Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"KPPU berwenang menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000 untuk setiap hari keterlambatan pemberitahuan dengan denda paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000. Penulisan skripsi ini membahas mengenai apakah implementasi pengaturan denda administratif sudah memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Besaran denda dirasakan tidak wajar jika hanya melihat masalah keterlambatan sehingga pengaturan denda tidak memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha terlambat melakukan pemberitahuan bukan berarti tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilakukan dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Keterlambatan pemberitahuan dapat terjadi dikarenakan perbedaan pemahaman antara Komisi dengan pelaku usaha.

---

The Commission authorized to impose administrative fines amounting Rp 1.000.000.000 for every day delay with the highest fines amounting Rp 25.000.000.000. Of writing this minithesis concerning on whether the implementation of administrative fines regulation already meet justice and legal certainty for businessmen. The amount of fines perceived unnatural if only look at delays problem so that the regulation of administrative fines does not meet the justice and legal certainty for businessmen. In terms of businessmen failure to fill the notification does not mean that the act of merger, consolidation, or acquisition was being done may result a monopolistic practice and unfair business competition. The failure to fill notification can occur due to the difference understanding between KPPU and businessmen"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kewajiban pelaku usaha pada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Prima Top Boga kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Bahwa dengan adanya ketentuan yang berlaku atas kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembeitahuan dengan syarat-syarat tertentu dilakukan adalah agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai regulator dapat mengawasi atau memantau atas segala tindakan pelaku usaha yang dimungkinkan terjadinya praktek monopoli dari tindakan hukum pengambilalihan saham perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan ini diketahui bahwa penerapan sanksi akibat keterlambatan pemberitahuan pengambialihan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dengan adanya kasus yang terjadi ini maka dapat menjadikan salah satu contoh bagi pelaku usaha lain yang juga ingin melakukan pengambilalihan perusahaan lain untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak terjerat dengan kasus yang sama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the obligations of business actor at PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. to convey a notification of aquisition of shares of PT. Prima Top Boga to The Business Competition Supervisory Commission and how the application of sanctions given to PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. as a consequent of overdue notification in the acquisition of shares. Whereas with the provisions that apply to the obligations of business actors to make notification with certain conditions carried out so The Business Competition Supervisory Commission as a regulator, it can supervise or monitor all actions of business actors which may result in monopolistic practices from legal actions aquisition of company shares. Based on the results of the research conducted, it is known that the application of sanctions due to the overdue notification is already in accordance with the applicable laws and regulations. Thus with the existence of this case, it can make one example for other business actors who also want to Aquisition of other companies to pay attention to the applicable provisions so that they are not entangled in the same case."