Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas permasalahan yang dihadapi pengembang dalam pembangunan dan pengelolaan Apartemen Setiabudi Residences. Tujuan penelitian guna mengetahui apakah pengembang telah mematuhi seluruh ketentuan tentang rumah susun. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder dan tertier. Pembangunan apartemen telah memenuhi persyaratan perijinan yang ditentukan, namun perubahan tampak dan layout lobby tidak sesuai dengan IMB. Jual beli satuan rumah susun dilakukan, sebelum bangunan selesai berdasarkan pemesanan, namun isi surat pesanan belum sesuai dengan Kep. MENPERA No.11/KPTS/1994. Pengembang selaku perhimpunan penghuni sementara melakukan pengelolaan dengan menunjuk badan pengelola profesional dan telah membantu pembentukan perhimpunan penghuni yang defenitif. ......This thesis emphasize on the problems facing throughout the construction and management of Apartment Setiabudi Residences. The purpose of this study is to find out whether the developer already fulfills all the requirements related to constructions and management of a strata title building. This study using documentary researched from primary, secondary and tertiary sources. The construction process already fulfill all the licenses required, however the changed of lobby layout is violate the Building Permit. The marketing of the apartment had been made before the constructions finished (pre project selling) through reserve system, however contents of the booking form is not comply with the Ministry of Housing Decree (Kep. MENPERA) No. 11/KPTS/1994. As the interim Owner Association, developer had managed the apartment through an appointed professional building management and helped to established definitive owners association.

Abstrak :
Pembangunan rumah susun di beberapa tempat di DKI Jakarta mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Hal tersebut disebabkan proses pembangunan rumah susun belum dikembangkan berbasis risiko. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan proses pembangunan rumah susun berbasis risiko di lingkungan Dinas X DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis menggunakan gap analysis dan qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses pembangunan rumah susun dan mengembangkannya berbasis risiko dengan hasil gap analysis. Dari hasil penelitian didapatkan 15 kegiatan proses pembangunan rumah susun, 7 risiko tertinggi pada pembangunan rumah susun, dan 3 tindakan pengembangan terhadap proses pembangunan rumah susun. ......Some of the development of flats have been delayed in the completion of the project. This happens because the development of flats has not been developed based on risks. Therefore, the purpose of this research is to develop a risk based flats development process in the Jakarta Housing Department. This study uses primary and secondary data obtained from archives and questionnaires. The analysis method uses gap analysis and qualitative risk analysis to find out the highest risk in the development of flats project and develop it based on risk with the result of gap analysis. The results of the research show 15 activities of the development of apartment projects, 7 highest risks in the development of flats, and 3 actions development of the development of apartment projects.

Abstrak :
ABSTRAK
Rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan tempat tinggal karena jumlah lahan terbatas sedangkan jumlah penduduknya terus meningkat. Tesis ini membahas permasalahan hukum terkait perizinan dalam pembangunan Apartemen X di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini guna mengetahui permasalahan hukum yang timbul terkait perizinan pembangunan rumah susun dan bagaimanakah tanggung jawab penyelenggara pembangunan serta dampak hukum yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa meskipun serah terima satuan rumah susun Apartemen X di DKI Jakarta kepada konsumen telah dilakukan oleh penyelenggara pembangunan sesuai dengan target, namun dalam pelaksanaan pembangunannya penulis menemukan 3 tiga masalah utama terkait perizinan. Pertama, Apartemen X dibangun dengan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah SIPPT tanpa terlebih dahulu memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi SP3L ; kedua, pembangunan tower pertama dilakukan sebelum adanya Izin Pendahuluan; ketiga, penggunaan bangunan pada tower kedua dilakukan sebelum adanya Sertipikat Laik Fungsi SLF . Sehingga hasil dari penelitian ini menyarankan agar penyelenggara pembangunan selalu mematuhi berbagai ketentuan mengenai perizinan, dan bagi pemerintah agar meningkatkan pengawasan dan penertiban terkait pembangunan rumah susun, serta masyarakat sebagai konsumen harus memastikan perizinan dalam pembangunan rumah susun sebelum melakukan pembelian satuan rumah susun.

---

ABSTRACT
Apartment is an alternative problem solver as a place to live because the limited amount of land while the population continues to increase. The topic of this thesis is about legal issues that arise related to the permit of Apartement X rsquo s construction in DKI Jakarta. The purpose of this research is to know legal issues that arise related to the permit of Apartement X rsquo s construction and how the developer 39 s responsibilities and the legal impacts arising from the problems. The method of this research is normative juridical using the secondary data and the data were collected by document study and interview, and then the data is analize with qualitative method. From this research we know that even the handover is already been done according to the constructions target, but it turns out that the researcher have found 3 three major permit rsquo s legal issues related to the construction of Apartment X. First, Apartment X was builded based on Appointment of Land Use Permit without Land Acquisition Permit second, the development of the first tower was begun without Preliminary Permit third, the second tower is already being used before the Functionality Permit published. Therefore the result of this research is to give advice for the developer to always follow the rules and regulations especially related to permit, and for the goverment has to improve the control of Apartments construction, and also for society as consumer have to make sure the permit rsquo s legal centainty in the construction of Apartments before buy an apartment.

Abstrak :
Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Di dalam masyarakat- Indonesia, perumahan merupakan pencerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dengan lingkungan alamnya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia merupakan insan sosial, insan ekonomi, dan insan politik.' Sebagai insan sosial, manusia memandang fungsi rumah dalam lingkup pemenuhan kebutuhan kehidupan sosial budayanya dalam masyarakat. Di samping itu, perumahan mempunyai pula fungsi ekonomi yang sangat penting bagi manusia sebagai insan ekonomi, sebab memiliki rumah merupakan investasi jangka panjang yang akan memperkokoh jaminan penghidupannya di masa depan. Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya struktural yaitu sebagai bagian dari peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pembangunan perumahan bukan hanya berupaya untuk mencapai sasaran kuantitatif saja, tetapi juga memperhatikan sasaran kualitatif agar dapat dimungkinkan terselenggaranya pembangunan perumahan sesuai dengan hakekat dan fungsinya.

Abstrak :
Latar Belakang
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yang bahkan seringkali dianggap sebagai pangkal yang menentukan seluruh tingkah laku dan kegiatan yang kemudian dilakukan manusia sepanjang kehidupan.

Ideal sekali apabila setiap orang dapat menempati rumah yang layak dan dengan tersedianya fasilitas sosial memadai dalam lingkungan yang sehat dan serasi. Dalam hubungan ini, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPH/1988 telah memberikan arah dan strategi dalam bidang perumahan dan pemukiman yaitu:

1. Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terns ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman,dan serasi.

2. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk pembangunan kota-kota baru perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju. Pembangunan perumahan dan perumahan harus dapat pula mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu dan untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi, dan masyarakat luas.

3. Lembaga pembiayaan yang melayani pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah yang besar. Sejalan dengan itu perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan baik oleh masyarakat maupun oleh perorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang memadai, pengaturan persewaan dan hipotik perumahan. Di samping itu, perlu didorong partisipasi masyarakat dalam pemupukan dana bagi pembangunan perumahan.

Perbaikan dan pemugaran kampung serta lingkungan pemukiman di pedesaan dan perkotaan termasuk peremajaan kota yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah, perlu makin ditingkatkan dan diperluas dengan mendorong prakarsa dan mengembangkan kemampuan serta peranan masyarakat.

Abstrak :
Keterlaksanaan konstruksi constructability merupakan sebuah pendekatan yang menghubungkan proses desain dan konstruksi sehingga dapat menghemat waktu untuk menyelesaikan suatu proyek konstruksi Trigunarsyah, 2004. Salah satu konsep dari constructability adalah penggunaan modularisasi pracetak precast . Industrialised Building System IBS merupakan teknik konstruksi dimana komponen ndash; komponennya diproduksi di lingkungan yang terkendali di luar atau di dalam site. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang paling dominan dalam penerapan IBS serta strategi penerapan konsep constructability yang difokuskan kepada konsep penggunaan IBS untuk meningkatkan kinerja waktu pada proyek Pembangunan Rusun di Indonesia. Metode penelitian berupa studi kasus pada Proyek Rancang Bangun Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi, Kemayoran yang dibangun oleh Kementerian PUPR Tahun Anggaran Tahun Jamak 2016-2017. Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka, wawancara semi terstruktur kepada pakar atau praktisi, dan kuesioner kepada kontraktor dan pemilik proyek, diperoleh 3 faktor pendukung yang paling dominan, 4 faktor penghambat yang paling dominan dan 11 strategi penggunaan IBS untuk meningkatkan kinerja waktu. ......Constructability is an approach that links the design and construction process so that it can save time to complete a construction project Trigunarsyah, 2004. One concept of constructability is the use of precast modularization precast. Industrialised Building System IBS is a construction technique in which components are produced in a controlled environment outside or inside the site. This study aims to identify the most dominant enablers and barriers in the application of IBS and the strategy of applying the concept of constructability which is focused on using of IBS to improve the time performance in the apartment construction project in Indonesia. The research method is a case study on the High rise Apartment Construction Design Build Project, Kemayoran that built by the Ministry of PUPR by Multi Years 2016 2017. Using the literature review methodology, semi structured interviews to experts or practitioners, and questionnaires to contractors and project owners, obtained 3 of the most dominant enablers, the 4 most dominant barriers and 11 IBS use strategies to improve time performance.