Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dibuat untuk perencanaan pajak khususnya pemilihan bentuk hukum yang paling efisien menurut aspek perpajakan untuk Perusahaan X jika melakukan ekspansi bisnis. Negara yang digunakan sebagai contoh untuk tujuan ekspansi dalam penelitian ini adalah Singapura. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Penulis menyimulasikan proyeksi laporan laba rugi Perusahaan X jika melakukan ekspansi dalam tiga bentuk hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk hukum yang paling efisien menurut aspek perpajakan adalah ekspansi bisnis dalam bentuk kantor cabang.

---

This thesis is made for tax planning in particular the selection of the most efficient legal form according to the taxation aspects for Company X if it is doing business expansion. The country used as an example for expansion purposes in this study is Singapore. The method used is a case study with a qualitative approach. In this study the author simulates the projected income statement of Company X if it expands in three legal forms. The results of this study conclude that the most efficient legal form according to the taxation aspect is business expansion in the form of branch offices."

"KPH (Koninklijke Paketvaart-Maatschappij) adalah perusahaan pelayaran Belanda yang memegang hak monopoli atas pelayaran antarpulau di Indonesia sejak 1890. Dalam mempertahankan monopolinya KPM mempergunakan berbagai cara yang sifatnya menghambat, seperti tidak memberikan fasilitas baik itu pelabuhan maupun pinjaman bank terhadap para pesaingnya. Akibatnya perusahaan-perusahaan pelayaran yang dikelola oleh pribumi sulit berkembang. Tahun 1942-1945, KPM menghentikan sementara usaha pelayarannya karena pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, bersamaan dengan datangnya kembali Belanda di Indonesia, KPM kembali menjalankan usaha pelayarannya di Indonesia. Sementara itu Pemerintah Indonesia yang telah merdeka menganggap bahwa kembalinya KPM di Indonesia menimbulkan kecurigaan terhadap kembalinya dominasi modal asing di Indonesia. Untuk itulah Pemerintah berkeinginan untuk menggantikan peranan KPM di Indonesia, maka baru pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia membentuk PELNI (Perlayaran Nasional Indonesia). Dalam perkembangannya sejak berdirinya PELNI mengalami berbagai hambatan dalam usaha perkembangannya salah satunya adalah masih beroperasinya KPM di Indonesia. Sejak tahun 1957, ketika KPM dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia, maka PELNI sebagai perusahaan dalam negeri yang paling dominan menggantikan peranan KPM. PELNI mengalami berbagai kemajuan yang menyolok baik itu jumlah armada, pangsa muatan barang dan penumpang, serta luasnya pengoperasian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peristiwa nasionalisasi KPM tahun 1957 merupakan titik tolak berkembangnya pelayaran nasional Indonesia..."