Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemanfaatan sistem elektronik telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sarana efektif dalam menunjang aspek-aspek kehidupan termasuk diantaranya penggunaan sistem elektronik dalam sistem pembayaran. Pemanfaatan sistem elektronik di satu sisi memang telah memberikan manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa sistem elektronik untuk pembayaran, serta perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan inklusif yang memanfaatkan layanan perbankan tanpa kantor yang merupakan salah satu delivery channel sebagai pendukung e-commerce. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana peraturan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Terciptanya perlindungan hukum terhadap pengguna sistem elektronik membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain, pengguna itu sendiri, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan produk dan jasa yang memanfaatkan sistem elektronik, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. ......Utilization of electronic systems has contributed to improving the welfare, progress and effective tool in supporting aspects of life, including the use of electronic systems in the payment system. Utilization of electronic systems on the one hand it has provided benefits, but on the other hand contain risks that could cause harm to the user. This thesis discusses the legal protection of the electronic systems for payment services, and legal protection for the users of financial services utilizing inclusive banking services without an office, which is one delivery channel to support e- commerce. It also discussed on how the rules provide protection for service users of electronic systems. This research is descriptive qualitative study, using research methods such as literature study and conduct interviews. The creation of the legal protection of electronic systems requires the involvement of many parties, among others, the users themselves, the organizers of the electronic system, the service provider of products and services that utilize electronic systems, communities, governments, and other interested parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukan menggunakan emas digital atau e-gold dalam suatu transaksi elektronik yang semakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalam pelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupun Peraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh Sistem Pembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan e-gold sebagai alat tukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kesadaran masyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatas terbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapat digunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uang dalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapat digunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrument pembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrument pembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakan sebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

---

Abstract
The focus of this study is the payment system related with electronic commerce, which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacing money in the event of commercial transaction. Current laws and regulations, specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulations concerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and Eradication Program unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold as medium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently public awareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to the issuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can be applied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a value of money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the current electronic payment is not only in the form of token system itself, instead there are instruments which categorized as the replacement of money which can be stored in savings as known in conventional money in the daily people?s economic activities.

Abstrak :
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif. ......Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha atau perusahaan menggunakan strategi bisnis. Namun dalam menggunakan strategi bisnisnya, pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan dan mempertimbangan prinsip-prinsip persaingan usaha yang benar. Skripsi ini akan membahas salah satu pelaku usaha startup di sektor usaha transportasi berbasis online yaitu Gojek. Gojek sebagai pelaku usaha menyediakan berbagai layanan jasa untuk konsumennya dan memiliki posisi dominan apabila dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, sehingga Gojek memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dan menemukan bahwa adanya praktek tying agreement antara Gojek dan Gopay dalam layanan Gosend same day delivery. Dimana pilihan metode pembayaran untuk layanan Gosend same day delivery hanya dapat menggunakan Gopay. Gopay sendiri merupakan bagian dari anak perusahaan Gojek. Namun, terdapat kesulitan untuk mengetahui pasar produk dari kedua layanan jasa tersebut. Hal ini dikarenakan layanan Gosend same day delivery memiliki dua kemungkinan pasar produk yaitu sebagai sebuah platform atau layanan jasa pengiriman. Apabila melihat layanan Gosend same day delivery sebagai sebuah platform, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran cukup besar karena memiliki posisi dominan dan dapat dengan mudah mengatur pasarnya. Sehingga potensi terjadinya tying agreement semakin besar serta melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup besar. Untuk menentukan apakah benar Gojek dan Gopay melakukan tying agreement, perlu memperhatikan terlebih dahulu pasar produk dari kedua layanan jasa tersebut dengan cara memperhatikan kesamaan karakter, spesifik dan harga dari jasa tersebut. Dimana setelah memperhatikan faktorfaktor penentuan tersebut, maka dapat terlihat bahwa pasar produk dari Gosend same day delivery adalah platform dan Gopay merupakan sebuah e-payment.

---

ABSTRACT
In doing their business, undertaking or company use business strategies. However, while using its business strategy, they often pay little attention and consideration to the right principles of antitrust. This thesis will discuss one of the startup company in the onlinebased transportation business sector that is Gojek. Gojek as a company provides various services for consumers and has a dominant position when compared to its competitor, this makes Gojek has the potential to abuse the dominant position. Therefore, the author conducted a research and found that there was a practice of tying agreement between Gojek and Gopay in Gosend same day delivery service. Where the payment method option for the Gosend same day delivery service can only use Gopay. Gopay itself is a part of the Gojek subsidiary. However, there are difficulties in identifying the market for the products of the two services. This is because Gosend same day delivery service has two product market possibilities, that is as a platform or as shipping service. When looking at Gosend same day delivery service as a platform, the possibility of violation is relatively big because it has a dominant position and can easily regulate its market. So that the potential of the occurrence of the tying agreement is bigger and the violation of the provisions of Article 15 Clause (2) of Law Number 5 Year 1999 is relatively big. To determine whether Gojek and Gopay do the tying agreement, it is necessary to pay attention prior to the product market of the two services by observing the similarity in character, specificity, and price of the service. Where after observing these determining factors, it can be seen that the product market from the Gosend same day delivery service is a platform and Gopay is an e-payment.

Abstrak :
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-samsat didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan pembayaran PKB secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui e-samsat di DKI Jakarta jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori asas kemudahan administrasi menurut Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepentingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif post-positivis dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari asas certainty, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan belum memenuhi kepastian. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan secara rinci yang khusus mengatur mengenai pembayaran PKB melalui e-samsat. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan memenuhi asas ini dari sisi kenyamanan membayar. Dari asas efficiency, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan terpenuhi baik dari sisi petugas pajak maupun Wajib Pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui e-samsat belum begitu mudah karena masih terdapat banyak kendala yang terjadi di lapangan.

---

Motor vehicle tax payment through e samsat is conducted based on Presidential Regulation No 5 Year 2015 concerning One Roof Administration System. Jakarta Government intend to increase the quality of service to the citizens by providing new method of motor vehicle tax payment through electronic system. This research aims to analyze the implementation of motor vehicle tax payment through e samsat based on ease of administration principles. The analysis is supported by theory of Ease of Administration principle stated by Rosdiana and Irianto. This research is hoped to provide some benefits for each academic and practical purpose. The method used in this research is descriptive post positivist, conducted through in depth interview. The results shows that based on certainty principle, tax payment through e samsat has not fulfilled the certainty of procedures due to unavailability of specific regulations regarding tax payment through e samsat. Based on convenience of payment principle, tax payment through e samsat has fulfilled the convenience of payment indicators. Based on efficiency principle, tax payment through e samsat has fulfilled the efficiency criteria both on tax authority rsquo s side and tax payer rsquo s side. Based on simplicity principle, tax payment through e samsat is not simple due to several troubles occurring in the field.

Abstrak :
Sistem pembayaran elektronik merupakan inovasi dari sistem pembayaran. Melakukan pembayaran elektronik dapat memungkinkan timbulnya risiko dalam proses transaksi. Untuk menghindari suatu risiko, maka diperlukan suatu pedoman untuk menghindari risiko tersebut. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dengan sengaja mengambil risiko tertentu, karena mereka melihat potensi manfaat di balik bertahan, atau mengoptimalkan risiko. Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efektif dan efisien, Bank Indonesia juga mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran tentang Manajemen Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan regulasi mengenai manajemen risiko pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan mengetahui penerapan manajemen risiko yang muncul pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, perusahaan Fintech sebagai penyedia layanan pembayaran berusaha untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaksanakannya. Kedua, Perusahaan Fintech X sebagai salah satu penyedia jasa pembayaran telah melakukan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia, baik penanganan risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Supervisi Bank Indonesia selaku pengawas Bank di Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko dalam penerapan finansial teknologi. ......The electronic payment system is an innovation from the payment system. Carrying out electronic payments can allow the emergence of a risk in the transaction process. To avoid a risk, it requires a guideline to avoid that risk. Risk management aims to manage risk so that organizations deliberately take certain risks, because they see the potential benefits behind surviving, or optimizing risks. In order to create an effective and efficient electronic payment system, Bank Indonesia also includes Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI of 2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI of 2021 concerning Payment Service Providers regarding risk management. This thesis research aims to find out the legal and regulatory provisions regarding risk management in electronic payment systems in Indonesia and determine the application of risk management that arise in electronic payment systems in Indonesia. This research uses a normative juridical research method is library law research which is accomplished through the examination of library materials or secondary data. A data analysis method that is carried out by the author is a qualitative method. The result of this research is, first, Fintech companies as payment service providers strive to comply with the regulations set by Bank Indonesia and implement them. Second, Fintech Company X, as one of the payment service providers, has carried out risk management procedures that have been stipulated by Bank Indonesia in Bank Indonesia Regulations, both the handling of risks that occur internally or externally to the company. Suggestion of the research is The Supervisory Board of Bank Indonesia as supervisor of Bank Indonesia can improve supervision on the performance of Bank Indonesia in implementing risk management in the implementation of financial technology.

Abstrak :
Kebijakan Pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce merupakan inovasi pemerintah daerah dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas ease of administration berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto, dan meninjau dari asas revenue productivity oleh teori yang dikemukakan Fritz Numark. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positiivis dengan wawancara mendalam. Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan dari tinjauan ease of administration, dimensi Certainty belum dapat terpenuhi karena kebijakan pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce belum memiliki ketentuan yang jelas terkait tata cara pembayaran dan bukti penerimaan pembayaran. Dari dimensi Convinience of Payment, pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce juga dapat terpenuhi memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak selama proses pembayaran. Dari dimenasi efficiency, baik Wajib Pajak maupun Fiskus dapat terpenuhi. Dari dimensi Simplicity, tahapan yang sederhana membuat pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce dapat dipahami oleh Wajib Pajak. Dari asas Revenue Productivity, secara jangka pendek kebijakan pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce dapat menucukupi penerimaan dan kedepannya dapat menjamin penerimaan PBB-P2 menjadi lebih optimal. ......The PBB-P2 Payment Policy through e-commerce platform is the regional government innovation with the purpose of facilitating Tax Payer to undertake their responsibilities. The purpose of this research is to observe the policy from the Principle of Ease of Administration based on the theory which had been put forward by Mrs. Haula Rosdiana and Mr. Edi Slamet Irianto and observe from the Principle of Revenue Productivity based on the theory by Fritz Nurmark. This research used post-positiivis quantitative approach with depth-interview. From this research, the result from the Principle of Ease of Administration is the Certainty dimension has not been fulfilled yet because the PBB-P2 Payment Policy through e-commerce platform doesn’t have the clear provision, related to procedure of payment and the proof of the payment. From the Convinience of Payment dimension, the payment of PBB-P2 through e-commerce platform could provide comfort for Tax Payer during the payment process. From the Efficiency dimension, both Tax Payer and tax authorities could be fulfilled. From the Simplicity dimension, the simple stages make the PBB-P2 payment through e-commerce platform could be understood by Tax Payer. From the Principle of Revenue Productivity, in a short term, the PBB-P2 Payment Policy through e-commerce platform could suffice the revenue and in the future could guarantee that therevenue becomes more optimal.

Abstrak :
[ABSTRAK
Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang sebaik - baiknya dan dalam rangka penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, Kementerian Keuangan membuat sistem pembayaran penerimaaan Negara secara elektronik atau Modul Penerimaan Negara Generasi 2 ( disingkat MPN G2 ) atau yang lebih akrab disebut e-Billing System. Pembayaran Penerimaan negara yang terbesar adalah pembayaran pajak, Direktorat Jenderal pajak telah menindaklanjuti dengan melakukan ujicoba pada tahun 2012 dan tahun 2014 telah resmi dapat dimanfaatkan untuk seluruh Wajib Pajak. Namun dalam perjalanannya hingga saat ini e-Billing System belum cukup populer dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana preferensi Wajib Pajak terhadap Sistem pembayaran secara elektronik ini dilihat dari faktor ? faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan analisis jalur Structural Equation Modelling dengan alat bantu perangkat lunak Lisrel versi 8.7. Hasil Pengujian menunjukkan preferensi Wajib Pajak untuk menggunakan e-billing system dipengaruhi secara langsung dan positif oleh kesukarelaan menggunakan dan sikap penggunaan . Faktor lain seperti pengalaman menggunakan, kompleksitas, persepsi kegunaan tidak berpengaruh langsung, namun berpengaruh melalui factor lain, sedangkan persepsi resiko tidak berpengaruh terhadap preferensi Wajib Pajak untuk menggunakan e-Billing System. Mayoritas responden menyatakan bahwa ebilling systemdapat diterima sebagai alternative sistem pembayaran pajakyang bermanfaat.

---

ABSTRACT
In order to provide excellent public service and improve business processes through optimization of information and communication technology, the Ministry of Finance created an electronic receipt payment system, namely MPN G2 or more familiarly called e-Billing System. Indonesia?s major receipt of payment is state tax payment. As a result, Directorate General of Taxes has been following up this matter by conducting trials in 2012 and finally, the system can officially be used by all taxpayers in 2014. But, seen from the number of its users, e-Billing System remains unpopular to date. This research intends to analyze taxpayers? preference towards electronic payment systems through its influencing factors. This research used path analysis in Structural Equation Modeling with Lisrel version 8.7 software. The results indicate that taxpayers? preference towards e-Billing System is directly and positively related to voluntariness to use and usage approach. Other factors such as usage experience, complexity and perceived usefulness do not directly influence taxpayers? preference to use e-Billing System, but they affect through other factors. On the other hand, perceived risk has no effect on taxpayers? preference in using e-Billing System. Most respondents acknowledged that e-Billing System is a valuable alternative to the regular tax payment system, In order to provide excellent public service and improve business processes through optimization of information and communication technology, the Ministry of Finance created an electronic receipt payment system, namely MPN G2 or more familiarly called e-Billing System. Indonesia’s major receipt of payment is state tax payment. As a result, Directorate General of Taxes has been following up this matter by conducting trials in 2012 and finally, the system can officially be used by all taxpayers in 2014. But, seen from the number of its users, e-Billing System remains unpopular to date. This research intends to analyze taxpayers’ preference towards electronic payment systems through its influencing factors. This research used path analysis in Structural Equation Modeling with Lisrel version 8.7 software. The results indicate that taxpayers’ preference towards e-Billing System is directly and positively related to voluntariness to use and usage approach. Other factors such as usage experience, complexity and perceived usefulness do not directly influence taxpayers’ preference to use e-Billing System, but they affect through other factors. On the other hand, perceived risk has no effect on taxpayers’ preference in using e-Billing System. Most respondents acknowledged that e-Billing System is a valuable alternative to the regular tax payment system]