Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seorang manusia dalam hidupnya mengalami tiga peristiwa penting,yaitu waktu dilahirkan, perkawinan dan pada waktu ia meninggal dunia.Ketika manusia meninggal dunia, maka beralihlah segala yang ditinggalkan si wafat kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam KUHPerdata dikenal dua Cara untuk menjadi ahli waris, yaitu menurut Undang-undang dan penunjukan dalam surat wasiat atau testament. Dalam hal mewaris dengan ketentuan testamen, pewaris dapat menentukan siapa-siapa yang dapat menggantikan atas harta kekayaan yang ditinggalkannya.Pewasiat juga dapat mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat yang bertugas mengawasi bahwa wasiat itu dilaksanakan sesuai dalam surat wasiat itu. Seorang pelaksana wasiat berkewajiban untuk menyelenggarakan sebaik-baiknya kepentingan ahli waris yang dipercayakan kepadanya oleh si pewaris. Pelaksanaan atas suatu wasiat bagi ahli warisnya dalam suatu kasus, mungkin terdapat masalah Apakah tindakan pelaksana wasiat dalam kasus telah sesuai dengan isi wasiat. Mengapa Pengadilan dapat menetapkan pelaksana wasiat berhak untuk menjual obyek wasiat si penerima wasiat. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang aria. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatit.Hasil penelitian akan bersifat evaluatif analitis. Apapun alasannya, siapapun yang menjadi pelaksana wasiat adalah salah jika pelaksana wasiat melanggar isi dari wasiat dan bertindak atas kemauannya sendiri sehingga merugikan kepentingan si penerima wasiat dan menerima hasil penjualan warisan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal memberikan penetapan, Hakim tidak berdasarkan pada kepentingan si pewaris dalam wasiatnya, hak ahli waris atas wasiat si pewaris dan aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban seorang pelaksanan wasiat_Masih sedikit pakar ilmu hukum yang secara benar-benar mengetahui tentang hukum waris dalam prakteknya bagi masyarakat yang awam tentang masalah hukum waris terkadang tidak mengurus harta warisan apabila si pewaris telah meninggal dunia dikarenakan kurangnya pemahaman.Kewajiban kita semua sebagai praktisi hukum untuk mendalami hukum waris sehingga dapat memberikan penerangan dan penjelasan-penjelasan yang baik tentang hukum waris kepada masyarakat kita.

---

People pass through at least three most important phases, that are, when he/she was born, getting married and pass away. By the time the latest happens, the whole assets he possessed during his lifetime will be transferred to the family members he left.The Book of Civil Law mentions about two ways to appoint a heir, the one according to the law, or the one referring to the testament/probate. In case the one happens is the latest mentioned, the inheritor has right to select whom is to receive the assets he left. The inheritor also has right to appoint an executeur testamentair who is obliged to supervise and ensure that the testament was carried out appropriately. An executeur testamentair has duty to execute the testament as best as he/she can to ensure that the heir's right is filled as intended by the inheritor. However, there is possibility that the implementation could be problematic, particularly concerning whether the conducts of the executeur testamentair has already been in accordance with the testament entrusted. Including in case where the court decided to give right to the executeur testamentair to sell the testamented object to the heir. This research is a juridical normative literature study, conducted by scrutinizing the existing secondary data (literatures).

Abstrak :

Tesis ini membahas tentang kasus penolakan pengangkatan pelaksana wasiat menyebabkan wasiat menjadi terhambat pelaksanaannya. Permasalahannya adalah terdapat dua dokumen yang disiapkan agar langsung ditandatangani oleh para ahli waris. Kedua dokumen tersebut tidak dibacakan serta dijelaskan terlebih dahulu kepada para ahli waris, sehingga hanya 9 dari 15 ahli waris yang menandatanganinya. Kedua dokumen tersebut yakni Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama yang berisi mengenai pengangkatan pelaksana wasiat baru. Penulis mempertanyakan bagaimana kedudukan kedua dokumen tersebut serta tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif lalu dijabarkan dalam bentuk deskriptif analitis. Kedudukan kedua akta yang ditolak para ahli waris merupakan akta partij atau akta pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan karena tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi. Tanggung jawab notaris terhadap kedua akta yang tidak dibacakan, tidak diberikan atau diperlihatkan isinya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yakni notaris dapat diberi sanksi yang ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila isi akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pembagian warisan.

---

This thesis discusses the case of rejection of the appointment of executor of a will which causes the will to be hampered by its implementation. The problem is that there are two documents prepared to be signed directly by the beneficiary. Both documents were not read out and explained in advance to the beneficiaries, so only 9 of the 15 heirs signed. Both documents are the Deed of Joint Statement and Collective Agreements concerning the appointment of executors of the new will. The author questioned how the position of the both documents and the notary’s responsibility for the deed made. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research typology. The author uses secondary data collected through literature. The research data is analyzed qualititatively and then described in descriptive analytical form. The position of the two deeds rejected by the beneficiary is the type of partij deed or deed of the party that has power of proof such as the deed under the hand because it is not read by the notary before the parties and witnesses. The notary’s responsibility for the two deeds that are not read out, not given or shown in their contents, based on Undang-Undang Jabatan Notaris and Kode Etik Notaris, namely the notary may be sanctioned by Majelis Pengawas Notaris. Notary can also be asked for civil liability if the contents of the deed cause a loss to the distribution of inheritance.

 

Key words:

Executor of Testament, Position of Deed, Responsibility of Notary

 

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pelaksana wasiat yang diamanatkan dalam akta hibah wasiat. Pelaksana wasiat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi menghambat pelaksanaan amanat wasiat. Terutama pada kasus yang diangkat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 PK/Pdt/2018, pelaksana wasiat yang ditunjuk tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan akta hibah wasiat. Hal tersebut terjadi karena terdapat konflik kepentingan yang disebabkan pelaksana wasiat yang merupakan ahli waris golongan 2 (dua) dan tidak terdapat ahli waris legitimaris. Notaris sebagai pejabat pembuat akta yang dalam kasus ini membuatkan akta wasiat memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa penunjukan pelaksana wasiat perlu diperhatikan apakah memiliki konflik kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan wasiat. Simpulan kedua Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta wasiat, Notaris perlu memberikan penjelasan mengenai hukum waris kepada penghadap sebelum penandatanganan akta wasiat. Sebagai tambahan, sebaiknya Notaris meminta pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pembuat wasiat untuk ikut hadir menghadap Notaris saat penandatanganan akta sebagai saksi pengenal penghadap. Lebih lanjut pelaksana wasiat sebaiknya diminta menandatangani surat pernyataan untuk menegaskan akan melaksanakan wasiat sebaik-baiknya. ......This study discusses the liabilities of the executor as mandated in the testament (bequeathed grant). The executor who has a conflict of interest has the potential to hinder the implementation of the testament. Especially in this case based on the Supreme Court Decision Number 701 PK/Pdt/2018, the appointed executor of the testament is a class 2 (two) heir and there are no legitimaris heir. The notary as the official making the deed who in this case makes the will has a certain role. To answer the problem, a juridical-normative legal research method is used with an explanatory research typology. The results of the research conducted, it was concluded that the appointment of the executor of the testament needs to be considered whether there is a conflict of interest related to the implementation of the testament. The second conclusion is that a Notary in carrying out his position needs to provide legal counselling regarding the deed he made. In making a testament, the Notary needs to provide an explanation of the inheritance law to the appearer before signing the testament. In addition, the Notary should ask the executor of the testament appointed by the testator to be present before the Notary at the signing of the deed as identifying witness. Furthermore, the executor should be asked to sign a statement to confirm that he will carry out the will as well as possible.

Abstrak :
Konversi hak atas tanah dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dengan diperlukannya suatu pendaftaran tanah agar diterbitkannya suatu sertipikat untuk dapat melakukan perbuatan hukum seperti pemberian warisan. Cara mendapatkan suatu warisan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan dengan kehendak terakhir dari seseorang yang dituangkan ke dalam suatu wasiat (testament). Permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksana wasiat sebagai pemilik tanah bekas hak eigendom verponding yang belum dilakukan konversi terlebih dahulu namun disertipikatkan oleh ahli waris lainnya dan kedudukan harta peninggalan pewaris yang diberikan kepada pelaksana wasiat melalui hibah wasiat terhadap golongan kedua. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap pelindungan hukum yang diperoleh oleh pelaksana wasiat adalah ketika menerima hibah wasiat berupa tanah dan bangunan, dapat mengajukan pendaftaran melalui permohonan dan pemberian hak tanah dengan status tanah negara, namun ternyata adanya surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris lainnya yaitu saudara kandung pewaris yang masih hidup tanpa menjadikan pelaksana wasiat sebagai pihak, maka perlindungan hukumnya adalah berupa pembatalan surat keterangan waris dilanjutkan dengan penetapan kembali ahli waris sehingga pelaksana wasiat masuk sebagai pihak dan melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik. Terhadap terbitnya Sertipikat atas nama ahli waris golongan kedua, dapat diajukan permohonan pencatatan blokir oleh pelaksana wasiat sebagai bentuk perlindungan hukum atas konflik terhadap tanah dan bangunan yang dimiliki pelaksana wasiat. Penetapan kembali terhadap surat keterangan waris memasukkan pelaksana wasiat sebagai ahli waris pengganti dan pelaksana wasiat berdasarkan akta hibah wasiat, sesuai dengan Pasal 917 KUHPerdata seluruh harta pewaris dapat diberikan kepada pelaksana wasiat. Dengan demikian, kedudukan harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah dalam kekuasaan pelaksana wasiat berdasarkan hibah wasiat yang diberikan kepadanya. Saran terhadap penelitian ini tanah negara yang diperoleh melalui hibah wasiat dilakukannya permohonan dan pemberian hak oleh pelaksana wasiat agar tidak bernilai nihil serta dalam menentukan kedudukan harta peninggalan pewaris tidak hanya melihat adanya sertipikat hak guna bangunan yang terbit atas nama ahli waris golongan kedua, tetapi juga melihat adanya akta hibah wasiat atas nama pewaris. ......Conversion of land rights can provide legal protection for landowners who require land registration to issue a certificate to be able to carry out legal actions such as inheritance. An inheritance can be obtained by following the laws of the law or by following the testament of a person. The problem in this study was the legal protection of the testator as the owner of the former eigendom verponding land that had not been converted first but was certified by other heirs, as well as the status of the testator's inheritance granted to the testator through a bequest to the second group. This study used doctrinal research data collection procedures in the form of a literature review. The result of the research on the legal protection obtained by the testamentary executor was that when receiving a bequest in the form of land and buildings, it can apply for registration through an application and grant land rights with the status of state land, but if it turns out that there is a certificate of inheritance made by other heirs, namely the siblings of the living testator without making the testamentary executor a party, then the legal protection is in the form of canceling the certificate of inheritance followed by re-determination of the heirs so that the testamentary executor enters as a party and conducts land registration for the first time sporadically. To prevent the issuance of a certificate in the name of the second group of heirs, the testamentary executor can file an application for blocking registration as a form of legal protection against conflicts over land and buildings owned by the testamentary executor. The re-determination of the heirs includes the testamentary executor as a substitute heir and the testamentary executor based on the deed of testamentary grant, in line with Article 917 of the Civil Code, all of the testator's property can be given to the testamentary executor. Therefore, the position of the property left by the testator is in the power of the testamentary executor based on the testamentary grant given to him. The suggestion for this research is that state land obtained through testamentary grants should be applied for and given rights by the testamentary executor so that it is not worthless and in determining the position of the testator's estate, it looks not only at the existence of a building use right certificate issued in the name of the second group of heirs, but also at the existence of a testamentary grant deed in the name of the testator.

Abstrak :
Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut mempunyai akibat yang berbeda. Jadi, harus dipahami ketentuan manakah yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris. Salah satu kasus yang berkaitan adalah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/2018 dimana akta wasiat dalam kaus tersebut telah dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan KUHPer. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan saksi dalam proses pembuatan akta wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana akibat terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam kasus Putusan No. 400K/Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa saksi akta dalam pembuatan akta wasiat dalam Kasus di atas tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHPer dan hanya memenuhi syarat dalam UUJN. Padahal KUHPer merupakan lex specialis dari ketentuan dalam UUJN sehingga pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah pengangkatan pelaksana wasiat di dalamnya juga menjadi batal sehingga pelaksana wasiat tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus harta pewaris. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN dikarenakan bisa saja terdapat peraturan lain yang berlaku sebagai lex specialis dari ketentuan dalam UUJN.

---

In the process of making a general testament deed in front of a notary public, the provisions in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 (UUJN) and also provisions in the Civil Code (KUHPer). There might be different provisions in both regulations, one of which is the provision of witness conditions in a process of making a deed. In the Criminal Code, notary employees are prohibited from being witnesses in the process of making a testament, while in the UUJN there is no such prohibition. Breach on both, of the two provisions have different consequences. So, it must be acknowledged which provision apply in making a testament in front of a notary. One of the related cases is in the case of the Supreme Court Decision No. 400K/Pdt/2018 where the testament of the case has been canceled for the reason that it violates the provisions of the KUHPer. Therefore, the questions raised in this study are how the witness's validity in the process of testament making is carried out in front of a notary and how the consequences of the testament executor of the court-canceled testament (refer to the case of Decision No. 400K / Pdt / 2018)This research is conducted using a normative juridical research method with analytical descriptive research type. The conclusion of this study is that the deed's witness in making the deed in the case above is not valid because it does not meet the conditions set out in the Criminal Code and only meets the requirements in the UUJN. Even though the KUHPer is a lex specialis of the provisions in the UUJN so that the violation of these provisions cause the testament to be canceled. The legal effect of the cancellation is that the appointment of the executor in it also becomes null and void so that the executor of the testament does not have the authority to take care of the property of the heir. Suggestions that can be given from this research are notaries must always pay attention to other laws and regulations besides UUJN because there may be other regulations that apply as lex specialis from the provisions in UUJN.