Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Dana Desa terhadap akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan Indonesia. Menggunakan metode Difference-in-Differences dengan intensitas perlakuan, penelitian ini mengevaluasi data dari 64.477 desa pada periode 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ini mengindikasikan prioritas penggunaan dana yang bervariasi di setiap desa. Sebaliknya, Dana Desa secara signifikan meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Dana Desa memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan jumlah Poskesdes di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. Selain itu, peningkatan Dana Desa berkontribusi pada pengurangan jumlah kematian yang diakibatkan oleh kasus demam berdarah di desa-desa, dengan dampak paling besar terlihat di desa berkembang. Studi ini menyimpulkan bahwa Dana Desa lebih efektif dalam mendukung infrastruktur kesehatan daripada pendidikan di tingkat desa. Temuan-temuan ini berkontribusi pada pemahaman kebijakan pembangunan pedesaan dengan menekankan pentingnya perencanaan alokasi dana. pemahaman ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dengan pemenuhan akses layanan dasar yang merata di seluruh wilayah pedesaan serta mendukung visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

---

This study examines the impact of Village Fund policies on access to education and healthcare in rural regions of Indonesia. Utilizing the Difference-in-Differences methodology with treatment intensity, this research evaluates data from 64,477 villages spanning the years 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, and 2021. The results reveal that the allocation of Village Funds does not significantly enhance educational facilities, such as early childhood education (PAUD). This finding suggests that the priority of fund utilization differs among villages. Conversely, Village Funds markedly improve health infrastructure, as exemplified by the enhancement of Village Health Posts (Poskesdes). The Village Funds are critical in increasing the number of Poskesdes in areas classified

as very underdeveloped, underdeveloped, and developing. Furthermore, increased allocations of Village Funds have led to decreased mortality rates attributed to dengue fever in rural communities, with the most significant impact observed in developing villages. This study concludes that Village Funds are comparatively more effective in strengthening health infrastructure than educational initiatives at the village level. These findings contribute to understanding rural development policy by underscoring the critical importance of budget allocation planning. This understanding is vital for enhancing the quality of life by ensuring equitable access to fundamental services across rural areas and supporting the government's vision to build Indonesia from the periphery."

"Ditinjau dari masalah dan hambatan yang ada, konsep wanatani dalam pengelolaan pertanian di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang NTT belum berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah mengajukan konsep dan model wanatani untuk pengelolaan pertanian berkelanjutan pada ekosistem semi arid. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditinjau dari fungsi ekologi yang meliputi vegetasi, kesuburan tanah, iklim mikro, erosi, dan kesesuaian lahan wanatani belum optimal dan belum berkelanjutan untuk mendukung produktivitas dan konservasi lahan. Fungsi ekonomi yaitu produktivitas wanatani sudah optimal, namun kurangnya dukungan kelembagaan dan fungsi sosial menyebabkan pengelolaan pertanian belum optimal dan belum berkelanjutan. Simulasi model memperlihatkan integrasi fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi wanatani di ekosistem semi arid dapat meningkatkan konservasi dan produktivitas lahan.

---

Observed from the existing problems and obstacles, the agroforestry concept in the agricultural management in Amarasi District, Kupang Regency NTT, is not yet sustainable. The research objectives are to propose the agroforestry concept and model for the sustainable agricultural management in the semi arid ecosystem. The research result shows that observed from the ecological function including vegetation, land fertility, micro climate, erotion, and agroforestry land suitability is not yet optimal and not yet sustainable to support the productivity and conservation of agroforestry land. The agroforestry productivity economic function is already optimal, but the lack of institutional support and social function causes the agricultural management to be not yet optimal and not yet sustainable. The model simulation shows the integration of the ecological, social, and economic functions of agroforestry in the semi arid ecosystem can increase the land conservation and productivity."

"Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsauntuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agrariatidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakanmasyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakantersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakanreforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatanpolitik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melaluipembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY(2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadiInstitutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacanadan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga BankDunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang perananinstitusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang ReformaAgraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuanpenelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan olehkemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamikaantar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkandinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dankepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia.

---

Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased

agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law

(BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the

1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and

land grabbing. The movement grew along with student activists who later became

pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After

the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for

agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era

(2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to

become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse

and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World

Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution

in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the

formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential

Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after

the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements

in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including

on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA

at the national level to the village level"

"Prinsip partisipatif dalam pembangunan pedesaan melalui Dana Desa belum sepenuhnya tercapai. Studi terdahulu menunjukan bahwa partisipasi dalam pembangunan pedesaan dipengaruhi oleh modal sosial dan kapasitas aktor. Namun kedua hal tersebut tidak mempengaruhi partisipasi secara signifikan. Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Penelitian ini mengelaborasi persepsi masyarakat terhadap peran kepemimpinan kepala desa. Selain itu, penelitian ini juga melihat perbedaan pengaruh tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi berdasarkan kemampuan masyarakat untuk mengakses media informasi. Penelitian telah dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 189 masyarakat Desa Banjarharjo usia 17 hingga 60 tahun yang dipilih menggunakan teknik multistage random sampling. Hasil penelitian menunjukan apabila tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Dimensi-dimensi tingkat pengetahuan juga berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi. Namun pada dimensi-dimensi peran kepemimpinan kepala desa, hanya dimensi berkeadilan yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi. Hasil penelitian juga menunjukkan apabila terdapat perbedaan pengaruh akses media terhadap hubungan antara tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan dengan tingkat partisipasi pembangunan dalam model elaborasi spesifikasi.

---

Participation principle in a rural development program through Dana Desa have yet to be fully achieved. Previous study shows that social capital along with the actors skills hold a great influence towards community participation in a rural development. However, neither of them have a significant effect towards participation. Differ with previous study, this study aimed to determine the correlation between the community level of knowledge and the village leader role and its influence towards community participation in a rural development program using village funds. This study elaborate community’s perception towards leaders role. In addition to that, this study also aims to see how the correlation differs based on the community’s ability to access the media. This research was done using a quantitative method by distributing 189 questionnaire towards Banjarhajo ranging from 17-60 years old citizen that had been chosen using multistage random sampling technique. This study shows that, the level of knowledge and the village leader role held a great influence towards community participation in a development program, the knowledge level dimensions also shows a positive impact towards participation level. On the other hand, on the dimensions of the leadership role of the village head, only the dimension of fairness has the most significant effect on the level of participation. The results also show that there is a difference in the effect of media access on the relationship between the level of knowledge and leadership roles with the level of development participation in the specification elaboration model."