Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR- 0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis. The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, inciuded the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis.

The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, included the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Residential mortgage lending becomes a funding option for housing sector because of such reason as, in one hand,many people living in cities and urban areas require more residentials than that of rural citizens,consenquently housing development in the city and urban area have grown rapidly...."

"Bagaimana skim musyarakah mutanaqisah dapat mengatasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Pembiayaan dalam bank syariah merupakan penyaluran dana pihak ketiga oleh bank syariah kepada masyarakat dengan prinsip syariah, kegiatan ini merupakan esensi pokok dari bank syariah dalam menunjang pertumbuhan sektor riil. Stucli kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan akad konversi altematif, yaitu dengan skim musyarakah mutanaqisah. Hasil analisis disimpulkan bahwa skim musyarakah mutanaqisah dapat digunakan sebagai akad altematif dalam penyelesaian pernbiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bennasalah di PT. Bank Syariah Mandiri dapat menggunakan konversi akad dimana setiap akad murabahah, sa/am, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, mudharabah, dan musyarakah dikonversi menjadi akad lain. Setiap akad yang telah dikonvesi rnenjadi akad lain dianalisis manfaat dan risiko yang muncul bagi pihak nasabah serta bagi pihak bank. Hasil analisis diketahui perlu adanya altematif penggunaan akad baru untuk mengantisipasi risiko yang muncul baik bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah.

---

How the musyaralrah mutanaqisah skim's can solve non performing loan on syariah bank? A loan on syarlah bank is the third part fund that distributed by syariah bank to public with syariah principe, this activity as syarlah bank main activity to develnp the riel sector. Case study on PT. Bank Syariah Mandiri uses an alternative conversion agreement, which is the sldm of musyaralrah mutanaqisah. From an analysis result concluded that musyarakah mutanaqisah skim's can be used as an alternative agreement on non performing loan solving. Salvation of non perfonning loan on PT Bank Syariah Mandiri can use a conversion agreement which every agreement such murabahah, sa/am, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik. mudharabah, and musyarakah converted into other agreement. Every agreement that have been converted into other agreement analyzed on the useful and the risk that possibly appears on client as well as on bank. From an analysis result known the necessity of using a new alternative agreement"

"Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahn yang diteliti dalam Tesis ini mengenai pengaturan subsidi dalam ASCM, dan pengaturan tentang LPEI beserta tugas-tugasnya. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan dalam pelaksaan tugas-tugas LPEI dan diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Berkenaan dengan fungsi LPEI untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, maka dilakukan pula penelitian tentang sejauh mana peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Berdasarkan Pasal 1 ASCM, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public body). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu subsidi yang dilarang (prohibitied subsidies), Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies), Subsidi yang tidak dapat ditindak (non-actionable subsidies). Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan prohibited subsidies, perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya tersebut. Pelaksanaan tugas LPEI masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional dan orientasi usahanya masih komersial, belum terlalu berbeda dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI). Peran khusus LPEI sesuai Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah, sampai saat ini belum dilaksanakan. Dengan demikian, sampai saat ini tugas LPEI belum dapat dikategorikan melanggar ASCM, dikarenakan belum termasuk prohibited subsidies. Disamping itu, Indonesia secara reguler juga menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidinya untuk memenuhi unsur tranparansi yang idatur dalam peraturan perdagangan internasional.

---

Basic way writing this thesis using the method of normative legal research. The issue to be researched in this thesis about subsidy arrangement in the ASCM, and setting about LPEI along with his duties. The results are used as inputs in the implementation of tasks and expected LPEI violations do not occur in the execution of his duties. Regarding LPEI functions to support national export program through the National Export Financing and also conducted research on the exent to which LPEI role in supporting the national export increase. Under Article 1 ASCM, the subsidy is a gift (contribution) in the form of money or financial provided by the government or a public entity (public body). Subsidy divided into three categories: prohibitied subsidies (prohibitied subsidies), actionable subsidies (actionable subsidies), non-actionable subsidies (non-actionable subsidies). Based on the research, reviewed the provisions of Article 1 of the ASCM, a glimpse LPEI can be categorized as a subsidy. However LPEI not necessarily be categorized as prohibited subsidies, it should be seen first how the implementation of these tasks. Implementation tasks LPEI not result in losses so far in other countries. LPEI task implementation is still in the corridors of international trade rules are still the commercial and business orientation, not too different from Indonesian Export Bank (BEI). LPEI special role in accordance with Article 18 of Law No. 2 Year 2009 to carry out special assignments from the government in order to support the national export program for the cost of government, has not been implemented. Thus, untuil this task can not be catgorized violate LPEI ASCM, due to not including prohibited subsidies. In addition, Indonesia also submitted a notification regular subsidy poliies to meet the transparancy element of the rgulation of international trade."