Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Payment Gateway adalah teknologi perangkat lunak yang menyediakan layanan pembayaran. Seiring berjalan waktu muncul requirement baru dan dilakukan pengembangan perangkat lunak untuk memenuhinya. Namun cara tersebut tidak efisien karena pada tiap iterasi pengembangan requirement baru, diperlukan implementasi ulang requirement yang sudah diimplementasi pada pengembangan sebelumnya. Maka dari itu dibutuhkan paradigma pengembangan perangkat lunak yang terbuka pada perubahan dan penggunaan ulang, yaitu Software Product Line Engineering (SPLE). SPLE adalah paradigma pengembangan perangkat lunak yang memanfaatkan reusable platform dan mass customisation. Pada penelitian ini akan dikembangkan product line untuk Payment Gateway dengan mengimplementasi fitur Payment, fitur layanan pembuatan pembayaran. Penelitian menggunakan framework SPLE yang fokus pada dua tahap dalam Domain Engineering yaitu Domain Design dan Domain Realization. Domain Design akan menggunakan UML-DOP, profil UML untuk merepresentasikan konsep Delta-Oriented Programming, dan U2VMJ Generator, code-template generator dari PricesIDE. Domain Realization akan menggunakan WinVMJ Composer, sebuah FeatureIDE Composer dari PricesIDE. Setelah itu akan dilakukan Application Engineering untuk menghasilkan dan menguji product dari product line. Hasil yang ditemukan adalah dalam satu proses pengembangan perangkat lunak product line Payment Gateway, lima variasi product Payment Gateway berhasil dihasilkan dan diuji dan implementasi pemanggilan external API fitur Payment menghasilkan granularitas fitur. ......Payment Gateway is a software technology that serves payment services. As new requirements are needed, a software development is done to fulfill it. This method is not efficient because on each software development started to fulfill a new requirement, similar requirements that has been implemented from previous software development need to be re-implemented. A new paradigm in software development is needed that are open to changes and reusability, one of which is Software Product Line Engineering (SPLE). SPLE is a software development paradigm that uses a reusable platform and mass customisation. In this research we will develop a product line of Payment Gateway by implementing a feature called Payment, a payment creation service. This research uses the SPLE framework and focus on two steps in Domain Engineering which are Domain Design and Domain Realization. Domain Design will use UML-DOP, a UML profile to represent Delta-Oriented Programming concept, and U2VMJ Generator, a code-template generator from PricesIDE. Domain Realization will use WinVMJ Composer, a FeatureIDE Composer from PricesIDE. Next, an Application Engineering will be done to generate and test products generated from the product line. It is found that in one software development process of Payment Gateway product line, five variations of Payment Gateway successfully generated and tested and implementation for external API calls in Payment feature cause a feature granularity.

Abstrak :
Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE telah comply. ......Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from, including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences, namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to ensure that the PMSE VAT collectors have complied.

Abstrak :
Penelitian ini aka membahas mengenai perkembangan sistem pembayaran Indonesia, khususnya setelah diluncurkannya Program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tahun 2017. Menurut data statistik yang dirilis Bank Indonesia, sepanjang 2010 hingga 2020 jika dilihat dari frekuensi transaksi, sebagian besar menggunakan kartu ATM atau debit, dengan rata-rata 78,20 persen dari seluruh transaksi. Tingginya frekuensi penggunaan kartu ATM dan debit mengakibatkan sektor penyedia jasa sistem pembayaran relatif luas, terutama yang bergerak di bidang penyediaan jaringan payment gateway. Sebelum program GPN, operator payment gateway didominasi oleh prinsipal asing, yaitu Visa dan Mastercard. Operasi oleh prinsipal asing ini berarti bahwa biaya transaksi yang dibebankan melalui dua prinsipal asing dapat mencapai 2,2% dari nilai transaksi, menjadikan biaya transaksi di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, pengolahan data oleh prinsipal asing juga membuat data transaksi tidak menguntungkan bagi Indonesia dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Namun, kinerja transaksi menggunakan kartu GPN belum menggembirakan karena berdasarkan data historis, transaksi bulanan menggunakan kartu GPN tidak pernah mencapai di atas 25%, dengan rata-rata hanya 18,16% dari seluruh transaksi menggunakan kartu ATM/Debit. Atas dasar tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif melalui analisis perkembangan data transaksi sistem pembayaran, penelitian ini akan mendeskripsikan perkembangan GPN sejak diluncurkan pada tahun 2017 hingga Desember 2020, dan membandingkan GPN dengan operator gateway pembayaran asing dan masukan untuk meningkatkan volume transaksi menggunakan GPN. ......This paper examines Indonesia's payment system development, particularly following the launch of the National Payment Gateway Programme (GPN) in 2017. According to statistical data released by Bank Indonesia, from 2010 to 2020, considering the frequency of transactions, most of them used ATM or debit cards, with an average of 78.20 percent of all transactions. The high frequency of ATM and debit card usage has resulted in a relatively extensive sector of payment system service providers, particularly those involved in the provision of payment gateway networks. Before the NPG program, payment gateway operators were dominated by foreign principals, namely Visa and Mastercard. This operation by foreign principals means that the transaction fees charged through the two foreign principals can reach 2.2% of the transaction value, making transaction fees in Indonesia one of the highest in Southeast Asia. Besides that, data processing by foreign principals also makes transaction data not a benefit for Indonesia and the potential for reduced tax revenue. However, the performance of transactions using the GPN card has not been encouraging because, based on historical data, monthly transactions using the GPN card have never reached above 25%, with an average of only 18.16% of all transactions using ATM / Debit cards. On this basis, using a qualitative and qualitatiive approach through analysis of the development of payment system transaction data, this research will describe the development of the GPN from its launch in 2017 to December 2020, and compare the GPN with foreign payment gateway operators and input to increase the volume of transactions using the GPN.

Abstrak :
Payment Gateway merupakan layanan elektronik yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan secara online dan/atau melalui platform E-Commerce. Penyelenggaraan Payment Gateway dilakukan oleh salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), yakni Penyelenggara Payment Gateway yang berupa bank atau lembaga selain bank. Penyelenggara Payment Gateway memiliki fungsi unntuk menyediakan jasa sistem pembayaran, serta mendukung kelancaran transaksi pembayaran antara konsumen dan pedagang yang melakukan transaksi pada platform E-Commerce. Berdasarkan penelitian ini, Penyelenggara Payment Gateway memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mendukung kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dalam transaksi E-Commerce. Untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, Payment Gateway juga berhubungan dengan acquirer dan issuer. Payment Gateway merupakan front-end provider yang memiliki kewajiban untuk menerapkan perlindungan konsumen guna menghindari risiko-risiko yang berpotensi merugikan penggunanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Payment Gateway telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi standar keamanan, serta melindungi konsumen dari potensi risiko atas penyelenggaraan Payment Gateway. Namun, peraturan-peranturan yang ada saat ini, tidak mengatur mengenai penyelenggaraan Payment Gateway dalam mendukung transaksi E-Commerce. Dengan demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. ...... Payment Gateway is an electronic service that processes payment transactions made online and/or through the E-Commerce platform. The operation of Payment Gateway is carried out by a Payment System Provider, namely a Payment Gateway Provider. Payment Gateway Provider conducts its functions in providing payment system services, also in supporting smooth and secure payment transactions between Consumers and Merchants in the E-Commerce platform. According to this research, Payment Gateway Provider has numerous roles and obligations that must be fulfilled in performing its functions. In processing payment transactions, the Payment Gateway Provider is cooperating with the acquirer and the issuer. Payment Gateway Provider is a front-end provider obliged to implement consumer protection to prevent potential risks that could harm its Consumer or users. The result of this research indicates, Payment Gateway Provider has taken several measures to fulfil and comply with the provision of security standards, also to protect its Consumers from potential risks arising from Payment Gateway operation. However, the existing regulations are not regulating the roles of Payment Gateway Provider in supporting payment systems in E-Commerce transactions. Thus, the Government and Bank Indonesia need to consider issuing regulations on regards to this matter, also in order to provide legal certainty.

Abstrak :
Dewasa ini dengan adanya digitalisasi, permintaan atas teknologi semakin besar dan