Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh dalam pengadaan tanah adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain cara tersebut adalah dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Substansi ketentuan ini bersifat keperdataan yang meliputi ketentuan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, yang berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya kesepakatan dan persetujuan dan dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Pengadaan tanah ini biasanya diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan pengadaan tanah diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta dikenal dengan perolehan tanah. Perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak-hak atas tanah. Pemerintah melaksanakan pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, pelabuhan laut/udara dan sebagainya. Sedangkan tujuan pembebasan dilakukan oleh pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya, pembangunan perumahan/real estate, pusat-pusat perbelanjaan/shoping center, pembangunan jalan bebas hambatan dan lain-lain. Proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah selalu menimbulkan masalah hukum. Jika terjadi sengketa biasanya antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan pihak swasta adalah berkisar tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau terjadinya manipulasi harga tanah serta proses musyawarah yang dilakukan perubahan menjadi intimidasi baik secara fisik dan psikis terhadap pemilik tanah. Ketentuan-ketentuan mengenai pelepasan hak-hak atas tanah masyarakat harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Pembangunan Daerah serta disinkronisasikan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perumahan dan Pemukiman, dan lain-lain. Proses pelepasan atau peyerahan hak atas tanah memang dirasa sulit pelaksanaannya, dan akan menjadi lebih kacau lagi apabila ditangani secara sembrono dan tidak dialasi dengan etika pertanggung-jawaban yang semestinya. Maka, diharapkan dalam hal ini semua pihak menyadari, bahwa lembaga hukum penyerahan atau pelepasan hak atas tanah adalah diciptakan untuk mendukung pemerintah dalam usahanya menyelenggarakan pembangunan Negara dan bangsa.

---

Procurement of land is any activity to gain ground by way compensation to those entitle to the land. Procedures to be followed in the procurement of land is by way of of release or transfer of land rights. Other than land acquisition is by way of sale, exchange, or otherwise voluntary agreed by the parties concerned. The substance of this provision is covering the civil provisions of article 1320 jo. 1338 Civil Code, which means it must meet the terms of legitimacy and consent agreement and execute by the parties in good faith. This land acquisition for development projects are usually intended for public use, while the procurement of land intended for development projects in public interest by the private parties with the acquisition of land know. Land acquisition can be done by way of revocation, redemption and release of rights to land. For government projects or public facilities project such as government offices, road, sea/airport and so on. While the goal of liberation conducted by private parties are used for for the construction of public facilities of a commercial character, for example, housing construction/real estate, shopping malls/shopping centers, highway construction and others. The process of release or transfer of land rights is an activity of releasing the legal relationship between the holders of land rights to the land under his rule, by providing indemnification on the basis of deliberation. It is inevitable that in practice the implementation of the release or transfer of land rights laws are always causing trouble. If a dispute is usually between people and their government or the people and private parties are ranged about the form and amount of indemnification or manipulation of land prices and deliberative process that was change into intimidation both physical and psychic to the landowner. The provisions regarding the release of rights of public land shall be in accordance with the Spatial Plan or Local Development Plan and is synchronized with the Environmental Law, Law of Housing and Settlements, and others. The process of release or transfer of land rights are considered difficult implementation, and will become more chaotic again when handle carelessly and not covered by ethics proper accountability. Thus, it is expected in this case all parties recognize, that the legal institutions surrender or waiver of land was created to support the government in an attempt to hold the state and nation building.

Abstrak :
Tesis ini membahas Pengadaan tanah yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 memberi peluang kepada pemerintah melaksanakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Dimana tanah yang digunakan adalah tanah milik masyarakat yang sebagian besar adalah tanah hak milik dan tanah girik. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif hukum dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memberikan ganti rugi terhadap masyarakat tidak hanya didasarkan kepada Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi diseimbangkan dengan ?harga pasaran?di wilayah setempat. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga/tim independent yang bersifat netral yang tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut.

---

This thesis discusses about the land acquisition based on 1993's Presidential Decree number 55 which allows the government to develop projects for public interest where most of the land was owned by individuals in a form of owning rights certificate or only purchasing certificate. The research refers to legal normative analysis with qualitative data management. The result suggests that the individual's compensation fee for the land is not only based on Land and Structure Tax's Selling Object Value, but also balanced with the local area's 'market value'. Therefore, it needs an impartial institution/independent team which has no invested interest on the land.

Abstrak :
Pelepasan hak atas objek tanah yang dimiliki oleh anak dibawah umur harus diwakili oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali yang ditunjuk dengan menjalankan perwalian, yang harus didasari oleh adanya penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa orang tua atau wali itu berwenang untuk mewaikili dan hal itu dilakukan atas dasar kepentingan si anak. Hal ini dikarenakan anak dibawah umur dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dirinya sendiri. Selanjutnya maka penelitian ini berfokus pada kasus pelepasan hak di Jakarta Timur yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/PDT/2021, bahwa telah dilakukan pelepasan hak yang juga dianggap sebagai jual beli terhadap objek tanah dengan sertipikat hak milik atas nama si anak dibawah umur oleh ayah dari si anak dibawah umur tersebut atas dasar kekuasaan orang tua tanpa adanya penetapan pengadilan, yang kemudian hal ini mengakibatkan adanya sengketa terhadap objek tanah hak milik itu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam putusan untuk menganalisis konstruksi hukum dan kesahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian doktrinal. Data-data yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk menghimpun data dari sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan menyebabkan perbuatan hukum pelepasan hak tersebut seharusnya tidak sah dan mengakibatkan akta pelepasan hak tersebut dapat dibatalkan. ......The release of rights to land objects owned by minors must be represented by parents who exercise parental authority or guardians appointed by exercising guardianship, which must be based on a court decision to prove that the parent or guardian is authorized to represent and it is done based on the interests of the child. This is because minors are considered incapable of performing legal acts to represent themselves. Furthermore, this research focuses on a case of relinquishment of rights in East Jakarta in Supreme Court Decision Number 1211 K/PDT/2021, where a relinquishment of rights, which is also considered a sale and purchase of a land object with a certificate of ownership in the name of the minor, was carried out by the father of the minor based on parental authority without a court order, which then resulted in a dispute over the land object. Based on this, this research is based on the facts contained in the decision to analyze the legal construction and validity of the deed of release of rights made by the parents of the right holder subject who is a minor without being based on a court decision. This research was conducted using doctrinal research. The data were analyzed using a qualitative approach. The data collection tool used is a document study to collect data from sources of applicable laws and regulations. The results of the study illustrate that the release of rights made by the parents of the right-holder subject who is a minor without being based on a court decision causes the legal act of releasing the right to be invalid and results in the deed of release of the right to be canceled.

Abstrak :
Eutrofikasi merupakan salah satu problem lingkungan perairan yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Pada sebagian besar danau, fosfat merupakan nutrisi pembatas pada proses fotosintesis alga. Meskipun konsentrasi fosfat di badan air dikurangi, eutrofikasi masih dapat terjadi karena adanya mobilisasi fosfat dari pore water sedimen ke badan air. Oleh karena itu, monitoring terhadap cemaran fosfat di perairan perlu mengkaji pelepasan fosfat dalam sedimen dan bagaimana interaksinya pada badan air. Studi pelepasan fospat dari sedimen ke badan air dilakukan menggunakan perangkat DGT dengan ferrihidrit sebagai binding gel dan N- -methylenebisacrylamide sebagai crosslinker. Hasil penelitian menunjukkan DGT dengan dengan komposisi akrilamid 15 % ; N- -methylenebisacrylamide 0,1 % dan ferrihidrit sebagai binding gel dapat digunakan untuk pengukuran fosfat yang lepas dari sedimen ke badan air. Hasil penggelaran DGT selama 7 hari pada kondisi oxic dan anoxic menunjukkan proses lepasnya fosfat dari sedimen ke badan air dipengaruhi oleh waktu inkubasi dan kondisi oxic lingkungan. Konsentrasi fosfat yang lepas dari pore water sedimen ke badan air pada kondisi anoxic memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kondisi oxic. Hasil penelitian dari penggelaran DGT selama 7 hari untuk sampel sedimen buatan dan sedimen nyata pada kedalaman 1 sampai 15 cm dari permukaan air menunjukkan sedimen memiliki profil massa fosfat yang berbeda sesuai dengan kedalaman. Konsentrasi fosfat yang lepas cenderung lebih tinggi dengan bertambahnya kedalaman dan waktu inkubasi. CDGT fosfat maksimum yang lepas pada kondisi oxic untuk sampel sedimen buatan hari ke-1 , hari ke-3 dan hari ke-7 masing-masing sebesar 1,00 μg/L pada kedalaman 14 cm, 6,61 μg/L pada kedalaman 14 cm, dan 20,92 μg/L pada kedalaman 11 cm. CDGT fosfat maksimum yang lepas pada kondisi anoxic untuk sampel sedimen buatan hari ke-1 , ke-3, dan ke-7 masing-masing sebesar 9,62 μg/L pada kedalaman 12 cm, 10,31 μg/L pada kedalaman 13 cm, dan 24,19 μg/L pada kedalaman 10 cm. CDGT fosfat maksimum untuk sampel sedimen nyata setelah penggelaran 7 untuk kondisi oxic sebesar 29,23 g/L di kedalaman 14 cm, sedangkan untuk kondisi anoxic sebesar 30,19 g/L di kedalaman 8 cm. ......Eutrophication is one of the environmental problems caused by the excessive nutrients in aquatic ecosystems. In most lakes, phosphate is a limiting nutrient for algae photosynthesis. Even though the concentration of phosphate from external loading into the water body has been reduced, eutrophication could still be occurring due to internal mobilization of phosphate from the sediment pore water into the overlying water. Therefore, released phosphate from sediments and their interaction in the pore water must be included in monitoring of phosphate concentration in aquatic system. Released phosphate from sediment into pore water has been studied by DGT devices with ferrihydrite as binding gel and NN'-methylenebisacrylamide as crosslinker. The results showed that DGT with 15% acrylamide; 0.1 % N-N'-methylenebisacrylamide and ferrihydrite as binding gel was suitable for the measurement of released phosphate from sediment into pore water. The result of deployed DGT in oxic and anoxic condition in seven days incubation showed the released phosphate process from the sediment into pore water affected by incubation time and the existence of oxygen in the environment. Released phosphate from the sediment to the water in anoxic condition has a higher value than oxic conditions. The experimental results of deployed DGT in synthetic and natural sediment core at a depth of 1 to 15 cm from the surface of the water for 7 day showed that the sediment has a phosphate mass profile difference based on depth. The concentration of phosphate tends to be increased with depth. The maximum CDGT of phosphate released for synthetic sediment in oxic condition at 1st, 3rd, and 7th day period of incubation are 1.00 μg/L at 14 cm depth, 6.61 μg/L at 14 cm depth and 20.92 μg/L at 11 cm depth, respectively. The maximum CDGT of phosphate release for synthetic sediment in anoxic condition at 1st, 3rd, and 7th day are 9.62 μg/L at 12 cm depth, 10.31 μg/L at 13 cm depth and 24.19 μg/L at 10 cm depth, respectively. The maximum CDGT of phosphate release from natural sediment in oxic and anoxic condition at 7th day are 29.23 g/L at 14 cm depth and 30.19 g/L at 8 cm depth, respectively.

Abstrak :
Latar Belakang: Salah satu sifat material restorasi yang sangat dibutuhkan dalam mencegah karies sekunder adalah sifat anti bakteri. Material yang mempunyai sifat anti bakteri lebih tinggi akan memiliki kemampuan pencegahan perkembangan biofilm yang lebih baik. Diantara berbagai jenis material restorasi yang berkembang di pasaran, Semen Ionomer Kaca (SIK) memiliki sifat anti bakteri yang paling baik. Hal ini dikarenakan SIK memiliki kemampuan pelepasan fluor. Dalam perkembangannya, Shofu Inc. memperkenalkan sebuah material bernama Giomer. Giomer merupakan material yang memiliki kemampuan pelepasan fluor. Giomer akan menciptakan fase glass-ionomer yang stabil, kemudian menginduksi reaksi asam basa antara fluor dan asam polikarboksilat dalam air yang dikembangkan sebagai filler Pre-Reacted Glass-Ionomer (PRG). Tujuan: Melihat pengaruh perbedaan kandungan fluor terhadap Pembentukan biofilm bakteri antara SIK dan Giomer. Metode: Sebanyak 32 sampel dipersiapkan dengan ukuran Ø 7 mm dan tinggi 2 mm, terdiri dari 16 sampel kelompok SIK dan 16 sampel kelompok Giomer yang kemudian akan didiamkan selama 3 hari dengan kultur bakteri Streptococcus mutans di dalam suhu 37oC. Bakteri akan dihitung menggunakan Colony Forming Unit dan gambaran permukaan material diamati menggunakan Scanning Electron Microscope serta analisis elemen yang terdapat di dalamnya menggunakan analisis EDX. Hasil: Hasil pengujian didapatkan bahwa biofilm bakteri yang pada permukaan Giomer lebih tinggi daripada biofilm bakteri pada SIK, meskipun tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik (p>0.05). Terdapat banyak kesamaan antara elemen yang terkandung dalam SIK dan Giomer diantaranya ion C, O, F, Na, Al, Si, P dan Ca. ......Background: One of the properties of restorative materials that is needed to prevent secondary caries is anti bacterial properties. Materials that have higher anti bacterial properties will be better in preventing the growth of biofilms. Among the various types of restorative materials, Glass Ionomer Cements have the best anti bacterial properties. This is due to GIC has the good ability in fluoride release. In its development, Shofu Inc. introducing a material called Giomer. Giomer is a material that has ability in fluoride release. Giomer will form a stable glass-ionomer phase, then induce an acid-base reaction between fluoride and polycarboxylic acid that is developed as a Pre-Reacted Glass-Ionomer (PRG) fillers. Objective: To see the effect of differences in fluoride amount on formation of bacterial biofilm between Glass Ionomer Cement and Giomer. Methods: A total of 32 samples were prepared with the size of 7 mm in diameters and 2 mm in height. The samples consist of 16 of GIC samples, and 16 of Giomer. Both materials then allowed to incubated for 3 days with Streptococcus mutans culture at 37oC. Bacteria will be counted using Colony Forming Unit, observation material surface using Scanning Electron Microscope and element analysis provided using EDX. Results: The results showed that the bacterial biofilm on Giomer surface was higher than GIC, although there is no significant difference. There are many similarities between the elements contained in GIC and Giomer including ion C, O, F, Na, Al, Si, P and Ca.

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan akta pelepasan hak yang terbukti memenuhi unsur cacat hukum dikarenakan adanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan dan dibuat tidak sesuai prosedur dalam menjalankan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta pelepasan hak yang menjadi dasar terbitnya suatu objek hak atas tanah menguatkan lagi akan bukti kepemilikan yang telah terbit berdasarkan akta pelepasan hak yang cacat hukum, penelitian jenis doktrinal inipun dikuatkan dengan wawancara terhadap narasumber maupun informan yang dijalankan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik atas pembelian suatu objek hak atas tanah yang terbit berdasarkan akta autentik yang cacat hukum sehingga menimbulkan cacat prosedural serta meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan Nomor 835 PK/PDT/2020 dalam kaitannya dengan perlindungan pembeli yang beritikad baik dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya Akta yang cacat hukum namun tetap dianggap sah oleh Pengadilan. ......The focus of this research is related to the deed of release of rights which is proven to meet the elements of legal defects due to falsification of documents, forgery of signatures and made not in accordance with procedures in carrying out the Notary Position regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The deed of relinquishment which is the basis for the issuance of an object of land rights reinforces the evidence of ownership that has been issued based on a deed of release of legal defects, this doctrinal type of research is also strengthened by interviews with sources and informants carried out to examine how legal protection for buyers in good faith for the purchase of an object of land rights issued based on an authentic deed that is legally defective so as to cause defects procedural and examines how the judge's legal considerations in a decision Number 835 PK / PDT / 2020 in relation to the protection of buyers in good faith are related to existing laws and regulations. From this research, it can be stated that there is a legally defective Deed but is still considered valid by the Court

Abstrak :
Pemberian bromelain secara oral dapat menurunkan bioaktivitasnya setelah kontak dengan asam lambung. Oleh karena itu, Bromelain dimuat ke dalam mikrosfer berbasis alginat (Alg) dan/atau pektin (Pek) untuk menghindari degradasi dan pelepasannya segera di usus. Bromelain kasar dimurnikan dengan presipitasi amonium sulfat dan proses dialisis. Mikrosfer dikarakterisasi meliputi analisis fisik, analisis FTIR, dan analisis DSC. Fraksi dialisis bromelain memiliki aktivitas spesifik 67,93 U/mg. Fraksi tersebut dienkapsulasi dalam beads Alg, Pek, dan AP dengan kisaran efisiensi enkapsulasi sekitar 82,70–91,39%. Mikrosfer Pek dan AP19 yang dimuat bromelain pada akhirnya dipilih untuk dipelajari kemampuan pelepasan in vitro berdasarkan sifat pembengkakan dan efisiensi enkapsulasi. Mikrosfer AP19 termuat bromelain memiliki pelepasan yang lebih rendah dari mikrosfer Pek termuat bromelain di medium disolusi asam dan buffer fosfat. Pelepasan kumulatif bromelain terenkapsulasi pada AP19 adalah 9,99 dan 87,81% masing-masing dalam 0,1 N HCl dan media penyangga fosfat pH 6,8. Model kinetika mikrosfer Pec dan AP termuat bromelain keduanya mengikuti orde nol dan mekanisme pelepasannya merupakan non-Fickian atau kombinasi dari difusi dan erosi. Aktivitas antiplatelet in vitro alikuot disolusi (20,51 dan 18,48%) lebih rendah dibandingkan fraksi dialisisnya (56,04%). Data penelitian in vitro ini menunjukkan potensi AP yang menjanjikan sebagai pembawa untuk pemberian bromelain secara oral sebagai agen antiplatelet. ......Oral administration of bromelain can decrease its bioactivity once it makes contact with stomach acid. Bromelain was therefore loaded into alginate (Alg) and/or pectin (Pec) beads to control its release into the intestines and avoid degradation. Crude bromelain was purified by ammonium sulphate precipitation and the dialysis process. The beads were characterized using physical analysis, FTIR analysis, and DSC analysis. The dialysis fraction of bromelain has a specific activity of 67.93 U/mg. That fraction was encapsulated in Alg, Pec, and AP beads with range of encapsulation efficiency around 82.70−91.39%. Bromelain-loaded Pec and AP19 beads were chosen to study in an in vitro release based on their swelling properties and encapsulation efficiency. Bromelain-loaded AP19 beads have lower release than bromelain-loaded Pec beads in the acid and phosphate buffer dissolution medium. The cumulative releases of AP19 are 9.99 and 87.81% in 0.1 N HCl and phosphate buffer medium, respectively. Bromelain-loaded Pec and AP beads both follow the zero orders kinetics model and the dissolution mechanism of the beads is non-Fickian with a combination of diffusion and erosion. The in vitro antiplatelet activity of dissolution aliquots (20.51 and 18.48%) is lower than its dialysis fraction (56.04%). This in vitro research data shows promising potency for AP as a carrier for oral administration of bromelain as an antiplatelet agent.

Abstrak :
Sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat peran notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat. Undang-undang dan Kode Etik menghendaki Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Dalam mengemban tugasnya itu, notaris harus bertanggung jawab. Berkenaan dengan keberadaan dan fungsi tanah, terdapat hubungan hukum, peralihan hak antara manusia dengan tanah, mencakup perbuatan jual-beli, sewa-menyewa, hibah, pewarisan maupun tukar-menukar tanah, serta pelepasan hak atas tanah dan untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan dimaksud dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat dihadapan notaris dan/atau PPAT. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai apakah Notaris berwenang membuat akta pelepasan hak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta konsekuensi hukum yang timbul »tanggung jawab Notaris kepada para pihak terkait dalam pembebasan tanah tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan penelitian dari data primer, sekunder, tertier dan alat penelitian berupa studi dokumen dan wawancara dengan responden yang ditentukan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukan adanya peranan ganda dari notaris yaitu selaku kuasa dari pemilik tanah dan selaku pejabat publik yang membuat akta pelepasan dihadapannya. Pembebasan tanah untuk pembangunan Pusdiklat Bapeten bukan merupakan kewenangan Notaris melainkan ada kewenangan pejabat publik lain, yaitu Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Kepres Nomor 55 tahun 1993. Konsekuensi hukum yang timbul adalah melanggar pasal 16 (l)a, 52 ayat (1), 53 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat menjadi batal demi hukum, dan Notaris bertanggung jawab untuk memberi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak yang menuntut dan menderita kerugian, sanksi lain berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

---

As one of the society`s needs in Law, the roles of notary in the process of development has increased. Ethic Codes and Acts demand notary to do the job as good as possible. Based on the first article of Notary Act, Notary is a public officer who is authorized to make authentic acts and other authorization which has been mentioned in the acts. To carry on with these jobs, notary must be responsible. In Connection with the existence and function of land, covering the selling and buying activitie, renting, inheritance, land exchange, right release over the land and in order to offer law`s assurance on the activities mentioned, they are stated in a from o f acts which have been made in front of Notary or/with PPAT. This research has been conducted in order to reveal descriptions of how authorized the notary is in making the right release act over the land provision process for BAPETEN interests and also the arising of law consequence, notary`s responsibilities towards the related sides in land release. The research has been done in methods of normative and juridical approach, research materials were taken from prime, secondary, and tertiary data and research tools in the from of document study and interview with the appointed respondents. Then, the data was qualitatively analyzed and produced descriptive data. The result shows that there are double roles of notary which become the authority of the land owner and as a public officer who make the release for Pusdikat BAPETEN construction is not notary`s authority but it is other public officer`s right such as Land Provision Committee based on Keppres number 55 in 1993. The appeared consequence of law is that it violates the 16 article (verse la), article 52 verse 1, 53 verse 1 of Notary Act. The Sanction which can be addressed to is that the act has verifying power as an ?under the table? act or can be overruled in the name o f law and the notary has an obligation to give compensating expense, redress, and interests towards the parties who are ensuing and suffering some loss, other sanction in a from of written reprimand, temporary, honorly or dishonorly discharge.

Abstrak :
ABSTRACT
Pelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai beralihnya tanah negara yang dilakukan oleh PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) dengan PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) yang didasarkan oleh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah. Kemudian terbit izin lokasi yang dimiliki PT ABP mengingat di lokasi yang sama telah terbit izin lokasi atas nama PT BSA. Atas permasalahan diatas tersebut, skripsi ini menawarkan saran berupa perlu dibentuk aturan merinci mengenai Izin Lokasi terkait prosedur pengalihan Izin Lokasi bagi Badan Hukum yang tidak dapat melanjutkan keberlangsungan kegiatan peruntukkan tanah berdasarkan izin lokasi yang telah diterbitkan, persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan, dan waktu penyelesaian. Agar dapat diiterapkannya asas keterbukaan/transparansi bagi Badan Pertanahan Nasional. Mengenai akibat hukum bagi kreditur dan debitur, di dalam pembuatan perjanjian kredit yng baru untuk menggantikan yang lama, dinyatakan secara tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

ABSTRACT
Release of land rights is carried out when a legal subject does not fulfill the requirements as a land-rights holder. Release of land rights is when one party surrender and the one other party pay the compensation, then the status of land is changed from owned-land rights to state-owned land, then a rights request must be made. The discuss the matters of shifted state-owned land which is conducted by PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) with PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) that based by the Deed of Transfer and Assignment of Land Rights. Then published the Location Permit owned by PT ABP in mind that in the same location is already published the Location Permit in the name of PT BSA. For the matters above, this thesis presents recommendation in the form of detailed regulation about Location Permit about procedures of transferring Location Permit for Legal Entity that couldnt continue the allocation activities of land based on published Location Permit, technical requirements and administrative the required, and time completion that been published. In order to implement the principle of opened/transparanct for the National Land Agency. About the consequences of law for Creditor and Debtor, in making a new credit agreement to replace the old one, stated explicitly about the matters that related to the contents of the agreement which been agreed by both parties.