Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelabuhan merupakan suatu pinto gerbang dan pemetancar hubungan antar daerah, pulau dan bangsa yang dapat memajukan daerah belakangnya. Dengan pelabuhan sebagai salah satu terminal transportasi yang berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu kawasan dan secara global akan mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa, terutama negara kepulauan seperti negara kita. Pelabuhan ditinjau dari segi penggunaannya salah satunya adalah pelabuhan penumpang. Fungsi dari pelabuhan penumpang ini yaitu melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang akan bepergian dengan menggunakan sarana jasa angkatan laut. Dewasa ini jumlah pengguna jasa angkutan taut semakin meningkat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya biaya jasa angkatan udara. Semakin bertambahnya pengguna jasa angkatan taut, dan dengan keterbatasan kapasitas terminal penumpang yang ada, sehingga diperlukan suatu konsep guna pengembangan terminal penumpang di tahun-tahun mendatang. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan kebutuhan fasilitas dermaga dan kebutuhan ruang terminal penumpang terhadap jumlah arus penumpang, kunjungan kapal dan jika terminal penumpang ini melayani talon jemaah haji khususnya untuk wilayah dabotabek untuk jangka tahun mendatang. Dalam hal ini penulis mengambil daerah studinya terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa, untuk jangka tahun mendatang dermaga dan ruang terminal penumpang di pelabuhan Tanjung Priok perlu pengembangan secara khusus.

Abstrak :
Pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya berperan sebagai noda transportasi, tetapi juga sebagai klaster ekonomi. Dengan ini, pelabuhan menarik perusahaan untuk berkumpul di dekat pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model klaster sehingga efek klaster pelabuhan terhadap ekonomi dan lingkungan bisa diantisipasi oleh pemerintah. Dengan menggunakan metode sistem dinamis dan kalster pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai sistem referensi, penelitian ini mampu menjelaskan efek klaster pelabuhan terhadap ekonomi dan lingkungan dan juga faktor penentu terjadinya efek tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kehadiran klaster pelabuhan mampu meningkatkan ekonomi namun disisi lain memperburuk kualitas udara di sekitar pelabuhan. Tiga kebijakan yaitu kebijakan pengembangan free-trade zone, kebijakan instalasi shore power system, dan kebijakan yang menggabungkan pengembangan free-trade zone dan instalasi shore power system, diujikan pada model untuk mendemonstrasikan sensitivitas ekonomi dan lingkungan akibat pertumbuhan klaster pelabuhan. ......Port like Port of Tanjung Priok is not only serve as transport node, but also is an economic cluster. By this, port attract companies to converge in proximity to seaport and form port cluster. This study aims to obtain port cluster model so the effects of port cluster to economics and environment can be anticipated by the government. By using System Dynamics as the methodology and Tanjung Priok port cluster as reference system, this study is able to explain the effects of port cluster to economics and environment so do its determinants. This study reveals that the existence of port cluster is able to increase the economy at the other hand worsen the air quality around port area. Three policies, freetrade zone establishment, shore power system installation, and combination of free trade zone and shore power system are tested in model to demonstrate the sensitivity of port cluster growth to the economy and environment.

Abstrak :
Artikel ini membahas tentang perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok mulai dari awal pembangunannya pada 1883 hingga 1925 ketika pelabuhan telah dilengkapi dengan stasiun. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan proyek yang dibangun sebagai respons dari pembukaan Terusan Suez di Mesir yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan kemaritiman dari Eropa menuju Timur Jauh, termasuk Hindia Belanda. Konsekuensinya, Pelabuhan Sunda Kelapa tidak dapat lagi menampung pesatnya aktivitas perkapalan dengan laut sebagai jalur utamanya. Sebagai penggantinya, pemerintah membangun Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini ditempatkan sebagai bagian dari historiografi maritim di Indonesia yang bertujuan mengungkap kejayaan pada masa silam. Dengan demikian, penulis membahas persoalan sebagai berikut: (1) realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok (2) kondisi Pelabuhan Tanjung Priok (3) pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan (4) unsur-unsur penunjang di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, artikel ini juga memuat aktivitas pelabuhan sebelum pendirian kelembagaan formal Pelabuhan Tanjung Priok.

Abstrak :
Kawasan Asia Psifik merupakan tujuan utama pemasaran komoditi ekspor negaranegara di dunia dan mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat oleh karena itu diprediksi abad 21 mendatang merupakan Abad Asia Pasifik. Indonesia merupakan negara yang teletak diantara dua benua dan dua samudera yang merupakan salah sate pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Asia Pasifik. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia memiliki potensi besar dalam percaturan perdagangan di dunia internasional, sehingga kontribusi indonesia bagi perkembangan perdagangan dan ekonomi di kawasan ini akan semakin meningkat. Arus perdagangan yang makin pesat ini sangat berpengaruh pada sistim angkutan muatan dari segala sisi, balk darat, laut, maupun udara. Terutama pada arus angkutan laut sebagai modes terbesar dalam transportasi barang akan memegang peranan penting pada proses perkembangan mendatang. Untuk menunjang dan memperlancar distribusi barang pada transportasi laut maka diperlukan suatu sarana angkutan dan sistim angkutan yang memenuhi segi-segi keamanan, kecepatan, kemudahan, kelancaran, keteraturan, murah dan nyaman. Penggunaan ped kemas dalam pengangkutan barang merupakan salah sate alternatif yang tepat untuk tujuan tersebut dan diperkirakan penggunaan ped kemas akan berkembang pesat pada waktu mendatang. Pelabuhan sebagai salah sate mata rantai dalam tranportasi laut memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran arcs distribusi peti kemas, maka hams selalu diperhatikan masalah kualitas dan efisiensi pelayanan pada sisi ini. Peralatan yang baik dengan kapasitas besar bukan berard memberikan hasil yang maksimal dalam penanganan muatan di pelabuhan. Salah satu masalah yang sering timbul adalah seringnya terjadi stagnasi di lapangan penumpukan bukan akibat kekurangan jumlah atau kapasitas slat bongkar muat, melainkan karena sistim yang digunakan belum optimal. Tugas akhir ini akan menganalisa pengg un an sistim dan kapasitas alat yang tepat pada suatu lapangan penumpukan ped kemas dengan menggunakan program linear dengan tujuan mendapatkan sistim yang optimal dan efisien bagi sebuah lapangan penumpukkan pada umumnya, JICT pada khususnya.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini menggambarkan tentang konflik sosial yang terjadi terkait dengan sengketa lahan antara PT.Pelindo II dengan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang kemudian dikenal dengan nama ?Mbah Priok?. Konflik sosial yang terjadi kemudian mengalami puncaknya dengan terjadinya bentrokan antara massa dari simpatisan ahli waris makam ?Mbah Priok? dengan petugas Satpol PP dibantu Polisi dan unsur lainnya pada 14 April 2010. Kerusuhan yang terjadi saat pembongkaran makam ?Mbah Priok? ini, kemudian menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka, selain juga kerugian materil. Maka untuk menyelesaikan konflik seperti ini, diperlukan upaya penanganan agar persitiwa ini tidak meluas, sehingga menimbulkan masalah baru. Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polri dalam kapasitasnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, mempunyai andil untuk menyelesaikan konflik tersebut dalam rangka meredam, dan membantu penyelesaian konflik dengan damai dan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Polres Pelabuhan Tanjung Priok kemudian berusaha menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengedepankan upaya mediasi yang diwujudkan dalam bentuk dialog yang mempertemukan para pihak yang berkonflik. Proses dialogis tersebut dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip utama yang menjadi pijakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yakni Integritas, Independensi dan kesabaran serta ketulusan. Dengan 3 prinsip utama tadi dan juga kesolitan dari tim kerja yang dibentuk, maka terjadilah kesepatan bersama antara para pihak yang dituangkan dan ditandatangani sebagai bentuk dari resolusi damai yang dikedepankan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

---

ABSTRTACT This Tesis describes the social conflict that arose in relation to the land dispute between PT. Pelindo II with the heirs of Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad or otherwise known as ?Mbah Priok?. The social conflict culminated with a clash that occurred between the massed supporters of the heirs to the tomb of Mbah Priok and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) officers assisted by the Police and other elements on April 14, 2010. The riot that took place during the eviction of the Mbah Priok tombstone caused deaths and injuries as well as material damage. Therefore, in resolving such conflict, efforts in handling of clashes are needed to prevent the spreading which in turn leads to a new problem. In accordance with Law Number 2 Year 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, the State Police in its capacity as servant, protector, and guardian of the people has a role in resolving the conflict so as to subdue it and assist in resolving the conflict peacefully and without inflicting loss upon any party. The Tanjung Priok Port Resort Police attempted to become a mediator to settle the conflict by putting forward a mediation effort of engaging the conflicting parties in a dialog. The dialog process was based on 3 (three) main principles that serve as the foundation of the Tanjung Priok Port Resort Police, namely Integrity, Independence, and patience as well as sincerity. With these 3 main principles and the solidity of the work group that was formed, a collective agreement was reached between the parties which was put forth and signed as a form of peaceful resolution that was put forward by the Tanjung Priok Port Resort Police in resolving the conflict.