Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Belum adanya pengaturan yang khusus mengatur mengenai pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta menjadikan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi tonggak utama pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dalam praktiknya penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih memiliki berbagai kendala khususnya dalam hal valuasi dan eksekusi. Kedua kendala ini menjadi salah satu penyebab hak cipta belum dapat dijadikan objek jaminan dalam lembaga perbankan di Indonesia. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif dalam bentuk perbandingan hukum dengan negara lain untuk dapat mengetahui bagaimana negara lain mengatur hak cipta sebagai objek jaminan. Dalam penulisan skripsi ini akan membandingkan dengan pengaturan valuasi dan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan dengan negara Thailand sebagai salah satu negara yang masuk dalam “Best Practices on Intellectual Property (IP) Valuation and Financing in APEC tahun 2018.” Setelah diurakan penerapan valuasi dan eksekusi hak cipta pada masing-masing negara, penulis melakukan perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Dari hasil perbandingan tersebut penulis berkesimpulan terdapat beberapa hal yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari pengaturan valuasi dan eksekusi hak cipta di Thailand.

---

Article 16 paragraph (3) of Law No. 28 of 2014 about Copyright regulates that copyright can be used as an object of fiduciary security. The absence of any specific regulations regarding the imposition of fiduciary security on copyright makes Law No. 42 of 1999 about Fiduciary Security is the main regulation of copyright as an object of fiduciary security. In practice, the application of copyright as an object of fiduciary security still has various obstacles, especially in terms of valuation and execution. These two obstacles are the main reason that copyright cannot be used as an object of collateral in banking institutions in Indonesia. Therefore, this research will use normative juridical research methods in the form of legal comparisons with other countries to find out how other countries regulate copyright as an object of collateral. In writing this thesis, we will compare the valuation and execution settings of copyright as an object of guarantee with Thailand as one of the countries included in the “Best Practices on Intellectual Property (IP) Valuation and Financing in APEC in 2018.” After summarizing the application of valuation and copyright execution in each country, the authors conducted comparisons to find similarities and differences. From the results of this comparison, the authors conclude that there are several things that can be adopted by Indonesia from the valuation and execution of copyright law in Thailand."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembebanan lembaga jaminan EEO dalam hal pemberian kredit ekspor. Yang dimaksudkan dengan kredit ekspor adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir atau pemasok, yang sejak semula disediakan untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan dan atau penyiapan barang dalam rangka ekspor. Sedangkan pengertian fiducia itu sendiri adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. maksudnya di sini adalah barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Bentuk penyerahan yang demikian disebut "constitutum possessorium". Berdasarkan keputusan Yurisprudensi bahwa obyek fiducia hanya dapat dibebankan terhadap benda-benda bergerak saja. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian kredit ekspor, penulis menemukan beberapa masalah dalam praktek perbankan di Bank Negara Indonesia 1946. Masalah-masalah tsb, yakni mengenai besarnya nilai jaminan yang harus disediakan oleh seorang nasabah untuk mendapatkan kredit ekspor, masalah mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melakukan suatu transaksi ekspor dan terakhir mengenai resiko dalam hal kredit macet, Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi ataupun mengurangi masalah-masalah tersebut, yaitu: dalam hal nilai jaminan yang tersedia ternyata tidak mencukupi sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka pihak bank hanya mengabulkan permohonan kredit ekspor sesuai dengan nilai jaminan yang ada. Mengenai masalah dokumen, dalam praktek pelaksanaan ekspor diperlukan oleh pihak bank sebagai bentuk jaminan lain, selain jaminah yang diikat dengan FEO, Dokumen ini diperlukan demi kelancaran pengembalian kredit ekspor yang telah diberikan, Dokumen-dokumen itu antara lain: letter of credit, wesel dan konosemen. Dan terakhir mengenai resiko dalam hal kredit macet. Di sini pemerintah menyediakan sarana asuransi: Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor untuk menghindari resiko kerugian pelunasan pembayaran, yang diselenggarakan oleh PT ASEI, (GDI P. S.)."

"Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya APHT juga dikarenakan ketidakhadiran pemilik jaminan sendiri atau tidak adanya SKMHT pada saat pembuatan APHT karena tidak memenuhi Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT.

---

Credit from bank has an important role in supporting economic development. To ensure certainty of loan repayment, required the collateral. Generally, a collateral could be the land and buildings that binding (mortgage) through the mortgage agency. The collateral binding for mortgage arranged in UUHT. Unauthorized of debtor in mortgage binding to third-party collateral, may lead to cancellation the binding by the court decision. Mortgage should satisfy Article 8 UUHT. The cancellation of mortgage could also be caused by the owner's absence of collateral due to mortgage installation (APHT) or there is no power of attorney for mortgage installation (SKMHT) where not fulfilling Article 10 and Article 15 UUHT."

"Dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2022, konten YouTube sebagai perwujudan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dapat menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014. Namun, pengaturan khusus yang mengatur mengenai konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia belum ada sehingga saat ini yang menjadi pedoman utama dalam penerapan pembebanan jaminan fidusia adalah UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal ini, UU No. 42 Tahun 1999 masih belum mampu untuk mengakomodasi hak cipta, khususnya konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Bahkan, lembaga perbankan juga masih ragu untuk membebani konten YouTube dalam jaminan fidusia karena kendala valuasi dan eksekusi atas hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa keabsahan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme pembebanan dan eksekusi dengan melihat pada UU No. 42 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Nantinya hasil dari penelitian ini adalah menyarankan pemerintah, lembaga perbankan dan nonbank, serta instansi terkait lainnya untuk membentuk suatu wadah bagi para penilai menghitung valuasi konten YouTube yang dijaminkan dengan jaminan fidusia dan membuat regulasi khusus terkait pembebanan maupun eksekusi konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum

---

With the issuance of PP No. 24 of 2022, YouTube content as an embodiment of copyright, as referred to in Article 40 of Law No. 28 of 2014, as stated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, can be an object of fiduciary guarantees. This is also in line with Article 16 Paragraph 3 of Law No. 28 of 2014. However, special arrangements governing YouTube content as objects of fiduciary do not yet exist, so currently the main guideline for implementing the imposition of fiduciary is Law No. 42 of 1999. In this case, Law No. 42 of 1999 is still unable to accommodate copyright, especially YouTube content, as a fiduciary security. In addition, banking institutions are still reluctant to encumber YouTube content with fiduciary due to valuation and execution constraints on this matter. Therefore, this research will use normative juridical research methods to analyze the validity of YouTube content as objects of fiduciary, imposition, and execution mechanisms by looking at Law No. 42 of 1999 and other related regulations. Later, the findings of this study will suggest that the government, banking and non-bank institutions, as well as other related agencies, create a platform for appraisers to calculate the valuation of YouTube content guaranteed by fiduciary, and that special regulations be enacted regarding the imposition and execution of YouTube content as objects of fiduciary to provide legal certainty. "

"Perjanjian pengosongan tanah sebagai pelengkap dari perjanjian jual beli sering dibuat untuk mengantisipasi tindakan penjual yang belum juga bersedia meninggalkan tanah walau sudah disepakati waktu penyerahan objek jual beli tersebut. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt/2020 yang berkaitan dengan perjanjian kredit, perjanjian pengosongan tanah yang dibuat oleh perorangan sebagai debitur dan koperasi sebagai kreditur memuat klausul kuasa mutlak, di mana pimpinan koperasi dalam kenyataannya bertindak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan Akta Perjanjian Pengosongan yang berfungsi sebagai jaminan atas tanah dengan klausul kuasa mutlak dan kewenangan bertindak dari pimpinan koperasi sebagai pihak yang semestinya mewakili koperasi namun dalam kenyataannya bertindak untuk diri sendiri dalam Akta Perjanjian Pengosongan. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan melalu studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Akta Perjanjian Pengosongan yang berfungsi sebagai jaminan atas tanah dengan klausul kuasa mutlak adalah tidak sah karena merugikan debitur karena merugikan debitur selain juga ada upaya paksaan dalam melakukan pengosongan, yang dapat diartikan sebagai pelanggaran atas hak-hak debitur sebagai pemilik objek jaminan. Dalam kaitannya dengan kewenangan bertindak dari pimpinan koperasi yang tidak mewakili koperasi karena bertindak secara pribadi dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan.  Dengan demikian pimpinan koperasi dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh debitur.

---

As a complement to a sale and purchase agreement, a land clearing agreement is made to anticipate the seller who does not willing to leave the land according to the agreed time for handing over the object of sale and purchase. A Supreme Court Decision Number 761 K/Pdt/2020 related to credit agreements, land clearing agreements made by individuals as debtors, and cooperatives as creditors contain clauses of absolute power of attorney, in which the head of the cooperative acts for himself. This study focuses on the problem of the validity of the Deed of Land Clearing Agreement which functions as collateral for land with an absolute power clause and the authority of the head of the cooperative as the party who should represent the cooperative but in reality acts for himself. This doctrinal legal research was a literature study by collecting secondary data in the form of legal materials. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis showed that the deed of land clearing agreement which functions as collateral for land with an absolute power of attorney clause was invalid as it was detrimental to the debtor and covered coercive efforts for land clearing which can be interpreted as a violation of the debtor's rights as the owner of the collateral object. Concerning the authority to act of the cooperative head who acts personally instead of representing the cooperatives can be declared as an abuse of authority. Therefore, the head of the cooperative can be sued to return the losses suffered by the debtor."