Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya menyebabkan hak atas tanah menjadi hapus. Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT HakTanggungan tersebut dapat hapus dikarenakan hapus nya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.Oleh karena itu harus dilakukan pembaharuan hak dan kemudian pembebanan Hak Tanggungan baru. Adapun pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan Hak Tanggungan terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan serta bagaimana kekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan terhadap pembaharuan Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan. Penelitian ini dilakukan secara normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa kedudukan Hak Tanggungan menjadi hapus dan pemegang Hak Tanggungan tidak lagi menjadi kreditur preferen melainkan kreditur konkuren. Sedangkan kekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam hal pembaharuan hak atas tanah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan atas obyek hak atas tanah yang baru, kecuali diterbitkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan baru. ......The lengthened of Building Function Right that have been end about its term of time make the right of the land became lost. According Article 18 point (1) letter d UUHT of such Burden Right can lost because loss of the right on the land that burdened by The Burden Right. Because of that it must be done the reformation on the right and after that be burdened new Burden Right. There is main problem in this thesis is how about the position of Burden Right to the renewal right of Building which is still burdened by the Burden Right and also how about the enforcement of law to the letter of authority in burdening of the Burden Right to the renewal right of Building which still be Burdened by burden right. This research be done formatively. Base on the result of analyzes whereas the position of Burden Right became lost and the holder of Burden Right do not became creditor of preference but creditor of congruent. Meanwhile the Enforcement of Law of the letter of authority in burdening of the Burden Right in the matter of reformation of the right on land do not have law enforcement again and can not be used as the parameter in making the act in giving Burden Right on the object of right on new land, except its issued the Letter of Authority in burdening of the new Burden Right.

Abstrak :
Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah ditujukan untuk menjamin pelunasan atas piutang Kreditur, akan tetapi salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya Hak Atas Tanah. Hapusnya Hak Atas Tanah dapat terjadi melalui habisnya jangka waktu ataupun pelepasan hak berdasarkan Pembaharuan Hak Atas Tanah. Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang harus ditempuh bagi Hak Atas Tanah yang telah berakhir haknya atau jangka waktu perpanjangannya telah berakhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, dengan alat pengumpulan data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang ditentukan secara porposif yaitu Notaris dan PPAT serta Kepala Kantor Pertanahan. Data-data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini pertama, Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah suatu prosedur yang bersumber dari Hak Bangsa dan hak Menguasai Negara. Kedua, Pembaharuan Hak Atas Tanah menyebabkan hapusnya Hak Atas Tanah, sehingga Hak Tanggungan yang melekat di atasnya menjadi hapus. Hapusnya Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijaminnya, akan tetapi kreditur kehilangan kedudukannya sebagai kreditur preferen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang bersifat imperatif, sehingga keberadaan Hak Tanggungan tidak dapat mengenyampingkannya, akan tetapi guna menjaga kedudukan preferen kreditur dapat dilakukan mitigasi oleh para pihak serta Notaris dan PPAT, melalui pengikatan jaminan sebelum dilakukannya permohonan Pembaharuan Hak Atas Tanah atau penggunaan jaminan umum terlebih dahulu sebagai underlying hapusnya Hak Tanggungan. ...... Encumbrance Right (regulated by Encumbrance Law ('EL')) as a form of security for land titles which intended to guarantee repayment of creditor's, an expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Land Titles expiration happens through the expiration of the period or release of right based one Land Titles Renewal. Land Titles Renewal is a mandatory procedure for an expiring Land Titles or a Land Titles which it's period of extension expired. This research is normative-juridical and conducted using an analytical description type of methods, which describe and analyze the problem based on Basic Agrarian Law ('BAL') and other Indonesia's land regulations. Data on this research consist of primary and secondary data, primary data is gathered using an interview and secondary data is gathered using literature studies. The informant on this research is deliberately determined i.e. Notary Public, Land Deed Official, and head of the Land Office. Data analysis conducted using qualitative methods. The results of this research, first Land Titles Renewal is a procedur sourced from Nation's Right and State's Right to Control. Second, Land Titles Renewal caused expiration of Land Titles, expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Encumbrance Right expiration does not write off guaranteed debt, however creditor lose it's privilege of being preference creditor. The conclusion are Land Titles Renewal is a mandatory procedure, hence the existance of encumbrance right can't put aside Land Titles Renewal procedures. In order to maintain creditor's preferred position, mitigation can be carried out by the parties including Notary Public and Land Deed Official. This mitigation conducted through encumbrance of other Land Titles before existing Land Titles Renewal is proceeded, or using other methods of security as an underlying agreement.