Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pelindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi aset kripto di Indonesia; bagaimana upaya kolaboratif antara Pemerintah, Otoritas Pengawas, dan Pelaku Industri Kripto untuk meningkatkan efektivitas pengaturan kripto dalam mengembangkan ekosistem finansial di Indonesia; dan bagaimana tanggung jawab Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) kepada Investor Kripto serta peran Pemerintah dan Otoritas Pengawas dalam hal terjadi PFAK yang menjadi Ilegal. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian adalah pelindungan hukum industri kripto telah terlindungi dengan hadirnya Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, dan Kustodian yang hak dan kewajibannya diatur dalam Perbappebti 13 Tahun 2020 juncto Perbappebti 8 Tahun 2021 serta diatur juga hak dan kewajiban PFAK dan Investor Kripto dalam perjanjian pelanggan. Pelindungan hukum lainnya dijamin dalam UUPDP, UUITE, dan UUPPSK. Namun terdapat kelemahan yaitu dalam perspektif syariah, kripto dianggap haram karena unsur perjudian dan ketidakpastian nilai. Namun dengan pesatnya industri kripto perlu diatur regulasinya. Kementerian Perdagangan, OJK, Pelaku Industri Kripto, dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan kolaborasi namun harus ditingkatkan karena terdapat tantangan seperti peralihan tugas kepada OJK, literasi dan edukasi yang tidak hanya di kota besar saja, pelindungan data pribadi, hingga sifat terbuka dari aparat penegak hukum. Peluangnya yaitu potensi token lokal menjadi ‘go international’, potensi pendapatan pajak, dan potensi kripto menjadi virtual currency. Apabila izin usaha PFAK dicabut, PFAK harus mengembalikan aset investor dalam jangka waktu tertentu sedangkan Pemerintah berperan melakukan pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan pengumuman public serta Pemerintah mendorong pembentukan lembaga kliring yang menjamin 70% dana yang berhasil di deposit dan kustodian menjamin 70% aset kripto yang berhasil ditransaksikan. Peran OJK adalah mengajukan permohonan pailit kepada PFAK walaupun dirasa tidak implementatif karena dikhawatirkan OJK bersifat subjektif. Upaya hukum yang dapat ditempuh Investor Kripto adalah penyelesaian jalur non-litigasi melalui LAPS-SJK dan BAKTI serta jalur litigasi diajukan gugatan wanprestasi kepada PFAK melalui Pengadilan Negeri.

---

This thesis analyzes how the legal protection of investors who invest in crypto assets in Indonesia; how collaborative efforts between the Government, Supervisory Authorities, and Crypto Industry Players to increase the effectiveness of crypto regulation in developing the financial ecosystem in Indonesia; and how the responsibility of Crypto Asset Physical Traders (PFAK) to Crypto Investors as well as the role of the Government and Supervisory Authorities in the event of PFAK becoming Illegal. This paper is prepared using doctrinal research method. The result of the research is that the legal protection of the crypto industry has been protected by the presence of the Futures Exchange, Clearing House, and Custodian whose rights and obligations are regulated in Perbappebti 13 of 2020 in conjunction with Perbappebti 8 of 2021 and also regulates the rights and obligations of PFAK and Crypto Investors in customer agreements. Other legal protections are guaranteed in UUPDP, UUITE, and UUPPSK. However, there are weaknesses, from a sharia perspective, crypto is considered haram because of the element of gambling and uncertainty of value. However, with the rapid development of the crypto industry, it is necessary to regulate it. The Ministry of Trade, OJK, Crypto Industry Players, and related Ministries/Institutions have collaborated but must be improved because there are challenges such as the transfer of duties to OJK, literacy and education that are not only in big cities, protection of personal data, and the open nature of law enforcement officials. The opportunities are the potential for local tokens to 'go international', potential tax revenue, and the potential for crypto to become virtual currency. If PFAK's business license is revoked, PFAK must return investor assets within a certain period of time while the Government has the role of freezing business licenses, revoking business licenses, and public announcements and the Government encourages the establishment of clearing houses that guarantee 70% of successfully deposited funds and custodians guarantee 70% of successfully transacted crypto assets. OJK's role is to submit a bankruptcy application to PFAK even though it is deemed not implementable because it is feared that OJK is subjective. Legal action that can be taken by Crypto Investors are non-litigation settlement through LAPS-SJK and BAKTI and litigation filed a default suit against PFAK through the District Court."

"Penetapan aset kripto sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018. Sebagai komoditi dalam bursa berjangka, aset kripto diawasi serta diregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti. Perdagangan aset kripto dilaksanakan melalui pasar fisik aset kripto yang melibatkan beberapa pihak antara lain Bappebti, Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Bursa Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam perdagangan aset kripto ditentukan oleh Bappebti yang terdiri dari jual beli, pertukaran, penyimpanan, dan pemindahan aset kripto. Namun, dalam praktiknya, terdapat calon pedagang fisik aset kripto yang melaksanakan kegiatan di luar yang telah ditentukan oleh Bappebti. Bentuk kegiatan atau layanan tersebut adalah gadai kripto. Gadai kripto merupakan layanan di mana aset kripto milik pelanggan akan dijadikan objek jaminan gadai terhadap perjanjian utang piutang antara pelanggan dan pedagang aset kripto. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2021 menyatakan bahwa layanan yang hendak diselenggarakan di luar yang telah ditentukan haruslah mendapat persetujuan dari Bappebti. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan aset kripto, jenis kebendaan aset kripto, dan legalitas layanan gadai kripto di Indonesia.

---

The issuance of crypto asset as a commodity traded in futures exchange is outlined in the Regulation of The Minister of Trade of The Republic Indonesia Number 99 of 2018. As a commodity in futures exchange, crypto asset is supervised and regulated by Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi or Bappebti. Trading of crypto asset is carried out through physical market of crypto assets which involves several parties such as Bappebti, Physical Traders of Crypto Assets, Prospective Physical Traders of Crypto Assets, Crypto Assets Customers, Futures Clearing Institute, Futures Exchange, Management of Crypto Assets Storage. Trade of crypto assets can be done in several forms of activity which are determined by Bappebti such as buy and sell, conversion, deposit, and transfer of crypto assets. However, there is prospective physical trader of crypto assets which held activity that has not been determined yet by Bappebti. The form or service of the activity is called gadai kripto. Gadai kripto is a service where customers of crypto assets place their crypto assets as a collateral to loan agreement between customers and traders of crypto assets. Regulation of CoFTRA Number 13 of 2021 states that any form of service or activity outside the ones Bappebti has determined should be submitted to Bappebti in order to acquire approval. With the use of juridical normative research method, this study will analyze on the regulation of the crypto assets, the property of crypto assets, and legality of gadai kripto service in Indonesia"