Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris merupakan jabatan yang dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, serta harus memiliki kepribadian yang baik dan berperilaku profesional yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, amanah, jujur, sopan santun dan tidak melakukan perbuatan tercela semata-mata karena pertimbangan uang. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Salah satu kasus pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik Notaris adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Notaris K di Kabupaten Bojonegoro, dimana Terdakwa Notaris K melakukan pemalsuan identitas dan keterangan dalam Akta Jual Beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit. Permasalahan dalam tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan dalam perjanjian kredit yang akta jual belinya di palsukan dan di lelang dan tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan identitas dan keterangan dalam akta jual beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 198/Pid.B/2019/PN.Bjn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan dalam perjanjian kredit yang akta jual belinya di palsukan dan di lelang yaitu yang pertama dengan cara perlindungan hukum bersifat preventif yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan, PPAT dan para pemilik tanah tersebut, dan yang kedua dengan cara perlindungan hukum bersifat represif yaitu mengajukan gugatan perkara perdata untuk membatalkan sertifikat kepemilikan atas objek tanah tersebut di Pengadilan Negeri dan Terdakwa Notaris K terbukti telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris karenanya Notaris tersebut dikenai sanksi pidana selama 2 (dua) tahun dan layak untuk diberhentikan secara tidak hormat. ......Notary profession is a profession that must work in accordance with the code of ethics of its profession, and must have a good personality and professional behavior that is moral integrity, avoiding something that is not good, trustworthy, honest, polite and does not commit despicable acts solely because of money considerations. When a Notary in carrying out his office duties is proven to have committed an offense or acts that should not have been carried out, then the Notary may be subject to sanctions. One case of violation of the position of Notary and the Notary Code of Ethics is a violation committed by Defendant K in Bojonegoro, where Defendant K commits a falsification of identity and information in sale and purchase deeds as a basis to do a credit agreements. The problem in this thesis is the legal protection for the owner of the collateral object in a credit agreements which the sale and purchase deed was forged and auctioned and the responsibility of the Notary against falsification of identity and information in the sale and purchase deeds as the basis to do a credit agreements based on the District Courts Decision No. 198/Pid.B/2019/PN.Bjn. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, there are 2 (two) forms of legal protection for the owner of the collateral object in the credit agreements which the sale and purchase deed was forged and auctioned, the first by means of preventive legal protection that can be carried out by financial institutions, PPAT and the land owners and the second is by means of repressive legal protection that is filing a civil lawsuit to cancel the ownership certificate of the object of land in the District Courtthat the Defendant K proven to have violated the provisions of the Notary Position Law and Notary Ethics Code, and therefore the Notary was subjected to criminal sanctions for 2 (two) years and deserves to be dishonorably discharged. 

Abstrak :
Praktik poligami tidak lepas dari beberapa permasalahan, salah satunya pemalsuan identitas. Tindakan tersebut menimbulkan masalah saat pembagian harta bersama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melihat bahwa harus ditelusuri pengertian poligami dan harta bersama menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta melihat pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang memalsukan identitas agar dapat menganalisis dengan jelas ketentuan poligami dan pembagian harta bersama sesuai hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, agar dapat menjelaskan mengenai pembagian harta bersama dalam hal pelaku melakukan pemalsuan identitas dalam poligami. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Perkawinan Poligami, maka isteri kedua tidak berhak memiliki harta bersama suami dengan isteri pertamanya. Tetapi, hanya diperbolehkan memiliki harta bersama sejak perkawinan dengan isteri kedua dimulai sampai perkawinan berakhir. Perbedaan identitas mengakibatkan seseorang secara materiil berbeda, sehingga isteri yang dinikahi dapat kehilangan haknya atas harta bersama. Dalam skripsi ini, penelitian dilakukan terhadap perkara pembagian harta bersama antara PENGGUGAT I,II,III vs TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI yang menghasilkan putusan Pengadilan Agama Nomor 183/Pdt.G/2012/PA.Plk.

---

The practice of polygamy has several problems, one of which is falsifying identity by some of them. Such actions cause problems when dealing with the marital property. Based on the above problems the writer notice that polygamy should be traced sense and marital property in accordance with Islamic law, Act No. 1 of 1974 on Marriage and Instruksi Presiden RI Islamic Law Compilation No. 1 of 1991 and see the distribution of marital property in a polygamous marriage impersonation in order to analyze the clear provisions of polygamy and appropriate division of marital property of Islamic law, Act No. 1 of 1974 on Marriage and Instruksi Presiden RI Compilation of Islamic Law. Furthermore, in order to clarify the division of joint property in case the perpetrator commits impersonation in polygamy. The method of research is using normative juridical method that produces the conclusion that in Marriage Polygamy, the second wife do not entitle to possession of the property with her husband by his first wife. But it is only permit to own property together since the marriage with second wife started until marriage ended. Different of identity makes its result materially different, so the wife who married could lose her right to obtain a proper joint marital property. This thesis was made by Analysis of Religion Court Adjudication No. 183/Pdt.G/2012/PA.Plk between ACCUSER I, II, III vs. Defendants I, II, III, IV, V, VI.

Abstrak :
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pelaksanaan perkawinan sedemikian rupa. Meskipun telah ada pengaturan terkait perkawinan, namun masih saja terdapat tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya seperti tindakan pemalsuan identitas yang disertai dengan poligami. Hal ini terlihat dengan adanya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr, tentang pemalsuan identitas diri disertai dengan poligami. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini yaitu bagaimana akibat hukumnya serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu akibat hukumnya adalah perkawinan yang mereka lakukan dapat dibatalkan. Sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan. Kemudian terkait Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr belum sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. ......Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation has arranged in such a way. Although there has been arrangement related to marriage, but still there are proceeding that breach the provisions as regulated in the Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation. For example, such as forgery identity followed with polygamy. This is can be seen in decision number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr. About forgery identity followed with polygamy, The problems that arise in this writing is how its legal consequences and the the analysis of legal considerations of judges in Court judgment Religion Pekanbaru number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr. In conducting this research, the writer uses juridical normative library research methods and the typology is descriptive analytical. While the conclusion of the problems above are legal consequences are related to the marital relationship, therefore marriage that they can be canceled. Thus resulting as though the marriage never happened. And then related Legal Considerations in Decision Religious Court Judge of Pekanbaru Number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr not in accordance with Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation.

Abstrak :
Di Indonesia perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat suci dan sakral sehingga dalam pelaksanaanya terikat oleh Undang-Undang Perkawinan, dan khusus bagi umat Islam pelaksanaan perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun keberadaan kedua peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan tetap terjadi.  Perkawinan yang diketahui kemudian tidak memenuhi persyaratan dalam kedua peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Penulis menemukan 2 (dua) kasus dimana terdapat pihak yang dengan sengaja memalsukan identitasnya untuk dapat melakukan perkawinan sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini Penulis akan membahas permasalahan khususnya terkait bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas. Pada kasus pertama pemalsuan identitas dilakukan secara sengaja oleh kedua belah pihak sehingga yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pihak diluar perkawinan tersebut yaitu Jaksa, yang mana berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan memiliki wewenang dalam bidang keperdataan khususnya dalam hal ini mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan pada kasus kedua pemalsuan identitas dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya, sehingga yang mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah pihak yang tertipu. Selain itu Penulis juga membahas bagaimana kesesuaian pertimbangan Hakim dengan peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara ini. Setelah menyelesaikan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa walaupun pemalsuan identitas tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, namun dalam kedua perkara ini pemalsuan identitas tetap dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan karena selain sebagai perbuatan pidana, pemalsuan tersebut menimbulkan akibat hukum lain yaitu terjadinya perkawinan sejenis yang dianggap ilegal di Indonesia.

---

In Indonesia, marriages are considered as something holy and sacred, so its implementation regulated by the Marriage Act (Undang-Undang Perkawinan), and for Muslims also regulated by the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). However, the existence of those regulations does not rule out the possibility that lawlessness of marriage requirements still happens. For marriages that do not comply with the requirements in those two regulations can be canceled by the Court. Author found 2 (two) cases where there were parties who falsified their identities so they will be able to have a same-sex marriage, which prohibited in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. This research will discuss issues related to marriage annulment regulation based on falsification of identity. In the first case, the falsification of identity was carried out intentionally by both parties, so those who submitted the request to annul the marriage were party outside that marriage which has the authority in the field of civil law -specifically about marriage- according to Prosecution Service Act (Undang-Undang Kejaksaan), is the Prosecutor. While on the second case, the falsification of identity is carried out by one party without any acknowledgment of their spouse, so the deceived party filed for divorce to the Court. This research also discussed the suitability of the judge's considerations with related regulations while deciding this case. This research concludes that even though the falsification of identity is not mentioned as one of the reasons for submitting a marriage annulment request, it still could be used for submitting the marriage annulment request to the Court because aside from the fact that the falsification is categorized as a criminal act by the law, the falsification in these two cases lead to other consequences, it caused same-sex-marriage which considered illegal in Indonesia.

Abstrak :
Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami dalam poligami. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak istri kedua karena suami poligami memalsukan identitas diri dan kewenangan majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada istri pertama mengenai isi gugatan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim di dalam putusan. Penelitian doktrinal ini menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang terjadi karena pemalsuan identitas oleh suami terhadap hak- hak istri kedua terdiri dari tiga hal yaitu akibat hukum terhadap hubungan suami istri, akibat hukum terhadap kedudukan anak dan akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Adapun kewenangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan nasihat terkait isi gugatan merupakan pelaksanaan prinsip hakim bersifat aktif dalam persidangan perkara perdata dengan pertimbangan bahwa perkawinan poligami tersebut masih dapat dilanjutkan sepanjang istri pertama bersedia menerima. Istri pertama dalam hal ini tidak menerima nasihat Majelis Hakim sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian terhadap alat bukti berupa surat dan saksi, hakim menemukan fakta bahwa perkawinan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim memutuskan membatalkan perkawinan poligami tersebut. ......Polygamy is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as stipulated in Article 3 paragraph (2), Article 4, and Article 5, but in its implementation it still causes problems if it does not meet the predetermined requirements, resulting in the annulment of marriage. One of the causes of marriage annulment is falsification of identity committed by the husband in polygamy. The case was found in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. This study analyzes the legal consequences of marriage annulment on the rights of the second wife because polygamous husbands falsify their identity and the authority of the panel of judges in advising the first wife regarding the contents of the lawsuit when related to the judge's consideration in the decision. This doctrinal research uses qualitatively analyzed literature studies. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of the annulment of polygamous marriages that occur due to falsification of identity by the husband on the rights of the second wife consist of three things, namely the legal consequences on the relationship between husband and wife, the legal consequences on the position of children and the legal consequences on marital property. The authority of the Panel of Judges in its consideration to provide advice regarding the content of the lawsuit is the implementation of the principle of the judge being active in the trial of civil cases with the consideration that the polygamous marriage can still continue as long as the first wife is willing to accept. The first wife in this case did not accept the advice of the Panel of Judges so that the trial process continued with evidence in the form of letters and witnesses, the judge found the fact that the marriage did not meet the requirements as stipulated in the laws and regulations so that the Panel of Judges decided to cancel the polygamous marriage.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Nomor 1 Tahuin 1974 Tentang Perkawinan, dan Peratutran Pelaksananya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor. 317/Pdt.G/2010/PA.JP. serta mengetahui akibat hukum yang terjadi akibat pembatalan perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah dengan Penggugat menggunakan identitas diri yang tidak benar. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan Skripsi ini dengan metode pendekatan yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat Adanya pembatalan perkawinan tersebut memberikan akibat hukum bagi harta suami istri, Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik yang dalam karya tulis ini adalah Penggugat, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian. Sedangkan bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut. ......This research was aimed to elaborate the regulations regarding marriage annulment in the Law number 1 year 1974, Islamic Law Compilation, and the implementing regulation, including Goverment Regulations No. 9 year 1975, and it’s implementation on request for marriage annulment before the Central Jakarta Religious Court, also the effect resulted from the judgment over the case. The request for annulment was submitted on the grounds of identity forgerys applied by the brides. Such forgery is not in accordance to requirements of marriage lagality, resulting such marriage coul be requested to be annuled. Thus, it is background for the reasearch, which acquired Juridical Normative method. The annulment of the marriage it self has deep impact to the marital property, and the annulment of that marriage shall not resulting the parties to suffer any loss, eith the good faith priciple. To any third party who also the good faith, no retroactive effects of those annulment could be applied. Thus, all of the civil acts or any civil relations personally have been done by the parties before the annulment are still being in force.

Abstrak :
Hubungan manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kebutuhan akan alat bukti untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Dalam praktik, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah. Notaris/PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk Akta atau tidak, salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap yang hadir di hadapan Notaris/PPAT. Akan tetapi pada praktiknya, meskipun pengenalan wajib dilakukan, terdapat banyak permasalahan hukum akta Notaris/PPAT yang disebabkan adanya identitas, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas dan tanda tangan dalam pembuatan Akta Jual Beli di Jakarta Selatan dengan menghadirkan orang lain yang seolah-olah adalah pihak dan memberi persetujuan, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI. Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris/PPAT dalam pembuatan dan penandatanganan Akta, akibat hukum terhadap Akta yang mengandung pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap, perlindungan bagi pihak yang dirugikan, dan akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Kredit yang didasarkan pada Akta Jual Beli yang mengandung pemalsuan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu menjabarkan dan menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan pemahaman dari permasalahan yang ada.

---

Human relations as social beings create the need for evidence to designate a right or an event. The position of a Notary as a public official with the authority granted by the State through a law to meet the needs of the community for authentic evidence that has the impeccable strength of evidence of what is contained in it. In practice, a Notary can hold a position as an Land Titles Registrar (PPAT) as an extension of the National Land Agency to make authentic deeds regarding land rights. Notary/PPAT has a role to determine whether an action could be stated in the form of a Deed or not, one of which is by introducing an observer who is present before a Notary/PPAT. However in practice, there are many legal issues of Notary/PPAT deeds due to false identities, documents, letters or statements which then cause harm to other parties. This is what happened in the case of identity and signature counterfeiting in making the Sale and Purchase Act in South Jakarta by presenting false figure who acted to be one of the parties, as stated in the Verdict of the Jakarta Capital City High Court Number: 10/PID/2018/PT.DKI. The problems that will be examined and analyzed are regarding the application of the Notary/PPAT prudential principles in the making and signing of Deeds, legal consequences of Deeds containing forgery of signatures and identity of the parties, protection of the injured party, and the legal consequences of implementing the Credit Agreement based on Buy and Sell Deed containing forgery. This research uses juridical-normative research, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. The results of the study are presented in descriptive analytical terms that describe a situation or event to be analyzed to be able to draw conclusions and provide understanding of existing problems.