Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap listrik rumah tangga. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelusuran atau pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, studi pustaka dan untuk menunjang hal tersebut dilakukannya wawancara terhadap narasumber terkait. Listrik merupakan sumber energi yang menjadi kebutuhan orang banyak sehingga mendapatkan insentif pajak berupa fasilitas pembebasan dari pengenaan pajak. Bahkan pemerintah tidak hanya memberlakukan pembebasan PPN terhadap listrik, tetapi juga memberikan subsidi dan kompensasi terhadap energi listrik. Pemerintah memberikan pembebasan PPN yang disertai dengan subsidi dan kompensasi terhadap energi listrik bertujuan agar terjadinya pemerataan terhadap akses energi listrik dengan harga yang terjangkau sehingga seluruh masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama dalam mengakses energi listrik. Pemerintah juga masih memberikan insentif pajak berupa fasilitas pembebasan dari pengenaan pajak terhadap listrik non subsidi. Hal tersebut bertujuan agar beralihnya masyarakat kepada rentang daya listrik yang lebih tinggi untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi.

---

This research discusses the exemption from Value Added Tax (VAT) on household electricity. This article was prepared using juridical-normative research methods by conducting searches or approaches to Legislative Regulations, literature studies and to support this, interviews with relevant sources were conducted. Electricity is an energy source that many people need, so they get tax incentives in the form of exemption facilities from taxation. In fact, the government not only imposes VAT exemption on electricity, but also provides subsidies and compensation for electrical energy. The government provides VAT exemptions accompanied by subsidies and compensation for electrical energy with the aim of equalizing access to electrical energy at affordable prices so that all Indonesian people have equal access to electrical energy. The government also still provides tax incentives in the form of exemption facilities from taxation on non-subsidized electricity. This aims to shift society to a higher electric power range to help the government reduce the subsidy burden."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"Upaya mengatasi permasalahan timbulan sampah di Indonesia diejwantahkan dengan pengimplementasian konsep ekonomi sirkular pada industri daur ulang plastik. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan industri sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah melalui pemberian insentif fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberian insentif fiskal, tantangan dalam merumuskan kebijakan insentif pajak atas konsumsi, dan optimalisasi pemanfaatan kebijakan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi diperlukannya dukungan tambahan dari pemerintah melalui pemberian insentif kepada industri daur ulang plastik adalah keterbatasan bahan baku dan kurang memadainya teknologi daur ulang plastik di Indonesia yang menyebabkan pelaku usaha banyak melakukan impor plastik untuk memenuhi kebutuhan industri, sementara masih banyak sampah plastik berjenis multilayer yang belum terkelola dan langsung berakhir di TPA. Adapun tantangan yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan insentif adalah bahwa perlu dipertimbangkan pula kesesuaian usulan insentif dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa saat ini sudah terdapat insentif fiskal yang dapat meringankan biaya untuk investasi mesin daur ulang, namun pelaksanaannya belum optimal karena belum banyak pelaku usaha yang mengetahui keberadaan insentif fiskal tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalisasi pemanfaatan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik, pemerintah untuk melakukan koordinasi antar pihak pemangku kebijakan mulai dari proses perumusan, pengimplementasian, hingga pengevaluasian kebijakan sehingga kebijakan insentif fiskal yang diberlakukan dapat terlaksana sesuai tujuan, serta memperluas jangkauan sosialisasi terkait pemanfaatan insentif fiskal untuk investasi mesin dengan bekerja sama dengan pihak lain yang terlibat di lapangan.

---

The efforts to overcome plastic waste problem in Indonesia are manifested by implementing the circular economy concept in the plastic recycling industry. However, there are several obstacles that hinder the industrial growth, and it requires support from the government through the implementation of fiscal incentives. This study aims to analyze the urgency of providing fiscal incentives, challenges in formulating consumption tax incentive, and effort in optimalizing the utilization of fiscal incentive by the plastic recycling industry players. The approach used in this study is qualitative with descriptive research type. The techniques used for data collection is literature studies and field studies. The study shows that the urgency of providing incentive for the plastic recycling industry are due to the limited raw materials and inadequate plastic recycling technology in Indonesia which causes businesses to import plastic to meet industrial needs, while there is still a lot of multilayer plastic waste that has not been managed and directly ends up in landfill. The challenges in formulating tax incentive is that it is necessary to consider the suitability of the proposed incentives with the applicable regulatory provisions in Indonesia. Based on the analysis, it can be conclude that the government is already providing fiscal incentives that can reduce costs for investment in recycling machines, but the implementation is not optimal because not many businesses are aware of these fiscal incentives. To optimize the utilization of fiscal incentives by plastic recycling industry players, the government should do a coordination between policy makers in the process of formulating, implementing, and evaluating policies, so that the fiscal incentive policies can be implemented as intended, and expand the reach of socialization related to the utilization of fiscal incentives for machinery investment by working with other parties involved."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020. Di dalam aturan ini diatur mengenai pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book, penerapan Principles of Good Tax Policy (fairness, certainty, simplicity, dan neutrality) dalam kebijakan pembebasan PPN atas e-book, dan implikasi kebijakan ini bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1) perkembangan teknologi, 2) sinkronisasi dengan UU Sistem Perbukuan, 3) kesesuaian dengan prinsip equal treatment, 4) harga buku masih mahal, dan 5) kesesuaian dengan konsep VAT exemption. Kemudian, kebijakan ini telah memenuhi prinsip fairness dan simplicity, namun belum memenuhi prinsip certainty dan neutrality. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidakpastian mengenai cakupan buku pelajaran umum serta timbulnya distorsi bagi PKP. Implikasi kebijakan ini bagi PKP adalah terjadi peningkatan penjualan e-book, namun di sisi lain tidak dapat melakukan pengkreditan PPN, sedangkan implikasi bagi negara adalah terjadi kerugian dalam jangka pendek, namun menciptakan multiplier effect dalam jangka panjang.

---

The Indonesian government has issued a policy of Exemption of Value Added Tax on books regulated in Peraturan Menteri Kuangan Number 5/PMK.010/2020. This regulation regulates VAT on general textbooks, both physical and electronic. This study aims to analyze the basis of the government's considerations for exempting VAT on e-books, the application of Principles of Good Tax Policy (fairness, certainty, simplicity, and neutrality) in the VAT exemption policy on e-books, and the implications of this policy for taxpayers and the state. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and descriptive research type. Data were collected by in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the government's basic considerations for exempting VAT on e-books are due to several things, namely: 1) technological developments, 2) synchronization with the Book System Law, 3) compliance with the principle of equal treatment, 4) book prices are still expensive, and 5) conformity with the VAT exemption concept. Then, this policy has fulfill the principles of fairness and simplicity, but has not fulfill the principles of certainty and neutrality. This is because there is still uncertainty regarding the scope of general textbooks and the emergence of distortions for Taxable Persons (PKP). The implication of this policy for taxable persons is an increase in e-book sales, but on the other hand they cannot credit VAT, while the implication for the state is that there is a potential loss in the short term, but creates a multiplier effect in the long term.

"

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan tonggak reformasi perpajakan di Indonesia. PPN merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan perubahan. Oeh karena itu, dilakukan perluasan basis pajak PPN dengan melakukan refocusing barang dan/atau jasa yang dikenakan pengecualian PPN. Salah satunya, yaitu barang kebutuhan pokok. Akan tetapi, barang kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga pemerintah untuk memenuhi asas keadilan dan keberpihakan memberikan fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok. Perubahan tersebut berdampak pada sisi kewajiban administrasi pajaknya. Untuk itu, penelitian ini berusaha meninjau kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok dari segi asas ease of administratio dan melihat implikasi dari perubahan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok menunjukkan adanya pertimbangan asas certainty dan asas convenience. Implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi PKP yaitu mengeluarkan beban untuk menerbitkan faktur, tetapi PKP menjadi adaptif dalam kewajiban administrasi. Implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi pemerintah, timbul potential loss dan adanya basis data untuk evaluasi terkait jenis barang kebutuhan pokok.

---

The Law Number 7 of 2021 is a tax reform that has been changed the tax laws in Indonesia, including Value Added Tax. The government expanded the VAT tax base by refocusing the exempt goods and services, and one of them is basic foods. Basic foods are needed by many people, so in order to fulfill the justice by government, they provide VAT-exemption facilities for basic foods. The change has an impact on the tax administration obligations. For this reason, this study seeks to determine whether the VAT-exemption policy on basic foods has considered one of the following principles of ease of administration. The research was conducted using a qualitative approach and the data were collected by in-depth interviews and literature studies. The result of the study indicated that the policy has considered the principles of certainty and the principles of convenience. Also, the implication of this policy is that there is a burden for Taxable Persons to issuing tax invoices, but on the positive side they became more adaptable. While the implication for the state is there is a potential loss but creates a database for evaluation."

"Bahan baku pakan ternak, unggas dan ikan salah satunya berasal dari produk sampingan gandum namun jumlahnya di Indonesia terbatas dan masih harus diimpor. Hal tersebut dikarenakan industri tepung terigu sebagai penghasil produk sampingan gandum tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas impor gandum sebagai dampak dari kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menentukan produk sampingan gandum sebagai Barang Kena Pajak (BKP) strategis dan implikasinya pada industri tepung terigu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk sampingan gandum dikategorikan sebagai BKP strategis karena peranannya sebagai bahan baku pokok dalam pembuatan pakan ternak, unggas dan ikan. Pajak Masukan atas impor gandum yang tidak dapat dikreditkan menyebabkan PKP tepung terigu membebankan Pajak Masukan tersebut pada harga jual produk sampingan, membebankan pada harga jual tepung terigu dan/atau mengurangi profit perusahaan.

---

Animal, poultry and fish feed raw material are come from wheat byproduct but the quantity are still not enough and have to be imported. Those are because the wheat flour mill industry can not credit the VAT input from wheat import as the implication from VAT exemption policy of animal feed raw material.

The purpose of this research is to analyze the factors that determine byproduct of wheat as a strategic taxable supplies and the implication on wheat flour mill industries. This research used the qualitative approach with descriptive analysis and techniques od data collection through the study of librarianship and interviews.

The results of this research show that wheat byproduct is categorized as strategic taxable supplies for its role as important raw material in the manufacture of animal feed. The VAT input of import wheat that can not be credited, made the companies charge the VAT input to the selling of by product, charge the VAT input to the selling of wheat flour, and/or subtraction of corporate profit."

"Perubahan  kebijakan terkait dengan perubahan status barang kebutuhan pokok yang sebelumnya bukan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) menjadi BKP strategis yang mendapat pembabasan PPN dalam UU HPP menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun tidak terdapat pemungutan PPN, perubahan ini mengharuskan pelaku usaha barang kebutuhan pokok perlu memenuhi kewajiban adminitratif perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN, sehingga disinyalir dapat memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan tantangan serta biaya perpajakan yang timbul dari kebijakan ini menggunakan teori biaya perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini menambah beban kepatuhan yang signifikan bagi pelaku usaha akibat kompleksitas administrasi dan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, terdapat celah dispute dalam mengklasifikasikan barang kebutuhan pokok yang dibebaskan PPN akibat Code yang belum tercantum di peraturan. Di lain sisi, kebijakan ini menunjukkan biaya administratif yang efisien bagi pemerintah karena manfaat yang diterima DJP dari kebijakan ini lebih besar daripada biaya administrasi yang dikeluarkan. Lebih lanjut, kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa ketidaksiapan pelaku usaha yang belum memiliki sumber daya yang memadai maupun pemahaman terhadap kewajiban perpajakan serta sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar DJP meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha terkait kewajiban PPN, rutin memperbarui daftar varian barang kebutuhan pokok sesuai dinamika pasar serta menerbitkan petunjuk teknis terkait perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok yang dengan yang HS Code yang belum tercantum dalam PP, dan mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan.

---

The policy change regarding the reclassification of essential goods, which were previously not classified as Taxable Goods (BKP), into strategic BKP that are exempt from VAT under the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP), has sparked both support and criticism among the public. Although VAT is not imposed, this change requires businesses dealing in essential goods to fulfill various tax administrative obligations, such as registering as Taxable Entrepreneurs (PKP), issuing tax invoices, and filing periodic VAT returns (SPT Masa PPN), which is considered burdensome by some. Therefore, this study aims to analyze the implications, challenges, and tax-related costs arising from this policy using the theory of the cost of taxation. This research adopts a post-positivist approach and utilizes data collection methods such as literature review and in-depth interviews. The results of the study indicate that this policy significantly increases the compliance burden for businesses due to administrative complexity and a lack of understanding of tax obligations. Moreover, the study identifies a potential for dispute arising from ambiguity in the classification of VAT-exempt essential goods, particularly when HS Codes are unclear or inconsistent. Conversely, the policy demonstrates administrative efficiency for the government, as the benefits received by the Directorate General of Taxes (DJP) outweigh the administrative costs incurred. Nonetheless challenges persist, including the lack of preparedness among businesses, insufficient resources, and the suboptimal performance of the tax administration system. Accordingly, this study recommends that DJP intensify taxpayer assistance, regularly update the list of essential goods to keep up with market changes, issue technical guidelines on the VAT treatment of goods not explicitly listed in government regulations, and optimize the tax administration system."