Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak cipta dan hak terkait merupakan komponen integral dalam karya sinematografi seperti film.  Upaya kolaboratif para pembuat film menghidupkan ide cerita, dengan para aktor mengambil peran untuk memerankan karakter dan adegan. Di bawah Undang-Undang Hak Cipta, aktor yang ditampilkan dalam film diberi hak ekonomi atas karya hak cipta film tersebut. Aktor juga membutuhkan perlindungan, selain pencipta karya seni. Aktor dalam sebuah produksi harus diberi pertimbangan khusus untuk waktu dan energi yang mereka curahkan untuk keahlian mereka. Meskipun Undang-undang Hak Cipta dimaksudkan untuk melindungi karya kreatif, seringkali undang-undang tersebut mengabaikan hak-hak pelaku. Hak Cipta, pada hakikatnya, adalah hak milik pribadi yang melindungi ekspresi seorang seniman atas ide-idenya dalam bidang sastra, sains, dan seni. Aktor sebagai pelaku pelaku pertunjukan mengikatkan diri melalui perjanjian dengan sutradara dan produser, yang memegang hak atas ciptaannya. Namun, jarang sekali aktor menerima royalti dalam perjanjian ini. Tujuan penelitian untuk menganalisa untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dan peraturan di Indonesia dapat mengatur pembayaran royalti untuk aktor film, serta mengusulkan model pelaksanaan pembayaran tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif, penulis menganalisis pengaturan pemberian royalti dan merumuskan model pemberian royalti kepada pelaku film. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan preskriptif untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi yang relevan, untuk memberikan rekomendasi untuk secara efektif menangani masalah terkait sistem royalti untuk aktor di industri film, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor berhak atas royalti, tetapi hanya jika ada kesepakatan sebelumnya dengan produser atau sutradara.  Untuk menentukan model royalti yang sesuai, persentase keuntungan dari media lain selain bioskop diusulkan.  Disimpulkan bahwa pemain berhak atas royalti berdasarkan hak terkait, tetapi hanya dalam kasus di mana model persentase disetujui sebelumnya.  Menurut penelitian, disarankan agar pembuat film dapat membangun ekosistem film yang mendukung pekerjaan dan kesejahteraan mereka. ......Copyright and related rights are an integral component in cinematographic works such as films. The filmmakers' collaborative effort brought story ideas to life, with actors taking on roles to portray characters and scenes. Under the Copyright Act, actors featured in films are granted economic rights to the film's copyrighted work. Actors also need protection, apart from creators of works of art. Actors in a production must be given special consideration for the time and energy they devote to their craft. Although Copyright Laws are intended to protect creative works, they often ignore the rights of perpetrators. Copyright, in essence, is a private property right that protects an artist's expression of his ideas in the fields of literature, science and art. Actors as performers bind themselves through agreements with directors and producers, who hold the rights to their creations. However, it is rare for actors to receive royalties under these agreements. The purpose of this research is to analyze to explore how laws and regulations in Indonesia can regulate the payment of royalties for film actors, as well as to propose a model for implementing these payments. Using normative legal research methods, the author analyzes the arrangements for granting royalties and formulates a model for awarding royalties to film actors. This legal research uses a prescriptive approach to analyze and collect relevant information, in order to provide recommendations for effectively addressing issues related to the royalty system for actors in the film industry, in accordance with Indonesian laws and regulations. The results show that actors are entitled to royalties, but only if there is prior agreement with the producer or director. To determine the appropriate royalty model, profit percentages from media other than cinema were proposed. It concluded that players are entitled to royalties based on related rights, but only in cases where a percentage model is agreed beforehand. According to research, it is suggested that filmmakers can build a film ecosystem that supports their work and well-being.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis bagaimana suara milik seorang penyanyi dapat dilindungi, khususnya terhadap tindakan peniruan suara menggunakan Kecerdasan Artifisial atau AI guna pembuatan cover lagu. Metode penelitian yang dipakai adalah pengkajian data sekunder yang termasuk buku, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian lain sebelumnya, serta fakta-fakta mengenai fenomena terkait. Penelitian terkait pelindungan suara milik seorang penyanyi dianalisis dari hak penyanyi sebagai pelaku pertunjukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan tergolong pemilik Hak Terkait menurut hukum Hak Cipta dan Hak Terkait. Namun, pengaturan hukum Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia belum mengatur dengan jelas dan spesifik terkait pelindungan atas suara pelaku pertunjukan. Maka, penelitian juga meninjau konsep hak publisitas yang sudah diterapkan beberapa negara untuk melindungi identitas seseorang, termasuk suaranya. Tindakan peniruan suara menggunakan AI dianalisis dari teori yang dikemukakan pendapat ahli bidang tersebut, serta penjelasan penyelenggara AI terkait proses peniruan suara. Proses peniruan suara mencakup tindakan yang melanggar hak penyanyi seperti mutilasi dan modifikasi ciptaan, serta fiksasi pertunjukan. Selain itu, tujuan peniruan suara menggunakan AI juga merupakan pelanggaran karena penyelenggara AI memanfaatkan identitas penyanyi untuk keuntungan ekonomis, yang mana dapat dilindungi dengan hak publisitas. Maka dari itu, dibutuhkan pelindungan, seperti konsep hak publisitas, yang diimplementasikan di peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan melindungi suara penyanyi secara spesifik. ......This thesis analyzes how a singer's voice can be protected, especially against acts of voice imitation using Artificial Intelligence or AI to create song covers. The research method used is the study of secondary data which includes books, laws and regulations, as well as the results of other previous research, as well as facts regarding related phenomena. Research related to protecting a singer's voice is analyzed from the singer's rights as a performer as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Singers' as performers are classified as owners of Related Rights according to Copyright and Related Rights law. However, the legal regulations for Copyright and Related Rights in Indonesia does not yet clearly and specifically regulate the protection of the voices of performers. So, the research also reviews the concept of right to publicity which has been implemented by several countries to protect a person's identity, including their voice. The act of voice imitation using AI is analyzed from theories put forward by experts in the field, as well as explanations from AI user regarding the voice imitation process. The process of voice imitation includes actions that violate the singer's rights such as mutilation and modification of the work, as well as fixation of the performance. In addition, the aim of voice imitation using AI is also a violation because the AI developers exploit the singer's identity for economic gain, which can be protected by the right of publicity. Therefore, the implementation of a protection, such as the concept of the right of publicity, is needed in Indonesian legislation which will specifically protect singers' voices.