Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pelayanan Publik di lembaga pendidikan formal dengan studi kasus pada SMP Negeri 161 Jakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Hal ini terbukti bahwa menurut Survei Political and Economi Risk Consultan (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, dan Indonesia berada di bawah Vietnam. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, tidak bisa tidak, harus disertai dengan penyelenggaraan pendidikan yang baik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kulitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. SMP Negeri 161 Jakarta adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) sejak tahun 2005. Saat ini, SMP Negeri 161 Jakarta sedang mempersiapkan untuk menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Sebagai sekolah unggulan, sistem manajemen dan segala potensi sumberdaya dipersiapkan secara matang dan komprehensif.Penelitian ini mencoba untuk menilai sejauh mana kinerja lembaga ini ditinjau menurut perspektif Balanced Scorecard. Desain penelitian ini adalah menggunakan pendekatan survei dengan analitik kausalitas dari metode kuantitatif. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan ditabulasi dan dianalisis mengggunakan skala likert yang meliputi kinerja keuangan, kinerja pelanggan, kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk menentukan rentang skala tiap aspek kinerja dilakukan analisis rentang kriteria yaitu menentukan rentang skor tertinggi dan terendah dengan cara mengalihkan jumlah sampel dengan bobot paling rendah dan paling tinggi.Berdasarkan, hasil analisa dan pembahasan, yang mengacu pada perspektif Balanced Scorecard, dari keseluruhan perspektif yang diukur diperoleh nilai yang cukup bervariasi dari cukup baik sampai dengan sangat baik. Perspektif yang paling menonjol adalah adalah kinerja keuangan, sedangkan perspektif yang mendapat skor paling kecil adalah perspektif Kinerja Pertumbuhan dan Pembelajaran. Dari Hasil perhitungan keseluruhan perspektif, maka kinerja SMP Negeri 161 Jakarta memperoleh skor 45 yang berada pada rentang skala 42.04 - 50.03. yang berarti sangat baik. Selain itu, dari hasil survei, terhadap aspek pembelajaran dan pertumbuhan khususnya mengenai tingkat kerja pegawai, perlu mendapat perhatian, karena perspektif ini sangat diperlukan untuk mendorong suatu organisasi menjadi organisasi pembelajaran (lerning organization).

---

This thesis studies Public Services in formal education institutions with the case study in SMP Negeri 161 Jakarta. This research surrounded that quality of education of Indonesia still low. It is proved by Political and Economy Risk Consultan’s (PERC) survey, that shows the quality of education in Indonesia stays at sequence ke-12 of 12 States in Asia, and Indonesia is below Vietnam, commitment of Government to increase quality of human research, as in UUD 1945, unavoidably, must be accompanied with the management of good education. Performance measurement is one of equipment of management applied to increase decision making quality and accountability. SMP NEGERI 161 Jakarta is one of formal education institute which has been specified as Sekolah Standar Nasional (SSN) since the year 2005. Now, SMP NEGERI 161 Jakarta is drawing up to be Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. As pre-eminent school, management system and all potencies sumberdaya is drawn up maturedly comprehensive and.

This research tries to assess how far this institute performance evaluated according to in perpective of Balanced Scorecard. This research design is apply approach of survey analytically causality from quantitative method. Data collected from result of survey will be tabulation and analyzed by likert scale covering finance performance, customer performance, internal business process performance, and study performance and growth. To determine scale spread every performance aspect is done by criteria spread analysis that is determining low and highest score spread by the way of transferring number of samples with highest and lowest weight.

Based on result of analysis and solution referring to in perpective of Balanced Scorecard, from in perpective entirety measured obtained by value that is enough varies from good enough up to very good. In perpective of which most uppermost is be finance performance, while in perpective getting smallest score is in perpective of growth and studies performance. From the result of calculation in perpective entirety, hence performance SMP Negeri 161 Jakarta obtains score 45 residing inat scale spread 4204 - 5003. It’s mean very either. Besides, from the result of survey, of the study aspect and growth especially about level of officer job (activity, requires attention, because this in perpective hardly is needed to pushs an organization to become organization of study (learning organization)."

"Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit."

"The discussion on the status and the role of women in our society has become a contoversial topic. Some have the opinion that women have to keep silence in piblic meeting and submit to their husbands..."

"Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang merata mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi fungsi-fungsi seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan pelayanan umum. Di antara bentuk fungsi pelayanan umum adalah tersedia dan terkelolanya barang milik negara di setiap kementerian/lembaga yang menunjang kinerja pemerintah untuk digunakan bagi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain besarnya harapan pemerintah mewujudkan fungsi-fungsi di atas berdampak pada melebihinya belanja negara dari pendapatannya (defisit anggaran). Kebijakan pemerintah menyatakan untuk menutup defisit itu diperlukan pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang. Utang dapat diperoleh dari penerbitan surat berharga negara berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Harapan terpenuhinya pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya dapat diwujudkan melalui penerbitan sukuk negara. Perbedaan mendasar dengan instrumen utang adalah penerbitan sukuk negara mengharuskan adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berupa barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, kondisi layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian penerbitan sukuk negara telah mendorong Pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya aset SBSN yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan kondisi itu diharapkan kebutuhan akan aset SBSN berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola barang milik negara secara keseluruhan. Penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan pembiayaan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Namun, sebagai instrumen investasi berbasis syariah, penempatan sukuk negara dalam koridor kebijakan utang negara berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Di samping itu pemanfaatan barang milik negara sebagai bagian dari tujuan penerbitan sukuk negara belum optimal karena hanya sebatas digunakan sebagai aset SBSN. Direkomendasikan agar Pemerintah menerbitkan sukuk negara yang berorientasi pada pembangunan proyek yang langsung dapat dimonitor dan dievaluasi pemegang sukuk guna mengembangkan terus prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan mengoptimalkan pemanfaatan aset SBSN dalam bentuk yang dapat menghasilkan penerimaan negara.

---

Organizing public administration and development towards peace and justice are equally encouraged governments to strive to meet state financial management functions such as public services, public order and security, economic, health, housing and public services. Among the forms of public service functions are available and managed state property in each ministry / institution that supports the government's performance to be used for services to the community. On the other hand the amount the government hopes to realize the above functions have an impact on the state of its revenues exceed expenditures (budget deficit). Government policy states it is necessary to cover the deficit financing that comes from debt and non debt. Debt can be obtained from the issuance of state securities in the form of state debentures (SUN) and the Islamic state securities (SBSN).

Fulfilling expectations that the management of state property in accordance with the principles of good governance, one of which can be realized through the issuance of state sukuk. The fundamental difference with debt instrument is the state sukuk issuance requires the transaction support (underlying transactions) in the form of state property that has economic value, decent condition, recorded, and no legal problem. Thus the issuance of sukuk has encouraged the government to seek fulfillment SBSN assets that meet these criteria. So with this condition the demand for asset SBSN is expected to impact on improving the quality of governance of state property as a whole.

Sukuk issuance in the policy framework for financing the state budget significantly affect the quality of governance of state property. But as Sharia-compliant investment instruments, sukuk placement in the corridor of the sovereign debt policies are not implemented in an optimal potential. Besides the use of state property as part of the destination of state sukuk issuance has not been optimal because only limited use as an asset SBSN. It is recommended that the Government issued the state sukuk oriented development projects that can directly be monitored and evaluated by the sukuk holders continue to develop principles of good governance such as accountability and transparency. The government is also expected to consider optimizing asset utilization SBSN in a form that can generate state revenue."

"Latar belakang: Kesalahan dalam pelayanan medis merupakan ancaman serius karena dapat menyebabkan pasien cedera, meninggal, dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. 1 Berdasar laporan Institute of Medicine (IOM) tahun 2000, terdapat 3-16% Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) pada pelayanan pasien rawat inap di Amerika Serikat, Denmark, Inggris, dan Australia. Laporan JOGC tahun 2015 didapatkan 10% KTD terjadi di bidang obstetri. Data tentang KTD di Indonesia masih sulit didapatkan. Tahun 2007, Jakarta menduduki posisi teratas tentang laporan insiden keselamatan pasien yaitu 37,9%. Dari data Komite Mutu, Keselamatan Pasien, dan Kinerja (KMKK) RSUPN dr Cipto Mangunkusumo tahun 2015 dilaporkan 198 kasus KTD. Tujuan: Mengetahui distribusi kasus KTD di Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM tahun 2015 berdasarkan (1) tempat kejadian, (2) penyebab terjadinya, (3) jenis kegagalan, dan (4) penambahan masa rawat. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis terhadap kasus KTD yang terjadi di Departemen Obstetri dan Gineklogi RSCM dari Januari hingga Desember 2015. Data didapatkan dari Koodinator Pelayanan Masyarakat (Koyanmas) yang telah dilakukan audit klinik dengan metode Root Cause Analysis (RCA). Hasil: Sepanjang tahun 2015 dilaporkan 36 kasus KTD dan dilakukan audit klinik oleh Tim Manajemen Risiko Klinis. Dari 36 kasus, yang memenuhi kriteria inklusi adalah 24 kasus. Berdasar tempat kejadiannya, terdapat 13 kasus (54%) terjadi di IGD, 4 kasus (17%) di ICU, 4 kasus (17%) di Ruang Operasi, dan 3 kasus (12%) di Ruang Rawat Inap. Berdasar penyebab terjadinya, terdapat 18 kasus (75%) disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan tenaga medis, 4 kasus (17%) karena penyebab lain, dan 2 kasus (8%) karena kesalahan teknis. Berdasar jenis kegagalannya, didapatkan 8 kasus (33%) terjadi penundaan perawatan atau tindakan medis, 6 kasus (25%) terjadi kegagalan tindakan medis, 5 kasus (21%) terjadi misdiagnosis, 3 kasus (13%) terjadi ketidaktepatan tata laksana, dan 2 kasus (8%) terjadi kegagalan memberikan peringatan untuk mencegah cedera. Berdasar penambahan masa rawat, data menunjukkan distribusi data yang tidak normal dengan nilai Shapiro-Wilk <0,05. Maka digunakan nilai median yaitu 2 hari. (0-34 hari; 95% IK). Kesimpulan: Sebagian besar KTD di Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM tahun 2015 terjadi di IGD (54%), penyebab terbesar adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan tenaga medis (75%), dan sebagian besar kegagalan terjadi penundaan perawatan atau terapi (33%).

---

Background: Medical errors are a serious threat because they can cause injury, death and increase the cost of high health care.1 According to Institute of Medicine (IOM) report in 2000, there are 3-16% of adverse events (AEs) in the care of nursing patients stay in the United States, Denmark, United Kingdom and Australia. In 2015, JOGC report 10% of the AEs occurred in obstetrics. Data on AEs in Indonesia is still difficult to obtain. In 2007, Jakarta occupied the top position regarding patient safety incident reports which is 37.9%. In 2015, from Quality, patient Safety and Performance Committee RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo reports 198 cases of AEs. Aim: To obtain the distribution of AEs in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM in 2015 based on (1) place where AEs occured, (2) factor contributing to the AEs (3) failure to prevent the occurrence of the AEs, and (4) the additional length of the stay. Method: This research is a descriptive analysis of the AEs case that occurred in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM from January to December 2015. Data were obtained from the Koordinator Pelayanan Masyarakat (Koyanmas) which had been carried out by a clinical audit using the Root Cause Analysis (RCA) method. Result: In 2015, 36 cases of AEs were reported and a clinical audit was carried out by the Clinical Risk Management Team. From 36 cases, which met the inclusion criteria were 24 cases. Based on the place where AEs occurred, there were 13 cases (54%) in the ER, 4 cases (17%) in the ICU, 4 cases (17%) in the OR, and 3 cases (12%) in the Ward. Based on the factor contributing to the AEs, there were 18 cases (75%) due to lack of knowledge and ability of medical personnel, 4 cases (17%) due to other causes, and 2 cases (8%) due to technical errors. Based on the failure to prevent the occurrence of the AEs, there were 8 cases (33%) delayed treatment or medical treatment, 6 cases (25%) malpractice, 5 cases (21%) misdiagnosis, 3 cases (13%) failure to act based on test results, and 2 cases (8%) failure to take precautions in order to avoid injuries. Based on the additional length of stay, the data showed an abnormal distribution of data with a Shapiro-Wilk value <0.05. We use the median value which is 2 days. (0-34 days; 95% CI). Conclusion: Most of the AEs in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM in 2015 occurred in the ER (54%), the biggest cause was the lack of knowledge and ability of medical personnel (75%), and most of failure due to delay in treatment or therapy (33%)."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak sedang dalam masa perubahan sistem administrasi menjadi sistem administrasi perpajakan moderen. Jika sebelumnya masyarakat Indor.esia menganggap pajak dan petugas pajak sebagai momok. Maka dengan sistem modernisasi ini diharapkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua adalah salah satu pilot project dari perubahan sistem ini. Visi DJP menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan ke'as dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat mendapatkan banyak kendala karena kurang siapnya SDM dan sistem pendukungnya.Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap pegawai dan Pembayar Pajak KPP PMA Dua terhadap pelayanan dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada (1) Kurangnya pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku pegawai dalam melayani pelanggan baik internal maupun eksternal, (2) Belum adanya culture melayani pada kantor pelayanan pajak. (3) Kurang berjalannya sistem yang ada, dan masih banyaknya sistem yang bertentangan dengan iklim melayani, serta tidak adanya standar pelayanan sehingga secara sistem justru menghambat adanya budaya melayani.Hingga saat ini, DJP belum mengadakan pelatihan mengenai pelayanan pada pegawainya dan belum mempunyai standar pelayanan yang jelas dan berlaku general. Dan nilai yang saat ini kental adalah law enforcement, karena asumsi dasar yang kuat bahwa petugas pajak adalah law enforcer. Karena itu serangkaian intervensi yang dianggap penting untuk segera dilakukan saat ini adalah menambahkan budaya melayani pada nilai-nilai yang telah dimiliki pegawai DJP. Hal ini untuk memberikan pemahaman mengenai pelayanan, membangkitkan kesadaran pegawai untuk mau melayani mengajarkan keterampilan melayani yang dilakukan secara bertahap dari mulai tampilan fisik kantor, nilai-nilai melayani dalam diri pegawai sampai dengan asumsi dasar mengenai perilaku melayani tersebut. Diharapkan dengan serangkaian intervensi ini perubahan perilaku lebih permanen dalam diri para pegawainya, serta mengerakan perubahan yang lebih besar dalam lingkup makro instansi DJP.

---

ABSTRACTThe General Tax Directorate is in the changing administration system into the modem taxation administration system_ Previously, the Indonesian society consider that the tax and the tax employees are the scary things. So, with this modem system will be expected to increase the belief of the society to the General Tax Directorate. The Tax Service Office of the Foreign Investment 2 is one of the pilot projects of this changing system. The vision of the General Tax Directorate is to become the model of society service which carries out the taxation system and the taxation management of the world class, which is believed and prouded by the society it gets a lot of obstacles because of the Iack of human resources and supporting system.Based on interview and observation about the services of the officers and the taxpayers of the Tax Service Office of the Foreign Investment 2, it can be concluded that the problems are: (I) the lack of the knowlegde, manner, skill and the attitude of the officers to serve internal and external customer, (2) there hasn't been the culture of service in the tax service office, and (3) the available system hasn't run well yet. There are still many systems which are contradictions with the climate of service and there is no servicing standard systematically. So it can cause the problem of the service culture.The General Tax Directorate hasn't carried out the training deals with the service to its officers and hasn't had the standard of service clearly and implemented it generally until now. The strong value at this time is law enforcement, because the strong basic assumption is the tax officers are the law enforcer. Because of that, the serial intervention which is considered as important things that must be implemented now is adding the service culture in the values which arc had by the officers of the General Tax Directorate. This is carried out to give the clearness about the service to the officers, to awaken the consciousness of the the officers to serve, to teach the skill of service which is implemented step by step from the performance of the office, the values of the service the officers and the basic assumption of service attitude. With the serial intervention, it will be expected that the changing of the attitude more permanently at the officers and the bigger changing in the General Tax Directorate."