Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Handayani
Abstrak :
Program pensiun saat ini dirasakan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan pegawai yang penting dan mendesak. Sementara metoda pendanaan program pensiun yang selama ini dikenal (pay-as-you-go) dirasakan sudah tidak memadai lagi. Metoda pendanaan yang lebih baik perlu diapresiasi. Tugas akhir ini membahas pendanaan program pensiun dengan metoda pembebanan aggregate (aggregate cost method). Pembahasan meliputi pengertian dan urgensi program pensiun, beberapa fungsi aktuaria yang berkaitan serta istilah-istilah dalam program pensiun. Tugas akhir ini juga menyajikan ilustrasi perhitungan nyata program pensiun utama.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1995
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Krisnasari
Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan sistem pay as you go sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri ini telah berjalan selama 43 tahun terakhir ini. Permasalahannya adalah belum adanya analisis sistem ini secara menyeluruh dari pemerintah mengenai sistem ini sehingga banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang dipilihnya sistem ini, pengaruh sistem ini bagi pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hubungan lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sistem pay as you go dalam pembiayaan pensiun Pegawai Negeri memiliki banyak permasalahan dari segi pemerintah yaitu pembebanan sepenuhnya pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara sehingga sistem ini untuk ke depannya tidak dapat diterapkan lagi sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
ABTRACT
Implementation of the system of pay as you go as civil servants pension financing system has been running for the last 43 years. The problem is the absence of a thorough analysis of the government about this system so many problems arise. This research aims to describe the background of the system chosen., influence of these systems for government and civil servants (PNS) and the relationship of government agencies in formulating and implementing these systems. Approach is a qualitative study conducted by the method of in depth interviews and document studies. The results of this study is that based on the evaluation of pay-as-you-go system of financing pensions in the Civil Service has a lot of problems in terms of the imposition of government entirely on the State Budget Revenue so that the system is for the future no longer applicable as a Civil Service pension financing system civil (PNS).
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
M. Zikri Eka Pratama
Abstrak :
The implementation of fully funded pension scheme for civil servant
retirement in Indonesia is one of the government solutions to reduce
the burden of pension expenditure on the state budget. However, to
implement such a scheme, the government deemed it necessary to
prepare an appropriate governance model in order to achieve the
goal of fully funded scheme. The government needs to pay attention
to several issues related to the implementation of a fully funded
scheme, namely the issue of pension fund management,
contributions, investment, regulations and risks. By distributing
questionnaires and interviews to key stakeholders, the extent of
government readiness to implement a fully funded pension scheme
could be evaluated, based on which it was found that the
government does not have readiness to adopt the fully funded
pension scheme and several tasks remain to be accomplished.
Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun Pegawai
Negeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yang
akan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanja
pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skema
tersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatu
tata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded ini
dapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal
terkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalah
pengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi dana
pensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebaran
kuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitian
ini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yang
mana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsi
skema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkait
dengan implementasi tersebut.
KPPN Palembang, 2016
336 ITR 1:3 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library