Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Dalam masyarakat Indonesia saat ini masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar karena kurangnya kesadaran pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Hal ini yang seringkali menyebabkan terjadi pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang asli, tanahnya telah dijual kepada pihak lain dan pembeli juga sulit untuk mengetahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya. Permasalahanya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum bersertipikat dalam hal terjadi pemalsuan dokumen oleh pihak lain menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mendapatkan tanah karena jual beli dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3/Pct/BPN RI/2013. Hasil analisis Penulis mengenai Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sebagai pemegang girik dalam hal terjadi pemalsuan yang diberikan Perkaban 3/2011 adalah melalui Pasal 64, 65 dan 80. Pasal 64 dan 65 Perkaban 3/2011 mengatur pemilik tanah sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perbuatan hukum administrasi pertanahan, sedangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang mendapatkan tanah karena jual beli adalah dengan pembatalan sertipikat dilakukan hanya pada sertipikat yang menjadi obyek sengketa saja, tidak membatalkan seluruh sertipikat yang diterbitkan dalam satu Surat Keputusan. Pembatalan sertipikat hak atas tanah tidak dapat didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan pembatalan, Badan Pertanahan Nasional harus memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Pasal 70 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011.

---

ABSTRACT
Land registration aims to obtain legal certainty and legal protection for land owners. In Indonesian society today there are still many lands that have not been registered because of a lack of awareness of landowners to register their land. This is often caused land ownership document forgery. Without the knowledge of the original owner of the land, the land has been sold to other parties and buyers are also hard to know who the actual owners of the land. The issue is how the legal protection of landowners who have been certificated in case of falsification of documents by other parties according to the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 of 2011 and the legal protection of third parties are gaining ground because of sale and purchase with the issuance of the Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 / Pct / BPN RI / 2013. The author analyzes the results of the legal protection to land owners as holders in the event of forgery girik given Perkaban 3/2011 is through Pasal 64, 65 and 80. Pasal 64 and 65 Perkaban 3/2011 regulate landowners as the injured party can apply to land administration legal actions, whereas the legal protection can be given to third parties are gaining ground because the purchase is the cancellation of the certificate is performed only on the disputed certificate course, does not invalidate the entire certificate issued in the Decree. Cancellation of certificate of land rights can not be based on criminal decisions that have permanent legal force. In doing cancellation, the National Land Agency should pay attention to the stages that have been specified in Pasal 70 of Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Number 3 of 2011., Land registration aims to obtain legal certainty and legal protection for land owners. In Indonesian society today there are still many lands that have not been registered because of a lack of awareness of landowners to register their land. This is often caused land ownership document forgery. Without the knowledge of the original owner of the land, the land has been sold to other parties and buyers are also hard to know who the actual owners of the land. The issue is how the legal protection of landowners who have been certificated in case of falsification of documents by other parties according to the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 of 2011 and the legal protection of third parties are gaining ground because of sale and purchase with the issuance of the Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 / Pct / BPN RI / 2013. The author analyzes the results of the legal protection to land owners as holders in the event of forgery girik given Perkaban 3/2011 is through Pasal 64, 65 and 80. Pasal 64 and 65 Perkaban 3/2011 regulate landowners as the injured party can apply to land administration legal actions, whereas the legal protection can be given to third parties are gaining ground because the purchase is the cancellation of the certificate is performed only on the disputed certificate course, does not invalidate the entire certificate issued in the Decree. Cancellation of certificate of land rights can not be based on criminal decisions that have permanent legal force. In doing cancellation, the National Land Agency should pay attention to the stages that have been specified in Pasal 70 of Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Number 3 of 2011.]

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang dipakai dalam hukum tanah nasional adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan kepemilikan hak atas tanah seseorang selalu dimungkinkan dapat dibatalkan. Pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah sering dirugikan ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Ali Soetanto selaku pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya dan Bank OCBC selaku kreditor pemegang hak tanggungan setelah pengadilan tinggi bandung memutuskan menyatakan cacat hukum dan tidak berlaku 13 sertifikat hak milik sebagai mana dalam putusannya nomor 348/Pdt/2015/PT.Bdg. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga bentuk penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tidak ada perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku oleh pengadilan namun ia dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat penjual karena dianggap sebagai penjual beritikad buruk dan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, berupa pemenuhan prestasi secara tidak baik. Sedangkan perlindungan terhadap kreditor yang objek hak tanggungannya dibatalkan pengadilan yaitu hutang debitor masih tetap ada namun kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren bukan lagi sebagai kreditor preferen sehingga tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya. Untuk menghindari hal tersebut kreditor dapat meminta kepada debitor agar memberikan jaminan pengganti berupa tanah yang lain yang dimiliki sendiri oleh debitor atau milik pihak ketiga sampai ?utangnya lunas demi kepentingan kreditor.

---

ABSTRACT
The Publication system in land registration that is used in national land laws is a negative publication system which consist positive constituent causing land rights is possible to be canceled. The third parties in good faith make the transition over land rights or provied a guarantee often disadvantaged when the certificate is canceled. It is as happened to Ali Soetanto as a buyer is in good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate and OCBC Bank as creditor that hold Mortgage Right after The Jakarta High Court stated as a legal defect and is not valid for the 13 property right certificate as in the verdict number 348 Pdt 2015 PT.Bdg. This research was done by studying the regulations and literature searches that relating to the cases, so that the type of this thesis is normative juridical. There is no legal protection against buyer 39 s good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate which stated as a legal defect and is not valid by court, but he can make legal effort to sue the seller is deemed to have bad faith and he has been do defaults and breaks the agreement, by compliance the achievement badly. While protection against creditors that the object of mortgage right canceled by court is the debtor debts still remain but debtor debts still remain no longer as a preferred creditor, so he did not have the privilege to take precedence payment. To avoid it, the creditor can ask the debtor to replace the guarantee with other land. Land owned by the debtor or owned by third parties until the debt is paid off in the interest of creditors.