Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta pada masa Orde Baru pada periode 1969 - 1979. Pariwisata menjadi salah satu sektor perekonomian yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi daerah tujuan wisata adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu disebabkan oleh letak geografis yang strategis dan potensi wisata yang besar. Pariwisata di Indonesia memasuki babakan baru pada tahun 1969 ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan untuk pengelolaan pariwisata. Dinas Pariwisata Yogyakarta bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk melaksanakan kebijakan pariwisata sehingga pariwisata Yogyakarta dapat berkembang dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah berupa heuristik, kritik, dan historiografi dengan penelusuran berbagai surat kabar sezaman dan berbagai literatur kepariwisataan sebagai sumber pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengembangkan pariwisata di Yogyakarta pada awal Orde Baru. Pelita I fokus pengembangannya terletak pada pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan pada Pelita II pengembangan pariwisata berfokus kepada peningkatan kualitas jasa pariwisata. Pengembangan yang dilakukan tersebut berdampak bagi kehidupan masyaratak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the development of the tourism industry in Yogyakarta during the New Order period in the period 1969 - 1979. Tourism is one of the economic sectors experiencing rapid growth in Indonesia. One of the areas in Indonesia which became a tourist destination is the Special Region of Yogyakarta. This is due to the strategic geographical location and large tourism potential. Tourism in Indonesia entered a new phase in 1969 when the Central Government issued several policies for tourism management. The Yogyakarta Tourism Office collaborates with other institutions to implement tourism policies so that Yogyakarta tourism can develop well. This study uses historical methods in the form of heuristics, criticism, and historiography by tracing various contemporary newspapers and various tourism literature as supporting sources. The results of this study indicate that the Regional Government has carried out various policies to develop tourism in Yogyakarta at the beginning of the New Order. Pelita I focuses on the development of facilities and infrastructure. Whereas in the Pelita II tourism development focuses on improving the quality of tourism services. The development carried out has an impact on the lives of people in the economic, social and cultural fields.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta pada masa Orde Baru pada periode 1969-1979. Pariwisata merupakan salah satu sektor Perekonomian Indonesia yang tumbuh pesat. Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tujuan wisata adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Benda Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang strategis dan potensi wisata yang besar. Pariwisata di Indonesia memasuki babak baru pada tahun 1969 ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan pengelolaan pariwisata. Dinas Pariwisata Yogyakarta bekerja sama dengan lembaga lain untuk melaksanakan kebijakan pariwisata sehingga pariwisata Yogyakarta dapat berkembang dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah berupa heuristik, kritik, dan historiografi dengan pencarian berbagai surat kabar kontemporer dan berbagai literatur pariwisata sebagai sumber dukungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengembangkan pariwisata di Yogyakarta dalam awal Orde Baru. Pelita I, fokus pengembangannya terletak pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Sementara itu, di Pelita II, pengembangan pariwisata berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata. Pembangunan yang dilakukan berdampak pada bagi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
This thesis discusses the development of the tourism industry in Yogyakarta during the New Order era in the 1969-1979 period. Tourism is one of the fastest growing sectors of the Indonesian economy. One of the areas in Indonesia that has become a tourist destination is the Special Region of Yogyakarta. This object is due to its strategic geographical location and great tourism potential. Tourism in Indonesia entered a new phase in 1969 when the Central Government issued several tourism management policies. The Yogyakarta Tourism Office cooperates with other institutions to implement tourism policies so that Yogyakarta tourism can develop well. This study uses historical methods in the form of heuristics, criticism, and historiography by searching various contemporary newspapers and various tourism literatures as sources of support. The results of this study indicate that the local government has implemented various policies to develop tourism in Yogyakarta in the early New Order. Pelita I, the focus of its development lies in the construction of infrastructure facilities and infrastructure. Meanwhile, in Pelita II, tourism development focuses on improving the quality of tourism services. The development carried out has an impact on for people's lives in the economic, social and cultural fields.

Abstrak :
Banyak peristiwa penting yang menentukan perjalanan hidup rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia ditetapkan dalam bentuk keputusan yang diambil oleh Presiden. Hal-hal yang menentukan dalam perjalanan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia dituangkan antara lain dalam kebijaksanaan pengaturan yang menggunakan bentuk Keputusan Presiden atau yang semacam dengan itu namun dengan nama lain. Hal itu bukan hanya terjadi dalam kurun waktu pertama masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949) melainkan juga dalam bagian pertama dari kurun waktu kedua berlakunya (atau berlakunya kembali) Undang-Undang Dasar 1945 (1959-1965) dan dalam bagian kedua kurun waktu tersebut (1966-sekarang). Untuk sekedar memberikan contoh, beberapa di antaranya dapat disampaikan sebagai di bawah ini. Pada 3 Oktober 1945 Presiden Republik Indonesia menetapkan tentang tertentunya uang yang dianggap sah sebagai alat pembayaran dalam peredaran yang berlaku di Pulau Jawa. Penetapan tersebut dituangkan dalam Maklumat Pemerintah Nomor 1/10. Meskipun Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 rnenegaskan, bahwa "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang" dan meskipun Maklumat Pemerintah itu sendiri mengemukakan dalam Pasal 2, bahwa macam dan mata uang yang dianggap sah di luar Jawa akan ditetapkan dengan Undang-undang lain namun Maklumat Pemerintah tersebut bermaksud memberikan 'penetapan' sebagai kepastian tentang macam dan harga dari mata uang yang masih dianggap berlaku dalam peredaran di Pulau Jawa. bagi daerah di luar Pulau Jawa kepastian semacam itu masih belum diberikan.

Abstrak :

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang seberapa besar bantuan luar negeri yang dilakukan negara-negara Barat yang terbentuk dalam forum IGGI terhadap Indonesia dalam pembangunan ekonomi Indonesia khususnya pada Pelita I. Asumsi dasarnya bahwa pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia semata-mata bukan hanya sumber daya alam Indonesia saja, melainkan IGGI ikut berperan dalam membantu menstablisasikan ekonomi Indonesia dengan melalui hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara donor.

Namun setiap bantuan mempunyai motif dan maksud tujuan tertentu. Dalani Hal ini Indonesia menyambut baik setiap bantuan dari negara manapun, sepanjang bantuan tersebut bermanfaat bagi Indonesia dan sama sekali tidak disertai, ikatan_-ikatan apapun juga (bantuan tidak dapat dikaitkan dengan campur tangan urusan dalam negeri Indonesia).

Mengingat IGGI merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka pemanfaatan dana tersebut sudah tentu mempunyai dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan pembanguanan Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa bantuan dana IGGI berguna bagi Indonesia sebagai faktor pendukung keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi antara lain, untuk menutupi defisit anggaran belanja pembangunan memperkuat modal dalam negeri, menjamin kelangsungan pembangunan, disamping bahwa bantuan tersebut juga menimbulkan korupsi yang makin meningkat dan kecenderungan dari salah satu negara peserta (Belanda) untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia secara politik yang pada akhimya membuat Indonesia tidak perlu mempertahankan IGGI lagi, karena Indonesia sejak dari awal menolak campur tangan luar dikaitkan dengan bantuan.