Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mengkaji perkembangan pelabuhan dan kota Cilacap dalam periode kolonial Hindia Belanda (ca1830-1940). Perkembangan yang dimaksud disini ialah suatu proses bagaimana sebuah pelabuhan di suatu daerah yang semula hampir-hampir tak dikenal (terra incognita) secara lambat laun berkembang dan berperan besar khususnya di bidang ekspor, di bagian selatan Jawa Tengah. Disebut sebagai pelabuhan yang semula tak dikenal, karena tradisi pelayaran dan perdagangan baik antar pulau maupun internasional di Jawa terletak di pantai utara. Pelabuhan-pelabuhan seperti Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tuban, Jepara, Panarukan, telah lama berkembang jauh sebelum kedatangan orang Barat.Sejalan dengan kepentingan pemerintah kolontal yang sejak 1800 telah memperlihatkan ciri lebih ambisius daripada sebelumnya untuk menggali dan memanfaatkan sebanyak mungkin hasil-hasil pertanian, khususnya di Jawa, untuk diekspor ke pasar Eropa, fungsi pelabuhan Cilacap mulai terangkat dari skala perdagangan tukar-menukar (ruilhandel) ke pelabuhan yang berorientasi ekspor ke luar negeri. Perdagangan kecil yang dimaksud adalah kegiatan mempertukarkan barang-barang seperti ikan asin, garam, terasi dari penduduk dl sekitar pantai Cilacap dengan beras dan hasil bumi lainnya dengan orang dari pedalaman.Eksistensi dan peran pelabuhan Cilacap sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari daerah belakang (hinterland), tempat produk ekspor (cash-crops) dihasilkan, dan pasar dunia tempat komoditi itu dijual. Lalu lintas ekspor itu juga diimbangi oieh kegiatan impor, yakni barang-barang yang didatangkan dari luar negeri dan didistribusikan ke daerah-daerah pedalaman. Dilihat dari arus keglatan tersebut maka prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi memegang peran penting. Ketika alat-alat transportasi modern belum diperkenalkan maka arus barang dari dan ke pelabuhan Cilacap sangat tergantung pada keramahan alam. Jalan sungai mempunyai fungsi utama.Perkembangan prasarana dan sarana modern di suatu daerah biasanya tidak dapat dipisahkan dari potensi daerah itu sendiri, artinya seberapa jauh daerah itu dianggap menguntungkan. Perkembangan pelabuhan Cilacap sebenarnya juga tidak berbeda dari kecenderungan umum itu. Kehadiran unsur-unsur seperti produk ekspor dari pedalaman, pelabuhan dan pasar, yang didukung oleh prasarana dan sarana, telah memungkinkan terjadinya anus barang, yang pada gilirannya melahirkan pula mobilitas sosial geografis. Adalah dapat dikatakan jika proses-proses itu kemudian mewujudkan suatu perkembangan lokalitas kota. Dengan demikian dapatlah diajukan suatu hipotesa bahwa perkembangan aktivitas pelabuhan telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota Cilacap."

"Dalam proses pembentukan undang-undang, baik sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta sebelum maupun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik secara substansial teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya undang-undang yang substansinya bertentangan dengan substansi undang-undang lainnya, dimana salah satunya terjadi pada pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu, maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan bagaimana pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? bagaimana harmonisasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Dari penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam penyusunan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap pengaturan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap pengaturan pendidikan dan pelatihan tersebut.

---

In the process of establishing the law, both before and after the amendment of the Constitution of 1945, as well as before and the enactment of Law Number 12 Year 2011 on the establishment of legislation, still found a variety of problems, both technical substantially juridical formulation, and implementation and enforcement. One of the problems faced is the substance of the law contrary to the substance of other laws, one of which occurs in the setting related education and training between regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage to the Law Number 20 Year 2003 on National Education System.

Therefore, the thesis research focused on the problem of how to provide education and training settings according to the Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and according to Law Number 20 Year 2003 on National Education System? how harmonization of education and training in the field of voyage arrangements between regulated in Law Number 17 of 2008 on the Voyage and regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System?

Of normative research it can be concluded that there has been disharmony in providing education and training arrangements are regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, which does not take into consideration in the preparation of the effectiveness and efficiency of the implementation of the formulation at the level of practice. Law Number20 Year 2003 is legislation that has been mandated by the Constitution of 1945 to regulate the education system in Indonesia.

Above it is then necessary to adjust the settings of education and training as stipulated in Law No. 17 Year 2008 on the Voyage to the delivery of education and training arrangements are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, so that they can provide legal certainty for stakeholders interested in the education and training settings."

"ABSTRAKPelayaran Rakyat merupakan salah satu pelayaran tradisional yang bertugas sebagai angkutan distribusi muatan kebutuhan warga Indonesia. Pelayaran Rakyat spesialis mengantarkan muatan melewati jalur sungai dan menuju pulau ? pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen risiko pelayaran rakyat pada sektor alur untuk meningkatkan tingkat keselamatan pelayaran rakyat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, pengumpulan data, dan penyebaran kuisioner yang selanjutnya di analisa menggunakan analisa kualitatif risiko. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 3 risiko dengan level high yaitu kurangnya komunikasi antara nahkoda dan ahli, kapal mengalami kerusakan tidak terduga, dan kapal tidak melakukan peremajaan.

---

ABSTRACTPelayaran Rakyat is one kind of Indonesia traditional shipping that has been shipping the needs of Indonesian. Pelayaran rakyat specialist deliver cargo passing through the river path and headed for the island - a small island. This study aims to identify risk management of routes to improve the safety level of Pelayaran rakyat. The method used in this study were interviews, data collection, and questionnaires were subsequently analyzed using Qualitative Risk Analysis. Results from this study is there are three of high risk that is the lack of communication between captain and ship mechanic, unexpected vessel suffered damage, and the ship is not rejuvenation.;"

"BASTRAK

Pada Repelita VI Tahun 1994-1999 telah dicanangkan sasaran jasa-jasa di luar sektor minyak dan gas bumi, yang berupa jasa nonfaktor dan pendapatan faktor. Namun demikian, pada perencanaan sasaran tersebut dijumpai adanya nilai defisit yang semakin membesar, yaitu pada pengangkutan, biaya angkutan, dan jasa-jasa lain, serta bunga dan transfer keuntungan penanaman modal asing dan bank asing. Sementara itu, pada sektor jasa perjalanan, pariwisata, dan transfer tenaga kerja menunjukkan perangkaan yang selalu surplus.

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apa yang mendukung dan menghambat usaha pelayaran nasional Indonesia, apakah Paket November 21 Tahun 1988 dapat meningkatkan usaha pelayaran di Indonesia, dan strategi apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menumbuhkembangkan usaha pelayaran nasional Indonesia di masa yang akan datang ?

Data yang digunakan sebagai bahan analisis diperoleh dari data sekunder dengan mengumpulkan laporan-laporan, buletin-buletin, dan pustakan lain yang kompeten dengan usaha pelayaran di Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan para pengambil keputusan yang berkepentingan dengan usaha pelayaran. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pada Direktorat Jenderal Lalulintas Angkutan Laut dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat INSA.

Berdasar hasil analisis menunjukkan bahwa Paket November 21 Tahun 1988 mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap usah pelayaran di Indonesia, seperti jumlah perusahaan pelayaran dan nonpelayaran mengalami peningkatan dan pangsa dan laju pertumbuhan jumlah dan kapasitas kapal pada armada pelayaran internasional meningkat. Namun demikian, perlu diakui pula bahwa kebijakan ini juga mempunyai dampak yang negatif, seperti ekses demand tenaga kerja pelaut profesional disubstitusi oleh tenaga kerja asing.

Sehubungan dengan penerapan Paket November 21 Tahun 1998, saran yang disampaikan adalah Indonesia harus mempercepat pengembangan kapal samudera modern yang bertonase besar. Tranparansi kinerja industri strategis perkapalan harus ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan diplomasi anti dumping terhadap operasionalisasi kapal oleh negara pemilik kapal atau perusahaan.

"