Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini seperti pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Dalam hal ini seperti masalah pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.  Permasalahannya adalah terdapat dua produk hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga terjadi dualisme pembagian. Adapun bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analitis, dimana dilakukan analisa untuk dapat memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada, kemudian dari fenomena tersebut didapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Mengenai keberlakuan pembagian harta bersama seharusnya pembagian yang diberlakukan adalah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, akan tetapi terdapat asas hukum yang menyatakan lex fosterior derograt legi a priori yang artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, sehingga yang terbaru yang berlaku, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Bila pada akhirnya pembagian yang baru diterapkan, sebaiknya segala tindakan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama yang dulu dilakukan tetap harus dipertimbangkan jika dilakukan pembagian yang baru.

---

ABSTRACT A peace deed was made because the parties agreed to resolve the existing problems peacefully in this matter such as the distribution of shared assets. The power of a peace certificate is the same as a court decision that has permanent legal force. It becomes a problem if it turns out that one of the parties ignored the peace and sued the Court. In this case such as the problem of the distribution of Joint Assets based on the Deed of Peace Agreement No. 344 and Decision of the Bekasi District Court No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. The problem is that there are two legal products that together regulate the distribution of shared assets so that there is a dualism of division. The form of the results of the study is descriptive-analytical, where analysis is carried out to be able to provide an overview of the phenomena that occur based on the data and facts that exist, then from these phenomena obtained the meaning and implications of a problem. Regarding the implementation of the sharing of shared assets, the distribution that should be applied is the Deed of Peace Agreement No. 344, but there is a legal principle that states lex fosterior derograt legi apriori which means that the new law defeats the old law, so the latest one applies, namely Bekasi District Court Decision No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. If in the end the new division is applied, it is better that all actions relating to the Sharing of Joint Assets that were previously carried out must still be considered if a new division is carried out.

Abstrak :
Penelitian ini melakukan simulasi pembagian peran (work-sharing) negara anggota ASEAN dalam pengembangan ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). Sebagai studi kasus, Armored Personnel Carrier (APC) Anoa 6x6 Pindad dipilih menjadi objek kolaborasi. Pembagian peran dilakukan pada struktur komponen tingkat 2 Anoa 6x6 Pindad, yang terdiri dari 76 komponen. Pembagian dilakukan secara ideal, yaitu didasarkan pada keunggulan komparatif yang tercermin dalam perhitungan empat indeks Revealed Comparative Advantage (RCA), yaitu (1) Indeks RCA Balassa (BI atau BRCA); (2) Indeks Symmetric RCA (SI atau SRCA); (3) Indeks Additive RCA (AI atau ARCA); dan (4) Indeks Normalized RCA (NRCA). Hasilnya, Thailand dan Singapura muncul sebagai ?pemenang‟ dengan mendapatkan hak pengembangan dan produksi atas masing-masing 40 dan 21 dari total 76 komponen yang disimulasikan. ......This study simulates work-sharing of ASEAN member countries in the development of ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). As case of study, Armored Personnel Carrier (APC) Anoa 6x6 Pindad is choosen as object of collaboration. The work-sharing is conducted on second tier of Anoa component structure, which consists of 76 components. The work-sharing is conducted in ?ideal‟, which is based on comparative advantage that is showed by the calculation of four Revealed Comparative Advantage (RCA) indices, (1) Balassa RCA (BI or BRCA); (2) Symmetric RCA (SI or SRCA); (3) Additive RCA (AI or ARCA); and (4) Normalized RCA (NI or NRCA). The result of this study conludes Thailand and Singapore as the ?winner‟ which get right to develop and produce each 40 and 21 of total 76 component.

Abstrak :
Skema pembagian rahasia adalah teknik untuk membagi data rahasia menjadi n bagian dengan menggunakan threshold k, n, dimana partisipan dapat dengan mudah merekonstruksi rahasia jika diketahui minimum k bagian, tetapi pengetahuan dari k-1 bagian tidak dapat mengurai rahasia. Skema pembagian rahasia ini diperkenalkan oleh Shamir pada tahun 1979. Permasalahan pada skema pembagian rahasia Shamir adalah tidak tersedianya cara untuk melakukan verifikasi bahwa dealer terbukti jujur dalam membagikan rahasia, dan bagian dari rahasia terbukti valid, begitu juga dengan skema pembagian rahasia pada gambar yang diajukan oleh Thien dan Lin, atau metode konstruksi menggunakan matriks proyeksi yang dipublikasikan oleh Li Bai. Di sisi lain, sebuah protokol yang dikembangkan disebut skema pembagian rahasia yang diverifikasi memperbolehkan setiap partisipan melakukan validasi terhadap bagian rahasia yang diterima, untuk memastikan autentikasi dari rahasia. Sebuah gambar watermark berukuran m x m akan digunakan untuk menentukan akurasi dari gambar hasil rekonstruksi. Berdasarkan permasalahan di atas, pada skripsi ini akan dibahas skema pembagian rahasia yang diverifikasi, dimana matriks proyeksi digunakan untuk mengkonstruksi bagian rahasia dan matriks publik dari gambar watermark. Gambar rahasia akan direpresentasikan dalam sebuah matriks persegi, dan gambar watermark digunakan untuk autentikasi, dimana hasil rekonstruksi gambar watermark menjamin akurasi dari hasil rekonstruksi gambar rahasia. ......Secret sharing scheme is a technique to share secret data into n pieces based on a simple k, n threshold scheme. Participants will easily reconstruct the secret if there are minimum k pieces, while knowledge of any k-1 pieces of shares will not be able to decipher the secret. This scheme is introduced by Shamir in 1979. The problem with Shamirs secret sharing scheme is the scheme do not provide any way to verify that the dealer is honest and the shares are indeed valid. Thien and Lin proposed image secret sharing in 2002, and Bai proposed construction scheme using matrix projection in 2006, but both of the schemes do not solve the existing problem. On the other hand, a developed protocol for secret sharing called verifiable secret sharing allows every participant to validate their received piece to confirm the authenticity of the secret. An m x m watermark image is used to verify the accuracy of the reconstructed image. Based on the explanation above, this thesis discuss a proposed scheme based on verifiable secret sharing, in which the matrix projection is used to create image shares and a public matrix from watermark image. The secret are represented as a square matrix, the watermark image is used for verifiability, where the reconstructed watermark image verifies the accuracy of reconstructed secret image.