Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian pembarongan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Ada pun alasan penulis untuk memilih topik mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah karena akhir-akhir ini pembangunan sarana perhubungan seperti peningkatan jalan dan jembatan semakin meningkat sehinqga penting untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pada prakteknya. Peraturan pemborongan pekerjaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan A.V. tahun 1941 tentang syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia. Untuk pemborongan pekerjaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran pemerintah berlaku pula Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN yang disempurnakan setiap lima tahun sekali khususnya mengenai pelelangan yang mendahului ter jadinya perjanjian pemborongan pekerjaan, Berlakunya Keputusan Presiden ini karena menyangkut keuangan negara yang cukup besar yang harus dapat dipertanggungjawabkan pengunaannya oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Keputusan Prssiden ini tidak berlaku untuk pemborongan pekerjaan yang pembiayaannya bukan berasal dari anggaran pemerintah.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yaitu sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) layak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015 serta menganalisis faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang dipergunakan pendekatan kuantitatif dan pengujian hipotesis dengan mengumpulkan dan menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk digunakan adalah metode fixed effect model. Hasil analisis dengan metode fixed effect model menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Layak sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan pembangunan sanitasi sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan namu memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005 – 2015. Faktor lain yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni tingkat SMA dan Pembentukan Modal Tetap Bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. ......The purpose of this research is to analyze the influence of drinking water and sanitation access on regional economic growth province in indonesia year 2005-2015 and to analyze other factors affecting provincial economic growth in Indonesia in 2005-2015. The research method used a quantitative approach and hypothesis testing by collecting and using secondary data to be analyzed. The model conformity test shows that the right method to use is the fixed effect model. The result of analysis with fixed effect model shows that the development of Infrastructure of Water Supply infrastructure has a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While Environmental Sanitation of Settlement as Public Works infrastructure has not a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While other factors consisting of Pure Participation Rate (Angka Partisipasi Murni) SMA, Gross Fixed Capital Formation together have a positive influence on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015.

Abstrak :
Dalam meningkatkan pelayanan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Penjaringan. Kami dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi banjir, sehingga apabila musim hujan dan air laut pasang, selalu terjadi banjir. Untuk mengatasi genangan air tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan dan mengetahui kualitas playanan serta menyusun konsep pelayanan penanggulangan banjir oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara, dengan metode penelitian deskriptif. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan digunakan model servqual (service quality) yang terdiri dari 5 (lima) variabel : 1. Tampilan fisik (Tangible). 2. Ketanggapan dalam memberi Iayanan (Responsiveness). 3. Kemampuan mewujudkan janji (Reliabilify). 4. Kemampuan memberikan jaminan layanan (Assurance). 5. Kemampuan memahami kebutuhan masyarakat (Emphaly). Disamping itu dilakukan wawancara dengan masyarakat beserta tokoh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk turut serta menanggulangi bahaya banjir. Dari hasil penelitian diketahui Kualitas Iayanan yang diberikan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat yang relatif baik adalah pada variable Assurance. Sedangkan pada variable lainnya (T angible, Responsiveness, Reliability dan Emphaty) kualitas Iayanan yang diberikan masih relatif rendah, yang lebih banyak ditentukan oleh kemampuan petugas, sarana dan prasarana yang dimiliki. Pelaksanaan pelayanan selama ini belum melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas Iayanan dan kepuasan masyarakat perlu memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah dan menanggulangi bahaya banjir.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual bagi Peneliti di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan kebijkan yang mengatur mengenai Peneliti Pegawai Negeri Sipil, serta pengumpulan bahan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan dan menyarankan bahwa karena Peraturan Perundang-Undangan di Bidang HKI yang ada saat ini masih harus didukung dengan peraturan yang bersifat lebih teknis, kiranya segera disusun regulasi intern yang dapat secara langsung diimplementasikan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Serta perlu adanya harmonisasi penyusunan peraturan yang terkait dengan standar pemberian royalti bagi peneliti. ...... The Focus of this Study is the protection of Intellectual Property Rights for Researcher at the Ministry of Public Works. The research was conducted with a normative juridical method by doing research paper on the legislation in the field of IPR, and policies governing the Civil Service researcher, as well as the collection of secondary materials. The study concluded and recommended that since the Regulation Legislation in the Field of Intellectual Property Rights which is currently still must be supported with a regulations that are more technical, would be composed of internal regulation that can be directly implemented in Ministry of Public Works. And the need for harmonization of regulations related to the preparation of standard royalty provision for researchers.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik. ......This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation.

Abstrak :
Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), Direktorat Jenderal Cipta Karya dihadapkan pada tantangan tugas-tugas yang semakin berat dan komplek, serta dipacu oleh cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan teknologi, sedangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya masih belum memadai dibandingkan dengan prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu sudah selayaknya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi kerja pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan berlandaskan kepada teori harapan Victor Vroom dan yang pernah diteliti oleh HJ. Bernandin dan Joyce EA. Russell (1993), maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah keahlian, kemampuan, sikap dan perilaku. Dan untuk menguji keberartian hubungan keempat faktor tersebut terhadap prestasi kerja digunakan analisis kuantitatif model regresi linier, yang dihitung dari temuan 83 sampel pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan tersebut dapat diterima dengan sangat nyata. Dimana secara parsial telah dibuktikan pula bahwa semakin tinggi tingkat keahlian, kemampuan, sikap yang positif dan perilaku positif, maka semakin tinggi pula tingkat prestasi pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Berdasarkan hasil analisis, dapat disarankan pentingnya prioritas utama kepada kebijaksanaan pengembangan kemampuan dan sikap, baik kemampuan teknis, kemampuan manajerial, konseptual maupun kebijaksanaan pengembangan sikap pejabat eselon IV yang tercermin dalam budaya kerja yang berorientasi pada prestasi kerja.. Prioritas kedua perlu adanya kebijaksanaan pengembangan pada perilaku dan keahlian para pejabat eselon IV agar terdapat kesesuaian antara perilaku dan keahlian terhadap beban tugasnya sehingga secara bersama-sama dengan program prioritas utama di atas dapat diharapkan meningkatkan prestasi kerjanya.