Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis terhadap Cidera Janji yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian pengembalian fasilitas pembiayaan berdasarkan jadwal angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudharabah yang sifatnya Natural Uncertainty Contract dengan melakukan studi pada kebijakan penggunaan akad standar PT. Bank Syariah X. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan review terhadap klausula cidera janji pada Akad Standar. Sehingga dalam pembuatan klausula Cidera Janji sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori-teori akad, fatwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). ......This thesis discusses the analysis of default of contract, caused by the mismatch of return based financing facility scheduled principal installments that are in Mudharabah Natural Uncertainty Contract by conducting policy studies on the use of standard contract PT. Bank Syariah X. This thesis use normative research methods to the type of evaluative research to conduct a review of default of contract clause in the Standard Akad. Thus, in the drafting of default of contract clause, in accordance with the principles of contract theories, fatwa and provisions of applicable legislation (positive law).

Abstrak :
Penelitian ini mengenai analisis prosedur pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa MUI dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105 kasus pada Bank Syariah XYZ (BSX). Peneliti menemukan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah XYZ sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa MUI. Namun terdapat perbedaan pada ketentuan mengenai tujuan penggunaan dana mudharabah dimana dalam ketentuan Bank Syariah XYZ penggunaan dana akad digunakan untuk kepentingan multiguna, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tujuan penggunaan akad ini diperuntukan hanya untuk usaha produktif. Selain itu ketentuan ganti rugi modal akad jika diluar kelalaian mudharib, BSX tidak akan menanggung kerugian mudharib. Perlakuan akuntansi akad mudharabah di Bank Syariah XYZ sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dimana dari poin-poin ketentuan akuntansi pemilik dana dalam PSAK 105, perlakuan pencatatan akuntansi mudharabah BSX telah memenuhi ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan dengan ketentuan, namun hal ini tidak terlalu signifikan. ......This research is about mudharabah financing procedure analysis based on provision of Fatwa MUI and accounting treatment in PSAK 105. Researcher found that the majority of mudharabah financing procedure in Bank Syariah XYZ (BSX) has met its sharia provision based on Fatwa MUI. But there is a little difference in some provision about the purpose of the use of fund. Based on Bank Syariah XYZ this fund addressed for multipurpose use, whereas according to Fatwa MUI the financing funds utility is just for productive purpose. Moreover the provision of compensation besides of mudharib error will not borne by BSX as shahibul maal. Accounting treatment mudharabah contract in BSX has met the accounting provision according to PSAK 105. There is some different which is not significant and may not harm the financial report at all.

Abstrak :
Untuk memenuhi tuntutan profesionalitas dan merespon perkembangan kontemporer bidang ekonomi, maka kebutuhan regulasi yang berkaitan dengan kebolehan dalam melakukan transaksi-transaksinya pada praktek di lembaga-lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi dengan Bank Syariah. Tesis ini membahas mengenai alih mudharib dengan mencari ketentuan hukum atau dasar kebolehan dalam melakukannya alih mudharib pada pembiayaan mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai alih mudharib, namun jika ditinjau dari sisi asas-asas serta kaidah-kaidah dalam Hukum Perikatan Islam, dapat disimpulkan bahwa alih mudharib bisa dilakukan. Hasil penelitian ini menyarankan agar dikeluarkan suatu fatwa yang menegaskan tentang kebolehan dalam melakukan alih mudharib dan selanjutnya teknis pelaksanaannya agar diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. ......In fulfilling demands on becoming profesional and responding the contemporer progress on economics, the needs of regulation which related to legal practice on banking transaction upon Islamic financial institution is crucial in order to fulfill, customer?s needs on doing transaction with Sharia Bank. This theses elaborates about the transferal process between customer by looking at juridical certainty or legal rules on doing transferal process on mudharabah financing. This research is based n a qualitative method with normative juridical approach. It is a knowladged from research's result that there is not any certainty on transferal proces between costomers. However transferal process between customer is able to done according to base and principle Islamic Jurisdiction Contract. This research, it's suggested that there should be guidence from Islamic Scholar (fatwa) which clarify the legal practice Bank Indonesia wil be able to regulate this suggestion on rules they have.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank Syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) dalam hal ini Bapak H. Anang Karnawan, anggota Koperasi Primer Untuk Anggota Nurul Hidayah. Pemerintah berkewajiban memajukan koperasi dalam arti anggota-anggotanya, yaitu dengan cara mengeluarkan program Kredit Likuidasi dalam rangka Kredit Kepada Kopersi Primer untuk Anggotanya dengan sistim Bagi Hasil yang pengeluarannya dilakukan antara lain melalui BMI. Pembiayaan mudharabah disini tidak hanya melibatkan dua pihak, tapi melibatkan juga pihak ketiga yaitu bank yang mengelola dana masyarakat. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan terhadap jaminan dalam pembiayaan mudharabah ini, yaitu bagaimanakah konsep dan fungsi jaminan dalam pembiayaan ini, dan siapakah yang harus bertanggung jawab bila mudharib wanprestasi. Penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan. Penulis juga menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif. BI tidak pernah mengatur besarnya prosentase jaminan terhadap kredit atau pembiayaan lainnya. Diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan dari masing-masing bank. Jaminan dalam pembiayaan mudharabah tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Namun, seiring perkembangan jaman, jaminan dalam pembiayaan mudharabah itu diperkenankan, dan sudah dibenarkan oleh DSN-MUI dalam fatwanya tentang pembiayaan mudharabah. Fungsi dari jaminan itu sendiri adalah untuk melindungi dana yang dikeluarkan bank syariah dalam memfasilitasi pembiayaan, mengingat dana yang disalurkan adalah dana masyarakat yang harus dilindungi dan dipertanggungjawabkan penggunaanya oleh pihak bank. Bila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan ini, maka yang bertanggung jawab adalah bapak Anang Karnawan secara pribadi.

---

One of the banking services offered by a Syariah bank is called mudharabah financing. Mudharabah financing is a consensus to cooperate in a business venture whereby the first party (shahibul maal), in this case the Bank Muamalat Indonesia, makes available the entire capital, whereas the other party becomes the executor, in this case Mr. H. Anang Karnawan who is a member of the Primary Cooperative For Members of the Nurul Hidayah. The Government has an obligation to make the members of the Primary Cooperative become prosperous, by giving a Credit Liquidation Programme in the Project of Credit to Primary Cooperative for Members with Profit ang Lost Sharing System, which is held by BMI. Mudharabah financing here not only involves two parties but involves also a third party, the bank who manages community funds. As a consequence there are several questions that may be raised with regard to collateral in such mudharabah financing, namely, what would be the concept and the function of a collateral in this kind of financing, and who would be accountable if the mudharib fails to perform, also considering that the said cooperative performs a channeling of funds from the BMI (shahibul maal) to H. Anang Karnawan (mudharib) . Our research was done using the methodology of library research. The author also collected data through interviews. Methodology used in this research with a view to its nature is descriptive. Bank of Indonesia don't make an arransement of fix ammount for colleteral to have credit or other financing programme. It is up to each bank to manage it. Colleteral in mudharabah financing is not allowed under Islamic syariat. On the other hand due to the passage of time, collateral in mudharabah financing is permitted, and has been upheld by the DSN-MUI, in its ruling regarding mudharabah financing. The function of that very ruling is to protect funds provided by shariah banks in facilitating financing, considering also that such funds are communal funds which must be protected and its usage be made accountable by the bank. However, if the mudharib fails to perform, Mr. H. Anang Karnawan (mudharib) personally will take the responsibility.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan tinjauan yuridis yang membahas tentang pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Bank Syariah BA (BSBA). Metode penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara mendalam kepada pengelola BSBA. Penelitian ini bersifat diskriptif karena bersifat menerangkan dan menganalisis data/fakta yang ditemukan di lapangan beserta peraturan perundang-undangan dan dilihat dari tujuannya merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BSBA telah melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang diperoleh dari pengelolaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan untuk menyelamatkan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Pada prinsipnya BSBA selalu mengedepankan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan apabila nasabah menunjukkan sikap kooperatif/beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan usahanya masih prospektif. Sebaliknya apabila nasabah sudah tidak kooperatif dan usahanya tidak prospektif, maka tindakan penyelesaian dilakukan namun dengan syarat bahwa akad pembiayaan dan jaminan sudah sempurna legalitasnya dan nilai jaminan tersebut mencukupi menurut ketentuan BSBA. Tindakan penyelesaian yang umum terjadi adalah melalui lelang jaminan dan berkecendrungan untuk menghindari melalui proses pengadilan dan non pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase. Hal yang menarik adalah apabila pendekatan musyawarah dan upaya-upaya penyelesaian lainnya tidak berhasil, ternyata BSBA berkecendrungan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pembiayaan mudharabah bermasalah melalui Pengadilan Negeri. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hakim dan arbiter terutama berkaitan dengan bidang ekonomi syariah. ......This skripsi is a legal review which discussing about management and finalizing of disputed mudharabah financing. This research is a case study in BSBA. This research uses a descriptive research methodology since it explains and analyzes the data/fact founded or other legal documents. Methodology of data collection used in this research are legal literature study and in-depth interview to management of BSBA. The research concludes that BSBA actually conducts properly management of disputed mudharabah financing. It will be used by management as consideration in deciding on whether the financing is restructured or finalized. Principally, BSBA take the persuasive approach in handling this problem. Restructuring model will be conducted if the clients show cooperative behavior and have good prospect business. On the other hand, BSBA will take finalize. BSBA generally uses collateral auction in finalizing of disputed mudharabah financing and tends to avoid in using litigation and non litigation process, such as; mediation and arbitration. BSBA tends to use state court compared to religious court for disputed mudharabah financing. The result also suggest that it is needed capacity building for judges and arbiter especially concept of syariah economy.

Abstrak :
ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat non performing financing(NPF) pembiayaan mudharabah dan Non performing financing (NPF) pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (ROA) secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2005-2012. Sampel penelitian ini adalah bank Mandiri Syariah. Data penelitian diolah dengan menggunakan software pengolahan data. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari: 1) uji normalitas dan 2) uji heteroskedastisitas, sedangkan model analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji t dan Uji F digunakan untuk menjawab Hipotesa penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data uji hipotesis menunjukkan secara simultan variabel NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan hasil pengolahan data uji hipotesis menunjukkan secara parsial variabel NPF pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap tingkat profitablitas sedangkan variabel NPF pembiayaan muyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Abstrak :
Investasi pembiayaan mudharabah merupakan suatu bentuk produk penyaluran dana perbankan syariah yang dilakukan berdasarkan akad bagi hasil dengan prinsip syariah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai hukum nasional, diharapkan dapat membangun ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Didukung dengan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , PBI Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN/MUI sebagai aturan pelaksanaan, melengkapi operasional produk perbankan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam realita adalah akselerasi hukum yang ada ternyata belum dapat mendorong pertumbuhan produk investasi pembiayaan mudharabah terutama yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil perorangan. Proses pengajuan pembiayaan dan persyaratan jaminan bank yang rumit, memberatkan, serta tingginya faktor risiko high risk pada pembiayaan investasi mudharabah menjadi kendala tumbuhnya produk tersebut. Terlihat juga adanya ketidaksetaraan kedudukan antara shahibul maal dan mudharib pada saat perikatan transaksi akad. Mudharib tidak memiliki posisi tawar dalam nisbah bagi hasil. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis dan implementasi penerapan nilai-nilai syariah pada hukum positif termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, terhadap investasi pembiayaan mudharabah serta meneliti penyebab produk tersebut belum dapat berkembang. Diperlukan restrukturisasi peraturan perundang-undangan agar implementasi investasi pembiayaan mudharabah dapat menjadi penggerak sektor riil tanpa menghilangkan kemurnian prinsip syariah. ......Mudharabah financing investment is a form of the product of Islamic banking fund distribution based on profit sharing agreement with sharia principles. The enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking as a national law, is expected to build a populist economy as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution. Supported by, OJK Otoritas Jasa Keuangan Regulations Sharia related, Bank Indonesia Regulation PBI and also The fatwa by the National Sharia Board Dewan Syariah Nasional DSN of Indonesian Ulema Council Majelis Ulama Indonesia MUI as implementation rules, operational banking products. The problem that occurs, in reality, is that the acceleration of law is not yet able to encourage the growth of mudharabah financing investment products, especially those aimed at individual small business actors. The complicated and costly process of financing and bank guarantees, as well as the high risk factors of mudharabah investment financing, are the obstacles to the growth of these products. Also visible inequality of position between shahibul maal and mudharib at the time of commitment contract. Mudharib has no bargaining position in the profit sharing ratio. This study focuses on the analysis and implementation of the application of sharia values to positive law including the factors that affect the investment of mudharabah financing and investigate the cause of the product has not been able to develop specially in Bank Muamalat Indonesia. Restructuring of legislation required for the implementation of mudharabah financing investment can be a driver of the real sector without eliminating the purity of sharia principles. Human resources factors, related institutions, and government are expected to be an element supporting the implementation of mudharabah investment in pure sharia.