Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas keberlakuan sewa-menyewa tertulis yang sudah berakhir karena pembiaran dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilakukan, mengingat dalam perjanjian sewa-menyewa lisan yang lahir akibat adanya pembiaran penguasaan objek sewa setelah berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tertulis dapat terjadi beberapa permasalahan. Contohnya, adanya ketidaksamaan persepsi antara para pihak mengenai waktu berakhirnya suatu perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, para pihak juga dapat saling menyalahkan terkait kedudukan perjanjian sewa-menyewa yang sudah berakhir. Pengaturan terkait hal ini masih sangat minim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara yuridis normatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tanda-tanda berakhirnya perjanjian sewa-menyewa yang memiliki perbedaan satu sama lain baik secara umum, dalam perjanjian sewa-menyewa tertulis, maupun dalam perjanjian sewa-menyewa lisan. Hal yang berbeda dalam perjanjian sewa-menyewa lisan adalah bahwa perjanjian sewa-menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan melalui suatu pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1571 dan Pasal 1572 KUH Perdata. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa harus mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Dalam kondisi tertentu, ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa yang sudah berakhir tetap berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa lisan yang lahir setelahnya akibat adanya pembiaran, mengingat keterkaitan erat antara kedua perjanjian tersebut.

---

This thesis discusses the validity of a written tenancy that has ended due to neglect, linked to a court decision that has permanent legal force. This research was conducted, considering that in the oral tenancy agreement that was born as a result of allowing control of the object of the tenancy after the end of a written tenancy agreement, several problems could occur. For example, there is different perception between the parties regarding the expiration time of the tenancy agreement. In addition, the parties can also blame each other regarding the position of the tenancy agreement that has ended. Regulations related to this are still very minimal. This study uses a juridical normative library research method with secondary data sources. Research result shows that there are various signs of termination of the tenancy agreement that have differences, whether in general, in the written tenancy agreement, or in the oral tenancy agreement. What is different in an oral tenancy agreement is that the tenancy agreement does not end at the specified time, but through a notification as stipulated in Article 1571 and Article 1572 of the Civil Code. It is also important to pay attention to the fact that local customs are required to comply with the grace periods. In certain conditions, the provisions in the tenancy agreement which has expired will still be valid in the oral tenancy agreement that was born afterwards as a result of neglect, given the close relationship between the two agreements."

"Pendahuluan: Indonesia merupakan peringkat ketiga negara dengan angka perokok tertinggi setelah China dan India. Indonesia juga mengalami kenaikan prevalensi perokok anak dari 7,2% (Riskesdas, 2013) menjadi 9,1% (Riskesdas, 2018) yang secara spesifik ditemukan pula adanya fenomena perokok balita. Munculnya fenomena perokok balita di Indonesia menunjukan adanya pola asuh pembiaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap balita yang merokok. Hal tersebut terjadi karena perilaku merokok mendapat penerimaan sosial yang positif, dianggap sebuah kebiasaan yang lumrah di masyarakat, dan juga merupakan bagian dari warisan budaya serta daily life di Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pola asuh dan peranan lingkungan sosial orang tua yang melakukan pembiaran pada balita sehingga menyebabkan balita menjadi perokok. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada tiga orang tua dari perokok balita di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur sejak bulan November 2021 hingga Januari 2022. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Hasil: Dari kasus perokok balita, seluruh orang tua tidak mengetahui pasti awal mula balita merokok, orang tua hanya mengira-ngira karena kondisi lingkungan dan pasar yang mayoritas orang dewasa merokok karena rokok dianggap perilaku yang biasa, banyaknya puntung rokok yang berserakan di sekitar lingkungan tempat bermain balita, menjadikan awal mula balita mencoba merokok hingga ketagihan. Pengetahuan orang tua yang kurang terhadap rokok, serta peran pengasuhan sepenuhnya diberikan kepada ibu sehingga terdapat beban ganda untuk ibu yang juga bekerja sekaligus mengurusi urusan logistik rumah tangga menjadikan ketidakmampuan ibu untuk mengasuh, memperhatikan dan melarang balita untuk tidak merokok. Kesimpulan: Pengabaian menjadi bentuk pola asuh orang tua yang menyebabkan kejadian perilaku merokok balita, yang mana balita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sulit mengontrol diri, serta peniru yang baik. Lingkungan sosial yang memberikan rokok, mengolok-olok, dan menganggap lucu juga mendukung terhadap perilaku dan normalisasi merokok balita menjadikan balita dibiarkan merokok, mudah untuk memulai dan mencandu rokok. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk dapat memperkuat kebijakan pengendalian tembakau khususnya menekan normalisasi perilaku merokok, juga agar melindungi balita dari ancaman adiksi rokok.

---

Introduction: Indonesia is the third country with the highest number of smokers after China and India. Indonesia also experienced an increase in the prevalence of child smokers from 7.2% (Riskesdas, 2013) to 9.1% (Riskesdas, 2018) which specifically found the phenomenon of smokers under five. The emergence of the phenomenon of smokers under five in Indonesia shows the existence of an omission parenting carried out by parents of toddlers who smoke. This happens because smoking behavior gets positive social acceptance, is considered a common habit in society, and is also part of the cultural heritage and daily life in Indonesia. Objective: This study aims to analyze the dynamics of parenting and the role of the social environment of parents who neglect toddlers, causing toddlers to become smokers. Methods: This is qualitative research with a case study design. This study was conducted on three parents of under-five smokers in South Sumatra, West Java and East Java from November 2021 to January 2022. Data were collected by means of in-depth interviews and documentation studies. Results: From the case of toddler smokers, all parents don’t know for sure the beginning of toddler smoking, parents only guess because of environmental and market conditions where the majority of adults smoke because cigarettes are considered normal behavior, there are many cigarette butts scattered around the neighborhood. playing toddlers, making toddlers start trying to smoke until they are addicted. Parents' lack of knowledge about smoking, and the role of parenting is fully given to the mother so that there is a double burden for mothers who also work and take care of household logistics, making the mother's inability to care for, pay attention to and prohibit toddlers from smoking. Conclusion: Neglect is a form of parenting that causes the incidence of toddler smoking behavior, where toddlers have high curiosity, have difficulty controlling themselves, and are good imitators. The social environment that gives cigarettes, makes fun of, and thinks it's funny also supports toddler smoking behavior and normalization makes toddlers allowed to smoke, easy to start and addicted to cigarettes. It is hoped that this can be the basis for the government to strengthen tobacco control policies, especially to suppress the normalization of smoking behavior, as well as to protect children under five from the threat of cigarette addiction."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab dokter, rumah sakit dan pemerintah apabila terjadi pembiaran medik dalam keadaan gawat darurat yang dialami oleh pasien yang didasarkan atas literatur, perundang-undangan, hasil wawancara dengan dokter, direktur rumah sakit dan pemerintah, dengan analisis putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai klasifikasi dan pengaturan keadaan gawat darurat menurut Hukum Kesehatan, dan tanggung jawab Rumah Sakit, Dokter dan Pemerintah dalam pelayanan gawat darurat serta menganalisis tanggung jawab hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Pemerintah apabila terjadi pembiaran medik terhadap pasien gawat darurat dengan analisis Putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia sudah dikenal klasifikasi penanganan gawat darurat dan pengaturan gawat darurat sudah cukup baik, 2) tanggung jawab pelayanan gawat darurat oleh dokter diatur dalam UU No. 29/2004, Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44/2009 serta Pemeritah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap dokter dan rumah sakit, 3) penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna.Penulis menyarankan  kepada Rumah Sakit untuk memperketat dalam mengawasi dan mempekerjakan dokter, kepada Pemerintah untuk melakukan judicial review Pasal 190 UU No. 36/2009, kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana atau penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU No. 44/2009, dan kepada Pemerintah dalam tugas mengurus dan mengatur untuk melakukan penegakan hukum terhadap tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of doctors, hospitals, and the government when medical abondonment occurs in emergency situations experienced by patients based on lit literature, legislation, interviews with hospitals, doctors and government, with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. This study uses a research method with normative juridical research and descriptive research type with qualitative data analysis in which this study describes the classification and regulation of emergency conditions according to Health Law, and the responsibilities of Hospitals, Doctors and Government in emergency services, and also analyze the legal responsibilities of Hospitals, Doctors and Governent if medical abondonment occurs to emergency patients with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The results of this study are 1) that in Indonesia it is well known that the classification of emergency treatment and emergency regulation is quite good, 2) the responsibility of emergency services by doctors is regulated in Law No. 29/2004, Hospitals are regulated in Law No. 44/2009 and the Government has responsibility in fostering and supervising doctors and hospitals, 3) the author does not fully agree with the verdict of Judges No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The author recommends to the Hospital to tighten in supervising and hiring doctors, to the Government to conduct a judicial review of Article 190 of Law No. 36/2009, to the Government to make implementing regulations or explanation of Article 42 paragraph (2) of Law No. 44/2009, and to the Government in the task of managing and regulating to enforce the law on responsibilities held by the Government."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang pembiaran medik dan keselamatan pasien dalam Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.Tk. Putusan tersebut dikategorikan sebagai pembiaran medik yaitu apabila pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat. Dalam kasus tersebut pihak rumah sakit tidak termasuk pembiaran medik dalam hukum kesehatan. Pihak RSUD. Dr. A. Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung tidak memenuhi tujuh standar keselamatan pasien yang terdapat dalam Permenkes No.1691.Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit sehingga pihak rumah sakit dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, terguran lisan, penundaan atau penanggahan perpanjangan izin operasional. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi saya adalah yuridis normatif. Saran dari penelitian : 1 . Untuk pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat prosedur pelayanan rumah sakit seperti halnya adanya Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang salah tugasnya adalah mengawasi hak dan kewajiban pasien sehingga kasus yang menimpa pasien Suparman tidak terulang kembali. 2 . Untuk pemerintah juga agar dapat membuat peraturan mengenai pembiaran medik yang lebih luas di dalam luang lingkup hukum kesehatan sehingga pengaturan mengenai pembiaran medik di dalam hukum kesehatan tidak hanya mengenai pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat saja. 3 .Terhadap pihak rumah sakit agar memberikan sosialisasi mengenai Keselamatan Pasien Rumah Sakit terutama Tujuh Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang terdapat dalam Permenkes No.1691.Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

---

ABSTRACTThis research examines medical negligence and patient rsquo s safety in Verdict No. 381 Pid.B 2014 PN.Tk. The mentioned verdict is categorized as medical negligence, which means the head of healthcare facility and or medical workers do not give a first aid treatment in an emergency situation. In the case, the hospital did not do any medical negligence according to medical law. Public hospital RSUD. Dr. A. Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung did not fulfill the seven standard of patient rsquo s safety as stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient, hence the hospital could be penalized by giving them oral warning, delay or suspension of operational permission extension. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis suggest 1 . The government should keep an eye close to hospital rsquo s service procedure through Indonesian Hospital Supervising Body, which have the authority to supervise the rights and obligations of patients so that the Suparman case will not happen again 2 . For the government also to make regulations on broader medical broadcasting within the scope of health law so that the regulation of medical neglect in health law is not only about first aid in emergencies 3 . Hospital have to give socialization about the Safety of Hospital rsquo s Patient. Particularly, the Seven Standards of the Safety of Hospital rsquo s Patient, which are stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient. hence the hospital could be penalized by giving them oral warning, delay or suspension of operational permission extension. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis suggest 1 . The government should keep an eye close to hospital rsquo s service procedure through Indonesian Hospital Supervising Body, which have the authority to supervise the rights and obligations of patients so that the Suparman case will not happen again 2 . For the government also to make regulations on broader medical broadcasting within the scope of health law so that the regulation of medical neglect in health law is not only about first aid in emergencies 3 . Hospital have to give socialization about the Safety of Hospital rsquo s Patient. Particularly, the Seven Standards of the Safety of Hospital rsquo s Patient, which are stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient. "