on ministerial provisions, the implementation of MPP PPAT's duties must adhere to the oath of office that has been pledged, which includes a promise to be honest, independent, and loyal to prioritize the interests of the state rather than personal interests. MPP PPAT tending to personal interests in providing recommendations on sanctions to PPAT is a fatal thing. This is closely related to violations of aspects of state administration and government administration. The formulation of the problem raised in this study is regarding the perspective of State Administration, Government Administration and Permen ATR 2/2018 regarding acts of abuse of MPP PPAT authority and the appropriate type of imposition of sanctions for MPP PPAT based on the case of Decision Number 20/G/2020/PTUN. PBR. In order to answer these legal problems, normative juridical literature research methods are used with a prescriptive research typology. The result of the analysis is that the involvement of individual interests of MPP PPAT in providing recommendations for sanctions against PPAT is categorized as an abuse of power. This action confuses authority with provisions other than those granted, as prohibited in the provisions of the Law on State Administrative Court and the Law on Government Administration. The flow of inspection and imposition of sanctions on the reported PPAT should refer to the provisions of Permen ATR 2/2018. The threat of sanctions given to MPP PPAT based on this act of abuse of authority is the sanction of dishonorable dismissal as stipulated in the provisions of Article 27 paragraph (3) of Permen ATR 2/2018.

"

"ABSTRAKDi tengah kondisi perekonomian yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, yang menjadi salah satu faktor penunjang perekonomian rakyat adalah pemberdayaan lembaga keuangan mikro –khususnya BMT- sebagai lembaga intermediasi yang mewadahi unit usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan BMT tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan regulasi yang jelas mengenai status hukum, pengaturan dan sistem pengawasannya. Peran pemerintah selaku regulator sangat dibutuhkan, agar tercipta lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan perekonomian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang membahas secara rinci mengenai eksistensi BMT berbadan hukum Koperasi dan PT sebagai lembaga keuangan mikro syari‟ah dalam menggerakkan ekonomi rakyat di Indonesia ditinjau dari aspek hukum yang berlak

---

ABSTRACTIn the midst of growing economic conditions in Indonesia, which is one of many factors supporting to increase economic people is empowerment of microfinance institution –especially BMT- as an intermediary institution that embodies the micro and small units. This empowerment will not run properly if it is not supported by regulation that concern about legal status, regulation and supervision system. The role of government as a regulator is urgently required, in order to create a financial institution that is able to meet the needs of the community for the creation of economic welfare. The research in this thesis using normative legal research methods, which discusses in detail about the existence of BMT with a legal entity of Cooperative and PT (Limited Company) as Shari'ah microfinance institutions to increase economy people in Indonesia, reviewed from the aspects of legal which applicable"

"AbstrakPemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah dibidang pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki ciri khas karena faktor wilayah geografis suatu daerah, hanya ada di daerah tersebut dan tidak dimiliki di daerah lain. Hal ini menjadi aset daerah yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani. "