Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah perizinan pertambangan pada dasarnya merupakan masalah hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan beschikking sepihak yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada perusahaan tambang yang mengajukan izin tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tetapi dalam penerbitan izin, terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi yang pada umumnya dalam bentuk maladministrasi keberpihakan, diskriminasi, konflik kepentingan, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan permintaan imbalan uang, barang dan jasa yang dapat mengarah ke perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam kasus tindak pidana korupsi perizinan pertambangan, pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut merupakan modus operandi utama yang digunakan. Sehingga terjadi perdebatan dalam menentukan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang merupakan ranah pertanggungjawaban administrasi yang tunduk dalam ketentuan hukum administrasi atau pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang tunduk dalam ketentuan hukum pidana. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan studi kepustakaan dan kasus. Hasil penelitian ini, secara jelas menjelaskan sudut perbedaan maupun persamaan yang membedakan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan pelanggaran administrasi. Pertama, menyangkut subjek, perbuatan dan objek. Kedua, menyangkut penyalahgunaan wewenang. Ketiga, menyangkut kerugian negara yang terjadi akibat penerbitan izin tambang. Selain itu dalam penelitian ini juga menyajikan beberapa analisis putusan yang menggambarkan bahwa pelanggaran administrasi merupakan modus operandi utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi perizinan pertambangan. Adanya penelitian ini mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dalam permasalahan tindak pidana korupsi dan pelanggaran administrasi perizinan pertambangan.

---

ABSTRACT
The issues of mining licensing are essentially a matter of administrative law. Its caused because licensing is one of the unilateral decisions beschikking given by government agencies or officials to mining companies that apply for mining licenses to conduct mining activities. However, in the issuance of mining licenses, there are administrative violations generally in the form of maladministration partiality, discrimination, conflict of interest, protracted delay, abuse of power, procedural deviation, and demand for money rewards, goods and services that may lead to corruption. In the mining licensing corruption cases, the administrative violations are the main modus operandi used. So there is a debate in determining the administrative violations which are the domain of administrative responsibility which is subject to the provisions of administrative law or corruption responsibility which is subject to the provisions of criminal law. By using normative legal research, this research answered the problems by literature and case study. The result of this research, clearly explained point of similarities and differences that distinguish administrative violations in corruption responsibility and administrative responsibility. First, concerning the subjects, acts and objects. Second, concerning abuse of power. Third, concerning the state losses consequenced of the issuance of mining licenses. In addition, in this research also presented some verdicts analysis describing that administrative violations are the main modus operandi in the occurrence of corruption of mining licensing. The existence of this research encourages the government and law enforcement to enforce the law in the problem of corruption and administrative violation in mining licensing.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang sanksi perpajakan atas penyalahgunaan transfer pricing di Indonesia. Metode penelitian di dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dipadukan dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia telah memiliki pengaturan transfer pricing di dalam hukum positif sebagai General Anti-Avoidance Rule, namun sanksi perpajakan atas penyalahgunaan transfer pricing tidak diatur secara spesifik, sehingga sanksi perpajakan atas penyalahgunaan transfer pricing mengacu pada sanksi perpajakan secara umum. Sebagai konsekuensinya, penyalahgunaan transfer pricing dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi pidana, walaupun secara umum merupakan pelanggaran administratif. Studi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239K/PID.SUS/2012 menunjukkan bahwa penyalahgunaan transfer pricing dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Walaupun demikian, penyelesaian secara administratif lebih diutamakan daripada penyelesaian secara pidana, karena sanksi pidana menurut Undang-Undang Perpajakan merupakan sarana akhir (ultimum remedium). Di samping itu, untuk kepentingan penerimaan negara Undang-undang Perpajakan memberi peluang untuk melakukan penyelesaian pidana perpajakan dengan pendekatan restoratif-rehabilitatif, sehingga sanksi pidana seharusnya hanya dikenakan untuk tindak pidana perpajakan yang serius dan yang tidak dapat dipulihkan serta berdampak sangat besar terhadap masyarakat.

---

The thesis analyzes tax penalties on transfer pricing abuses in Indonesia. The research methodology in the thesis is normative legal research with statute approach combined with case approach and conceptual approach. The researcher found that Indonesia has had transfer pricing regulation in tax law as general antiavoidance rule, but the tax penalties on transfer pricing abuses were not specifically regulated, so that the tax penalties on transfer pricing abuses refer to general provisions of tax penalties. As a consequence, the transfer pricing abuses in some particular conditions may be considered as criminal act and may be subject to criminal penalties, eventhough by defult they are administrative violances. The study on Indonesia Supreme Court Verdict Number 2239 K/PID.SUS/2012 has shown that the transfer pricing abuses in some particular conditions were considered as criminal acts. However, the administrative settlements are preferable than criminal settlements, because the criminal penalties by the tax law are a last resort (ultimum remedium). Beside that, for tax revenue reasons, the tax law gives an opportunity to settle the tax crime by restorative-rehabilitative approach, so that criminal penalties should be imposed only for the serious criminal acts which can not be restored and have huge impacts on society.