Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia mengatur hukum paten dalam UU No. 13 Tahun 2016 yang mengacu pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property. Salah satu invensi yang dapat diberi paten berdasarkan undang-undang tersebut adalah obat-obatan. Perlindungan paten terhadap obat-obatan menimbulkan permasalahan terkait akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah dan mudah didapatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan paten yang diatur dalam kedua konvensi internasional tersebut, yakni compulsory licensing. Keberlakuan compulsory licensing untuk membuka akses terhadap obat-obatan dipertegas dengan dideklarasikannya Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health yang pada pokoknya memperbolehkan pemerintah suatu negara peserta untuk melaksanakan sendiri paten terhadap obat-obatan demi kepentingan masyarakat umum, atau dikenal dengan istilah government use. Skripsi ini mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait paten dan compulsory licensing di dunia dan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan esensial di dunia dan di Indonesia, dan bagaimana dampak pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan esensial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil penelitian berdasarkan topik terkait. Kesimpulan yang didapatkan adalah pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan di Indonesia telah berhasil mencapai tujuannya yakni guna kepentingan kesehatan masyarakat umum meskipun terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, serta pelaksanaan paten oleh pemerintah di Indonesia yang berpotensi merugikan pemegang paten yang patennya dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat menghambat pengembangan dan penelitian obat-obatan baru. ......Indonesia regulates patent law in Law no. 13 of 2016 which refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property. One of the inventions that can be granted a patent based on the law is pharmaceutical products. Patent protection for pharmaceutical products raises problems related to public access to affordable and easy to obtain drugs. To solve this problem, there is flexibility in the implementation of patents regulated in the two international conventions, namely compulsory licensing. The application of compulsory licensing to open access to medicines was confirmed by the declaration of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health which basically allows the government of a participating country to apply its own patents on drugs for the benefit of the general public, known as government use. This thesis takes 3 (three) main problems, namely how the regulations related to patents and compulsory licensing in the world and in Indonesia, how is the implementation of government use patents on essential medicines in the world and in Indonesia and how is the impact of the implementation of government use patents on essential medicines in Indonesia. The research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by research results based on related topics. The conclusion is that the implementation of government use patents on essential medicines in Indonesia has succeeded in addressing the interests of the public's health interests, although there are some deficiencies that need to be corrected, as well as the implementation of government use patents on essential medicines in Indonesia which can potentially inflict a financial loss to the patent holders whose patents are executed by government use so that it can hold up the development and research of new medicines.

Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan perlindungan paten terhadap obat antiretroviral ARV HIV/AIDS serta bagaimana akses publik terhadap obat ARV yang dilindungi paten di Indonesia diulas dengan studi kasus penggunaan Pasal 31 TRIPS sebagai fleksibilitas perlindungan paten berupa lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah di beberapa negara.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah obat ARV termasuk obat esensial sehingga pemenuhan akses ketersediaan dan keterjangkauannya merupakan kewajiban bagi negara untuk menjaminnya. Terdapat permasalahan ketika harga obat ARV yang dilindungi paten sangat tinggi sehingga untuk mengupayakan akses terhadap obat-obatan ARV yang dilindungi paten, maka Indonesia memanfaatkan celah perlindungan paten yang disebut dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat ARV.Namun Indonesia belum dapat melaksanakan dengan maksimal fleksibilitas TRIPS yang tersedia yaitu mekanisme Lisensi Wajib untuk akses obat-obatan guna pengobatan penyakit manusia karena belum ada Peraturan Menteri yang mengaturnya. ...... This thesis explains about the issue of patent protection of antiretroviral drugs ARVs HIV AIDS and how public access to patent protected antiretroviral drugs in Indonesia is reviewed by the case studies of the use of Article 31 TRIPS as the patent protection flexibility which is form of compulsory license and the government use in several countries. The research method in writing this thesis is juridical normative.The findings to be presented in this research are the fulfillment of access to availability and affordability ARV drugs which are including essential drugs is the government rsquo s obligation to ensure it. There is a problem when the price of patent protected antiretroviral drugs is high that in order to seek access to patented ARV drugs, Indonesia exploits patent protection gaps called patents by the government against ARV drugs. However, Indonesia has not been able to exploits TRIPS flexibility maximally in Compulsory License mechanism for access to drugs for the treatment of human diseases is just because there is no Ministerial Regulation.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah yang diterapkan dalam pengaturan Paten, ketika suatu paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden. Kemampuan membangun serta mengembangkan teknologi pertahanan dan keamanan sangat penting, bila invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara akan mengakibatkan pemegang paten tidak dapat melaksanakan hak ekslusifnya, dan terdapat frasa proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, alasan pertimbangan dalam memutus jumlah imbalan yang wajar atas pelaksanaan paten oleh pemerintah menjadi problematika. Lebih lanjut penelitian yang berfokus memberikan perlindungan terhadap inventor dan/atau pemegang paten untuk invensi maupun paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena begitu pentingnya pemahaman terkait konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, serta alasan pertimbangan dalam memutuskan imbalan yang wajar kepada pemegang paten, maka penelitian yang bersifat doktrinal diarahkan untuk mencari pemecahan permasalahan dan memberikan pemahaman. Setelah melakukan penelitian pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa syarat bila pemerintah ingin melaksanakan paten berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, tidak dapat melaksanakan hak eksklusif bukan berarti menghilangkan hak karena pemegang paten tetap berhak untuk mengajukan gugatan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atas paten miliknya. Selain itu terkait dengan imbalan yang wajar harus dilaksanakan dengan negosiasi hipotetis antara pemerintah dan pemegang paten. ......This paper analyzes how the concept of government use of patent is applied in Patent regulations, when patents related to nation defense and security are implemented by the government through Presidential Regulations. The ability to build and develop defense and security technology becomes very important, when an invention related to national defense and security will result in the patent holder being unable to exercise his exclusive rights, and the phrases other processes and/or apparatus for the defense and security of the State. In further developments, the reasons for consideration in deciding the amount of reasonable remuneration for the government use of patent become problematic. Further research is focused on providing protection to inventors and/or patent holders for inventions and patents implemented by the government. Given the importance of understanding the concept of patent implementation by the government for patents related to defense and security of the state, as well as the reasons for consideration in deciding reasonable compensation to patent holders, doctrinal research is directed at finding solutions to problems and providing understanding. After conducting research on the government use of patent on patent rights related to national defense and security, there are several conditions if the government wants to implement patent rights related to national defense and security, cannot exercise exclusive rights does not mean eliminating rights because the patent holder still has the right to file a lawsuit for violations committed by the government on its patent rights. In addition, the provision of reasonable remuneration must be carried out through hypothetical negotiations between the government and the patent holder.