Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang peran pendamping dalam program pemberdayaan desa (PPD) serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pendamping dalam PPD tersebut. Penelitian ini dipandang penting mengingat persentase masyarakat miskin makin bertambah dan salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Riau untuk mengatasinya ialah melalui PPD ini. Kenyataan di lapangan mengindikasikan bahwa Kelurahan Muara Fajar, salah satu kelurahan yang menerapkan program ini dinilai berhasil berdasarkan indikator yang telah dirumuskan. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pendamping yang memperkenalkan dan menjalankan program ini di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan mencakup Koordinator Daerah (Korda) PPD, Lurah, Ketua LPM, Pendamping Desa (PD), Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Kasir UEK-SP Fajar Kehidupan dan masyarakat selaku kelompok sasaran. Adapun keseluruhan penelitian ini membutuhkan waktu selama 7 bulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan perannya, pendamping berpedoman pada alur atau tahapan kegiatan yang telah dirumuskan oleh pembuat program, dalam hal ini adalah Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi Riau. Tahapan-tahapan tersebut meliputi : (1) Musyawarah Kelurahan (MK) I, (2) Identifikasi Potensi Kelurahan & Penggalian Gagasan, (3) Pembukaan Rekening Dana Usaha Kelurahan (DUK), Rekening Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) dan Rekening Simpan-Pinjam (SP), (4) Pembentukan Tim Verifikasi & Verifikasi Usulan, (5) Musyawarah Kelurahan (MK) II, (6) Pencairan & Penyaluran DUK, (7) Musyawarah Kelurahan III (Pertanggungjawaban) serta (8) Pelaksanaan Kegiatan DUK & Angsuran Pinjaman. Dalam delapan tahapan tersebut, pendamping lebih berperan sebagai fasilitator, enabler, educator dan broker. Peran sebagai fasilitator dapat terlihat pada MK I dan II, karena sesuai dengan fakta di lapangan bahwa pendamping dalam memutuskan sesuatu dilalui dengan jalan konsensus atau kesepakatan bersama yang merupakan salah satu peran khusus dari fasilitator. Selanjutnya peran sebagai enabler (pemercepat perubahan) bisa diamati sewaktu penggalian gagasan. Dalam penggalian gagasan tersebut pendamping membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka dan permasalahan yang mereka alami, karena memang memahami aspirasi kelompok masyarakat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendamping dalam menjalankan suatu program. Adapun peran sebagai educator (pendidik) dapat dijumpai pada waktu verifikasi usulan yang dilakukan oleh pendamping bersama tim verifikasi, dimana pendamping menyampaikan informasi secara baik, jelas dan mudah ditangkap oleh masyarakat terkait dengan kekurangan dalam hal kelengkapan administrasi proposal yang diajukan. Sedangkan peran selaku broker (perantara) bisa dilihat sewaktu pencairan dan penyaluran dana usaha kelurahan (DUK), dengan cara membantu masyarakat berurusan ke Bank, jelasnya pendamping berupaya menghubungkan masyarakat yang membutuhkan bantuan tata cara membuka rekening tabungan/pinjaman dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara umum, keseluruhan peran yang dijalankan oleh pendamping pada program pemberdayaan desa ini telah berjalan dengan baik dan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menjalankan program ini ada beberapa faktor yang mendukung pendamping berperan secara optimal seperti faktor keterbukaan masyarakat, kerjasama tim, ketokohan ketua pengelola UEK-SP, dan skill pendamping. Namun walaupun demikian, terdapat pula faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pendamping di lapangan seperti ketidaklengkapan administrasi kependudukan-pertanahan dan karakter pemanfaat. Berdasarkan temuan lapangan maka direkomendasikan kepada pendamping untuk memperhatikan aspek peningkatan kapasitas kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud di sini lebih mengarah pada lembaga informal, seperti organisasi pemuda, ikatan remaja masjid, perkumpulan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu dan lain-lain. Karena memang program ini tidak hanya mencakup aspek pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi semata, tetapi juga meliputi aspek peningkatan kapasitas kelembagaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Desa Jeruk merupakan salah satu desa dengan potensi industri batik tulis yang besar. Pemerintah Desa Jeruk telah memberdayakan potensi tersebut melalui pelaksanaan program pengembangan desa sentra batik. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut masih belum sepenuhnya berhasil untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Jeruk. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan desa sentra batik di Desa Jeruk tergolong cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui proses analisis terhadap tiga dimensi, yaitu dimensi Tujuan, Aktivitas, dan Program Assumption. Dimensi yang terpenuhi ialah dimensi Aktivitas, sedangkan dua dimensi lainnya, yaitu dimensi Tujuan dan Program Assumption tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut dianalisis menggunakan teori Edwards III (1980) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Ditinjau dari faktor komunikasi, program ini belum dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan dalam program. Sumber daya yang dimiliki Desa Jeruk juga belum sepenuhnya mampu untuk menunjang pelaksanaan program. Faktor ketiga, yakni disposisi, menunjukkan belum terdapat kemauan yang tinggi dari Pemerintah Desa Jeruk dalam melaksanakan program. Faktor keempat, yakni struktur birokrasi, menunjukkan adanya fleksibilitas struktur birokrasi dalam melaksanakan kegiatan program. Selain keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor temuan lapangan lainnya yaitu faktor sosial, budaya, serta kompetitor. Ditinjau dari faktor sosial, kekhawatiran akan timbulnya kecemburuan sosial dari sektor ekonomi lain menyebabkan Pemerintah Desa Jeruk tidak merancang aktivitas program dengan lebih spesifik. Faktor budaya menunjukkan bahwa alasan industri batik di Desa Jeruk sulit berkembang adalah karena proses produksi yang masih bersifat manual serta faktor tenaga kerja. Faktor kompetitor menunjukkan bahwa industri batik di Desa Jeruk menghadapi kompetitor yang lebih unggul.

---

ABSTRACT

Jeruk Village is one of the villages with a large potential of batik industry. The Jeruk Village Government has empowered this potential through the implementation of a batik center village development program. However, the implementation of the program has not been fully successful yet in developing the potential of the Jeruk Village. This indicates problems in the effectiveness of the program implementation, therefore the aim of this research is to analyze the effectiveness of the program implementation and the factors that influence it. This research is conducted using a post-positivist approach. The data are colleted from in-depth interviews and literature studies. The results of the reseach indicate that the implementation of the batik center development program in Jeruk Village is quite effective. These results are known through an analysis of three dimensions, to wit, Objective dimension, Activity dimension, and Program Assumption dimension. The Activity dimension is fulfilled, while the other two, Objective dimension and Program Assumption dimension are not fulfilled. The factors that influence this are analyzed using Edwards III (1980) theory on four factors affecting the effectiveness of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In terms of communication factor, this program has not been well communicated to all stakeholders in the program. The resources owned by the Jeruk Village are also not fully capable yet to support the implementation of the program. The third factor, disposition, indicates that there is not enough willingness showed by the Jeruk Village Government in implementing the program. The fourth factor, bureaucratic structure, shows the flexibility of the bureaucratic structure in carrying out program activities. In addition to these four factors, there are three other field findings, that are social, cultural, and competitor factors. Based on social factors, the concern about social disparity have caused the Jeruk Village Government to not design the program activities more specifically. Cultural factors show that the reason why batik industry in Jeruk Village facing difficulties to develop is because of the traditional production process, as well as the workers factor. Competitor factors show that the batik industry in Desa Jeruk faces superior competitors.