"
PENDAHULUAN Aktivitas pemerintah secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi secara positip peningkatan total output (PDB) negara melalui interaksinya dengan sektor swasta. Pemerintah menyediakan barang publik seperti jalan, pelabuhan, hukum dan lembaga sosial yang meningkatkan hubungan pertukaran dan produktivitas sosial dengan menjamin hak kepemilikan (Enforcement of Property Rights) (Muller, 1979). Selain itu pemerintah memiliki wewenang memindahkan atau mengatur eksternalities negatip. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur ekonomi guna memperlancar pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki alokasi sumberdaya ekonomi (faktor produksi). Pembayaran transfer dapat membantu mengatur keseimbangan sosial dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Perlindungan dari eksploitasi luar negeri dan pertahanan militernya juga meningkatkan keamanan modal yang akan dan telah ditanam. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas pekerja. Subsidi yang diberikan memperbaiki neraca pembayaran - bagi komoditi ekspor - dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain pengaruh negatip pengaturan pemerintah dalam perekonomian antara lain melalui peningkatan penerimaan pemerintah (Government Revenue Raising) dan mekanisme transfer untuk peningkatan penerimaan pemerintah dapat mengakibatkan mis-alokasi sumber-sumber daya atau dis-insentip. Di samping itu adalah ketidakefisienan (inefisiensi) dalam penyediaan barang publik (Downs, 1959; Tullock, 1959; Oslon dalam Lin. S.A.Y,1994). Stigler (1971) mengatakan bahwa pengaturan ekonomi (Economic Regulation) ternyata dibuat untuk memperbaiki posisi masyarakat ,mapan (regulated), bukan untuk masyarakat umum. Selain itu pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan memboroskan sumberdaya ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah untuk hukum dan ketertiban umum mungkin pula disertai dengan penindasan. Dampak negatip ini mengurangi bahkan menghapus dampak positip pengaruh pemerintah pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran untuk memperkecil perbedaan (gap) keahlian pekerja dapat menjadi tidak efektip dan salah arah. Peningkatan pada peningkatan kesejahteraan mengakibatkan dis-insentip dan ketergantungan para penerimanya, sedangkan untuk kesehatan dan infrastruktur meningkatkan biaya individu (private cost) melalui persaingan dengan sektor swasta dalam hal pembiayaannya.
"
