Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputi keabsahan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat, dan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa undangan rapat telah sesuai dengan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hasil keputusan rapat tersebut adalah sah, sehingga seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Saran dalam tesis ini yaitu notaris sebelum membuatkan akta pernyataan keputusan rapat, seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum dan secara saksama memastikan dengan para pihak terkait isi keputusan agar tidak terjadi perbedaan kehendak yang dapat berujung pada masalah hukum yang dapat terjadi dikemudian hari yang akan berdampak pada para pihak maupun nama baik notaris itu sendiri.

---

A notary under the authority to make a deed of meeting decision, is obliged to examine whether the information and documents used as the basis for making the deed is already in accordance with the provisions of the law, so that the deed will not cause issues to the parties, the notary itself as well as the third parties. As in the case studied in this thesis, the deed of the decision of foundation trustees meeting made by the notary is declared invalid and has no legal force by a court decision, because the invitation to the meeting of trustees is declared not in accordance with the discussed agenda, and the meeting of trustees has no authority to dismiss the chairman of the trustees from the position. The issues discussed in this thesis are regarding the validity of the foundation trustees meeting which the invitation is not in accordance with the agenda of the meeting, and the legal consequences of the deed of meeting decisions made based on the trustees meeting. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory research type. The result of this research concludes that the meeting invitation is in accordance with the meeting agenda and the foundation trustees meeting held were in accordance with the statutory provisions, which leading to a result of the meeting's decision is valid, so it should not cause legal consequences against the notary deed made based on the meeting. The suggestion in this thesis is that a Notary should be able to provide legal counselling and carefully ensure with the parties related to the content of the decision, before making a deed of meeting decision, so that there are no differences of will that can lead to legal problems that can occur in the future which will have an impact on the parties and the reputation of the Notary itself."

"Penelitian ini membahas mengenai suatu Yayasan yang perubahannya dituangkan dalam suatu Akta Notaris. Penelitian ini khususnya mengkaji mengenai keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Penelitian tersebut dilakukan mengenai keabsahan proses pembuatan akta dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dengan metode analisis data kualitatif dan hasil penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai belum diterapkan oleh notaris yang membuatnya mulai dari tahap konsultasi, cek administrasi dan data, pembuatan akta dan penandatangan akta karena melanggar syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Pertimbangan hakim terhadap putusan ini dinilai telah tepat karena mengabulkan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai untuk dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi dalam pertimbangannya hakim dapat menambahkan bahwa akta tersebut dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif syarat sahnya perjanjian dan menyebutkan Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang minuta akta di dalam putusannya.

---

This study discusses a Foundation whose changes states in Notary Deed. This research specially examines the validity of the process of making the General Meeting Deed of the Saburai Foundation which is not in accordance with the legal requirements of the agreement and the Foundation Law. The research was conducted on the validity of the deed-making process and the judge's considerations in the Tanjung Karang District Court Decision Number 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk. The research method used is normative juridical. The typology of the research used is explanatory. The type of data used is secondary data, namely data obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data collection tool used is document study, with qualitative data analysis methods and explanatory-analytical research results.

The results of this study conclude that the validity of the process of making the General Meeting Deed of the Saburai Foundation Management has not been implemented by a notary who made it starting from the consultation stage, administrative and data checks, making the deed and signing the deed because it violated the legal terms of the agreement and the Foundation Law. The judge's consideration of this decision was considered appropriate because it granted the Deed of the General Meeting of the Saburai Foundation Management to be declared null and void, but the judge's consideration could add that the deed could be canceled because it violated the subjective requirements for the validity of the agreement and stated that the Notary of the Protocol Holder appointed by the Regional Supervisory Council was the holder of the minutes of the deed in his decision."

"

Permasalahan dalam tesis ini meliputi akibat hukum terhadap pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan serta implikasi hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan menjadi cacat hukum karena pelaksanaannya melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Yayasan Dharma Bakti Indonesia (YDBI) dan ketentuan Undang-Undang Yayasan, sehingga berimplikasi hukum akta tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum serta susunan kepengurusan Yayasan Dharma Bakti Indonesia (YDBI) kembali seperti sebelum ada rapat pembina yang cacat hukum tersebut. Saran dalam tesis ini adalah sebelum membuat akta, terutama akta pernyataan keputusan rapat, Notaris wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris itu sendiri.

---

The problems in this thesis include the legal consequences of the implementation of the meeting of the trustees whose invitations are not in accordance with the agenda of the meeting and there is no signature from the chairman of the foundation and the legal implications of the meeting decision statement deed made based on the minutes of the advisory meeting. The research method used is normative juridicatl, with analytical descriptive type. The conclusions of this thesis are due to the legal implementation of a meeting of trustees whose invitation is not in accordance with the agenda of the meeting and there is no signature from the chairman of the foundation being legally flawed because the implementation violates the provisions of the Dharma Bakti Indonesia Foundation (YDBI) and provisions of the Foundation, so the legal implications of the deed were not legally enforceable and the management structure of the Dharma Bakti Indonesia Foundation (YDBI) returned as before as the meeting of the legal defender adviser. The suggestion in this thesis is that before making a deed, especially a statement of decision for a meeting decision, the Notary is obliged to examine and check the completeness of the documents so that there are no mistakes in the future that could harm the parties and the Notary itself."

"Tesis ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo terhadap Para Tergugat yang terkait dengan adanya pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan Pihak Penggugat dengan mendegradasi kedudukan Akta Keputusan Rapat Pembina menjadi batal demi hukum. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab organ yayasan dan yayasan apabila timbul tuntutan hukum sehubungan dengan pelaksanaan operasional yayasan, mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis atas berlakunya keputusan Rapat Pembina, memahami dasar pemikiran rumusan norma dari Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta memahami keberlakuan akta notaris sebagai akta otentik yang menjadi obyek dari gugatan. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This Thesis discusses about the lawsuit filed by Plaintiff Dra. Hj. Nunuk Sulastomo Murdiati against the Defendants associated with the plaintiff's dismissal as Chairman of the Governing Board of the Foundation Harapan Ibu Pondok Pinang on the basis of the lawsuit is against the law. And a verdicts of the Tribunal judges of the District Court of South Jakarta is winning the Plaintiff which degrades the position of the deed of meeting of Trustees be annulled by law. The purpose of the principal problems in this thesis is to determine the responsibility of the organs of the Foundation and the Foundation in legal proceedings arising in connection with the implementation of the operations of the Foundation, knows and understands the consequences of the introduction of the juridical decision meeting of the Builder, understands the formulation of norms of the Civil Code regarding Article 1365 KUH Perdata (Tort), as well as understand the enforceability of an authentic deed as a notary deed which becomes the object of a lawsuit. The research is the research by using the juridical normative approach."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PembinaYayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard AktaYayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta PendirianYayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3)Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenangpembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait denganpemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta YayasanPasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurangjelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu,sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yangbetul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum sertamenghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dansecara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembinamerupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat,mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diaturdalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitaskeberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trusteesthrough examining the Foundation Law and Foundation document standard. thefoundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law offoundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities inparagraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the newtrustee members Associated with the dismissal of members of the FoundationTrustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter bthat the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in theFoundation document standard. This could be a legal loophole for those who are notresponsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, thelaw of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity andclarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the commonlegal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ,which is trustee, the highest organ in foundation structure.Furthermore, therequirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal ofTrustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletterregarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal ofTrustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of2013. The method applied in this research is normative juridical."