Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 2583/K/PDT/2013, mengenai pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak atas tanah milik negara yang terletak di Kompleks Kali Besar Timur No. 31, Jakata barat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, apakah pembatalan perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Kedua, pelaksaanan putusan hakim terkait dengan kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu harus dengan itikad baik dan dimintakan kepada hakim pengadilan negeri. Sehingga tindakan pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan hakim terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak telah tepat tetapi dasar pertimbangan dan amar putusannya kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ......The researched focused on the termination of an agreement made by unilaterally with the case study of the supreme court's decision No. 2583/K/PDT/2013 regarding the termination of a lease agreement made by one party involved for a state owned land which located in Kompleks Kali Besar Timur No. 31, West Java. This research would focus on two main issues. First, whether a lawsuit could be made regarding the termination of the said agreement as an act of tort despite the contractual terms between both parties. Second, the implementation of the supreme court's decision regarding that said termination. This research used judicial-normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that, termination of an agreement has to be made in accordance to Article 1338 KUHPerdata and Article 1266 KUHPerdata, which is made with the best interest of parties involved and appealed to the district court's judge. So that a lawsuit can be made for that kind of termination. This research also showed that the supreme court's judge decision regarding said termination has been right, although there's some fallacy in the injuction and consideration made by the judges.

Abstrak :
Ajaran Woekerordonantie 1938 dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur kurang cermat, keterbatasan pengetahuan atau pengalaman, dan keadaan terdesak dari salah satu pihak yang dimanfaatkan lawan janjinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ajaran Woekerordonantie 1938, maka hakim berdasarkan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyeimbangkan perjanjian tersebut, atau membatalkan perjanjian di antara para pihak dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ke-1 (kesatu) atau ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana penerapan Woekerordonantie 1938 dan pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat unsur Woekerordonantie 1938. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan Woekerordonantie 1938, sebenarnya diakibatkan oleh belum adanya keseragaman pengetahuan hakim Indonesia mengenai adanya ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata ......This thesis discusses the application of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for the annulment of the agreement due to an element of inattention, limited knowledge or experience, and a state of urgency from one of the parties that are used by the opponent of the promise, resulting in an imbalance of achievements and counter-achievement between the parties to the agreement. Based on the teachings of Woekerordonantie 1938, judges based on their offices have the authority to waive Article 1338 of the Civil Code to balance the agreement or cancel the agreement between the parties due to inconsistency with the validity of the 1st (first) or 4th (fourth) agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The main problem in this thesis is to discuss the application of Woekerordonantie 1938 and the consideration of Indonesian judges in deciding cases in which there are elements of Woekerordonantie 1938. Based on the results of the author's research, the teachings of Woekerordonantie 1938 as the basis for the cancellation of the agreement have been known and applied in various Indonesian court decisions. Regarding the inconsistency of judges in accepting or rejecting the application of Woekerordonantie 1938, it is caused by the absence of uniformity of knowledge of Indonesian judges regarding the existence of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for annulment of the agreement other than those stipulated in the Civil Code.

Abstrak :
Semakin pesatnya arus globalisasi membuat bisnis juga semakin meningkat. Ditambah dengan sedang terjadinya era revolusi industry 5.0 membawa dampak dan perubahan yang signifikan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan tersebut menjadi sebuah tantangan yang wajib dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesian. Pelbagai sengketa bisnis pun juga tak dapat dihindari dikarenakan kemajuan peradaban tersebut. Lambatnya penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan membutuhkan suatu terobosan agar terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan demi terciptanya akses pelayanan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Dengan kondisi demikian, banyak pelaku usaha yang meminta agar diberikan solusi penyelesaian bagi sengketa dengan waktu yang cepat untuk nilai materiil yang dianggap tidak terlalu besar. Atas usulan dan kebutuhan tersebut Mahkamah Agung mengatur mengenai gugatan sederhana (Small Claims Court) melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang beberapa ketentuannya kemudian diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dikarenakan dianggap memerlukan perubahan untuk lebih menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan masyarakat. Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR memeriksa perkara dengan dasar hukum yang tidak tepat. Pertimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan alasan pembatalan perjanjian. Pertimbangan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum di masa yang akan dating. Singapura dan Kanada dapat menjadi pertimbangan dalam mengatur gugatan sederhana lebih komprehensif. Pertama, Singapura merupakan negara acuan bagi Indonesia dalam mengatur gugatan sederhana, sementara Kanada melalui British Columbia dengan tingkat kejahatan yang rendah dan regulasi yang efektif membuat British Columbia menjadikan British Columbia menjadi salah satu tempat teraman untuk berbisnis. Saya menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis bagaimana perbandingan perkembangan hukum gugatan sederhana di Indonesia dengan negara Singapura dan Kanada serta bagaimana penipuan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam gugatan sederhana berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR. ......The rapid flow of globalization makes business also increase. Coupled with the ongoing era of the industrial revolution 5.0, it has had significant impacts and changes in various aspects of the life of the world community, including the people of Indonesia. This progress is a challenge that must be faced by the Unitary State of the Republic of Indonesia. Various business disputes are also unavoidable due to the progress of this civilization. The slow resolution of cases through the judiciary requires a breakthrough to create a fast, simple, and low-cost trial. The Supreme Court of the Republic of Indonesia as a judicial institution has the responsibility to resolve problems to create access to justice services that are fast, simple, and low-cost for justice seekers. Under these conditions, many business actors have requested that a solution be provided for dispute resolution in a short time for a material value considered not too large. Based on these suggestions and needs, the Supreme Court regulates simple claims (Small Claims Court) through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015, some of the provisions of which were later amended and added to Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Simple Claims because they are deemed to require changes to better adjust to inflation and people's needs. The judge in the Bogor District Court Decision No. 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR examined the case on an improper legal basis. These considerations are also not by the reasons for canceling the agreement. This consideration has implications for legal uncertainty in the future. Singapore and Canada can be considered in arranging a more comprehensive simple lawsuit. First, Singapore is a reference country for Indonesia in arranging simple lawsuits. At the same time, Canada through British Columbia with a low crime rate and effective regulations makes British Columbia one of the safest places to do business. I use the juridical-normative method to analyze the comparison of the development of simple lawsuits law in Indonesia with Singapore and Canada and how fraud is the basis for canceling agreements in simple lawsuits based on the case study of Bogor District Court Decision Number 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR.

Abstrak :
Kerja sama waralaba pada prinsipnya ialah skema usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha melalui pemanfaatan sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang telah dikembangkan oleh pelaku usaha berpengalaman dalam rangka pemasaran barang dan/atau jasa. Kerja sama tersebut haruslah didasarkan pada suatu perjanjian waralaba yang telah disusun para pihak dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan waralaba yang telah diatur oleh Pemerintah. Ketidak-patuhan penyusunan perjanjian waralaba terhadap ketentuan dimaksud sejatinya akan mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum, akan tetapi implementasinya dalam praktek peradilan kerap kali tidak sesuai dengan norma hukum yang seharusnya berlaku. Salah satu contoh dari permasalahan ini terlihat dalam kasus waralaba “HH” di mana terdapat suatu perjanjian waralaba yang dinilai penerima waralabanya sebagai perjanjian yang cacat hukum berikut digugat ke pengadilan untuk dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim yang lebih mengedepankan pemenuhan unsur kesepakatan para pihak sebagaimana ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Berkaca pada kasus waralaba HH, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim terhadap materi gugatan pembatalan perjanjian waralaba yang diajukan oleh penerima waralaba HH serta konsekuensi yang timbul bagi para pihak apabila perjanjian yang bermasalah tersebut tetap berlaku. Untuk menjawab permasalahan dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris guna menjelaskan dan menganalisis fakta hukum yang ada dalam contoh yang diangkat berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan peraturan waralaba yang berlaku di Indonesia. Dengan mengacu pada pengkajian atas masalah tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan aspek kepatuhan hukum dalam perjanjian waralaba HH merupakan  suatu pertimbangan yang keliru serta keabsahan perjanjian dimaksud dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi komersial maupun hukum bagi para pihak. Adapun saran yang dapat diberikan berupa pentingnya kehati-hatian dalam melakukan penyusunan perjanjian berikut memastikan telah dimuatnya klausula pembatalan perjanjian secara tegas. Lebih lanjut, penggunaan jasa profesi hukum penunjang dalam pembuatan perjanjian waralaba dapat menjadi opsi guna memastikan terwujudnya ketaatan hukum dari perjanjian waralaba yang dibuat. ......In principal franchise is a business scheme that is implemented by individuals or business entity through the utilization of a business system with specific business characteristic that is developed by an experienced business player in the context of marketing of goods and/or service. Such cooperation must be based on a franchise agreement that has been prepared by the parties with due observance on franchise provisions that have been regulated by the Government. Incompliance against the regarding regulation during the preparation of franchise agreement will result for such agreement to be null and void, yet its implementation in judicial practices is often not in accordance with the legal norms that should be applied. One example of this problem can be seen in the “HH” franchise case where there is a franchise agreement that is considered to be legally defective by the franchisee and further sued to the court to be declared null and void, yet such lawsuit was not granted by the judge who prioritized the fulfillment of consensuality between the parties as found in the Decision of High Court of DKI Jakarta Number 321/PDT/2021/PT.DKI. Reflecting on the HH franchise case, this research analyze the judge’s consideration of the substance of the HH franchisee’s lawsuit and the consequences for the parties if such agreement remains in effect. To answer this issue, this research use a judicial normative approach with an explanatory type of research to explain and analyze the legal facts that exist in the case based on the provisions of contract law and franchise regulations that prevailed in Indonesia. By referring to the study on the given issue, this research concludes that the consideration of the judge who pays less attention to the aspect of legal compliance in the HH franchise agreement shall be considered to be inaccurate and the validity of such agreement results for various commercial and legal consequences for the parties. The advice that can be given from this case is the importance of caution in drafting a franchise agreement and ensure that the cancellation clause is expressly included in the agreement. Further, the use of supporting legal profession in making franchise agreement can be an option to ensure the realization of the agreement’s legal compliance.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai fenomena pembatalan perjanjian transaksi derivatif di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan studi kasus beberapa putusan yaitu Putusan Nomor 671/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.SLT, dan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Selain itu, tesis ini juga membahas pentingnya peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian transaksi derivatif yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko permbatalan perjanjian transaksi derivatif. Penelitian ini menyarankan agar para pihak, bank dan nasabah, dalam membuat perjanjian transaksi derivatif seyogyanya menggunakan jasa Notaris untuk membuat perjanjian transaksi derivatif dalam bentuk akta otentik (akta Notaris) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak sulit menemukan celah untuk mendalilkan bahwa ia tidak mengakui dan/atau tidak mengetahui perjanjian yang dibuatnya.

---

The goal of this paper is to analyse the annulment of derivative transaction agreements in Indonesia using several case studies such as Decision No. 671/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, Decision No. 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.SLT, and Decision No. 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Moreover, it will also discuss the importance of Notary in the process of making derivative agreements. In order to make foolproof agreements, both parties, bank and costumer, are advised to make use of the Notary's services to ensure that the derrivative transaction agreement is recognized as an 'authentic act'. With an authentic act ('Notary Act'), the risks of derivative transactions can be reduced. Since it becomes more difficult for both parties to find loopholes and disavow the related agreements that they have signed.

Abstrak :
Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata yang ditinjau berdasarkan pendapat Ahli Hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang membahas tentang pembatalan perjanjian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa menjawab masalah utama, yaitu hal-hal dalam keadaan yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan memiliki kesalahan dalam pembuatannya. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan berdasarkan teori pengawasan dalam pertimbangan hukumnya. Beberapa menggunakannya, tapi itu masih kurang tepat.

---

In its arrangement, a person who experiences a mistake when he agrees to an agreement, the agreement can be canceled if he sues him in court and as a result the agreement is canceled and does not have binding legal force. This study discusses the teachings of the Khalafafan (Dwaling) which is one of the reasons for the cancellation of the agreement as regulated in Articles 1321 and 1322 of the Civil Code which is reviewed based on the opinion of the Legal Expert and the judge's consideration in the District Court's Decision. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. This research is a normative juridical study using secondary data, laws and regulations, and books that discuss the cancellation of the agreement. The method of data analysis in this study is a qualitative method, so the form of the results of this study is descriptive analytical. Based on the results of this study, it was concluded that answering the main problem, namely things in circumstances that must be met so that an agreement can be said to have errors in its making. And the results of this study can be concluded that the Panel of Judges has not fully considered the theory based on supervision in its legal considerations. Some use it, but it's still not quite right.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pembatalan klausula eksonerasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum, tetapi pihak yang memuat klausula eksonerasi tersebut tentunya akan bersikeras bahwa klausula tersebut sah dan mengikat para pihak. Maka dari itu, pihak yang dirugikan harus mengajukan pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dikarenakan pengabulan pembatalan perjanjian dan ganti kerugian bergantung pada diskresi hakim dalam memutus, maka penilaian hakim terhadap adanya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian menjadi sangat penting. Terlebih lagi, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengikat hakim untuk memutus sesuai dengan penilaian hakim terdahulu terhadap perkara yang sama sehingga dimungkinkan adanya perbedaan penilaian dari masing- masing hakim. Seperti dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PN.Sby, majelis hakim menimbang bahwa addendum-addendum yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dengan memberikan tanda tangan di atas materai. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014, meskipun Penggugat telah menyepakati perjanjian yang memuat klausula eksonerasi, hakim mengabulkan pembatalan klausula eksonerasi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk mengetahui kecenderungan penilaian hakim di Indonesia dalam memutus pembatalan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi. Adapun dari putusan-putusan pengadilan yang telah dianalisis, diketahui bahwa belum semua hakim paham mengenai bagaimana suatu klausula dikatakan sebagai klausula eksonerasi dan dasar batalnya klausula eksonerasi. Dari kelima putusan yang dianalisis, hanya satu pertimbangan hakim yang tepat menilai mengenai klausula eksonerasi. Selebihnya, hakim seolah-olah belum dapat membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi. Padahal, meskipun telah disepakati oleh keduanya, klausula eksonerasi tetap batal demi hukum berdasarkan Pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang- Undang Perlindungan Konsumen. ......This thesis discusses the cancellation of the exoneration clause in a tort lawsuit. Even though the exoneration clause has the effect of being null and void, the party that contains the exoneration clause will of course insist that the clause is valid and binding on the parties. Therefore, the aggrieved party must submit an annulment through a lawsuit to the Court as stipulated in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code. However, because the acceptance of the cancellation of the agreement and compensation depends on the judge's discretion in deciding, the judge's assessment of the existence of an exoneration clause in an agreement becomes very important. What's more, in Indonesia there are no provisions that bind judges to decide in accordance with the previous judge's assessment of the same case so that it is possible for differences in the assessment of each judge. As in Decision Number 385/Pdt.G/2019/PN.Sby, the panel of judges considered that the addendums made between the Plaintiff and the Defendant had been approved by the Plaintiff and the Defendant by signing on stamp duty. Meanwhile, in Decision Number 334 PK/Pdt/2014, even though the Plaintiff had agreed to an agreement containing an exoneration clause, the judge granted the cancellation of the exoneration clause. By using normative juridical research methods, this paper will analyze relevant court decisions to find out the tendency of judges in Indonesia to decide on the cancellation of agreements containing exoneration clauses. As for the court decisions that have been analyzed, it is known that not all judges understand how a clause is said to be an exoneration clause and the basis for canceling an exoneration clause. Of the five decisions analyzed, only one judge's consideration was the right one to evaluate regarding the exoneration clause. In addition, the judges seemed unable to distinguish between standard clauses and exoneration clauses. In fact, even though both have agreed, the exoneration clause remains null and void based on Article 1494 of the Civil Code and Article 18 paragraph (1) letter a of the Consumer Protection Act.

Abstrak :
Citizen lawsuit merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Citizen lawsuit belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga rujukan yang dapat digunakan oleh Hakim untuk memutus gugatan citizen lawsuit adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan hukum gugatan citizen lawsuit di Indonesia dan perbandingannya dengan Negara Amerika Serikat dan India serta bagaimana akibat hukum jika warga negara sebagai pihak ketiga ingin membatalkan suatu perjanjian yang termasuk tindakan dalam ranah hukum privat dengan menggunakan mekanisme citizen lawsuit berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/PDT.G/2020/PN.BJN. Bentuk hasil penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis dan hasil penelitian ini menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya dapat menambah materi mengenai gugatan citizen lawsuit pada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) agar terciptanya suatu kepastian hukum. Namun, dalam jangka waktu dekat selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ini, Mahkamah Agung seyogyanya dapat segera membentuk pedoman mengenai gugatan citizen lawsuit yang dapat diformulasikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang diharapkan mampu menjelaskan hal-hal spesifik dalam gugatan citizen lawsuit. Kemudian warga negara yang nantinya akan mengajukan gugatan citizen lawsuit diharapkan dapat lebih teliti dalam menganalisis hubungan hukum dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan karena baik pihak penggugat maupun tergugat dalam suatu gugatan harus betul-betul mempunyai kedudukan serta kapasitas yang tepat menurut hukum. ......Citizen lawsuit is a mechanism for citizens to sue the responsibility of state administrators for their negligence in fulfilling the rights of citizens. Citizen lawsuits have not been specifically regulated in the regulations in Indonesia so the reference that can be used by judges to decide on citizen lawsuits is the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 36/KMA/SK/11/2013 concerning the Implementation of Guidelines for Handling Environmental Cases. This study will discuss the development of citizen lawsuits in Indonesia and their comparison within the United States and India and what are the legal consequences if a citizen as a third party wants to cancel an agreement which includes actions in the realm of private law by using a citizen lawsuit mechanism based on a case study Bojonegoro District Court Number 29/PDT.G/2020/PN.BJN. The form of the results of the research in this thesis is descriptive-analytical and the results of this study suggest that the House of Representatives should be able to add material regarding citizen lawsuits to the Draft Civil Procedure Law (RUU HAPER) to create legal certainty. However, soon for 1 (one) to 2 (two) years, the Supreme Court should be able to immediately form guidelines regarding citizen lawsuits that can be formulated in a Supreme Court Regulation (PERMA) which is expected to be able to explain specific things in the lawsuit especially in the citizen lawsuits and hope through citizens who will sue lawsuits regarding citizen lawsuits they become more careful in which is expected to be able to explain specific things in the lawsuit especially in the connection of law and legal basis of suing the citizen lawsuit, because both the plaintiff and the defendant in a lawsuit must have the right position and capacity according to the law.

Abstrak :
Penyalahgunaan keadaan merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan ekonomi atau psikologis, kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat sehingga pihak yang lebih lemah terpaksa menyetujui perjanjian yang mungkin berisi persyaratan yang tidak patut atau tidak adil. Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi sebagai dasar pembatalan perjanjian, melalui kriteria-kriteria berdasarkan doktrin maupun pertimbangan Hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana data-datanya diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur serta bahan pustaka atau bahan sekunder. Kriteria penyalahgunaan keunggulan ekonomi tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga para ahli dan hakim memberikan kriteria khusus dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penyalahgunaan keunggulan ekonomi dapat ditentukan dan diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia, apabila salah satu pihak memiliki kebutuhan yang mendesak atau dalam kondisi ketergantungan atau tidak ada alternatif lain; posisi tawar antar pihak tidak seimbang; dan syarat atau isi perjanjian yang tidak patut atau tidak adil. Hal ini mengakibatkan pihak yang lemah tidak bebas memberikan persetujuannya atau cacat kehendak dan dapat dibatalkan di pengadilan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penyalahgunaan keunggulan ekonomi merupakan salah satu bentuk cacat kehendak selain cacat kehendak klasik dalam Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga perjanjian yang mengandung unsur ini dapat diajukan pembatalan di pengadilan. ......Abuse of circumstances is a situation of inequality of economic or psychological superiority, which is exploited by a stronger party so that the weaker party is forced to agree to the contract that may contain inappropriate or unfair terms. This paper analyses the concept of abuse of economic superiority as a basis for annulment of a contract, through some criterias based on doctrine and the judge's considerations in court verdicts. This paper was prepared by using doctrinal legal research methods, which the data sources obtained through the juridical-literatures and library materials or secondary materials. The criterias for abuse of economic superiority are not explicitly regulated in law, so the experts and the judges provide specific criteria in determining whether abuse of economic superiority has occurred. Based on the results of this research, abuse of economic superiority can be determined and applied in Indonesian court verdicts, if one of the parties has an urgent need or in a condition of dependency or no other alternative; inequality of bargaining power; and the terms or contents of the contract are inappropriate or unfair. This results in the weak parties not being able to freely give their consents or having consensual defect and can be annulled in court. The conclusion from the results of this paper is that abuse of economic superiority is a form of consensual defect other than the classical consensual defect in Article 1321 of the Civil Code (KUH Perdata), so the contracts that containing this element can be submitted for annulment in court.

Abstrak :
ABSTRAK
Keadaan memaksa atau Force Majeure dapat mempengaruhi dari kelancaran suatu perjanjian sewa menyewa. Hal ini dapat menimbulkan masalah kepada para pihak, sehingga dalam tesis ini juga meninjau suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pembatalan sepihak setelah Force Majeure terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana kedudukan hukum perjanjian sewa menyewa terhadap rusaknya objek sewa akibat force majeure, bagaimana pengaturan hak opsi perjanjian sewa menyewa yang objek sewanya rusak akibat force majeure, dan bagaimana pendapat pengadilan mengenai perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan sepihak akibat terjadinya Force Majeure. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum karena penulisan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa menyewa tidak secara otomatis batal setelah objek sewa rusak akibat force majeure, dimana batalnya perjanjian apabila objek sewa musnah, namun jika tidak musnah maka hak opsi muncul lalu diserahkan keputusanya kepada penyewa, dan hasil putusan pengadilan kurang tepat karena dirasa tidak menimbang bukti-bukti yang dirasa sangat penting dalam perjanjian sewa menyewa yang berpekara.

---

ABSTRACT
A condition of force or Force Majeure may affect the smoothness of a lease agreement. It can be pose a problem to both parties, so this thesis also reviewing a judgment the Supreme Court of the Republic of Indonesia on unilateral cancellation occurred after the Force Majeure. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms because this thesis is supported by literature study which examines and analyzes library materials in the field of law. The conclusion of this study is the lease agreement is not automatically canceled after the object of the lease damaged due to force majeure, the cancellation of the lease agreement occurs if object destroyed, but if the object is not destroyed then the option appears then handed over its decision to the tenants, and the results of the court decision is not quite right because they do not consider the very important evidence in the lease agreement on the case.