Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target. ......Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan KBK Pada Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pencapaian KBK dan identifikasi belum optimalnya pencapaian tersebut dilihat dari evaluasi input, proses dan output. Didapatkan hasil bahwa rata-rata pencapaian KBK hingga bulan Desember 2016 mencapai 90 dan hanya sedikit yang pernah mencapai 100 . Adapun penyebab dari pencapaian yang belum optimal dipengaruhi kebijakan perhitungan angka kontak 1x nomor BPJS Kesehatan, SDM kelapangan dan pemasukan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum lengkap, pengetahuan petugas yang masih kurang baik, waktu maintenance pada jam kerja serta sosialisasi yang belum optimal baik untuk Puskesmas dan masyarakat dalam hal ini peserta JKN serta.

---

ABSTRACT
This research discusses about the evaluation of pay for performance service commitments in subdistrict primary health care Puskesmas Kecamatan lsquo BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan rsquo in the year 2016. This research is qualitative study and aims to analyze pay for performance service commitments by examining the evaluation rsquo input, process, and output, in order to identify why health care providers fall short of 100 performance ahievements. The research reveals that while only a limited number of providers achieve 100 , the average health firm reaches 90 . Reasons include the limitation of one monthly BPJS Kesehatan visit per patient, limited human and financial resources, limited of facilities and knowledge about the payment mechanism, the requirement to maintain IT systems during office hours, as well as the lack of transparent communication of new policies by BPJS Kesehatan to the members of BPJS Kesehatan.

Abstrak :
Puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya saat ini, membutuhkan biaya opernsional yang cukup banyak, pembiayaan puskesmas selama ini sebagian besar berasal dari pemerintab pusat dan daerah, seperti diketahui bahwa dana pemerintah dirasakan tidak mencukupi, hal ini juga disebahkan oleh pihak puskesmas khususnya dan dinas kesehatan kota umumnya tidak mampu menghitung kebutuhan biaya normative untuk masing-masing program, kekurangan dana tersebut tidak dapat diketahu seberapa kebutuhannya karena tidak pernah dilakukan analisis. Tingkat kecukupan pembiayaan kesehatan biasanya dinilai dengan Cost Recovery yaitu perbandingan antara kontriusi biaya oleh pengguna pelayanan kesehatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut. Informasi ini dirasakan semakin penting dengan salah satu persyaratan / kriteria puskesmas dijadikan unit swadana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan Cross Sectional.

Abstrak :
Di Kota Depok telah terjadi berbagai masalah pada anak seperti kekerasan, penelantaran maupun kesehatan anak. Pemerintah Kota Depok telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan pembentukan Puskesmas Ramah Anak sebagai bagian dari Depok Kota Layak Anak dan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi program Puskesmas Ramah Anak sudah dijalankan dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan pada Informan kunci yaitu sebanyak 5 orang di Dinas Kesehatan, 8 orang di Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan 20 pengguna PRA. Penelitian dilakukan di 4 PRA di Kota Depok sejak April – Mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya Standar Operating Procedure (SOP) diseluruh PRA. Unsur proses belum optimal, pengawasan dari Dinas Kesehatan belum efektif karena hanya dilaksanakan setahun sekali namun aspek lingkungan sosial sudah cukup mendukung dengan berperannya lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisis data hasil pelayanan dan belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan hanya ada 1 Puskesmas Ramah Anak yang sudah memenuhi seluruh indikator penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Cilodong. Untuk Puskesmas Beji hampir mendekati sedangkan Cinere dan Tapos masih ada beberapa indikator yang belum berjalan optimal yaitu sarana prasarana, SOP, Penggerakan Tim Puskesmas untuk secara sadar melaksanakan program dan Output pada cakupan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA). Rekomendasi perlu adanya Pembuatan SOP di PRA, pelatihan Konvensi Hak Anak bagi petugas di PRA, Pelatihan KTA untuk memenuhi pelayanan Kekerasan Terhadap Anak, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan minimal tiga bulan sekali dan alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

---

The Depok City Government has approved the establishment of Puskesmas Ramah Anak as part of the Depok Kota Ramah Anak and is expected to be the solution to the above problems. The research program aims to see the extent of the implementation program. This study uses qualitative methods, using in-depth interviews, document review and observation. In-depth interviews were conducted at key informants, namely as many as 5 people at the Health Office, 8 people at the Puskesmas Ramah Anak (PRA) and 20 PRA users. The study was conducted in 4 PRAs in Depok City since April-May 2019. The results showed that the input aspect had not run optimally, human resources had not been well prepared for the quality of resources, the unavailability of Standard Operating Procedures (SOPs) throughout the PRA. The process is not yet optimal, supervision from the Health Office has not been effective because it is only carried out once a year. The environmental society supported enough through the cross programs and crosssector activities. Uncertain output is not optimal, processing and analysis of data from service results have not been carried out and there are no simultaneous monitoring and evaluation activities. The conclusion is that only 1 Puskesmas Ramah Anak in Cilodong has fulfilled all the indicators set by the Puskesmas Ramah Anak. Almost all Puskesmas in Beji Puskesmas fulfilled the indicators while in Cinere and Tapos still have a number of indicators that have not run optimally such as infrastructure, SOP, Puskesmas Role Team to fully implement the program and Output at the time of the implementation of the Pelayanan Kekerasan Pada Anak (KTA) consultation activity. Recommendations need to be made for SOPs in PRA, training for Child rights for officers in PRA, KTA Training for procurement of services for Violence Against Children, implementation of Monitoring and Evaluation from the Health Office at least once every three months and donations for improving quality and human resources (HR)).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses inovasi layanan kesehatan berupa aplikasi e-jiwa di Puskesmas Cilandak, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia jumlahnya masih terbatas yaitu tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan jiwa baik tingkat dasar maupun fasilitas rujukan. Hambatan sosial budaya juga menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan jiwa. Inovasi aplikasi e-jiwa yang muncul pada tahun 2018 menjadi terobosan dalam pelayanan kesehatan jiwa dengan cara deteksi dini. Proses inovasi pelayanan dijelaskan secara kualitatif menggunakan software NVivo dengan melakukan analisis bersifat induktif. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam kepada sembilan informan yang berasal dari inisiator program, ketua lapangan program, komunitas kesehatan mental, akademisi, serta dokter psikiatri. Hasil penelitian menemukan bahwa latar belakang pembentukan aplikasi sebagai respon atas minimnya fasilitas kesehatan jiwa dan rendahnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Puskesmas Cilandak inisiatif membuat aplikasi yang mampu meningkatkan kepedulian masyarakat akan kesehatan mental dan mewujudkan layanan kesehatan jiwa melaui aplikasi. Proses inovasi e-jiwa bermula dari kesadaran organisasi akan permasalahan sosial mengenai kesehatan jiwa, kemudian terbentuklah aplikasi e-jiwa sebagai deteksi dini kesehatan jiwa. Hambatan dari proses inovasi ini yaitu stigma negatif masyarakat tentang kesehatan jiwa serta resistensi ketika aplikasi e-jiwa diperkenalkan. Dengan adanya inovasi e-jiwa dapat menunjukan ketersediaan layanan kesehata jiwa pada tingkat kesehatan dasar serta melibatkan teknologi agar akses layanan menjadi lebih mudah. ......This thesis aims to analyze health service innovation process of e-Jiwa at Puskesmas Cilandak, South Jakarta DKI Jakarta Province. The number of the facilities that provide mental health service in Indonesia is still limited. Not all regions have mental health facilities both basic level and referral facilities. Socio cultural barriers are also obstacle in mental health services. E-Jiwa created in 2018 became a breakthrough in mental health services by self-assessment. The innovation process is described qualitative using NVivo software by performing inductive analysis. The data collection method was carried out through in dept interviews with nine informant who came from the initiator, field health program, mental health communities, academic, and psychiatric. The result of the study found that e-Jiwa was a response to the lack of mental health facilities and the low level of public awareness of the importance of maintaining mental health. Puskesmas Cilandak has initiative to create an application that increase public awareness of mental health and realize mental health services through the application. Innovation process of e-Jiwa begin with organizational awareness of social problem regarding mental health. Then e-Jiwa is formed as early detection of mental health. Barriers to this innovation process are the negative stigma of society about mental health and resistance when the e-Jiwa was introduced. With e-Jiwa can show the availability of mental health services at the basic health level and involve technology to make service access easier.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.

---

This thesis discusses the analysis of fairness distribution of capitation services in puskesmas, between puskesmas and the opinion of the health office about the administrative costs of Bogor district capitation funds in 2019. This research is a qualitative study with a case study design. The results of the study show that justice is internally fair. Whereas external justice has not been fair and justice between agencies has not been fair. So that there needs to be a salary survey to determine the amount of points of professional workforce and management workforce. In addition, there needs to be further research related to risk adjustments based on age, sex and geography to establish capitation rates between puskesmas. As well as conducting a review for the establishment of Civil Servants Income Allowances, so that there is no disparity between agencies

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di Wilayah Jakarta Timur Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam sisi komunikasi, sumber daya, serta pelaksanaan untuk mencapai indikator kinerja. Peneliti menyarakan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, peninjauan ulang mengenai beban kerja dan pembagian tugas, membuat SOP khusus untuk kegiatan Prolanis, pelatihan rutin untuk dokter, membuat anggaran khusus Prolanis, serta pembuatan kebijakan khusus terkait pelayanan bagi peserta yang bukan terdaftar di Puskesmas yang dituju. ......This research aims to find out the implementation of Performance Based Capitation Regulation in Primary Helalth Care in East Jakarta Region, 2017. This research is a qualitative study with data collection through interviews, observation, and document review. This study shows that there are problems in communication, resources, and implementation to achieve performance indicators. The researcher suggested that improvement efforts should be made in the case of socialization, review of workload and task division, make SOPs for Prolanis activities, routine training for doctors, make allocation budget for Prolanis, and policy making related to services for participants who are not registered in Primary Health Care Addressed.