Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan regional di masa sekarang tidak terlepas dari sejarah yang ada di belakangnya, termasuk pendudukan. Sampai sejauh mana pendudukan bangsa Eropa memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi masih menjadi perdebatan. Indonesia memiliki contoh yang unik dalam konteks negara yang mengalami pendudukan dalam jangka panjang oleh bangsa Eropa sementara dalam waktu yang bersamaan menghadapi variasi substantial pada pembangunan ekonomi regionalnya. Dalam studi ini, kami ingin melihat bagaimana pendudukan mampu andil dalam mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi regonal. Untuk melihat dampak kausal, kamu menggunakan variasi dari periode pendudukan di tingkat kabupaten/kota sebagai proksi dari dampak pendudukan terhadap institusi. Dengan menggunakan pendekatan instrumental variable IV, kami menemukan bahwa semakin lama periode pendudukan memiliki dampak yang positif, namun terbatas, terhadap PDRB per kapita. Selanjutnya, periode pendudukan juga memiliki asosiasi negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Kami juga menemukan dampak heterogen dari periode pendudukan di Pulau Jawa-Sumatera dan di luar dua pulau tersebut di Indonesia. Kami selanjutnya menduga bahwa mekanisme institusional mungkin terjadi melalui sektor pendidikan.

---

Recent regional development is inseparable from the past events, including colonial rule. In what extent the experience of European settlement has had a long term impact on economic development is a topic that has generated considerable debate. Indonesia provides a unique example in the context that the country experienced long term European settlement while at the same time faces substantial variation in recent regional economic development. In this study, we examine in what extent the settlement contributes to the dynamics of the regional development. To settle the causal relationship, we exploit the variation of length of the settlement at district level as a proxy of the settlement influence level towards institution. Using instrumental variable IV approach, we find that longer period of settlement has positive, yet limited, association on GDRP per capita. In addition, the settlement also had a negative and significant impact on inequality. We also find heterogenous impact of the settlement between Java Sumatera and the rest of Indonesia. We further argue that institutional mechanism might work through education sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Sepuluh negara anggota ASEAN yang berada di Asia Tenggara setiap tahunnya melakukan kegiatan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan negaranya. Dengan adanya kegiatan pembangunan maka dapat diamati kecenderungan pembangunan di Asia Tenggara selama kurun waktu satu dasawarsa terakhir. Kecenderungan pembangunan dapat diperlihatkan dalam bentuk pola keruangan baik pada tingkatan suatu negara maupun satu kawasan Asia Tenggara. Dengan menetapkan batasan tiga aspek pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan fisik dan pembangunan manusia, pola pembangunan regional di Asia Tenggara diamati cenderung berkembang kearah pembangunan manusia. Berdasarkan penilaian terhadap empat belas indikator pembangunan, negara Indonesia mengungguli negara lain dengan total nilai bobot tertinggi dan memiliki konsistensi paling seimbang dari hubungan antaraspek pembangunan di kawasan Asia Tenggara.

---

ABSTRAK
Ten ASEAN member countries in Southeast Asia annualy undertake development activities to advance their welfare. With the development activity, it can be observed the development trend in Southeast Asia during the last decade. The development trend can be shown in the spatial pattern either at the level of country or regional of Southeast Asia. By setting limitations on three aspects of development that are economic development, physical development and human development, the pattern of regional development in Southeast Asia is observed to develop towards human development. Based on an assessment of fourteen development indicators, the Indonesian state outperformed other countries with the highest total weighted value and has the most balanced consistency of inter developmental relations of development in Southeast Asia.

Abstrak :
Dampak yang luas dari keberadaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Infrastructure Driven Economy) membuat proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi penting dan vital untuk direalisasikan. Namun kondisi keterbatasan dana dan hambatan aspek lainnya membuat percepatan pembangunan infrastruktur yang telah lama digalakkan Pemerintah menjadi terhambat. Salah satu solusi untuk kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pada prakteknya, penerapan pola KPS di tingkat daerah masih memiliki banyak hambatan untuk direalisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pembangunan proyek infrastruktur di tingkat daerah dengan pola Kerjasama Pemerintah-Swasta pada tahap pra konstruksi proyek. Sehingga diharapkan hasil identifikasi ini dapat lebih mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi selama masa pra konstruksi baik dari pihak pemerintah daerah maupun yang menjadi hambatan bagi pihak swasta guna mengatasi dan meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa survei yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah dan pihak swasta, dengan studi kasus penelitian dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat. Faktor penghambat dominan didapatkan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk mendapatkan prioritas/ranking faktor dan dilanjutkan dengan analisis statistik induktif melalui uji korelasi untuk mendapatkan faktor penghambat yang mempunyai dampak/pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor hambatan utama yang mempunyai dampak signifikan, yaitu Pendapatan Asli Daerah yang rendah; Peraturan perundang-undangan kurang mengakomodir percepatan pembangunan infrastruktur di daerah; dan Dukungan sosial dan politik yang rendah terhadap proyek pembangunan di daerah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dengan melakukan solusi tindakan pencegahan maupun korektif untuk mengurangi kemungkinan dampak dan munculnya ketiga faktor hambatan utama tersebut, diharapkan hasil identifikasi beserta solusinya dapat menjadi salah satu dasar pengetahuan bagi setiap proyek infrastruktur daerah yang ditinjau, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur didaerah dapat ditingkatkan.

---

Wide impact of the existence of infrastructure for economic growth of a region (Infrastructure Driven Economy) makes these infrastructure projects are important and vital to realize. However, conditions of limited funding and other aspect obstacles make the acceleration of infrastructure development which have long promoted by the Government to be blocked. One solution to these constraints, the Government issued policies to encourage the pattern of Public Private Partnership (PPP) in order to support the acceleration of infrastructure development both national and regional levels. But practically, application of Public Private Partnership pattern in regional level still has many obstacles to realize. This research objective is to identify the constrain factors of infrastructure project development on regional level by Public Private Partnership pattern at praconstruction phase. So it will be provided that identification result should be more anticipated of constrains that occured during pra-construction phase both regional government party and obstruction at private party to solve and improve the regional infrastructure development acceleration. This research is qualitative method approach with survey as the data collection technique which is addressed to regional government party and private party, with case study Depok, West Java. The dominant constrain factors gotten by Analytical Hierarchy Process method in order to have the priority factor and continued with inferensial statistic analyses using correlation test in order to get the constrain factors which have significant impact toward infrastucture development performance at regional level. Results of research show that there are three main constrain factors which have significant impact. By doing both corrective and preventive action solution in order to decrease impact and emergence of those three main constrain factors, it is expected that the result identification with their solutions might become one of knowledge base for any of regional infrastructure project so it can increase the regional infrastructure development acceleration.