Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam praktik pembuatan akta autentik, Notaris tidak terlepas dari ancaman pemalsuan data menggunakan KTP palsu. Untuk pembuatan akta, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa segala dokumen termasuk identitas para pihak yang diberikan kepadanya adalah asli dan terhindar dari pemalsuan data. Penelitian ini ditulis untuk memaparkan tentang pertumbuhan dan kemajuan teknologi digital yang melahirkan inovasi baru, yang dapat memberikan jaminan kebenaran terkait kebenaran identitas para pihak serta memenuhi Pasal 16 Undang Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga akan menyoroti mengenai kecocokan dari penggunaan teknologi untuk dapat mengoptimalkan pekerjaan Notaris, yaitu dengan aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital yang baru diluncurkan pada tahun 2022 untuk dapat membantu Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Aplikasi berisi KTP digital dan digitalisasi sendiri telah digunakan di beberapa negara seperti Belanda, Belgia dan juga Jerman. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian doktrinal dengan sumber data yang didapatkan dari studi pustaka. Penggunaan teknologi terkini yang digunakan oleh Notaris untuk memverifikasi KTP adalah card reader yang pemanfaatannya juga belum maksimal karena tidak seluruh Notaris di Indonesia telah memiliki card reader. Identitas Kependudukan Digital sebagai sebuah aplikasi memiliki nilai jual yang lebih terjangkau dan mudah digunakan serta menjawab permasalahan terkait pemalsuan data. ......In the practice of making authentic deeds, Notaries are inseparable from the threat of data falsification using fake KTPs. To make a deed, the Notary must apply the principle of caution and ensure that all documents including the identities of the parties given to him are genuine and avoid falsification of data. This research was written to explain the growth and progress of digital technology which has given birth to new innovations, which can provide guarantees of truth regarding the correct identity of the parties and fulfill Article 16 of the Law on the Position of Notaries. This research will also highlight the suitability of using technology to optimize the work of Notaries, namely an application called Digital Population Identity which was just launched in 2022 to help Notaries apply the precautionary principle. Applications containing digital KTPs and digitization themselves have been used in several countries such as the Netherlands, Belgium and also Germany. The research method used in this case is doctrinal research with data sources obtained from literature studies. The latest technology used by Notaries to verify KTPs is a card reader, the use of which is not optimal because not all Notaries in Indonesia have a card reader. Digital Population Identity as an application has the selling point of being more affordable and easy to use and answering problems related to data falsification.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat berdasarkan data pendukung yang dipalsukan oleh pihak penjual pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 879/Pdt.G/2018/Pn.Tng. Tindakan pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli yang akhirnya mengalami kerugian karena hak atas tanahnya harus dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Begitu juga dengan Notaris yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan dalam tesis ini mengenai perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuatnya berdasarkan data pendukung yang dipalsukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normatif. Analisa data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil analisa adalah pembeli telah melaksanakan kewajibannya tanpa mengetahui tindak pidana penjual sehingga pembeli tidak patut dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan selaku pembeli yang beritikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum seperti mendapat ganti kerugian atau bunga akibat pembatalan tersebut. Pembeli tidak seharusnya menanggung kerugian atas penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Notaris hanya memiliki tanggung jawab atas formalitas dari suatu akta otentik dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta otentik itu kecuali pada relass akta. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan pihak penjual yang memalsukan dokumen. Tindakan pemalsuan tersebut murni tanggung jawab pihak penjual itu sendiri sehingga Notaris tidak patut dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian disarankan pembeli untuk tanggap dan berhati-hati serta berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut kerugian, sedangkan untuk Notaris harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan selalu mematuhi ketentuan  hukum yang berlaku. ......This thesis discusses the binding purchase agreement made based on supporting data falsified by the seller in Tangerang District Court Decision Number 879 / Pdt.G / 2018 / Pn.Tng. The act of counterfeiting caused a loss for the buyer who eventually suffered a loss because his land rights had to be returned to the real owner. Likewise with a notary who is considered to have committed an illegal act. The problem in this thesis is the legal protection for buyers who have good intentions and the responsibility of the Notary for the deed of sale and purchase agreement which is made based on falsified supporting data. To answer these problems, the research method used is normative juridical research type. Data analysis was performed descriptively analytically. The result of the analysis is that the buyer has carried out his obligations without knowing the criminal act of the seller so that the buyer should not be considered to have committed an unlawful act and as the buyer in good faith should get legal protection such as getting compensation or interest due to the cancellation. The buyer should not bear the loss for fraud committed by the seller. The notary public only has responsibility for the formality of an authentic deed and has no responsibility for the material of the contents of the authentic deed except for the relass to the deed. The notary has no responsibility for criminal actions committed by the seller who falsified documents. The act of counterfeiting is purely the responsibility of the seller himself so that the notary is not considered worthy of committing an act against the law. Thus it is recommended that buyers be responsive and cautious and have the right to file a lawsuit in court to claim damages, whereas for Notaries must always apply the precautionary principle and always comply with applicable legal provisions.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisa mengenai adanya perjanjian kredit yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2027/K/Pdt/2016. Seseorang berinisial ER bermaksud meminjam uang dari seseorang berinisial I dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Nyonya Hajjah Aminah yang dimilikinya berdasarkan warisan sebagaimana ternyata dalam Akta Wasiat nomor 01 tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kiki Said, SH. I tidak beritikad baik karena tidak dapat dihubungi kembali oleh ER mengenai kelanjutan penyerahan uang yang telah dijanjikan. 2 tahun kemudian pihak bank datang kepada ER dengan maksud untuk mengeksekusi jaminan kredit atas perjanjian kredit yang dibuat oleh seseorang bernama Aminah, selanjutnya diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah atas nama Nyonya Hajjah Aminah yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan perjanjian kredit dibuat pada tahun 2010 dimana hal tersebut hanya daapt terjadi karena pemalsuan data. Tesis ini ditulis menggunakan data sekunder dengan menganalisis putusan tersebut yang selanjutnya penelitian ini bersifat preskriptif-analitis yang menjabarkan mengenai siapa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum beserta apakah perbuatan yang ia lakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta akibat hukum atas perjanjian kredit yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the existence of credit agreements containing elements of unlawful acts set forth in Article 1365 of the Civil Code which has a permanent legal force as stated in Supreme Court Decision Number 2027 K Pdt 2016. Someone with the initials of ER intends to borrow money from a person initials I with the guarantee of a Certificate of Ownership on behalf of Mrs. Hajjah Aminah owned by inheritance as evident in Deed of Wasiat number 01 dated January 6, 2009 made by Notary Achmad Kiki Said SH. I is not well intentioned because ER can not be contacted again about the continuation of the surrender money that has been promised. 2 years later the bank came to ER with the intention to execute credit guarantee on credit agreement made by a person named Aminah, it was later found out that the Certificate of Property is on behalf of Mrs. Hajjah Aminah who died in 2009 while loan agreement was made in year 2010 where it can only occur due to data forgery. This thesis is written using secondary data by analyzing the verdict which furthermore this research is prescriptive analytical that describes who do unlawful action and whether the action which he do fulfill elements of action against law as regulated in Article 1365 Book of Civil Law Along with the legal consequences of credit agreements containing elements of unlawful acts.