Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitiannya hakim tidak mempertimbangkan alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pengusaha dan hakim kurang teliti dan saksama dalam melihat putusan PHI No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk karena telah salah dalam menentukan jenis PHK sehingga menyebabkan penerapan hukum yang salah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about pregnancy reason to decide employment. This research used normative legal with descriptive analysis , which describes and analyzes the decision of the Supreme Court Republic of Indonesia Number 297 K/ Pdt.Sus - PHI/2015. The purpose of the study was to determine the suitability of consideration of the judge in the verdict by Law Act No. 13 of 2003 about Employment. The results of the study are the judge did not consider the pregnancy reason to decide employment as a violation of the provisions Law Act about Employment and the Human Rights committed by businessmen and judges are less careful and thorough in seeing the verdict of PHI Number 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk because it has been wrong in determining the type of termination of employment, so that it causes the incorrect application of the law.

Abstrak :
ABSTRAK
ABSTARKPembahasan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan hak-hak kreditor separatis dan pekerja/buruh sebagai kreditor preferen dalam pemberesan harta pailit dengan studi kasus kepailitan PT Jaba Garmindo. Setelah debitor dinyatakan pailit, maka debitor tidak lagi berwenang mengurus harta pailit melainkan sudah menjadi wewenang curator untuk membereskan harta pailit. Dengan adanya harta pailit tersebut, terdapat kreditor-kreditor yang memiliki hak untuk diberikan pembayaran atas piutang-piutangnya. Sebagai perusahaan, pekerja/buruh akan ditarik menjadi kreditor karena dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja PHK , maka mereka berhak untuk mendapatkan pembayaran-pembayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan . Namun disisi lain, kreditor separatis juga memiliki hak untuk diberikan pembayaran atas piutang-piutangnya yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah keberlakuan pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan berdasarkan UUK-PKPU dan peraturan-peraturan lain, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemberesan harta pailit PT Jaba Garmindo telah tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

---

ABSTRACT
TThe discussion in this thesis is the implementation of the secure creditor rights and workers laborers as a preferred creditor in the bankruptcy estate settlement with the case studies of PT Jaba Garmindo bankruptcy. After debtor is declared bankrupt, the debtor is no longer authorized to take care of the bankruptcy asset but it has become a curator authority to settle the bankruptcy asset. Given the bankruptcy asset, there are creditors who have the right to be given a payment on debtor rsquo s debts. As a company, workers laborers will become a creditor because of the presence of Termination PHK , then they are entitled to receive payments in accordance with the provisions of Law No. 23 of 2003 on Manpower Act. On the other hand, the secured creditor also has the right to be given payment for debtor rsquo s debts on the provisions stipulated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Act UUK PKPU . This research is a descriptive study with normative juridical typology. In this study, the issue of concern is the applicability of Article 95 paragraph 4 of Manpower Act based on UUK PKPU other regulations that have connection with bankruptcy, including the Constitutional Court Decision No. 67 PUU XI 2013. Researchers came to the conclusion that the settlement of PT Jaba Garmindo rsquo s bankruptcy asset was not in accordance with the provisions contained in the legislation relating to bankruptcy because it contradicts the provisions that stipulated in the Constitutional Court Decision No. 67 PUU XI 2013

Abstrak :
Alih daya yang biasa dikenal dengan outsourcing merupakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Alih daya merupakan salah satu sistem di ketenagakerjaan yang dibentuk untuk memperluas lapangan kerja karena masih banyaknya pengangguran di Indonesia. Namun, permasalahan muncul ketika praktik alih daya menjadi disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi pekerja/buruh alih daya dengan tidak memenuhi hak-haknya dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oknum perusahaan alih daya memanfaatkan kekosongan peraturan yang saat itu alih daya masih terbilang baru. Dengan adanya permasalahan mengenai alih daya di Indonesia, penulis mencoba membuat perbandingan dengan sistem hukum Islam karena Islam memandang urusan ketenagakerjaan harus memberikan pengaruh positif dalam perekonomian. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia relatif lengkap, di mana pengaturan tersebut membagi alih daya ke dalam 2 dua jenis yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Sedangkan dalam hukum Islam mengatur mengenai alih daya yang disebut ijarah. Pada pengaturan ijarah dapat mempertimbangkan prinsip ijarah yang berkaitan erat dengan rukun dan syarat sebagai landasan pelaksanaan akad, prinsip perlindungan hak pekerja/buruh, dan prinsip sifat kepastian hukum dari akad/perjanjian tertentu di mana pekerja/buruh tidak boleh dialihkan kepada orang lain dalam posisi atau pekerjaan tertentu. Bahwa dengan prinsip yang ada pada ijarah, pemerintah dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk mengisi kekosongan peraturan. ...... Alih Daya commonly known as outsourcing is submission of some work to other parties. Outsourcing is one of labor system that are made for expand more job vacancy because there is lots of unemployment in Indonesia. However, the problems appears when outsourcing implementation misused by companies that exploitation the outsourcing worker by not comply their rights and contravene the applicable laws and regulations. Unscrupulous companies take advantage of new regulations that have some gap, so some people or companies make use of it. With the problem of outsourcing in Indonesia, author tries to make comparisons with Islamic Law because Islam sees employment matters as having a positive influence in the economy. Research on this thesis is done by using normative juridical research method which refers to the legal norms contained in Islamic Law as well as the norms contained in the regulations. Outsourcing regulations in Indonesia labor law are more comprehensive, where the outsourcing divides into 2 two types of job chartering and provision of labor services. While in Islamic Law regulate the outsourcing known as ijarah. Ijarah may consider the principles of terms and conditions as the basis of employment, the principle of workers rights, and the principle of certainty from contract where worker cannot shift their position or other job to other people. So, government can consider it to help Indonesia outsourcing regulation with the principles of ijarah.

Abstrak :
Tesis ini membahas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun yang terjadi terhadap seorang Direktur di PT. X. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peranan hukum dalam mengatasi terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Bila terjadi PHK, pekerja mempunyai hak yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dalam melakukan PHK agar mengikuti prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja, khususnya di level senior, agar lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian yang diajukan oleh pemberi kerja dan lebih memahami aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik pemberi kerja maupun pekerja mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dan, semua pihak mempunyai hak untuk melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

---

This thesis is about the Employment Termination (PHK) by reason of retirement which happens to a Director of PT. X. This research is normative and descriptive. This research is to know the importance of the role of law in overcoming the termination of a working relationship in the company. In the event of layoffs, workers have the right to set the Employment Act. Employers in layoffs have to follow the procedures as stipulated Employment Act. Workers, especially at senior levels, to be more cautious in signing the agreement submitted by the employer and a better understanding of the rules of law in force in the Republic of Indonesia. Both employers and workers have the same status in the eyes of the law. And, all parties have the right to make every effort to resolve disputes in the event of termination of employment.

Abstrak :
Perjanjian kerja waktu tertentu (biasa disebut PKWT) bagi pekerja/buruh merupakan ketidakpastian dalam kelanjutan bekerja, karena dibatasinya oleh jangka waktu dalam bekerja dan bagi pengusaha, PKWT merupakan cara untuk tidak membayar uang pesangon kepada pekerja/buruh. Rumusaan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan, pelaksanaaan pemutusan hubungan kerja (biasa disebut PHK) pekerja dalam status terikat PKWT berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan, serta bagaimana seharusnya aturan yang mengatur PHK pekerja dalam status terikat PKWT. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan PHK pekerja dalam status terikat PKWT, serta menjelaskan dan menganalisa aturan hukum yang seharusnya mengatur PHK pekerja dalam status terikat PKWT. Manfaat Penelitian ini adalah manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan, memperbanyak literatur karya Ilmiah dan bahan kepustakaan dalam perkembangan pengetahuan hukum ketenagakerjaan dan sebagai referensi untuk berbagai pihak dalam membuat peraturan hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai PKWT dan manfaat praktis yaitu penelitian ini bermanfaat secara praktis dalam pelaksanaan PKWT di perusahaan sehingga pelaksanaan PKWT tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai gambaran yang jelas dalam perlindungan hukum hak pekerja/buruh yang di PHK dalam status PKWT, sehingga apabila terjadi PHK, pekerja/buruh mengetahui hak dan kewajiban dan tidak mengalami trauma akibat adanya PHK juga sebagai tambahan pengetahuan bagi pekerja, pengusaha, praktisi, HRD perusahaan dalam PKWT, sehingga dalam pelaksanaan PKWT tidak banyak menimbulkan masalah dalam penggunaan terutama dalam penyalahgunaan PKWT. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsep dan Definisi Operasional dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum, dimana dalam tujuan perlindungan hukum tersebut, pekerja/buruh terlindungi haknya dalam bekerja terutama apabila pekerja/buruh diputus hubungan kerja oleh pengusaha dan yang menjadi simpulan dalam penulisan ini adalah pengaturan pemutusan hubungan kerja untuk pekerja/buruh dengan status PKWT. PKWT dilaksanakan berdasarkan jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan yang jangka waktu dan perpanjangannya maksimal 5 (lima) tahun, dan apabila PHK karena status PKWT maka pengusaha memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh sesuai proporsional lamanya hubungan kerja PKWT berlangsung dan pelaksanaan PHK dalam status PKWT belum sepenuhnya dilaksanakan pengusaha karena PKWT yang ditandatangani oleh pekerja/buruh dengan pengusaha, bukan karena kemauan pekerja/buruh sendiri secara sukarela, tetapi karena adanya keterpaksaan untuk bekerja akibat susahnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, serta hukum yang seharusnya mengatur PKWT. PKWT seharusnya hanya berlaku untuk PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu. Bentuk PKWT yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh, harus sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. ......A certain time work agreement (commonly called PKWT) for workers/laborers is an uncertainty in continuing to work, because it is limited by the length of time in work and for employers, PKWT is a way not to pay severance pay to workers/labourers. The formulation of the problem in this paper is how to regulate, implement termination of employment (commonly called layoffs) of workers in a PKWT-bound status based on Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation Chapter IV concerning Manpower, and how the rules that regulate layoffs of workers in a bonded status should be. PKWT. The purpose of this research is to explain and analyze the arrangement and implementation of layoffs of workers in PKWT-bound status, as well as to explain and analyze the legal rules that should regulate layoffs of workers in PKWT-bound status. The benefits of this research are theoretical benefits, namely this research is expected to increase knowledge for the world of education, increase scientific work literature and library materials in the development of knowledge of labor law and as a reference for various parties in making labor law regulations, especially regarding PKWT and practical benefits, namely this research is useful practically in the implementation of PKWT in companies so that the implementation of PKWT does not conflict with the applicable laws and as a clear illustration in the legal protection of the rights of workers/laborers who are laid off in PKWT status, so that in the event of layoffs, workers/laborers know their rights and obligations and not experiencing trauma due to layoffs as well as additional knowledge for workers, entrepreneurs, practitioners, company HRD in PKWT, so that in the implementation of PKWT it does not cause many problems in its use, especially in the misuse of PKWT. Theoretical Framework, Conceptual Framework and Operational Definitions in this paper is a theory of legal protection, where for the purpose of legal protection, workers/laborers have their rights protected at work, especially if the worker/laborer is terminated by the employer. and the conclusion in this paper is the arrangement for termination of employment for workers/laborers with PKWT status. PKWT is implemented based on the period and completion of a job with a maximum period and extension of 5 (five) years, and if the layoff is due to PKWT status, the employer provides compensation money to workers/laborers in proportion to the length of the PKWT working relationship and the implementation of the layoffs in PKWT status has not been implemented. fully implemented by the entrepreneur because the PKWT is signed by the worker/labourer with the entrepreneur, not because of the worker/laborer's own voluntary will, but because of the compulsion to work due to the difficulty of finding work to meet the needs of life and his family, as well as the law that should regulate PKWT. PKWT should only apply to PKWT made based on time period. The form of PKWT signed by the entrepreneur and the worker/labor must comply with the labor regulations.

Abstrak :
Dalam menentukan upah minimum, Dewan Pengupahan Provinsi setiap kali perlu melakukan survei untuk mendapatkan nilai KHL. Namun setelah adanya PP 78. Tahun 2015 tentang Pengupahan, untuk menentukan upah minimum tidak perlu dilakukan survei setiap tahun, cukup menggunakan rumus untuk menghitung upah minimum. Ketiadaan survei yang dilakukan setiap tahun karena survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah tidak kredibel. Meskipun terdapat rumus penghitungan upah minimum, namun Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan survei setiap tahun untuk mendapatkan nilai KHL, khususnya untuk KHL tahun 2018. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara tuntas bagaimana penetapan tahun 2018 tersebut. UMP DKI Jakarta dan Cara Penggunaan KHL dalam Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga diharapkan dapat menemukan permasalahan yang terjadi selama ini dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018 sudah tepat menggunakan rumus tetapi nilai KHL yang diperoleh dari hasil survei KHL tidak dijadikan acuan dalam penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018, melainkan hanya digunakan sebagai "angka pembanding". ......In determining the minimum wage, the Provincial Wage Council needs to conduct a survey every time to obtain the KHL value. However, after PP 78. 2015 concerning Wages, to determine the minimum wage it is not necessary to conduct a survey every year, it is enough to use the formula to calculate the minimum wage. The absence of a survey that is conducted every year is because the KHL survey conducted by the Regional Wage Council is not credible. Even though there is a formula for calculating the minimum wage, the DKI Jakarta Provincial Wage Council still conducts a survey every year to get the KHL value, especially for the KHL in 2018. For this reason, this thesis will thoroughly discuss how the determination of 2018 is. UMP DKI Jakarta and How to Use KHL in Determining UMP DKI Jakarta Year 2018. The research method used in this research is normative juridical. The type of data the writer uses is secondary data obtained from literature studies and interviews with informants. The results of this research are descriptive analytic, so it is hoped that it can find problems that have occurred so far and produce recommendations for solutions to these problems. The conclusion of this final project is that the determination of the UMP for DKI Jakarta in 2018 is correct using the formula but the KHL value obtained from the KHL survey results is not used as a reference in determining the UMP for DKI Jakarta in 2018, but is only used as a "comparison figure".

Abstrak :
Skripsi ini membahas masalah status hubungan kerja berupa kesepakatan pemberian jasa pekerja ditinjau dari segi yuridis dan praktis. berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa pekerja antara PT X sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan PT Y sebagai Perusahaan Pemberi Kerja. Konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Bentuk outsourcing lain yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja. Beberapa permasalahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penjelasan tentang konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh di perusahaan, penjelasan tentang tanggung jawab pekerja/penyedia jasa tenaga kerja dan perusahaan pemberi kerja. kepada pekerja/buruh outsourcing serta penjelasan praktik kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh antara PT X sebagai perusahaan penyedia jasa bagi pekerja/buruh dengan PT Y sebagai perusahaan penyedia pekerjaan, terkait dengan kebutuhan kegiatan utama perusahaan yang mempekerjakan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data berasal dari data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dengan informan, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan kegiatan perekrutan pekerja/buruh yang akan ditempatkan. Pada perusahaan pengguna, tanggung jawab perusahaan dalam perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh kepada pekerja/buruh outsourcing hanya ditanggung oleh perusahaan pemberi jasa bagi pekerja/buruh hanya karena adanya paksaan yuridis yaitu kondisi ketenagakerjaan. hubungan pekerja/buruh outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, serta pelaksanaan perjanjian Pemberian jasa pekerja/buruh antara PT X dan PT Y dilakukan tanpa menyentuh kegiatan utama PT Y. ......This thesis discusses the problem of work relationship status in the form of an agreement for the provision of worker services from a juridical and practical perspective. based on the implementation of the provision of worker services between PT X as the Employer / Labor Service Provider Company and PT Y as the Employer Company. The concept of an agreement for the provision of worker/labor services is another form of outsourcing introduced in Law Number 13 of 2003 which raises problems related to work relations. Some of these problems are then included in the main problems discussed in this thesis, namely an explanation of the concept of an agreement for the provision of worker/labor services in a company, an explanation of the responsibilities of workers/labor service providers and the employing company. to outsourcing workers/laborers as well as an explanation of the practice of the agreement for the provision of worker/labor services between PT X as a service provider company for workers/laborers with PT Y as the job provider company, related to the main activities of the employing company. The research method in this thesis uses the form of normative juridical research, descriptive research type, data sources come from secondary data and primary data, data collection techniques use document studies and interviews with informants, as well as data analysis techniques using qualitative methods. The research result in this thesis is that the agreement for the provision of worker/labor services is a recruitment activity for workers/laborers to be placed. In the user company, the responsibility of the company in the agreement for the provision of worker/labor services to the outsourcing worker/laborer is only borne by the company providing services to the worker/laborer only because of juridical coercion, namely the conditions of employment. relations between outsourced workers/laborers and companies providing worker/labor services, as well as the implementation of the agreement for Providing worker/labor services between PT X and PT Y is carried out without touching the main activity of PT Y.

Abstrak :
Peran serikat pekerja/serikat buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di luar perusahaan bagi pekerja/buruh yang menjadi Anggota merupakan tanda pentingnya berserikat bagi pekerja/buruh. Demi menyejahterakan pekerja/buruh, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Payung hukum ini perlu mengikuti perkembangan serikat pekerja/serikat buruh, baik serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan maupun serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan. Terlebih di dalam praktiknya, serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) yang tercatat di Kota Yogyakarta menjadi serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan yang berupaya menyesuikan serikatnya dengan perkembangan di bidang perburuhan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang serikat pekerja/serikat buruh yang ada di dalam peraturan perundang-undangan beserta peran serikat pekerja/serikat buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di luar perusahaan bagi pekerja/buruh yang menjadi Anggota. Dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci tentang perbedaan hak dan kewajiban antara serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, padahal keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda di dalam praktiknya. Ketiadaan dasar hukum menyebabkan tidak semua serikat pekerja/serikat buruh diakomodasi oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, peran Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) sudah terealisasi dan dirasakan oleh pekerja/buruh yang menjadi Anggota. Di tengah peraturan perundangundangan dan instansi pemerintah yang belum sepenuhnya mengakomodasi serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) menjadi serikat pekerja/serikat buruh yang lebih terbuka dan mandiri. ......The role of “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” trade union outside of the enterprise for workers/employees who are part of it is a sign of the importance of unions for workers/employees. In order to achieve the welfare of workers/employees, Indonesia enacted Law of the Republic Indonesia Number 21 of 2000 on Trade Union. This legal protection needs to follow the growth and evolvement of trade union, both trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise. Moreover, in practice, trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise have different rights and obligations. Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta), registered in Yogyakarta, is a trade union outside of the enterprise that seeks to adapt its trade union to the growth and evolvement of the labor sector. Therefore, this paper analyzes how trade union are regulated by law along with the role of "Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)" trade union outside of the enterprise for workers/employees who are part of it. By using a normative juridical research and a descriptive analytical research typology, the result of the research shows that the rights and obligations of trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise have not been regulated in details, even though the fact that both have different rights and obligations in practice. The absence of this legal basis means that not all trade unions are served by the government agency that responsible for manpower affairs. Furthermore, the gain of Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) has been real and perceived by workers/employees who are part of it. While there are no regulations and government agencies that fully served the trade union outside of the enterprise, Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) has become more open and independent.

Abstrak :
ulisan ini menganalisis pengaruh keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (SEMA No. 2/2019) terhadap putusan dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh pekerja kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. SEMA No. 2/2019 memberikan petunjuk kepada majelis hakim pengadilan niaga dalam hal terdapat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pekerja kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar dan tidak memberikan petunjuk dalam hal pekerja mengajukan permohonan PKPU kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar. Dalam praktiknya hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum karena dalam beberapa putusan, permohonan PKPU yang diajukan oleh pekerja kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar ditolak dengan alasan SEMA No. 2/2019 tidak mengatur permohonan PKPU yang diajukan pekerja kepada pemberi kerja. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU tidak melarang pekerja untuk mengajukan permohonan PKPU kepada pemberi kerja atas dasar hak pekerja yang belum dibayar, sehingga penafsiran SEMA No. 2/2019 oleh hakim dalam beberapa putusan bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU. ......This article analyzes the impact of the Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (SEMA No. 2/2019) on decisions regarding the application for suspension of payment filed by employees against employers based on unpaid employee rights. This research is composed using doctrinal research methods. SEMA No. 2/2019 provides guidance to commercial court judges in the event of a bankruptcy declaration application filed by employees against employers based on unpaid employee rights and does not provide guidance in cases where employees file a suspension of payment application against employers based on unpaid employee rights. In practice, this has led to legal uncertainty because, in several decisions, the suspension of payment application filed by employees against employers based on unpaid employee rights was rejected on the grounds that SEMA No. 2/2019 does not regulate suspension of payment applications filed by employees against employers. This has caused legal uncertainty because the Bankruptcy and Suspension of Payment Law does not prohibit employees from filing a suspension of payment application against employers based on unpaid employee rights, thus the interpretation of SEMA No. 2/2019 by judges in several decisions contradicts the Bankruptcy and Suspension of Payment Law.