Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi hukum yang mempunyai nama, aturan hukum, dan bentuk akta yang berbeda, namun dibalik perbedaan tersebut keduanya dalam hal tertentu dijabat oleh orang yang sama yaitu lulusan program spesialis notariat atau lulusan Program Magister Kenotariatan dan mempunyai fungsi yang sama selaku Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat Akta Otentik. Pasal 1868 KUH. Perdata sebagai salah satu pilar keberadaan Akta Otentik mengharuskan adanya Undang - undang yang mengatur Pejabat Umum dan Bentuk Akta Otentik. Melalui penelitian yang bersifat yuridis normatif dapat diidentifikasi bahwa dasar hukum PPAT selaku Pejabat Umum, diatur dalam bentuk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan Bentuk Akta PPAT diatur dalam bentuk hukum Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, tidak sesuai dengan pasal 1868 KUH.Perdata. Substansi Bentuk Akta PPAT dan Bentuk Akta Notaris yang diatur dalam Undang - Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki perbedaan perbedaan yang menimbulkan ketidakserasian hukum terhadap bentuk akta otentik, yang menjadi kewenangan PPAT dan Notaris. Bahkan PPAT tidak memenuhi kriteria selaku Pejabat Umum, yang ditunjukkan dengan tidak adanya keahlian khusus pada Camat selaku PPAT Sementara, kewenangan PPAT yang bersifat limitatif, tugas pokok PPAT dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan tugas pemerintah dan tidak adanya kemandirian PPAT yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Reposisi hukum PPAT sebagai Pejabat Umum untuk menciptakan kepastian hukum dan keselarasan hukum berikut hal - hal yang berkenaan dengan akta - akta yang dibuatnya haruslah didudukkan secara proposional sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diundangkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telah menimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan", kewenangan mana selama ini merupakan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus dan kewenangannya otomatis menjadi kewenangan Notaris. Namun UUJN juga masih mengakui keberadaan PPAT dengan merujuk pada pasal lain yang "bertolak-belakang" yakni Pasal 17 huruf g yang menyatakan bahwa "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai PPAT diluar wilayah jabatan Notaris". Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, diperoleh suatu kesimpulan, bahwa UUJN masih belum mengandung unsur-unsur "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik dan "Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan". Suatu UU dibuat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bukan malah sebaliknya.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan * Pertanahan Nasional.Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu antara lain;maka Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut sebagai mitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:i)Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah sebagai Mitra Kerja Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.ii)Untuk menemukan kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah di kota Padang.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengatasi kendala tersebutPengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data yang ada dalam peraturan Perundang-undangan dan melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan langsung kepada pejabat yang terkait.Diperoleh hasil bahwa:i)Dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara tidak langsung.Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya membantu sebagian kegiatan pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara langsung dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, ii)Kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah:a)Tidak semua anggota kaum menyetujui peralihan hak.b)Belum sepakatnya mengenai uang jasa PPAT dengan pemilik tanah, c)Pemilik tanah belum memenuhi kewajiban dalam hal membayar pajak.d)Belum seragamnya penafsiran mengenai peraturan dibidang pendaftaran tanah.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah: a)Menyerahkan kepada anggota kaum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi setelah itu baru dilakukan peralihan hak atas tanah.b)Musyawarah antara Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan pemilik tanah mengenai uang jasa PPAT. c) Memberi tahukan kepada para pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing.d)Diperlukan pendekatan dan kerja sama yang baik antar lembaga terkait demi kelancaran proses pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang berwenang- membuat akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah membantu Kepala Kantor Pertanahan dengan membuat akta yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan.

Abstrak :
Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT unluk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Unahng serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak dan bagairnanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini selain menggunakan mefode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris clan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara Iain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

---

The govemment obtained many funds from sectors of the tax to run government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT substantial contribution both as an individual taxpayer as well 8 the extension of govemment to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method ww also supported by data obtained Rom interview to an agency official who served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be justified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the governments hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Act, including depositing the taxes in accordance with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the taxpayer as well as other socialization and legal counseling to clients. In carrying out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of seeking help from tax officials in the Tax Office.

Abstrak :
Penulisan tesis ini membahas proses jual beli hak tanah antara ayah kandung kepada salah satu anaknya di Klaten, Jawa Tengah dan akibat hukumnya dari jual beli tersebut. Tidak adanya pedoman mengenai jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada salah satu anaknya, menyebabkan ada Notaris/PPAT merasa jual beli tersebut sudah sesuai aturan, tanpa memikirkan akibat hukumnya. Konflik yang timbul akibat akta jual beli tersebut biasanya baru timbul setelah orang tuanya meninggal. Selain itu dalam penulisan ini akan dibahas mengenai peranan Notaris/PPAT dalam proses jual beli tanah untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari melalui kewenangannya melakukan penyuluhan hukum atas akta. Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, bersifat deskriptif-analitis. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Proses jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada anaknya sebaiknya diberitahukan kepada saudara lainnya dengan Surat Pernyataan Mengetahui. Notaris/PPAT berperan memberikan kepastian hukum dengan akta otentik, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di kemudian hari dan akta tersebut dapat dijadikan pencegahan sengketa antara para pihak dan pihak ketiga di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, disarankan proses jual beli tanah yang dilakukan antara orang tua kepada anaknya harus melihat dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kausa yang halal dalam melakukan jual beli ini dan dilaksanakan dengan sepengetahuan dari saudara lainnya. Selain itu ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya adalah mutlak dilakukan oleh Notaris/PPAT untuk menghindari terjadinya sengketa akibat pembuatan akta jual beli tersebut.

---

This thesis is to examine the process of selling buying land between father to his daughter in Klaten, Central Java, and the legal consequences of it. The lack of guidance on the sale and purchase of land made ​​between father to his daughter, leading many Notary / PPAT involved that they already follow appropriate trading rules, without understanding the legal consequences of it. Conflicts` arising from the Sales and Purchase deed is usually only arise after her parents died. Also in this thesis will discuss the role of the Notary / PPAT in the process of purchase of land to prevent future disputes through legal education authority. This thesis uses juridical-normative by using secondary data, descriptive-analytical. Analysis of the data in this thesis conducted qualitative data obtained systematically compiled and analyzed qualitatively to explain the problems examined. The process of purchasing land made between fathers to his daughter should be notified to the other children with Statement of Knowing. Notary/PPAT role providing legal certainty by authentic act, so it can be used as evidence at court and the deed can be used as deterrence dispute between the parties and third parties in the future. Based on the description, it is suggested that the process of buying and selling land made between father to his children should see the terms of a agreement that the movement in the buying and selling lawful and carried out with the knowledge of other relatives. Besides accuracy and prudence in carrying out his job is to be conducted by the Notary / PPAT to avoid disputes caused by the sale purchase deed.

Abstrak :
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama DS telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 156/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Smg. DS tidak menyetorkan uang pajak yang dititipkan kepadanya oleh para pihak dalam transaksi jual beli. Guna menutupi tindakannya tersebut, DS memalsukan bukti setor pajak dan melampirkannya ke Kantor Pertanahan. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tindakan DS ialah menyalahgunakan kewenangan yang ia miliki. Dalam praktik, belum banyak PPAT yang dijerat dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi warna baru bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi serta PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tesis ini ditulis dengan menggunakan data sekunder guna menganalisis putusan tersebut dan mendeskripsikan akibat hukumnya sehingga menghasilkan penelitian preskriptif-analitis. Bagaimana seorang PPAT yang tidak menyetorkan uang pajak dapat dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan berdasarkan UU PTPK dan akibat hukumnya terhadap jabatannya tersebut akan dibahas pada tesis ini.

---

Corruption in Indonesia has entered in various sectors. This situation makes Indonesia still far from ldquo clean of corruption rdquo based on Transperancy International Indonesia research. Corruption can be commited by individuals or corporation, with no exception an Official Land Deed Maker PPAT . Official Land Deed Maker, named DS has been decided that she against article 3 of The Law on Eradication of Corruption based on Semarang District Court's decision number 156 Pid.Sus Tpk 2015 PN.Smg. DS did not pay the tax that was delegated to her by the parties in land trade transaction. DS falsified the tax verification to cover up her action and attached it to Land Office. Semarang District Court declared that DS was misusing her authority. In fact, there are not many Official Land Deed Maker who involved in corruption offences. This is a new thing for corruption offences enforcement and Official Land Deed Maker in carrying out their duties and authorithies. This master's thesis uses secondary data to analyze Semarang District Court's decision and describes its legal consequences, therefore it delivers prescriptive analytic research. On the process of how a declaration of Official Land Deed Maker was misusing their authorities based on the Law on Eradication of Corruption and its legal consequences to their position will be discussed in this master's thesis.

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban bagi PPAT tersebut. Pelanggaran yang paling sering dijumpai adalah tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak dan tidak ditandatangani seketika setelah pembacaan tersebut oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT itu sendiri. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PID/2016/PT PTK, PPAT berinisial PP melakukan kelalaian dan ketidak telitian dalam membuat Akta Hibah atas peristiwa hukum hibah palsu yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah kepada penerima hibah yang memalsukan identitas pemberi hibah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, maka sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan Akta Hibah tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum seperti akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang seharusnya. Atas dasar tersebut, akta tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pemeliharaan data pendaftaran tanah sehingga sertipikat dapat dibalik nama kepada penerima hibah. Secara hukum yang berlaku di Indonesia, sertipikat tersebut meruapakan suatu sertipikat yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang namanya tercantum di dalamnya sejauh tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut Penulis atas kelalaian dan ketidak telitian ini, PPAT tidak dikenakan sanksi pidana tetapi dapat dikenakan sanksi administrati.

---

This thesis discusses the role of the Land Deed Official (PPAT) in the land system in Indonesia. The role was seen from PPAT in carrying out his position as a general official authorized to create an authentic deed relating to the land. In fact, there a still a lot of PPAT that is doing negligence and inaccuracy in carrying out their position and not infrequently that may cause harm to the other parties. The most common violation is not to read and explain the contents of the deed to the parties and is not signed immediately after the reading by the parties, the witnesses, and the PPAT itself. In the decision of High Court of Pontianak number 21/PID/2016/PT PTK, PPAT PP commit negligence and inaccuracy in making the grant Act on the occasion of false grants, resulting in the rights of land to the grantees who forged a grantee identity. By using yuridis-normative research method, then as a result of the study can be concluded that the grant Act is an authentic deed that has the power of proof of law such as an un-authorized act because of unfulfilled conditions. On that basis, the deed can be used as a basis as the maintenance of land registration data so that the sertificate can be reversed name to the grantees. According to the land system in Indonesia, that sertificate is an authorized letter and provide legal certainty for the right holder whose name stated in itas far as it cannot be proven otherwise.  For these omissions and inaccuracy, PPAT is not subject to criminal sanction but may be subject to administrative sanctions.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya. Ada 2 rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan atau tidak dengan lingkup kewenangannya dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PDT/2018/PT. YYK atas tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Untuk menjawabnya digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis. Hasil analisa adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tuan MK (Notaris/PPAT) dengan kliennya terdapat polemik yang dari para ahli profesi dan para praktisi. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang beranggapan bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang. Mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan dan wanprestasi yang dilakukan oleh Tuan MK (Notaris/PPAT) tanggung jawabnya dapat dibidang administrasi yaitu sebagai Notaris sekaligus PPAT dan tanggung jawab dibidang perdata yang dimana dalam kasus ini Tuan Mk (Notaris/PPAT) harus membayar biaya ganti rugi kepada pihak YAKKAP I dan membayar biaya perkara pengadilan. Sehingga dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PDT/2018/PT. YYK sudah benar. Perjanjian kerjasama tersebut tidak sepatutnya dilakukan karena Notaris/PPAT hanya berwenang membuat akta. Adanya pembatasan ini maka perjanjian kerjasama tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

---

This thesis discusses Notary / PPAT as a people who breach of contract in a Cooperation Agreement Letter a Study in Responsibilities in The Position. This thesis discusses 2 problems include Notary/PPAT as a party in a cooperation agreement letter related or not within the scope of its authority and analysis of high court decision in yogya number 75/PDT/2018/PT. YYK. This research is classified as normative juridical research with analytical approach. The result of the the analysis is cooperation agreement letter made by Mr. MK (Notary/PPAT) with his client there is a polemic from professional experts and practitioners. There are those who allow it and other think that it violates the law. Regarding the implementation of the cooperation agreement letter and breach of contract by Mr. MK (Notary/PPAT), his responsibilities can be in the field of administration, namely as a Notary and PPAT, also responsibilities in the civil field, where in this case Mr. MK (Notary/PPAT) must pay compensation to YAKKAP I and pay the court fee. In this case, the Yogyakarta High Court Decision Number 75/PDT/2018/PT. YYK is correct. The cooperation agreement letter should not be carried out because the Notary/PPAT is onlu authorized to make a deed. Because of this limitation and the terms of the agreement is not fulfilled, cooperation agreement letter can be canceled.

Abstrak :
Tindak pidana pencucian tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hukum apabila pengguna jasanya terlibat dalam tindak pidana tersebut dengan memanfaatkan jasa Notaris dan PPAT. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus seorang mantan Direktur perusahaan penerbangan yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang salah satu transaksinya menggunakan jasa PPAT. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Notaris dan PPAT dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melaksanakan kewajiban pelaporan, serta perlindungan hukum bagi Notaris dan PPAT Pihak Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya serta diperlukannya pengaturan yang memberikan kepastian hukum agar Notaris dan PPAT optimal dalam hal menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Profesi, serta sekaligus kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan ......Money laundering not only threatens the stability and integrity of the financial system and the economic system but also can endanger the joints of the life of the nation and state. This research will discuss the role of the Notary and Land Deed Making Authorities ("PPAT") in preventing money laundering and legal protection if the service user is involved in the crime by utilizing the services of a Notary and PPAT. The study was conducted by analyzing the case of a former airline director who was convicted of a money laundering crime in which one of the transactions used PPAT services. The research method used in this research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Data collection techniques used are library and documentary studies. The results of the study concluded that the role of the Notary and PPAT in preventing the occurrence of money laundering is to carry out reporting obligations, and legal protection for Notaries and PPAT of the Reporting Party cannot be prosecuted both civil and criminal for the implementation of reporting obligations of the reporting party based on the laws and regulations invitation. This research recommends that the Notary and PPAT carry out the prudential principles in carrying out their duties and positions and require regulations that provide legal certainty so that the Notary and PPAT are optimal in terms of maintaining the confidentiality of the deed based on the Law and the Professional Ethics Code, as well as being cooperative in carrying out reporting obligations based on statutory regulations.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan evaluatif dimana peneliti mencoba menggambarkan konsep hibah dalam syariat Islam dan kaitannya dengan peran PPAT sebagai pembuat akta hibah dan praktik pelaksanaan pembatalan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama dengan peraturan perundangan -undangan terkait yang berkenaan dengan PPAT. Bentuk hasil penelitiannya yaitu deskriptif evaluatif. Hasil analisa adalah Pengadilan Agama Gresik memutuskan hibah tersebut batal demi hukum dan obyek hibah dikembalikan pada pemberi hibah. Dikarenakan obyek hibah telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah pemilik sertifikat Hak Milik nomor 508 dari atas nama Penerima Hibah menjadi atas nama Pemberi Hibah. Untuk kesalahan penulisan dalam nomor obyek tanah atas akta hibah yang dibuat PPAT, PPAT harus segera memperbaiki akta tersebut sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh BPN ......This study discusses the legal consequences of a cancellation of a grant deed by a parent to his child and the responsibility of the land deed conveyancer (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)) due to an administrative flaw by examining Case Study Verdict Number 1384 / Pdt.G / 2018 / PA.Gs. This research is a yuridis normative legal research, in which research was conducted through the use of secondary data. Using an evaluative and descriptive approach, I analyse data systematically to evaluate the decision of the Religious Court regarding the cancellation of a grant with relevant laws and regulations related to the PPAT. The main finding of this study is that the Gresik Religious Court ruled that the grant was null and void and the object of the grant was returned to the grantor. Because the object had been certified in the name of the recipient of the grant, the Court ordered the Gresik National Land Agency to change the owner of the Certificate of Ownership number 508 from the name of the Grantee to the name of the Grant Giver. For the writing errors in the land object number for the deed made by PPAT, the PPAT must immediately correct the deed in accordance with the BPN correction.