Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2014 dan 2020, Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi industri nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan mendirikan industri pengolahan bijih nikel ke tahap selanjutnya. Dengan menggunakan kerangka berpikir domestic sources of foreign policy milik Michael J. Hiscox, penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam preferensi aktor dan dinamikanya dalam institusi pada kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia dengan pertanyaan penelitian: “Bagaimana preferensi aktor domestik memengaruhi dimunculkannya kebijakan pelarangan ekspor nikel?” Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran pustaka yang diperkuat dengan wawancara serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor dalam posisi kekuasaan yang berpotensi diuntungkan baik secara material maupun non-material dari penerapan kebijakan pelarangan ekspor nikel yang mendukung hilirisasi industri nikel. Selanjutnya, potensi keuntungan tersebut memunculkan preferensi aktor yang berproses dalam desain institusi yang longgar. ......In 2014 and 2020, Indonesia implemented a policy banning nickel exports to encourage the downstream nickel industry. This policy is expected to attract foreign investment and develop the nickel processing industry to the next stage. Using Michael J. Hiscox's domestic sources of foreign policy framework, this research aims to dig deeper into actor preferences and their dynamics within institutions in Indonesia’s nickel exports ban policy with the research question: "How do domestic actor preferences influence the emergence of the nickel export ban policy?" The research method was a literature search reinforced by interviews and direct observation. The research results show that there are actors in positions of power who have the potential to benefit both materially and non-materially from the implementation of the nickel export ban policy which supports the downstream nickel industry. In addition, these potential benefits give rise to actor preferences that proceed within a loose institutional design.

Abstrak :
Sepanjang sejarah, upaya-upaya memperkembangkan pemikiran umat manusia melalui berbagai media seperti buku, majalah, atau surat kabar, sering menghadapi hambatan_-hambatan baik yang muncul secara wajar/tanpa kesengajaan manusia maupun hambatan yang dilakukan secara sengaja oleh manusia sendiri. Hambatan-hambatan yang muncul secara wajar dan tanpa disengaja, tidak merupakan persolan benar karena manusia akan segera berfikir mencari cara untuk mengatasinya. Tetapi hambatan tersebut merupakan persoalan yang sulit ketika hambatan tersebut adalah hambatan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Apalagi, jika kesengajaan itu dilakukan oleh manusia_manusia yang memiliki otoritas atau kekuasaan atas manusia lainnya. Hambatan terhadap perkembangan pemikiran manusia yang dilakukan secara sengaja merupakan persoalan besar bagi manusia dan peradabannya. Pemikiran manusia merupakan perwujudan dari kualitas dan esensi keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Pemikiran manusia merupakan modal utana manusia dalam memajukan peradabannya. Ketika perkembangan itu dihambat maka kualitas dan esensi keberadaan manusia serta kemajuan peradabannya terancam. Pemikiran manusia memerlukan keleluasaan dalam arus persebaran dan pertukaran pemikiran antar-manusia. Hambatan-hambatan seeara sengaja terhadap perkembangan pemikiran manusia terjadi dengan mengambil beberapa bentuk tindakan dan dalam berbagai media. Penolakan (memberi ijin bagi persebaran media penuangan pemikiran), pelarangan, sampai kepada pemberian sanksi merupakan sebagian dari bentuk-bentuk tersebut yang bisa diberlakukan terhadap penuangan pemikiran manusia baik melalui media-media seperti buku majalah, surat kabar, maupun yang lainnya. Hambatan-hambatan tersebut, dengan bentuk-bentuk tindakan serta media-media sasarannya, kemudian sering disebut sebagai 'sensor' atau 'penyensoran'. Satu istilah lain yang lebih luas pengertiannya, dan ini sering digunakan oleh pihak-pihak penguasa, adalah 'kontrol'; yaitu istilah yang muncul atas dasar anggapan bahwa pemikiran manusia perlu dikendalikan agar tidak merugikan manusia sendiri, dan yang berwenang mengendalikan adalah penguasa.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas UU No. 2004-228 15 Maret 2004 tentang pelarangan penggunaan atribut kegamaan di sekolah negeri di Prancis sebagai langkah yang diambil pemerintah Prancis untuk menyelesaikan kontroversi mengenai hal tersebut yang telah terjadi sejak 1989. Penelitian ini melihat peran pemerintah dalam penyelesaian kontroversi yang ada dengan menghubungkan butir0butir penting dalam UU menyangkut pelarangan atribut keagamaan, pendidikan dan kuasa pemerintah, dengan teori fungsi kultural pemerintah dan model multikulturalisme. Hasil penelitian menyatakan pemerintah Prancis sebagai pihak yang berkuasa mengharuskan rakyatnya untuk mengikuti ketetapan mereka, dalam hal in, pelarangan penggunaan atribut keagamaan, karena Prancis menganut model multikulturalisme yang mengedepankan nasionalisme.

---

Abstract
The thesis focuses on the Law No. 2004-228 of 15 March 2004 prohibiting the use of religious signs in public schools in France as government_s best solution to cease the controversy over this. This study examines the role of French government in solving the problem by connecting the law contents regarding religious signs prohibition, education and government authority, with the government cultural function and multiculturalism model theory. The result declares that the authorized French government compels their citizens to obey their regulations including the religious sign use prohibition because France practices the multiculturalism model that prioritizes its people_s nationalism.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini disusun berdasarkan analisis fenomena pelarangan beribadah di Indonesia melalui kacamata panopticon. Bertujuan memberikan pemahaman bahwa fenomena yang sering terulang ini dapat dijelaskan melalui pandangan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis dalam melakukan penelitian ini menjelaskan melalui analisis panopticon karya Michel Foucault. Selain menggunakan panopticon, penulis menggunakan teori konflik karya Dahrendorf sebagai teori dasar penunjang analisis panopticon. Penelitian ini menganalisis bagaimana panopticon melihat fenomena pelarangan beribadah di Indonesia dalam ilustrasi kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia. Dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis dalam metodologi sosial yaitu melakukan pengumpulan dokumentasi, klasifikasi isi dokumentasi dan dikaitkan dengan konteks sosial yang terkait dengan fenomena pelarangan beribadah di Indonesia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa panopticon melihat ilustrasi kasus tersebut terdapat relasi kuasa, serta diperburuk dengan adanya kebencian hate dan konflik.

---

ABSTRACT
This study is compiled based on the analysis of the phenomenon of prohibition against worshiping in Indonesia through the glasses of panopticon. This study aims to provide that the phenomenon recurred frequently this can be explained through the different views from previous studies. The author in conducting this study explains through a analysis of panopticon by Michel Foucault. In addition to using panopticon, the author resort to Dahrendorf 39 s theory of conflict as a basic theory for panopticon analysis. By using critical discourse analysis techniques in social methodology that is to analyze a text to understand the social context. The author collects documentation, classification of documentation content and that associated with social context related to the phenomenon prohibition against worshiping in Indonesia. The result panopticon see the illustration of the case there are power relations, and exacerbated by the presence of hate and conflict.

Abstrak :
Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga. ...... This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining.

Abstrak :
ABSTRAK
Aktivitas transshipment di laut lepas semakin meningkat, mencapai hampir 40% dari semuanya transshipment di dunia, dan aktivitas ini memiliki keuntungan dan kerugian. Satu Di sisi lain memberikan efisiensi bagi pelaku usaha perikanan, namun di sisi lain lebih memudahkan Praktek IUU Fishing. Penulis berpendapat bahwa dampak negatif pemindahan muatan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat aktor. Stok ikan di laut lepas cenderung berpindah muatan yang mendorong penangkapan ikan yang tidak memperhatikan unsur kelestarian. RFMO sebagai entitas yang diberi mandat untuk melestarikan stok perikanan laut bebas untuk menetapkan peraturan tentang pemindahan muatan di laut lepas, tetapi setiap RFMO memilikinya regulasi yang berbeda. Peneliti berfokus pada dua RFMO yang relevan Indonesia yaitu IOTC dan WCPFC yang dibandingkan dengan RFMO yang merupakan regulasi transfer muatannya terbaik, SEAFO. Peneliti juga menganalisis peran Indonesia dalam dua RFMO khususnya dalam konteks transshipment. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber relevan (Kementerian, Asosiasi Perikanan, dan Satgas 115). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam regulasi transshipment di laut lepas sebagai upaya konservasi stok ikan. Hasil dari studi ini adalah dari IOTC dan WCPFC mengizinkan kegiatan transshipment berdasarkan jenis kapal dan masih ada kekurangan perizinan, pelaporan dan pengawasan. Terakhir regulasi kedua RFMO sebenarnya mendorong peningkatan praktik transshipment di tengah laut dan tidak kurangi itu. Indonesia mendukung penuh larangan transshipment di laut lepas mengadvokasi hal itu di forum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam upaya menjaga stok ikan dan mengakomodir kebutuhan pelaku usaha, RFMO disarankan untuk mengizinkan jenis kapal tertentu untuk melakukan kelebihan muatan, Namun, harus dibarengi dengan mekanisme monitoring dan pelaporan yang ketat dengan target yang tertata setiap kapal transships di pelabuhan pada akhirnya. Praktek terbaik diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum yang mempengaruhi kinerja RFMO untuk melindungi stok ikan di laut lepas.
ABSTRACT
Transshipment activity on the high seas is increasing, accounting for nearly 40% of all transshipment in the world, and this activity has both advantages and disadvantages. One On the other hand, it provides efficiency for fishery business actors, but on the other hand it makes it easier for IUU Fishing Practices. The author argues that the negative impacts of transshipment are greater than the gains for actors. Fish stocks in the high seas tend to shift cargo which encourages fishing that does not pay attention to the element of sustainability. RFMO as an entity that is mandated to conserve the stocks of open sea fisheries to establish regulations regarding the transfer of cargo on the high seas, but each RFMO has different regulations. The researcher focuses on two RFMOs that are relevant to Indonesia namely IOTC and WCPFC which are compared to RFMO which is the best cargo transfer regulation, SEAFO. Researchers also analyzed Indonesia's role in the two RFMOs, especially in the context of transshipment. This research is a normative juridical study with data obtained from literature studies and interviews with relevant sources (Ministry, Fisheries Association, and Task Force 115). The aim of the research is to identify best practices in the regulation of transshipment in the high seas for the conservation of fish stocks. The results of this study are that the IOTC and WCPFC allow transshipment activities by ship type and there is still a lack of licensing, reporting and supervision. Finally, the second RFMO regulation actually encourages increased transshipment practices in the middle of the sea and does not reduce it. Indonesia fully supports the ban on transshipment on the high seas and advocates for this in international forums. The conclusion of this study is that In an effort to maintain fish stocks and accommodate the needs of business actors, it is recommended that RFMOs allow certain types of vessels to be overloaded, however, this must be accompanied by a strict monitoring and reporting mechanism with a structured target for each transships vessel at the port in the end. Best practices are in place to prevent violations of laws affecting the performance of RFMOs to protect fish stocks in the high seas.