Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Barang bukti atau yang juga dikenal dengan istilah bendasitaan mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalamupaya pembuktian. Kehadiran barang bukti sangat pentingbagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiilatas perkara yang sedang diperiksa. Dalam prosespersidangan, barang bukti dapat dikembangkan dan dapatmemberikan keterangan yang berfungsi atau bernilaisebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangansaksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Padatahap penyidikan, ada kalanya penyidik memperoleh barangbukti yang sifatnya mudah rusak atau yang membahayakanatau jika penyidik menyimpan barang bukti tersebut sampaiproses persidangan akan membutuhkan biaya yang tinggi.Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atas alasan-alasantersebut, maka penyidik dapat melakukan pelelangan.Namun, KUHAP tidak menjelaskan mengenai prosedurpelelangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalamskripsi ini akan dibahas mengenai pengertian barang buktimenurut doktrin, bagaimana proses pelelangan yang secarasah dilakukan pada tahap penyidikan, serta kekuatanpembuktian barang bukti yang telah melalui prosespelelangan di dalam praktiknya. Pelelangan terhadapbarang bukti tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa.Penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.Selain itu, penyidik harus memiliki pertimbangan/alasanyang kuat tentang perlunya dilakukan pelelangan.Pelaksanaan yang tepat dan hati-hati akan mencegahtimbulnya permasalahan di kemudian hari."

"ABSTRAKJaminan penawaran merupakan faktor kontrol yang sangat penting untuk proses pelelangan. Fungsi jaminan penawaran adalah untuk mengganti besar biaya pelelangan apabila harus dilakukan tender ulang. Di beberapa negara besar jaminan penawaran sangat bervariasi, mulai dari 1% hingga 25%. Menurut Nugent, jaminan penawaran diperhitungkan untuk mengganti biaya retender akibat kesalahan peserta. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor dominan dalam proses pelelangan yang akan mempengaruhi besar jaminan penawaran di Indonesia, dikarenakan sistem pelelangan di Indonesia yang sudah beralih dari manual ke pengadaan elektronik. Dalam penelitian ini digunakan metode Relative Importance Index untuk mengetahui indikator apa saja yang dominan, dan hasilnya adalah kompleksitas proyek, jumlah personel, lama waktu pelelangan, pembuatan HPS/OE, sanggahan banding, pembuktian kualifikasi, evaluasi dokumen tahap I dan evaluasi dokumen tahap II merupakan 8 indikator paling dominan yang mempengaruhi besar jaminan penawaran di Indonesia.

---

ABSTRACTBid bond is one of the important factors to control the tender process. It also to cover retender cost if necessary. In some countries, the amount of bid bond is vary, starting from 1% to 25%. According to Nugent, this amount is calculated to cover retender cost due to error from participants. This research is focus to analyze dominant factors in tender process that could affect the amount of bid bond in Indonesia, due to changing procurement system in Indonesia from manual method to electronic procurement method. This study uses Relative Importance Index to identify the dominant factors with the result of 8 most dominant factors that will affect the amount of bid bond are project complexity, number of personel, length of tender process, calculate Owner Estimate, the objection appeal, qualification verification, document evaluation phase I and phase II ."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagungyang berangkat dari rendahnya realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penghambat optimalisasi penerimaan retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif.Penelitian ini menganalisis evaluasi dari tujuan kebijakan dan hambatan yang terkait.Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada tujuan dari terapkannya kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung tidak tercapai, sedangkan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung adalah kurangnya SDM dan menurunnya jumlah masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Tulungang.

---

This study discusses about Fisheries Auction Place Charges Policy in Tulungagung based on the fact that the income realization of the charges is very low. The goal of this study is to knowing the obstacles that faces in the form of Fisheries Auction Place Charges income optimalization. This study done by using quantitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and field studies . Data were analyzed by using qualitative data analysis techniques . This study analyzes the evaluation of policy objectives and constraints related . Results of this study addressed that the purpose of the fisheries charges policy in Tulungagung is not reached , while obstacles encountered in the implementation of the fisheries policy charges in Tulungagung is the lack of human resources and the declining number of fishing communities in the coastal district Tulungagung."

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Tesis ini meneliti perlindungan hukum bagi pengusaha Perikanan Pada Pelelangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Berdasarkan Pasal 45 KUHAP dengan menggunakan metode yuridis normative dan analisis kualitatif , perlindungan hukum pengusaha perikanan pada pelelangan hasil tangkapan ikan berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan harga ikan dilelang dibawah harga wajar berdasarkan penelitian ini, pelaksanaan lelang barang sitaan berupa ikan berdasarkan Vendu Regliement dan Pasal 45 KUHAP, kurang memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha perikanan. Penentuan harga tidak berdasarkan harga pasar dilelang dibawah harga pasar. Pengusaha perikanan juga kurang diperhatikan haknya pada. Kasus lelang ikan milik P.T. Alsum Kampar Semesta barang bukti dilelang seharusnya persetujuan pengusaha sebagai pemilik barang bukan dari nakhoda, Pasal 45 KUHAP ditinjau kembali agar lebih memberikan perlindungan kepada pengusaha perikanan jika akhirnya pengusaha perikanan beserta kapal penangkap ikan dinyatakan tidak bersalah. kerugian yang diderita oleh pengusaha perikanan tidaklah besar.

---

This thesis examines the legal protection for the fisheries entrepreneur at seized fish auctioned under Article 45 of the Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) using a normative juridical research methods and qualitative analysis. Fisheries entrepreneur at seized fish auctioned under Article 45 Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) is not fully protected by law and the price of the fish auctioned is below market price. The implementation of seized fish auctioned under Vendu Reglement and Article 45 Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) does not provide legal protection for fisheries entrepreneur. The determiniation of the reserve price in this auction is not based on market price. The case of seised fish auction of P.T. Alsum Kampar Semesta, shows that the fisheries enterpreneur is not fully protected by law. The auction should be conducted base on the approval of entrepreneur as owners of the goods instead of the shipmaster. Therefore, Article 45 of the Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) should be reviewed to give more protection for fisheries entrepreneur in order to minimize in the implementaton of seized fish auctioned under entrepreneur eiventually found not quilty losses suffered by the fisheries entrepreneur."

"Pelelangan adalah salah satu upaya mendapatkan proyek pada sektor jasa konstruksi. Permasalahan utama kontraktor dalam mengajukan penawaran adalah menempatkan harga penawaran yang kompetitif, sehingga kegiatan estimasi biaya yang tepat sangat dibutuhkan dalam proses pelelangan. Konsep utama penelitian ini adalah mengembangkan proses estimasi biaya pada tahap pelelangan dengan melihat risiko yang mungkin terjadi demi meningkatkan akurasi penggunaan sumber daya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan risiko dan menggunakan BIM 5D. Analisis data menggunakan metode Delphi dan SPSS versi 25. Hasil Penelitian menyatakan bahwa, berdasarkan validasi pakar untuk penyebab, tindakan preventif, dampak terhadap akurasi sumber daya dan tindakan korektifnya terhadap risiko signifikan yang terbentuk didapatkan bahwa pengembangan proses estimasi biaya berbasis BIM 5D dapat dikembangkan melalui proses pre-planning sumber daya manusia, pre-planning data input, serta penambahan aktitivitas pada tiap proses baru.

---

Auction is one of the efforts to obtain projects in the field of construction services. The main problem for contractors in submitting bids is placing competitive bid prices so that accurate cost estimation activities are required in the tender process. The main concept of this research is to develop a cost estimation process at the tender stage by looking at the risks that may occur in order to improve the accuracy of the use of resources. This research was conducted using a risk approach and using BIM 5D. Data analysis used the Delphi method and SPSS version 25. The results stated that based on expert validation of causation, preventive action, impact on the accuracy of resources, and corrective action for significant risks that were formed, it was found that the development of a 5D BIM-based cost estimation process could be developed through pre-planning of human resources and pre-planning of data input, as well as adding activities to each new process."

"

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, pelelangan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahap ini merupakan awal dimulainya pelaksanaan proyek konstruksi. Pelaksanaan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur secara teknis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, fenomena yang terjadi adalah penyelenggaraan lelang jasa konstruksi dipengaruhi oleh adanya dugaan keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi. Dalam hal ini, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi mengatur pelelangan dengan cara menciptakan persaingan semu di antara penawar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab keterlibatan, bentuk keterlibatan, pengaruh keterlibatan, tingkat keterlibatan, dan tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi memenangkan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, di mana proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara langsung dengan responden dan prosedur yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah analisis statistik deskriptif dengan metode distribusi frekuensi dan metode analisis statistik lainnya yang meliputi uji validitas dan reliabilitas dengan Corrected Item Total Correlation Test dan analisis komparatif dengan Kruskal Wallis Test.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi sangat terlibat dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dan dengan adanya keterlibatan tersebut menjadikan tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi untuk memenangkan lelang jasa konstruksi sangat besar.

---

In construction project, tender becomes important because it represent early starting construction project. Tender in Department of Public Work Brebes Region is executed based on Presidential Decree Number 80/2003 and technically arranged by Brebes Region Government Law Number 7/2007 about Local Property Asset Management Guidance. Phenomenon that happened in environment in Department of Public Work Brebes Region is the existence of anticipation that management of construction tender very influenced by existence of Contractor Associates involvement. Contractor Associates link importance all it?s member to get opportunity in following tender with limited emulation.

This study had a purpose to know cause of involvement, form involvement, influence of involvement, mount involvement, and level efficacy of contractor to win construction tender in Department of Public Work Brebes Region.

The study method that writer used are case study that gathering respondent in form of survey and interview with related parties and data from that survey will be analyzed with descriptive statistical analysis by using frequency distribution method and statistic analyzed other which is validity and reliability analysis with Corrected Total Item Correlation Test and comparability analysis with Kruskal Wallis Test.

From this study the writer find out the Contractor Associates very involved in tender process at Department of Public Work Brebes Region and with existence of the involvement make level efficacy of contractor to win construction tender in Department of Public Work Brebes Region very big.

"

"Untuk mendapatkan sebuah proyek EPC, kontraktor harus memenangkan tender proyek dari suatu pelelangan proyek. Proses estimasi biaya merupakan bagian dari keseluruhan proses lelang. Selama tahun 2008, PT.X telah mengikuti 19 tender proyek EPC dan hanya memenangkan enam tender proyek saja. Sehingga perlu diketahui faktor-faktor dalam proses estimasi biaya yang dapat mempengaruhi kinerja pelelangan proyek pada proyek EPC. Dari pengolahan data dengan regresi dan AHP, diperoleh faktor dominan yaitu engineer yang berpengalaman, spesifikasi material dan alat, target profit, alat khusus konstruksi, dan waktu yang tersedia untuk mengikuti lelang proyek EPC.

---

For getting a EPC Project, contractor has to win a project in project tender. Cost estimating process is a big part of a tender process. In 2008, PT.X had participated in 19 projects EPC tender and only wins for six projects. So that, factors in cost estimating that influences project EPC tender must be known. After processing data with regression and AHP, founded of prime factors, there are experience engineer, specification of materials and tools, target profit, special tools in construction, and available time tender preparation."

"Sanitasi sudah diketahui sebagai hal yang penting dalam pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Akses terhadap sanitasi harus terus ditingkatkan. Sanitasi di tempat pelelangan ikan terkadang lupa untuk diperhatikan. Sanitasi ini penting karena pengaruhnya terhadap kualitas hasil tangkapan para nelayan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang ketersediaan dan kriteria sanitasi dasar di tempat pelelangan ikan Lempasing Teluk Betung Bandar Lampung. Metode penelitian ini adalah deskriptif observasional. Variabel yang diteliti adalah jamban, air bersih, saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, dan tempat mencuci tangan. Metode pengumpulan data menggunakan formulir observasi.Hasil penelitian ini adalah dari 12 jamban yang tersedia hanya 5 jamban yang digunakan oleh nelayan. Dari 5 jamban tersebut hanya 2 jamban yang dikategorikan jamban yang bersih. Secara kualitas, air bersih di tempat pelelangan ikan sudah memenuhi kriteria air bersih secara fisik. Untuk sumber air bersih, menggunakan PAM dan perpipaan. Saluran pembuangan air limbah masih jauh dari keriteria SPAL yang bersih. Air limbah tidak mengalir lancar serta SPAL menjadi tempat sarang tikus, kecoa, dan vektor penyakit lainnya. Fasilitas sanitasi dasar yang tidak terdapat di tempat pelelangan ikan Lempasing adalah tempat pembuangan sampah dan tempat mencuci tangan. Sampah-sampah dari kegiatan, yang sebagian besar merupakan bangkai ikan, dibuang di jalan-jalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing ini sebaiknya lebih diperhatikan karena sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing akan berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual.Sanitation has been known as the important effect toward of health degree. Access of sanitation must be increased. Santation at the fish auction occasionally forget to observe. This sanitation is important because of the impact to fishes quality.

The objective of this research is to find out the description of availability and criteria of sanitation at Lempasing fish auction, Teluk Betung, Bandar Lampung. The method is the descriptive observational. The variables is latrine, clean water, wastewater discharge line (SPAL), garbage can, and handwash facility. This research use form observation to collect data.

The result is from 12 latrines available, only 5 latrines are used by fisherman. Clean water at Lempasing fish auction has been appropriated with physic quality of clean water. The source of clean water that used at Lempasing fish auction is from PAM (using pipe to distribute water). Wastewater discharge line (SPAL) still far from the criteria good wastewater discharge line. Wasterwater is not stream smoothly also it become place of mouse, cockroach, and other diseases vector. In there, the garbage can and handwash facility are not available. The garbages from activities, that most of them are fish carcass, are threw in the street. The conclusion from this research is sanitation at Lempasing fish auction should be more attention because sanitation at Lempasing fish auction will be related to fishes that fisherman will sell."

"ABSTRAKPT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan nasabah dapat dijual dalam pelelangan oleh PT PEGADAIAN (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui implikasi hukum apa saja dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT PEGADAIAN (Persero) maupun bagi nasabah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implikasi hukum pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT PEGADAIAN (Persero). Untuk itu jenis penelitian yang digunakan analisis data yang dilakukan secara deskritif kualitatif dengan menggunakan metode induktif.Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelelangan, secara umum terdapat dua implikasi yaitu yang pertama bahwa barang jaminan tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT PEGADAIAN (Persero) dijadikan Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang. Implikasi Pelelangan yang kedua berupa Barang Jaminan laku dilelang yang terbagi menjadi tiga hal terdiri dari hasil lelang cukup untuk melunasi utang nasabah, hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang nasabah dan hasil lelang yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan kepada nasabah.

---

ABSTRACTPT PEGADAIAN ( Persero ) in the conduct of business activities in the form of lending on the basis of the pawn law in its implementation is accompanied by a grace period or time limit . The point is to keep the customers not to neglect to pay the loan has been granted. If the predetermined time loans granted to customers not repaid or extended, then the customer collateral may be sold in the auction by PT PEGADAIAN ( Persero ). In connection with this, please know what the legal implications of the implementation of the customer assurance auctions, and how to better legal protection for PT PEGADAIAN ( Persero ) as well as for customers.The method used in this study is a research method to the nature of normative analytical descriptive study aimed to describe and analyze the data obtained in a systematic, factual, and accurate information on the legal implications auction customer collateral for the repayment of loans granted by pawn law in PT PEGADAIAN ( Persero ). For that kind of research used data analysis is done by using descriptive qualitative inductive method .Based on the results of a study of the implementation of the tender, in general there are two implications is the first that did not sell the collateral initially auctioned by PT PEGADAIAN ( Persero ) used Auction Items Owned Company (BLP) but later changed to In Process Assurance Goods Auction. The second implication auction guarantee in the form of salable items auctioned were divided into three terms consisting of auction proceeds sufficient to repay customers, the results of the auction are not enough customers to pay off debt and auction proceeds in excess of the liabilities charged to the customer"