Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan pada masa transisi politik dari rejim otoritarianisme menuju demokrasi harus menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan mgala tindakan an dilakukan oleh rejim terdahulunya, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan internasional. Pemberian mmesti menjadi salah satu mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk menjamin perdamaian dan kelancaran proses rekonsiliasi. Di Indonesia, ketentuan mengenai mmesti ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Namun demikian, legalitas amesti dal andangan hukum internasional masih mengundang banyak perdebatan. Atas dasar ini, penelitian ini dilakukan dan menghasilkantiga kesimpulan pokok. Pertama, meskipun pemberian mmesti merupakan hak yang dimiliki matu negara berdaulat, namun kasus menyangkut kejahatan internasional, mesti tidak boleh menciptakan impunitas sehingga harus dilarang. Kedua, dalam masa transisi politik, pemberian amnesti secara menyeluruh dapat melanggar .Right to Knore masyarakat karena menutup dan menghentikan akses masyarakat terhadap kebenaran. Namun demikian, terdapat kemungkinan justifikasi pemberian amnesti sepanjang "Right To Know" terpenuhi. Ketiga, mekanisme pemberian dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bertentangan dengan hukum internasional."

"Menyadari tingginya tingkat kejahatan, secara langsung maupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dan pemberian reaksi terhadap para tersangka pelaku kejahatan. Reaksi akan dapat melahirkan stigmatisasi yang menyebabkan seseorang yang secara yuridis formal belum dikatakan bersalah, telah dicap sebagai penjahat atau telah melakukan suatu perbuatan jahat. Teori labeling, dimana stigmatisasi menekankan pada suatu proses interaksi manusia yang mengasilkan adanya pemberian peranan, setelah peranan didefinisikan, maka disimpulkan adanya pemberian suatu cap terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau penyimpangan. Reaksi dalam penelitian ini, berujung pada pendapat James Garofalo dan analisa situasi William I Thomas serta diperkuat oleh penekanan teori labeling menurut Michalowsky dan outsider oleh Howard. S. Becker.Metode penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatoris, melakukan wawancara mendalam (depth interview) dan observasi partisipasi.lnforman penelitian, informan utama para tersangka pelaku kejahatan kekerasan sebanyak 7 (tujuh) orang dan informan pendukung sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari keluarga, teman dekat dan tenaga kesehatan di rumah sakit X. Untuk melindungi nama baik informan dan rumah sakit, semuanya menggunakan nama samaran.Hasil penelitian dan kesimpulan, adanya perlakuan yang berbeda dalam pelayanan kesehatan terhadap tersangka pelaku kejahatan kekerasan dengan tersangka pelaku kejahatan tindak pidana korupsi serta terhadap pasien biasa. Bentuk perlakuan yang lain adalah; Sering mendapatkan penolakan, dipermalukan, terpojokan, dicela, dihina dan mendapatkan perlakuan kasar. Pelayanan, fasilitas, tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan ala kadarnya. Adapun pandangan tenaga kesehatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, adalah; Mereka telah dicap (dilabel) sebagai penjahat, mereka bukanlah orang yang berkelakuan balk, Mereka sebagai tahanan dan bukan pasien. Sakit, luka tembak, penderitaan atau tekanan psikologis yang dialami oleh mereka akibat ulah perbuatannya sendiri dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, perbuatannya keji dan menyengsarakan masyarakat. Adanya pembedaan perlakuan, pandangan dan pelayanan kesehatan, maupun dalam bentuk fasilitas dan pengobatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam kategori diskriminasi."

"[ABSTRAKMedia massa merupakan alat komunikasi massa yang dapat mengkonstruksi realitas dalam masyarakat. Akan tetapi media massa cenderung bias dalam memberitakan suatu berita kejahatan, terutama pemberitaan tentang perempuan pelaku kejahatan. Penulisan ini menggunakan data skunder yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu, untuk melihat representasi perempuan pelaku kejahatan dimedia massa dan menganalisis bagaimana konstruksi yang dibangun media massa terhadap perempuan pelaku kejahatan. Hasil dari analisis tersebut adalah perempuan pelaku cenderung direpresentasikan dan dikonstruksikan negatif oleh media massa, sehingga membangun realitas palsu dan mempertegas stereotypes terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang di masyarakat.

---

ABSTRACTMass media is a tool which can construct reality in society. But mass media is biased in reporting a crime news, especially news about women offenders. This paper using secondary data who derived from previous studies, to see the representation of women offenders and analyze how the mass media construction about women offenders in mass media. The results of the analysis are female offenders tend to be represented and negative constructed by the media, so as to build a false reality and reinforced stereotypes against unbalanced power relations in society., Mass media is a tool which can construct reality in society. But mass media is biased in reporting a crime news, especially news about women offenders. This paper using secondary data who derived from previous studies, to see the representation of women offenders and analyze how the mass media construction about women offenders in mass media. The results of the analysis are female offenders tend to be represented and negative constructed by the media, so as to build a false reality and reinforced stereotypes against unbalanced power relations in society.]"

"ABSTRAKKejahatan pencurian dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang biasa disebut sebagai perampokan, menyumbangkan 3% dari total keseluruhan kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015. Untuk merumuskan intervensi terhadap kejahatan ini, dibutuhkan pemahaman mengenai pola-pola modus pelaku yang muncul di dalam kasus-kasus perampokan. Dengan perspektif teori pilihan rasional, didapatkan tujuh pola yang muncul di dalam perampokan seperti usia dan jenis kelamin pelaku, jumlah pelaku, waktu, tempat, penggunaan senjata, dan perlukaan terhadap korban. Analisis menunjukkan pola-pola yang dominan di dalam masing-masing modus. Hasil penulisan dapat menjadi pandangan yang berguna untuk memetakan kejahatan perampokan.

---

ABSTRACTRobbery makes around 3% of total crime in Indonesia at the year of 2015. To formulate the intervention for this specific crime, the mapping of offenders modus patterns is necessary. With the insight from rational choice theory, it is known that there are seven important patterns in robbery such as age and sex of the offender, number of offender, time, place, use of weapon, and injuring of the victim. The analysis show the dominant pattern of each modus and indicators. The result can give some useful insights to the effort of mapping robberies."

"Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari dampak kejahatan terhadap korban, perlakuan korban dalam sistem peradilan pidana, serta interaksi pelaku ? korban dalam suatu kejahatan. Dalam kasus perempuan sebagai pelaku kekerasan, perlu ditinjau interaksi pelaku perempuan dan korban laki-laki. Perempuan sebagai pelaku diduga sebelumnya menjadi korban kekerasan seksual. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual lain, kasus kekerasan kekerasan seksual yang dialami perempuan pelaku juga tidak diproses karena minimnya bukti. Perempuan sebagai pelaku diproses dan kasus perempuan sebagai korban tidak diproses. Melalui tinjauan viktimologi dan hukum berspektif perempuan-lah penegakan hukum pada kasus ini ditinjau. Dengan menggunakan metode penelitian socio-legal, skripsi ini melihat sebab perempuan melakukan kekerasan dan analsis unsur sosiologis yang digunakan hakim dalam memutus perkara perempuan sebagai pelaku

---

Victimology study the impact of crime for the victim, the treatment of the victim in criminal justice system, and interaction between perpetrator and the victim of crime. In case of women acted as a perpetrator of violence, it needs tobe observed the cause of that action. Women perpetrator is fathomed as a victim of sexual assault before. However, like the other cases of sexual assault, the case of women who become victim of sexual assault and offender of violence are not processed by the police. Meanwhile, the female offender is processed by the police. Through victimology persperctive and feminist legal theory, law enforcement at this case will be observed. By using the method of socio-legal research, this thesis sees why women commit violence. It analyze the sociological element that?s employed by the judge at this case"

"ABSTRAKDalam kurun waktu lima tahun terakhir Indonesia dikejutkan oleh maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, beberapa kasus menimbulkan puluhan korban dari satu pelaku. Menyikapi hal ini, pihak perumus kebijakan memfokuskan perhatiannya kepada upaya pemberatan hukuman semata, pemerintah menganggap bahwa sanksi yang ringan merupakan penyebab kasus terus bertambah. Padahal jika kita mencermati secara lebih luas, terdapat beberapa tipe pelaku kejahatan seksual, salah satunya pengidap pedofilia. Pedofilia dalam ilmu psikologi dikenal sebagai suatu gangguan seksual yang membutuhkan treatment bukan penghukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah kebijakan pidana tertentu perlu diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual yang mengidap pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat eksploratoris dengan menelusuri landasan teori pidana dan pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pada sistem peradilan pidana modern tidak hanya memandang perbuatan namun juga pelaku. Perkembangan pemidanaan ini melahirkan ide rehabilitasi dan individualisasi pidana. Konsep rehabiltasi dan individualisasi pidana ini pun sejalan dengan Pasal 10(4) Konvensi Hak Sipil dan Politik dan UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pemidanaa bertujuan merehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada masyarakat, sehingga kebijakan khusus bagi pelaku yang mengidap pedofilia diperlukan untuk merehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada masyarakat.

---

ABSTRACTOver the past five years, people around Indonesia watched in fear and heartbreak as the number of sexual offences against children has risen. The several cases cause more than one victims from each perpetrator. Legislators and executives zealously react this problem by tightening laws to regulate the heavier sentence. They contend that the insufficient punishment has significant role in the increasing number of sexual offense. In fact, if we see in a wider perspective, sexual offence against children is not merely about criminal act. Sex offenders are classificated into four types, one of them is pedophilic offender. In psychology, Pedophile is known as an abnormal attraction which requires treatment, not punishment. This research aims to investigate whether the distinctive criminal law policy should be regulated for pedophilic offender. This research is a normative juridical, with an approach in legislation, comparison and approaches in cases (case approach), also explores several number of theories of sentencing. Based on this research, it can be concluded that under the modern criminal justice system, both offense conduct and offender characteristic have significant role in sentencing decisionmaking. This concept formulated individualized tailoring of sentences and rehabilitative model which confirming to the concept of correctional board under Law No 12/1995 and rehabilitative model Article 10(4) ICCPR. Therefore, the distinctive criminal law policy for pedophilic offender should be regulated in order to rehabilitate and to resocialize the offenders.;"

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status dan jabatan tinggi serta berasal dari berbagai latar belakang sosiologis dan psikologis. Teori yang dipakai dalam skripsi ini ialah teori white collar crime, karir kriminal, kecurangan individu, dan group cohesiveness. Metode yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Skripsi ini memaparkan profil koruptor Indonesia era KPK periode 2005-2013 yang dijabarkan melalui perspektif kriminologi mencakup identitas profesi, latar belakang sosiologis, dan latar belakang psikologis. Pada bagian pembahasan, skripsi ini membahas profil koruptor Indonesia serta adanya persilangan antara dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil koruptor tersebut sebagai refleksi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Skripsi ini dilengkapi pula dengan pembahasan dari kacamata hukum, sosiologi, dan pengamat korupsi Indonesia. Skripsi ini berusaha mencari solusi efektif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang; mencakup rekomendasi akademis dan strategis yang dipaparkan pada bab akhir dari skripsi ini.

---

This thesis is based upon corruption phenomenon in Indonesia those were occupied by the people who have high status and position who come from various sociological and psychological background. The theory used in this thesis are white collar crime, criminal career, individual fraud, and group cohesiveness. The method used is qualitative method with documents study, interviews, and secondary data retrieval as data gathering technique. The data sources were obtained from Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) and Indonesian Corruption Watch (ICW). This thesis shows Indonesian corruptor profile in KPK era within the year of 2005 - 2013 which is explained through criminological perspective encompasses professional identity, sociological background, and psychological background. In the discussion part, this thesis discusses Indonesian corruptor profile by means of crossing among the dimensions within the profile as a reflection from corruption eradication in Indonesia this one last decade. This thesis is also completed by the discussion from law, sociology, and Indonesian corruption observer perspective. This thesis tries to find the effective solution to corruption eradication in Indonesia for the coming years; comprises the academical and strategical recommendation those both are explained in the last chapter of this thesis."