Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Keluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat berdasarkan dispensasi tempat lelang, dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang terhadap kinerja balai lelang dan notaris sebagai pejabat lelang kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian ialah bahwa pemberian dispensasi tempat lelang tidak mengurangi otentisitas risalah lelang dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang adalah penurunan kinerja balai lelang serta notaris sebagai pejabat lelang kelas II.

---

ABSTRACT Due to complaints from several state auction offices concerning the declining of state revenues derived from auctions, as well as concerns about the emergence of lawsuits against the dispensation of auction location in relation to the authenticity of the auction deed, cause the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 106/PMK.06/2013. This thesis analyzes two things. First, it analyzes the relation between the dispensation of the auction location and the authenticity of the auction deed. Second, it analyzes the impact of the abolition of provisions concering the dispensation of the auction location on the performance of the auction house and the notary's performance as a class II officer auctions. Methodology used in this research is juridis normative, combined with interviews to several prominent persons. The result of this research is that the provisions on the dispensation of the auction location does not reduce the authenticity of the auction deed, and that the removal of the aforementioned provisions has an adverse impact on the declining of the performance of private auction houses and notaries as the class II auctioneers.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnya memiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing profesi tersebut dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD). Sedangkan tindakan pemberantasan dapat dilakukan dengan melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK bagi profesi yang telah menjadi Pihak Pelapor atau melaporkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang kepada instansi penegak hukum bagi profesi yang belum menjadi Pihak Pelapor, selain itu para Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II juga dapat berperan dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang dengan bertindak secara kooperatif apabila keterangan atau kesaksiannya diperlukan dalam suatu proses hukum.

---

ABSTRACT
A Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II should have an important role in the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. This paper discusses about the role of Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II in the prevention and eradication of money laundering and various legal cases relating to the role of each of these professions in preventing and combating money laundering in Indonesia. The problem is answered by using normative juridical research method, which includes studies of literature and interviews. It leads to the conclusion that the prevention measure which should be taken and implemented by a Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II are Know Your Customer (KYC) principle, Customer Due Diligence (CDD) principle and Enhanced Due Diligence (EDD) principle. A Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II should also help combat money laundering by reporting requirements to INTRAC to those who have become Reporting Parties or reporting indication of money laundering to the law enforcing institutions for those who have not become Reporting Parties, moreover Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II may also combat money laundering by acting cooperatively in the event of providing evidence and information in any relevant judicial proceeding.