Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada akhir 1980-an di Desa Sagara, Garut, sekitar 1.100 hektar tanah menjadi objek sengketa antara warga Sagara dan Perum Perhutani. Penelitian ini menjelaskan sengketa tersebut menggunakan metode sejarah dan teori aksi kolektif dari Charles Tilly sebagai alat analisis. Peran Agustiana, seorang penggerak FPPMG Forum Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Garut dijelaskan pada tulisan ini sebagai agency yang membantu penyelesaian lewat redistribusi tanah. Penyelesaian sengketa tanah di Sagara berdampak pada perubahan kepemilikan tanah dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi di Sagara. Selain itu, kasus tanah Sagara menjadi salah satu pendorong munculnya organisasi tani lokal di Priangan Timur yang berkembang menjadi Serikat Petani Pasundan SPP .

---

ABSTRACT
In the late of 1980s, at Sagara village, Garut West Java, Indonesia , around 1,100 hectare land became the object of dispute between people of Sagara and Perum Perhutani. This research explain about land dispute in Sagara using historical research method. Charles Tilly rsquo s collective action theory used as a tool to analyze the role of Agustiana as one of FPPMG Garut Youths and Students Forum founder as agency for realizing land reform in Sagara. After Sagara land disputes, the land ownership change and the people of Sagara socio economic condition have been improve. Besides, the Sagara land dispute has historical significance for SPP Pasundan Peasant Union establishment as a local peasant movement in East Priangan.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pembaruan hukum agraria sebagai bagian dari pembaruan agraria yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dalam potret politik hukum pemerintah yang tergambar dalam program legislasi nasional. Kajian dilakukan dengan menganalisa beberapa Rancangan Undang- Undang yang masuk dalam daftar program legislasi Nasional 2010-2014. Kajian ditekankan pada aspek urgensi dan pada sejauh mana Rancangan Undang-Undang dimaksud mampu menjawab peroalan pembaruan hukum sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor.IX/MPR/200.

---

The study discusses the agrarian law reforms as a part of the agrarian reform mandated by TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 in term of the law and political platform of the incumbent government which represented by the National Legislation Program 2010-2014. The research is juridical normative, while the data are analyzed in descriptive analysis method. The study carries out by analyzing several bills regarding agrarian reforms in the list of the National Legislation Program in 2010-2014. The focus of the study is emphasizing the critical and urgency of the bills and finding out on to what extend the bills are able to solve the agrarian problems in accordance with the agrarian law reforms mandated by the TAP MPR Nomor.IX/MPR/2001.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang perjuangan Pembaruan Agraria yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia pada 1998-2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi gerakan petani dalam memperjuangkan pembaruan agraria di Indonesia. Penelitian ini berupaya memaparkan kaitan perjuangan pembaruan agraria yang dilakukan oleh gerakan petani dan diangkatnya kembali agenda pembaruan agraria dalam panggung politik nasional. Lebih dalam lagi, penelitian ini akan memaparkan strategi Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam memperjuangkan pembaruan agraria. Pertanyaan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana perjuangan Serikat Petani Indonesia untuk mendesakkan isu pembaruan agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PA, dalam agenda politik nasional ? Sub pertanyaan yang akan dijawab yakni, pertama, bagaimana Serikat Petani Indonesia (SPI) muncul dan berkembang menjadi organisasi tani? Kedua, bagaimana perjuangan agraria Serikat Petani Indonesia (SPI) di tingkat lokal ? Ketiga, Bagaimana strategi Serikat Petani Indonesia (SPI) memperjuangkan pembaruan agraria dalam arena politik nasional ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan mengunkan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, pengumpulan dokumen serta wawancara mendalam dengan lima informan, aktifis Sintesa, Ketua Umum SPI, pakar agraria, anggota SPI, serta aktifis CNDS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan agraria SPI ditingkat lokal dilakukan dengan mengutamakan kekuatan massa untuk menduduki lahan dan melakukan aksi massa. Pada tahun 2011, SPI telah berhasil menguasai dan merebut kembali lahan-lahan bagi petani seluas 47.270 hektar, dan telah menjadi lahan produktif yang menghidupi dan meningkatkan perekonomian keluarga petani. Sementara 247.477 hektar lainnya dalam tahap reklaiming/okupasi. Untuk menggalang dukungan ditingkat lokal, SPI membangun aliansi dengan organisasi tani, buruh, nelayan, mahasiswa serta LSM. Kaukus politik di Sumatera Utara yang dibangun dengan partai politik tidak efektif untuk mendesakkan tuntutan jangka panjang SPI. Perjuangan agraria di tingkat lokal sesekali diikuti oleh tindakan politik anggota SPI merebut kekuasaan tingkat Desa. Sebagaimana di Sukabumi, anggota SPI di desa Sirna Jaya berhasil merebut jabatan Kepala Desa. Di tingkat nasional perjuangan SPI ditujukan untuk mendesak negara untuk menjalankan UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Petani, yang diadakan oleh SPI bersama dengan organisasi gerakan agraria lainnya diangap menjadi tonggak kebangkitan isu pembaruan agraria. Dengan melibatkan kerjasama dengan Komnas Ham, pembaruan agraria kembali diangkat menjadi isu nasional, sebagai bagian dari Hak Ekosob. Diangkatnya kembali agenda politik agraria didorong oleh dua faktor, pertama, menguatnya desakan dari organisasi tani dan penggiat gerakan agraria. Kedua, intervensi Bank Dunia dalam mendorong liberalisasi hukum pertanahan melalui BPN dan Bappenas. Strategi Serikat Petani Indonesia untuk menentang relasi kekuasaan yang menindas, dilakukan untuk menghadapi berbagai bentuk kekuasaan di berbagai ruang dan tingkatan. ......This research discusses the Indonesia Peasant Union struggle for Agrarian Reform in Indonesia period 1998-2011. The purpose of this study was to describe the strategy of peasant movement struggle for agrarian reform in Indonesia. This study describe the relationship between agrarian reform struggle carried out by peasant movement, and the rising of agrarian reform agenda in the national arena. Further, this study will describe the strategy of Indonesian Peasant Union (SPI) to fight for agrarian reform. The research question in this study are, How does the struggle of Indonesian Peasant Union press the agrarian reform issue as mandated by Basic Agrarian Law, to national political agenda? Sub-questions to be answered is, first, how the Indonesian Peasant Union (SPI) appeared and developed into a peasants organization? Secondly, how the agrarian struggle of Indonesian Peasant Union (SPI) at the local level? Third, How does the strategy of Indonesian Peasant Union (SPI) to fight for agrarian reform in the national political arena? This study used a qualitative approach, and used descriptive analytic method to analyze the data obtained. Data collected from literature study, documents and indepth interviews with five informants, Sintesa activist, Chairman of the SPI, agrarian expert, a member of SPI, and CNDS activists. These results indicate that the agrarian struggle of SPI at the local level, done by emphasizing the mass strength to occupy the land and mass action. In 2011, SPI has managed to control and reclaim the land of 47.270 hectares to peasants, and has been a productive area that supports family peasants and boost the economy. While the other 247.477 hectares in the stage of reclaiming/occupation process. To build support at the local level, SPI build alliances with peasant organizations, workers, fishermen, students and NGOs. Political caucuses in North Sumatra, which built with political party was no effective to push for long-term demands of SPI. Agrarian struggle at the local level sometimes followed by political action of SPI member to seize power at village level. As in Sukabumi, a member of SPI in the village of Sirna Jaya won the mayor position in the village level election. At the national level aimed at the struggle SPI urge the state to implementing the Basic Agrarian Law No. 5/1960. National Conference on Agrarian Reform to Protection and Full fill of Peasant Rights, organized by SPI along with other agrarian movement organizations perceived to be a milestone in the rise of agrarian reform issues. By involving cooperation with Komnas Ham, agrarian reform again became a national issue, as part of Ecosoc rights. The rising of agrarian political agenda is driven by two factors, first, strong pressure from peasant organizations and the agrarian movement activists. Second, the World Bank intervention in promoting the liberalization land act. through the BPN and Bappenas. Indonesia Peasant Union strategy against the oppressive power relations, undertaken to deal with various forms of power in the various spaces and levels.