Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jasa Pelayanan adalah suatu imbalan atau kompensasi yang diterima oleh pelaksana pelayanan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikannya kepada klien atau pasien. Oleh karena belum ada aturan baku yang mengatur pola pembagian Jasa Pelayanan di RSUD Sumatera Barat, khususnya RSUD Kelas C, sehingga dijumpai variasi pola pembagian Jasa Pelayanan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pola pembagian Jasa Pelayanan di Unit Rawat inap RSUD Kelas C dcngan pendekatan kualitatif. Suatu studi komparatif dilakukan pada 3 (tiga) RSUD Kelas C yang hampir sama kinerjanya. Dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang berhubungan dengan pola pembagian Jasa Pelayanan, dicari dokumen/arsip dan beberapa orang informan yang mengetahui tentang pola pembagian Jasa Pelayanan di RSUD. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pola Pembagian Jasa Pelayanan di RSUD yang diteliti masih bervariasi, tergantung dari kebijakan Direktur masing-masing dan secara garis besar masih mengacu pada SK Menkes No.66/II/1987. Faktor tenaga profesional terutama Dokter Spesialis mendominasi pola pembagian Jasa Pelayanan di ketiga RSUD. Dokter spesialis mengusulkan pola fee for service, sedangkan lainnya dapat dibuat berdasarkan bobot. Peneliti menyarankan agar pihak manajemen selalu mensosialisasikan pemahaman tentang kerja tim di rumah sakit sehubungan dengan pembagian Jasa Pelayanan. ...... The Analysis of Health Service Incentive Patterns at Inpatients Unit of General District Hospital (RSUD) Class C West Sumatra (A Comparative Study) Health services incentive are compensations accept by the administration of services at hospitals for the treatment they give to the client or patients. There have not been any fixed rules regulating the patterns of health services incentive at District Hospital (RSUD) in West Sumatra, especially those categories in Class C. The research is conducted to obtain some patterns of health services incentive at Inpatients Unit of RSUD Class C by employee qualitative approach. A comparative study was conducted at 3 (three) District Hospitals (RSUD) Class C whose performance are nearly similar. Having some internal and external factors related to health services incentive patterns, some documents/ file and some informants knowing the patterns of health service incentive at RSUD were searched. The result of this study is found that the patterns of health services incentive at District Hospital (RSUD) investigated is still widely varied, depending on the policy of respective directors. In generally, it still refers to the regulation of health ministry No.66/II/1987. The factor of professional, especially medical specialist, dominates the patterns of health services incentive at the three District Hospital. It is recommended that the health services incentive for medical specialist is separated based on fee for services, while for the others a pattern of health services incentive can be made based on score system. The conclusion of thus study is that the pattern of health services incentive still varied, medical specialist want to fee for services and there have not been fixed rules regulation the patterns of health services incentive.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.

---

This thesis discusses the analysis of fairness distribution of capitation services in puskesmas, between puskesmas and the opinion of the health office about the administrative costs of Bogor district capitation funds in 2019. This research is a qualitative study with a case study design. The results of the study show that justice is internally fair. Whereas external justice has not been fair and justice between agencies has not been fair. So that there needs to be a salary survey to determine the amount of points of professional workforce and management workforce. In addition, there needs to be further research related to risk adjustments based on age, sex and geography to establish capitation rates between puskesmas. As well as conducting a review for the establishment of Civil Servants Income Allowances, so that there is no disparity between agencies